Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagaibarang bukti dalam perkara lain;Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor

Tipikor Jo.Nomor 63/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Jo.

Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan SriMurwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana dan Penuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ MS.

,;Msi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyatercatat dalam berita acara persidangan tertanggal 10 April 2018 dan pada pokoknyasebagai berikut: bahwa saksi ahli tidak tahu mengenai perkara yang sedang disidangkan dansetahu ahli dipanggil untuk hadir di persidangan terkait persoalan tipikor.Intinya dari BKN mengawal peraturan yang mana terkait dengan Tipikor itusudah jelas aturannya sejak berlakunya UU No 3 pasal 23 ayat (5) huruf cyang mana seorang PNS apabila melakukan

Yang terkaitdengan tipikor atau tindak pidana dengan jabatan ini hukumannya limitatifartinya tidak ada pilihan lain didalam undangundang, hukumannya tidakdengan hormat.

menganggapTergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas KecermatanHalaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLKdikarenakan Penggugat telah dikenakan 2 (dua) kali sanksi dengan perbuatan yangsama ;Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sama dikemudian hari yaituberkenaan dengan pidana karena jabatan, Majelis Hakim memberikan saran kepadaTergugat untuk lebih cermat, teliti serta tegas dalam melakukan tindakan bagiAparatur Sipil Negara yang telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

PUTUSANNO. 158/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs. MOCHAMAD SYAMSUL ARIFINTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 57tahun/ 21 September 1961Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Ji. A.

Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor selama 30 (tigapuluh) hari, sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d 14 Nopember 2018;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabayaselama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d 13 Januari2019;9. Penetapan Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiJawa Timur selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d 12Februari 2019;10.

memerintahkan kepada Jaksa PenuntutUmum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

TOEMION, dengandemikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti JurisprudensiMARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidanakorupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil.Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bidang Manajemen Perparkiranpada Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pelaksanaan pemungutan retribusiparkir dilapangan membuat Surat Perjanjian Target dengan Pengelola Parkir, selainitu Terdakwa juga membuat kebijakan setoran retribusi

,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayadengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malangdan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Ttd. Ttd.Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H., Wayan Sosiawan, SH., MH.Hakim Adhoc Tindak PidanaKorupsi sebagai anggota Il,Ttd.Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd.Romauli Ritonga, SH., MH.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 27/PID/Tipikor/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;2.

Tipikor/2011/PN.Smda, tanggal 17Juli 2012, atas nama Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A.

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim JudexJuris melakukan kehilafan nyata karena seharusnya memenuhi ketentuanPasal 3 UndangUndang Tipikor terhadap perbuatan Terdakwa danTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh tetap tidak tercapai mufakat, makasesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali

Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 17 Juli 2012;MENGADILI KEMBALI :1. Menyatakan Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaanPenuntut Umum ;3. Memulinkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;4. Menetapkan barang bukti berupa :1.

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor padaHal. 115 dari 116 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2016Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu) oleh Agustina DyahPrasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

SAYID HUSEN ASSEGAF Bin SYEH ASSEGAF selakuperantara/makelar/calo (ketiga saksi tersebut diatas, perkaranya sudah diputusdi Pengadilan Tipikor Samarinda), pada tanggal 13 September 2012 s/d tanggal25 September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanSeptember tahun 2012 atau setidaktidaknya dalam tahun 2012 bertempat dilahan untuk pembangunan Gedung Autis di Jalan Teris/Reformasi, KelurahanApi Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, lahan untuk pembangunanGedung Seni di Jalan Perum

.07Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMARI No.3 Tahun 2018 ), pemeriksaan harus sesual dakwaan Penuntut Umum,karenanya Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili, dan diputus.Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dakwaan, telahmelakukakan pemeriksaansebagaimana bentuk subsidairitas dari DakwaanPenuntut Umum aquo; maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Samarindadapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor

Tindak Pidana Korupsi memberikan jawabannya yaknitidak dapat dipertimbangkan dan harus diberhentikan dengan tidakhormat;Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Negara telah melakukanpemblokiran data PNS yang terkena hukuman tindak pidana korupsimelalui Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor 549/1/KR.III/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 yangdisampaikan kepada seluruh Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi/Kab/Kota dan instansi vertikal Perihal Pemblokiran DataPNS yang terkena TIPIKOR

BuktiT6 : Surat dari Kepala Kantor Regional Ill Badan KepegawaianNegara Nomor: 549/1/KR.III/IX/2018, tanggal 7 September2018, Perihal: Pemblokiran data PNS yang terkena TIPIKORdan Data TIPIKOR Yang Ditemukan Di SAPK Aktif KabupatenPandeglang (Fotokopi dari Salinan);Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan No. 30/G/2020/PTUNSRG7. BuktiT 78. Bukti T 89. BuktiT 910. Bukti T10 :11. Bukti T11 :12.

Mohon Pertimbangan(Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Direktur Pengawasan dan Pengendalian BidangKode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS BadanKepegawaian Negara Nomor: F.IV.2630/V.1564/90, tanggal 1November 2018 Perihal PNS yang sudah terbukti melakukantindak pidana korupsi (Fotokopi sesuai dengan Asli);Surat dari Kepala Kantor Regoinal Ill Badan KepegawaianNegara Kantor Regional Ill Nomor: 771a/1/KR.III/XII/2018,tanggal 31 Desember 2018, Perihal: Tindak Lanjut data PNSYang terlibat Tipikor

,putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht VanGewijsde) (bukti PK. 1);Bahwa apabila diperhatikan secara seksama baik dakwaan Jaksa/PenuntutUmum maupun putusan Pengadilan TIPIKOR Mataram yang dijadikanreferensi Hakim MA RI dalam menggambil keputusan Nomor 2166 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 8 Januari 2013, sehingga Terdakwa (Drs.

Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam putusan MahkamahAgung No. 2166 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2013 yangmenerapkan / menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp.766.500.000, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor,padahal secuailoun Terdakwa tidak ada memperoleh / menikmati uangtersebut dan dalam pertimbangan putusan perkara No. 1/Pid.Sus/2012/PN.MTR atas nama Terdakwa Drs. H.

Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim52Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Dr.

Tipikor.01.6/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Marten Teny Pieterz, S.Sos. S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum diteliti dandihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 01/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata caramenurut undangundang.

normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatanmelawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabilabertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret2012 telah merumuskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada keduatingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu, tanggal 2753Agustus 2014 oleh LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagaiKetua Majelis, RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREASLUMME, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

Membebankan biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,VI.VIL.106(ima ribu rupiah ) ;Akta Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut UmumNomor :06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 01 Mei 2012 danKuasa Hukum Terdakwa Nomor : 07/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlotanggal 02 Mei 2012 ;Akta Pemberitahuan kepada Penuntut Umum Nomor : 07/Pid.SusTipikor/2012/PN.Gtlo tanggal O7 Mei 2012 dan kepada Kuasaterdakwa Nomor : 06/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo tanggal 02 MeiMemori Banding dari Penuntut

Umum tanggal 08 Mei 2012 yangditerima Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 08 Mei 2012sesuai tanda terima memori Bandingnya dalam Perkara PidanaNomor : 05/Pid.Sus Tipikor/2011/PN.Gtlo tanggal 30 AprilVIII.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada PengadilanTinggi masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum/at, tanggal22 JUNI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehMUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawamaupun...maupun Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATtd. Ttd.112KUSNOTO, S.H. H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.Ttd.ANSORI, S.H.

C 3036438 H alamat Kemakmuran RT. 07/01 Pegambiran, LemahWungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;9 Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat diBandung No. 26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. tanggal 20 Juli 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum paraPembanding

TENTANG : KEKELIRUANDALAM 66 MENGGUNAKANPERATURANDASAR YANGDIGUNAKANUNTUKMENENTUKANTERPENUHINYAUNSURMELAWANHUKUM Sebagaimana samasama diketahui, putusan Mahkamah Agung RI No. 1887 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.26/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2011, para Terpidana dipandang telahterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan

UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;Sehingga karenanya, untuk menentukan ada tidaknya/terbukti tidaknyaperbuatan melawan hukum ini pun harus dilandasi Peraturan dasarnya (legalitas) yangdianggap telah dilanggar oleh perbuatan/tindakan yang dianggap terbukti dilakukanTerdakwa/terpidana, agar ada kepastian hukum dan memenuhi konsepsi Nullum CrimenSine Lege Stricta pada Pasal 1 ayat 1 KUHP;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR dalam pertimbangan hukumnyahalaman 68 secara tegas

No. 166 PK/Pid.Sus/2014Sementara yang menjadi tanggungjawab para Terpidana sebagaimana pertimbanganhukum Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor, adalah menyangkutbuktibukti kebenaran dari adanya kegiatan yang menggunakan biaya dari APBD; Cc.

atas alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :861 Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VIII tidakdapat dikualifisir sebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a UndangUndang No. 8 Tahun1981 (KUHAP) ;2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VII tidak dapatmembuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tinggi Nomor 26/TIPIKOR

Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 Oktober 2013 mulai tanggal 03Oktober 2013 sampai dengan 01 Nopember 2013.5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate Surat Penetapan Penahanan No:23/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 mulai 02 Nopember2013 sampai dengan 31 Desember 20136. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TigkatBanding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat Penetapan PenahananNo:29/Pen.Pid.

Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 23 Desember 2013 mulaitanggal 01Januari 2014 sampai dengan 30Januari 20147.Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTigkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Surat PenetapanPenahanan No:29/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut tanggal 21Januari2014 mulai tanggal 31Januari 2014 sampai dengan 1 Maret 2014Terdakwa di persidangan telah ditunjuk berdasarkan Penetapan MajelisHakim No:23/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 9 Oktober 2013 Advokat/Penasehat

,M.Humsebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Mahin ,S.H. , M.H. danHANDRIANUS INDRIYANTA, S.H .Para Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 3 Oktober 2013 No:23/Pid.

Tipikor/2013/PN.Tte; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh ISRA ABBAS,SH Panitera Pengganti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri olehAKBAR PURAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. MOCHAMAD MAHIN S.H. , M.H H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum2.

terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memoribanding/Kontra memori bandingnya mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana tetapi murni perkara perdatayang menyangkut sengketa Kepengurusan Gapoktan Tani Sejahtera ; Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana Korupsi, karenanya haruslah dibebaskan darisemua dakwaan ; Bahwa Pengadilan Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor: 7/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 30 Mei 2017 Nomor7/Pen.PidSusTPK/2017/PT.Dps. tentang Penunjukan Majelis Hakim Untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal20 Juni 2017 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H, M.H., Hakim Ad HocTipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebutdengan dibantu oleh Any Fitriyati S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi S.H., M.H.

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembandingpada tanggal 8 Juni 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan tentang adanya permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Kuasa Tergugat dan Tergugat II melalui PengadilanNegeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

pada tanggal 19 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat melaluiPengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Juni 2015 Nomor93/Pdt.G/2014/PN.Bjm.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula ParaPenggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2015 dimanasalinannnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat danTergugat Il melalui Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.6 Pembantaran oleh Majelis Tipikor Nomor sejak tanggal 11 Januari 2013.7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;Terdakwa II.1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal

05 Januari 2013.2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari2013.3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai

dengan tanggal 01 Mei 2013.6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei2013.Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Awan Hernawan,SH., M.

(Ad hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,(Hakim Ad hoc Tipikor)RENILDA BIDARI, SH. MH.191

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisahyang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkatKasasi dengan pihakPT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI,M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisahyang telah diputusdi Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi,selaku KuasaPengguna Anggaran dan saksi Ir. Hj.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkaraterpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangditingkat Kasasi dengansurat nomor 642/368/Bid. Sarpras tanggal 28 Januari2011 yang memberitenggang waktu hingga tanggal 14 Pebruari 2011;Bahwa benar, pada tang gal II Pebruari 2011 dengansurat nomor 003ITIDirlRR1II120 II, PT.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalamperkara terpisahyang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandungsekarang tingkat Kasasidengan surat Nomor 425 .2/1 625/Sarpras tanggal 27Mei 2011 meminta agarPT. Remaja Rosda Karya membayar denda keterlambatan,dan untuk itupihak PT.

Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KPA, terdakwa dalam perkara lain yang telahdiputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi dan 4)syarat penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan padaDinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenSukabumi;Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yangditandatanganioleh saksi Drs. H. ASEP SUKANDI, M. Pd Bin H.

Denpasar sejak tanggal 25 Juli2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh : MADE MERTADWIPA NEGARA, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum/Law OfficeMade Merta Dwipa Negara & Partners yang beralamat di Jalan Dlod Bale Agung,Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kabupaten Jembrana Bali, berdasarkan Surat KuasaKhusus bertanggal 24 Juni 2014, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar Reg No:,1659/Daf/2014 tanggal 24 Juni 2014 ;Pengadilan Tipikor

,Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 13 Putusan Nomor 275/PID/2020/PT BNA

AMSAR YOENAGA, S.HPanitera Penggantid.t.oNUR AFIFAH, SHSalinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt.