LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: INDRA SANTO Alias IN Bin DARWIS ;: Sungai Penuh ;: 42 Tahun / 24 Mei 1976;> Laki laki ;: Indonesia;: RT. 05, Desa Koto Renah, Kecamatan PesisirBukit, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ;Islam;: Swasta ( Anggota LSM TIPIKOR SungaiPenuh );: S1IAIN Imam Bonjol Padang ;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember2018;2.

., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa Anwari kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen dengan suratnya tanggal 13 Juli 2015 yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ;3. Tanda terima memori banding dari Terdakwa Anwari yang diterima olehPanitera tanggal 7 September 2015 ;4.

Panitera Muda Tipikor pada hariRabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sehingga Para Termohon mohon agarpermohonan Pemohon dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai halterebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukumKuasa Termohon I, Il dan Ill, sebagaimana disebutkan Pemohon dalamkesimpulannya;Menimbang, bahwa Pemohon dalam konklusinya mendalilkan bahwaseharusnya ada surat kuasa khusus yang dimiliki oleh Kuasa Para Termohon,bukan hanya surat perintah/surat

1993 PZN An Hendrawan;

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor atau berkedudukan Hukum diPerum.Graha Candi Mas , jln.Kalasan I Blok B No.27 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 April 2011 .Pengadilan TIPIKOR tersebut :Telah membaca........Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tertanggal 27 April 2011, Nomor : 46/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca surat Penetapan

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TIPIKOR Surabayapada hari: Rabu, tanggal 28 September 2011, oleh kami TITIK BUDI WINARTISH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis , SAEPUDDIN ZAHRI , SH ,MH. Dan SANGADISH. sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu,tanggal O05 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H.SUTRISNO,SH.MH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan TIPIKOR Surabaya dan dihadiri olehJaksa/Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,SAIPUDDIN ZAHRI, SH.MH TITIK BUDIWINARTI, SH.M.H.SANGADI, SH.Panitera Pengganti,Drs. H. SYUHADAK SH.MH

PUTUSANNomor 914 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Wiryono, Pembahasan UndangUndang Tipikor, penerbit PT. SinarGrafika, Jakarta, cetakan I, Juni 2003,halaman 38);Dalam hal ini, jelaslah bahwa ada pihak yang diuntungkan darirangkaian perbuatan Terdakwa dan H. Ramli, BA bin Abdussalam yaitu 65Orang penerima yang tidak berhak, yang telah diketahui olen Terdakwa danH.

Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tindak menghapuskandipidananya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UndangUndang Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi dariPenuntut Umum berdasarkan Pasal 254 UndangUndang

PUTUSANNo. 2085 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaTempat lahir: dr. H. DIDI MARZUKI, MM.

,MHum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof.Dr. Abdul Latif, SH.,MHum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

;Disamping itu terlepas terkait atau tidaknya permasalahan kerugianPenggugat, secara kebetulan pemeriksaan Tergugat dalampenyelidikan dan penyidikan di Kepolisian hampir bersamaan dengandiperiksanya Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnyamenjabat sebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikanuntuk dimintai keterangan ketika Operasi Tangkap Tangan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yangsaat ini masih di sidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;Bahwa

Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sebelumnya menjabatsebagai Kadinkes Kabupaten Cirebon dalam penyidikan untuk dimintaiketerangan ketika Operasi Tangkap Tangan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon terpilin yang saat ini masih disidangkan pada Pengadilan Tipikor di Bandung ;11.Bahwa, selanjutnya Tergugat menolak tuntutan Penggugat berkenaandengan tuntutan materiil pada posita angka 30 (tiga puluh), tuntutanimmateriil pada posita angka 31 (tiga puluh satu), tuntutan berupa sitajaminan

Memori Banding tanggal 11 Januari 2017 dari Penuntut Umum yangditerima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 11 Januari 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2017;6. Pemberitahuan yang dibuat oleh BUKAREI, S.H.

,Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2017 olehKetua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, sertadibantu

Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;6.Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Mei2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;7.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;Terdakwa di persidangan pengadilan Tipikor

SH.MH& Partner berlamat di KompleksSwafen Permai Nomor : 17 Manokwari yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri ManokwariNomor : 18/Leg.SK/2016/PN.Mnk tanggal 10Februari2016, untuk pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa telah mencabutSurat Kuasanya terhadap Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 28/

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 7Februari 2012 No. 01/PNH/II/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 7 Februari 2012sampai dengan tanggal 7 Maret 2012; 3. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 28Februari 2012 No. 3/PPN/II/2012/P.Tpkor Yk., sejak tanggal 8 Maret 2012sampai dengan tanggal 6 Mei 2012; 4.

VINSENSIUS SABA danbukan dari pelawan, sehingga barang bukti / surat yang telah disita tersebutdikembalikan kepada orang atau dari siapa dilakukan penyitaan;Menimbang, bahwa bila dihubungkan degan alat bukti surat T4 yangdikeluarkan oleh terlawan dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan negeri Kupang perihal laporan untuk mendapatkan persetujuanpenggeledahan dan penyitaan atas nama tersangka Drs.

Pdt.Plw/2016/PN Kfmpenyitaan terhadap 69 (enam puluh sembilan) item barang bukti / surat dari Drs.VINSENSIUS SABA pada tanggal 25 April 2014;Menimbang, bahwa bila disinergiskan antara bukti surat T3, T4 dan T5,maka tidak ada persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dimanapada bukti T3 dalam lampirannya menyebutkan terlawan melakanpenggeledahan / penyitaan terhadap 69 (eman puluh sembilan) item barangbukti / surat, namun dalam bukti surat T4 dalam laporan terlawan kepada KetuaPengadilan Tipikor

I3/PID.SUS/TPK/20I/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Khusus Tipikor pada peradilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap H.DADANGT empat lahir KORNELI ;Umutr/Tanggal Lahir Pangalengan ;Jenis kelamin 57 Tahun/2I Maret 1953;Kebangsaan/ Kewarganegaraan :Tempat tinggal LakiIaki;Indonesia;Kampung Cipedung No.1 67 Rt.002Agama

beralamat Kantor di Komplek Pasanggrahan Indah Blok 28 No.14 Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2011 ;PENGADILAN NEGERI terse but ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke Persidangan ;Telah mendengar serta memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yangdibacakan dipersidangan pada tanggal 11 April 2011 pokoknya menuntut agarMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;24Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/ Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. Jo. Nomor : 39/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg.

Panmud Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 17 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 12 September 2012 (pada hari itu juga) ;Memperhatikan pula memori

AcehRaja Apprisindo;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IIl secara tanggungrenteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini ditaksir sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empatribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IlPutusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh dengan Putusan Nomor 75/PDT/2015/PT.BNA. tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

benar dan tidak salah menerapkan hukum;Bahwa Judex Facti telah benar dalam pertimbangannya dengan menerimaeksepsi Tergugat Il mengenai kaburnya gugatan Penggugat (obscuur), karenagugatan harus disusun dengan jelas, gugatan Penggugat yang tidakmenyebutkan dengan jelas berapa volume pekerjaan yang belum dibayarbeserta nominal uangnya, dikatagorikan sebagai gugatan kabur, karena tidakmemenuhi dasar gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Tipikor

Sony Putra Samapta, (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkaraterpisah) pada bulan Mei 2011 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2011, bertempat di Bank Permata Cabang Immanuel Jakarta Pusat, di tempatterdakwa berdiam terakhir, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggilberada dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tipikor menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji

(satu milyar rupiah), yang disitaberdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor:35/V1/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mks tanggal 11 Juni 2013 dikembalikan kepadaBank SulSelbar Cabang Utama Bone.7. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) .Hal. 34 dari 40 Hal. Put. 11/PID.SUS.KOR/2015/PT.

memperhitungkan jasajasa Penggugat yang telahmengabdi selama 18 tahun dan diberikan berbagai jabatan sesuai suratkeputusan perpindahan jabatan di Pemerintahn Kabupaten Mojokertosebanyak 34 kali, dan pemberian Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) itu tidak sesuai dengan kesalahan disiplin yangterjadi yaitu Pemberian uang suap itu bukan untuk dipergunakan pribadi,namun untuk merenovasi Kantor Kecamatan Pungging, Mojokerto, danketerangan dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

(fotokopi darifOLOKOP)); n nn nn nnn nn nnn nn nn en nn nn en en nn nnen nn nnenennnsPutusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 283/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby. tanggal 22 Maret 2018 (fotokopi darifotokOpl); Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran DisiplinPNS Tingkat Hukuman Disiplin Sedang dan BeratPemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor 800/13/416204/2018, tanggal 4 Juli 2018 (fotokopi sesuai denganAS ); nn nnn n nnn n en nn nn nnn nn nnn nn nnn nn nen en nn nnn nn nen enn nnn enena neeLembar Disposisi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMamuju yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaTENRI NUR IRMAWATI pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan6 (enam) bulan, padalah peranan terdakwa TENRI NUR IRMAWATIdalam perkara a quo sangat besar sehingga atas peranannya tersebutnegara harus mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), hal mana terdakwa TENRI NUR IRMAWATI yangmerupakan seorang Manager Pemasaran dari PT.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hal 21 dari Hal 48 Put.