Ditemukan 1009 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
222 — 144
222 — 144
jabatanPenggugat Ill selaku Koordinator Unit Kerja Pusat Edukasi Anti Korupsi beradadi bawah langsung dan bertanggung jawab kepada Deputi BidangPencegahan (Eselon ).Bahwa oleh karena posisi jabatan Penggugat Ill berada di bawah langsungdan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pencegahan, maka secarahukum harus dimaknai jabatan Penggugatll tersebut setara dengan Eselon ll.Halaman 81 dari 168 halaman, Putusan Nomor: 213/G/2018/PTUNJKTBahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (5) Perkom Ortaka menyebutkan:ACLC terdin
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST ZULFAN LUBIS
360 — 116
360 — 116
Reliance Asset Management terdin dan :1 (satu) lembar Daftar Transfer PT. Asknndo (persero) Nomor :09/002/SPPB/KAKP/DIR/1/2006 tanggal 5 Januari 2006 sebesarRp. 10.000.000.000, 1 (satu) lembar Memo Interm PT. Askrindo (persero) dari KepalaDivisi Keuangan & Akuntansi ke Kepala Bagian nvestasi tanggal 20Desember 2005.1 (satu) lembar Fax Proposal untuk pengelolaan investasi di PasarModal Nomor : 097/RAMDIR/12.05 tanggal 19 Desember 2005.1 (satu) lembar Memo intern PT.
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017 Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
303 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
303 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 45a ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b dan hurufc UndangUndang No. 5 Tahun 2004, dan UndangUndang No. 3Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan sebagaiberikut:Pasal 45a Ayat (1):Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yangmemenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yangoleh undangundang ini dibatasi pengajuannya; monline.comPasal 45a ayat (2):Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Register : 01-09-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 064/G/2014/PTUN Smg Tanggal 16 April 2015 — JOKO PRIANTO Dkk dan YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Melawan I. GUBERNUR JAWA TENGAH II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk âÃÂàsekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
875 — 679
875 — 679
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagar alam geologisebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (5) huruf a terdin atas : a Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasan keunikan bentang alam;dan c Kawasan keunikan proses geologi; Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi: Kawasan keunikan bentangalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkandengan kritena: a Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b.
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
292 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
292 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa ;Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertamab.
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
148 — 53
148 — 53
Bahwa mengenai PTH telah ditegaskan oleh Majelis Hakim dalamPutusan perkara nomor 90/G/2007 /PHI.BDG. tertanggal 2 Agustus2007 yang dalam pertimbangannya halaman 123 yang menyatakan;Majelis Hakim berpendapat secara fakta hukum kenaikan gajipokok periode 2000 s/d 2006 terdin dari 3 komponen yaitukenaikan inflasi, berkala, dan perbaikan taraf hidup, yangpenyelesaiannya secara umum sering diselesaikan secarabipartite, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun komponenperbaikan taraf hidup tidak diatur dalam
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
181 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sak Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 79
110 — 79
Menurut hubungan darah: golongan lakilaki terdin dan ayah, anaklakilaki, saudara lakilaki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiridan ibu, anak perempuan, Saudara perempuan dari nenek. b. Menuruthubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. (2). apabila semua ahliwaris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu,Janda atau duda. Berdasarkan Pasal 174 KHI tersebut diatas, maka adabeberapa kelompok ahli waris sehubungan dengan perkara a quo, yaknisebagai berikut:a.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanKhusussebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur denganUU tersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbedadengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.DUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UU PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untukjenis pengadilan berdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkanPasal 8 dinyatakan bahwa Pengadilan terdin
Putus : 18-07-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 18 Juli 2011 — Faqih Jarjani Bin H. Achmad Basuni;
68 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1prakteknya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD sebagaimana diaturdidalam Pasal 37 ayat (3), Undangundang No. 4 Tahun 1999, yangbunyinya Alat kelengkapan DPRD terdin atas pimpinan, komisikomisi danpanitiapanitia, salah satu panitia yang dibentuk oleh DPRD adalah PanitiaAnggaran yang bertugas membahas tahap awal rancangan APBD bersamasama Tim Anggaran Eksekutif untuk kemudian disahkan dalam rapatparipurna, pada internal DPRD pihak yang memiliki kKewenangan untukmenyusun
Putus : 08-03-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 244/Pid.B/2020/PN Blg Tanggal 8 Maret 2021 — Rostaida Pardede
172 — 49
172 — 49
Tanah yang8 (delapan) persil tersebut terdin dari beberapa nama. Tanah tersebut dahulunyadibeli patungan dengan temanteman sekerja yang samasama berprofesi sebagaiguru termasuk Terdakwa.
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danHalaman 62 dari 142 halaman Putusan Nomor 1240/B/PK/PJK/2016 mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
236 — 134
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
236 — 134
Izaac Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan.Selanjutnya Drs. lzaac Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur UtamaNomor : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produkatau aktifias baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiappenerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdin dari:a. lLaporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru danb. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank.
keuntungan diri sendiri, orang lain ataukorporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidakmembayar atau melebihi lebih tinggi dan jumlah yang seharusnya);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangpertimbangan terdahulu makaterhadap unsur menugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara teleh terpenuhi;Ad. 5 Tentang unsur secara bersamasama.Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanadalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdin
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021 Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1290 — 1677 — Berkekuatan Hukum Tetap
1290 — 1677 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdiri atasUrusan Pemenntahan Wayib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;Ayat (2) :Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7)terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan PelayananDasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denganPelayanan Dasar;Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objekpermohonan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, yang menyatakan bahwa :Ayat (1):Urusan Pemerintahan terdin
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
452 — 309
452 — 309
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:Pasal 75:Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusandan/atautindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan/atau tindakan.Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. Keberatan; danb. Banding3.
Putus : 14-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Juni 2012 — ALIS JONI HERSON SIOKAIN, SH alias ALIS ; JPU
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yonatan Bani yang terdin dari:e.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn. Jayakarta No.73Jakarta sejak tanggal 27 Desember 2009 s/d 17 Desember 2009 kwitansiRp 6.350.000, SPPD tanggal 11 Desember 2009 tiket Batavia Air, Kupang Jakarta PP.Dalam rangka mengikuti Bimtek Manajemen keuangan, pendapatan, danpengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Ibis Mangga Dua JIn.
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
295 — 199
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
295 — 199
Izaac Balthazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan.Selanjutnya Drs. lzaac Balthazar Thenu membuat memorandum kepada Direktur UtamaNomor : SE Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009, tentang Pelaporan produkatau aktifias baru menegaskan Bank wajib menyampaikan laporan untuk setiappenerbitan produk baru kepada Bank Indonesia yang terdin dari:a. lLaporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas baru danb. Laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktifitas Bank.
keuntungan diri sendiri, orang lain ataukorporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidakmembayar atau melebihi lebih tinggi dan jumlah yang seharusnya);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangpertimbangan terdahulu makaterhadap unsur menugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara teleh terpenuhi;Ad. 5 Tentang unsur secara bersamasama.Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidanadalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdin
Register : 27-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.DHIMAS SAPUTRA,SH
3.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
4.MEGGU SALAY,SH
5.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
ARENS WEHTABTABA ALIAS ARENS
108 — 64
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.DHIMAS SAPUTRA,SH
3.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
4.MEGGU SALAY,SH
5.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
ARENS WEHTABTABA ALIAS ARENS
108 — 64
Padahalasset desa harus diketahul oleh masyarakat desa.Ayat (4): Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada PerangkatDesa.Ayat (5): Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdin dan: a. SekretarsDesa selaku pembantu pengelola asset desa; dan b.
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. HARI SUDIARTO Bin H SUBIYANTO
64 — 21
64 — 21
Sitompul,SHdengan pengurus yang terdin dari Hari Sudiarto (Direktur Utama), Hari Suhartono (DirekturUmum) dan Subiantoro (Komanditer CV).8310.11.12.13.Bahwa pada tahun 2011 ada Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana PembelajaranSekolah Dasar (SD) Tahun 2011 di Kabupaten Banjarnegara.
Register : 15-12-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2960 K / PID.SUS / 2015 Tanggal 23 Maret 2016 — DWI ENGGO TJAHYONO, SH
173 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload dokumen penawaranDokumen penawaran yang diupload oleh penyedia barang terdin dari :a. Surat penawaran hargaTotal dari nilai penawaran harga atas jumlah alat yahng dilelangkan.b. Daftar penawaran hargaBerisi rincian item penawaran harga tiap alat yang ditawarkan, Penyediabarang beracuan atas penawaran harga dari pemilik barang yang dilampirkansaat memberikan dukungan barang.c.