kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat harus dicegah dan dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalamRumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegahterjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalamrumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, olehKarena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus

menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Halaman 27 dari 35 : Putusan nomor : 1426/Pdt.G/2019/PA.SmpMenimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus

31 Tahun2004 tentang perikanan adalah adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untukmelakukanpenangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaanikan, pengangkutan ikan,pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan ;Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud ikan dan pengakapan ikan sebagaimana dijelaskandalam pasal 1 angka 4 dan 5 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Pid.Sus/2017/PN Cbnkhusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif danmenjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran;Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud Perikananadalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai daripraproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yangdilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, sedangkan yangdimaksud Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atausebagian dari siklus

Sedangkan yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 butir 7 Undangundang RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud Pengelolaan Perikananyaitu semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulaninformasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasisumber daya

Persero) Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLNDisjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/PJR/TV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 (dua puluh empat) bulan(multiyears) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),padahal sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PT PLN (Persero) Tahun 1998terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yangmempunyai dampak keuangan bagi perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun atau (satu) siklus

Persero) Disjayadengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 danNomor : PT Netway Utama Nomor : 800/Net/ PJR/IV/2004 dengan jangka waktupelaksanaannya 24 (dua puluh empat) bulan (multiyears) tanpa adanyapersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai denganAnggaran Dasar (AD) PT PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjiankerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampakkeuangan bagi perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1(satu) siklus

Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan padatahun 2017 ada diberikan dana talangan; Bahwa bagi hasil tersebut diberikanperusahaan kepada petani melalui koperasi; Bahwa 30 % diberikan setelahdikurangi biaya yang timbul seperti pembangunan fasum/parit ; Bahwa lahan sudh ada sertifikat HakGuna Usaha atas nama koperasi dimana petani sudah mengetahuinya ;Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Mpw Bahwa lahan petani plasma ada di SKBupati Bahwa petani dapat menarik lahansetelah 1 (Satu) siklus

terdiri dari 11 (Sebelas) wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2Ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PermenKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jikaterbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengansendirinya unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus

Bahkan Pasal 14Permendikbud a quo menegaskan dalam siklus pendanaanyang meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaandana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkansecara transparan kepada pemangku kepentinganpendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komitesekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;Dengan ketentuan yang jelas dan oprinsipil tersebut,Termohon menyatakan bahwa dari sisi peraturan perundangundangan baik dalam UU Nomor 20/2003 tentang SistemPendidikan Nasional

;bahwa tuntutan uang nafkah iddah yang ditutntut oleh PR selama7 bulan, adalah tidak sesuai dengan hukum Islam dan denganyang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KompilasiHukum Islam (KHI), yang berbunyi : Apabila perkawinan putuskarena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari (sembilanpuluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilanpuluh) hari, hal ini dikarenakan PR adalah seorang istri yangmasih mempunyai siklus

Indominco Mandiri No : 097.B.Ji/292/U/90tanggal Oktober 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.538/Menhutll/2010 tanggal 4 Oktober 2010,serta berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02 ;Bahwa dalam siklus pengaliran batu bara dimana satu siklusterganggu maka semua terganggu, kapasitas PT Indomino adalah50.000 55.000 ton dalam 24 jam sehingga perjam ada 2.000 tonbatu bara yang dialirkan, sehingga dengan adanya penutupan jalanhauling selama satu jam ada sekitar 2.000

Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambangpembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya.Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, makapanas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan denganketebalan ratarata sekitar 510 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut.

antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam melakukansuatu tahapan kegiatan, aturan apa yang digunakan, menurut Ahli pemerintah danswasta itu melayani masyarakat, Administrasi Pemerintah sendiri diatur di dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu tata laksana dalam pengambilankeputusan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah, maka pemerintah baik pusat dandaerah memiliki aturannya sendiri di dalam melakukan kegiatannya; Bahwa tahapan yang dibutuhkan untuk diadakannya sebuah kegiatan adalahberupa siklus

ada standar biaya umum (SBU) nya, kalau nasionaldari Bappenas, kalau daerah ada standar dari peraturan bupati, gubernur; Bahwa di dalam kegiatan pemerintan harus sudah direncanakan, dan sudahdianggarkan; Bahwa pengganggaran dalam suatu proyek yang terlebih dahulu dibiayai olehbadan usaha, kegiatannya pasti direncanakan terlebih dahulu, tidak bisa tibatiba,pendanaannya bisa dari pihak ketiga, /oan, itu bisa dari luar, ada penganggaran,dan ada skala prioritas; Bahwa kegiatan tersebut tetap melalui siklus

, direncanakan terlebih dahulu,kemudian dianggarkan, setelah dilaksanakan apakah ini melalui pihak ketiga,loan; Bahwa proses pengganggaran pembayaran yang telah dikeluarkan oleh badanusaha terlebih dahulu tersebut, tetap melalui siklus, bagaimana perencanaannya,penggangarannya, atau misalnya dibayar dulu oleh pemerintah pusat, yangnantinya direimburse tentunya ada pencatatan, ada penata usahaan; Bahwa setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)diturunkan di kKementerian, apakah ada

No. 78 PK/Pid/2009STPDN yang ditunjukkan kepada Bapak Menteri Dalam NegeriNomor : 880/1375/UM/2003 tanggal 3 September 2003 tentanglaporan kematian Madya Praja Wahyu Hidayat. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor : 300/ II/UM/2002 tanggal8 Januari 2002 tentang penertiban serambi pertemuan"Kontingen" pemanfaatan alokasi waktu siklus hariankehidupan Praja dan Implementasi lainnya dari PERDUPRAbagi Praja yang tinggal di Asrama/Wisma. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor 017/1425/UM/2003tanggal 11 September

Siklus tahunan desa.2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.4) Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a. Tim pelaksana desayang akanmelaksanakankegiatan mengajukanrencana penggunaandana (RPD) denganketentuan :1.

Siklus tahunan desa.Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a. Tim pelaksana desayang akanmelaksanakankegiatan mengajukanrencana penggunaandana (RPD) denganketentuan :5.

Siklus tahunan desa.Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a.

Siklus tahunan desa.2) Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melaluirekening pemerintah Desa masingmasing desa dan merupakanbagian dari pendapatan desa yang harus dimasukkan dalam kasdesa.Hal. 163 dari231 hal perkara Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN Dps1643) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui bankpembangunan daerah.4) Mekanisme pencairan komponen Alokasi Dana Desa dalamAPBDes :a.

berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisOrganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

SusPrk/2016/PN RanMenimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang

Pemantfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut PajakPertambahan Nilai, dapat dikreditkan;(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;Bahwa secara siklus bisnis, tidak ada suatu

Unsur Melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yangdimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkunganperairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndangNomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya