(anak Terlawan ) selaku Direktur melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 Desember 2014 yang dinyatakan dalamAkta Berita Acara Rapat Nomor : 11 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Poeryanto Poedjiany, SH (Terlawan VI);Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

Persetujuan itu bisa didapatkan setelahmengadakan RUPS.

Ada yang 3/4., 2/3, ada yang 50/1 suara.Artinya ketika proses pengambilan keputusan RUPS, undangan RUPS sudahtepat apa belum dan clear. Misal agendanya RUPS untuk menjual sahamcukup yang setuju hanya 54 % quorum sudah terpenuhi.

Sehingga tidak ada perbuatan memberikan keterangan palsukedalam akta otentikkalau ternyata para pemegang sahamnya yang tertulisdalam akta A dan B tersebut ketika RUPS tidak diundang;Menurut Ahli demikian juga ketika pemegang saham atau yang mengakupemegang saham melakukan RUPS sehingga terjadi perubahan pemegangsaham,akan tetapi ketika melakukan RUPS tidak mengundang pemegangsaham yang lain padahal dia komisaris,tetap dinyatakan cacat prosedur;Atas pendapat Ahli tersebut baik Kuasa Para Penggugat

Bumi Megah Jaya kepada Tergugat I, dalamsurat kuasa pada angka 5 menyebutkan: memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan semua tindakan hukum untuk kepentingan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Megah Jaya.

Sehingga dalam mengadakan RUPS istilahnya bukan dilibatkan atautidak dilibatkanmemang undangan harus disampaikan kepada para pemegangsahamtapi pemilik saham terbanyaklah yang mempunyai suara terbanyak; Jadiwalaupun pemegang saham yang hadir sedikit tapi kepemilikan sahamnyabanyak maka RUPS sudah memenuhi Quorum;Menimbang, bahwa selain itu menurut ahli andaikan benar rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dilaksanakan tanpa ada undangan ataupemberitahuan kepada pemegangsaham lainnya maka hasil rapat tersebutmengandung

CLM.Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMADkeberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLMkarena ISRULLAH ACHMADselaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGAmeneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

Gugatan pada pokoknya meminta Majelis Hakimuntuk menyatakan RUPS LB tanggal 15 Juni 2017 tidak sah dan tidak mengikatserta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT CLM No.7 tanggal15 Juni 2017 cacat hukum dan batal demi hukum.

Atas tindakan ISRULLAH ACHMAD dan MARTINP SILITONGA tersebut, pada tanggal 15 Juni 2017 dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CLMdengan salah satukeputusannya memberhentikan MARTIN P SILITONGA sebagai Direktur PTCLM dan WAHIDA ASAD yang~ merupakan = istri ISRULLAHACHMADzdiberhentikan dari jabatan Komisaris PT. CLM.

Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMAD keberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLM karena ISRULLAH ACHMAD selaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGA meneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

Sehingga tidak pernah ada suatulaporan idependen kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenyatakan bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan bahkan tidak pernahada RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)yang menyatakan para TERGUGAT telah berbuat kesalahan sehinggamerugikan Penggugat.

Bahwa ketentuan yang mewajiban perusahaan memperolehpersetujuan RUPS terlebih dahulu dalam melakukan transaksimaterial adalah ketentuan angka 2 dan angka 3 dalamLampiran Keputusan Ketua Bapepam No.

Bahwa, sekalipun jika tindakan Tergugat IV menimbulkan kerugianterhadap Penggugat dan membahayakan eksistensi Penggugatsebagai Perseroan Terbuka, gugatan a quo tetap belum waktunyadiajukan atau prematur karena gugatan a quo belum mendapatkanpengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat;5.

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk ;a. Mengalinkan kekayaan Perseroan ; ataub.

Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 28 Februari 2007 (diberi tanda T.I.II.IIl 1) ;2. Print out (cetak) informasi Elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 15 Juni 2007 (diberi tanda T.1.II.II 2) ;70. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT. HITS tertanggal 26 Juli 2007 (diberi tanda T.I.II.II 3) ;. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017) yang dibuat dihadapan Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M.Kn;
4. Menghukum Tergugat untuk menarik dan membatalkan

Akta Berita Acara RUPS Nomor 306 tanggal 16 Oktober 2017 (Akta Nomor 306 tahun 2017);

SoetardjoBerdasarakan RUPS tanggal 29 Juni 2006Dewan Komisaris Komisaris Utama KomisarisDewan DireksiIr. RMA Amirullah, SSIr. Abdul Gaffar Anmad SyukurHal. 8 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYDirektur Utama : Dahlan IskanDirektur : Drs. Soerhardi, MBA* Berdasarkan pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Soerhardi, MBA Berdasarkan Pasal 11 Keputusan RUPS PT.

Pada setiap rapat Terdakwa selalumengingatkan bahwa segala proses harus sesuai dengan SOP ;Bahwa dasar penjualan asset Kediri dan Tulung Agung adalahkeputusan RUPS ;Bahwa RUPS dimulai dengan Pra RUPS (dibedah 1 tahun) berkali kalimembedah, yang hadir dari PT PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa SK atau dokumen pembentukan Tim Penjualan Asset benar ;Bahwa terhadap asset Tulung Agung

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dan ke Il tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

PWU Ketua Team dan Pak Suhardi danKepala Biro Kantor Gubernur ;Bahwa Aset Kediri, Tulung Agung ataupun semua yang dilakukanDireksi dibahas di Pra RUPS ;Bahwa Personal Garantie di BNI 46 sekarang sudah lunas pabrikterbesar sering menang tander ;Bahwa RUPS dank e II tidak dilakukan pelepasan asset karena belumtertata sedangkan RUPS berikutnya baru diputuskan ;Bahwa Aset PT.

Fajar Indah Material berdiri, hingga saat ini belum pernahdiadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UndangundangNomor 40 tahun 2007, yang berbuny!

apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakan RUPS ;3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuai mengenal :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan Ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanyang Undangundang ini ;b.

Fajar IndahMaterial, haruslah melalui RUPS, sedangkan sebagaimana yang kitaketahui bahwa sejak berdiri hingga saat ini PT. Fajar Indah Material belumpernah diselenggarakan RUPS ;12. Bahwa menanggap!

Bahwa menanggapi poin 24 posita gugatannnya, terkait Gugatan dalamperkara a quo yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Para Tergugatbahwa Penggugat terlalu. tergesagesa karena menurut Perintahsebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undangundang Nomor 40 tahun 2007,yaitu sebelum diajukan Gugatan Kepengadilan Negeri, Penggugat lebih duludiperintahkan mengajukan Permohonan Penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri agar diselenggarakan RUPS, karena RUPS didalamsebuah perusahaan merupakan organ Perusahaan

Nomor 2301 K/Pdt/2016dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah direalisasikan, namun demikianPenggugat tetap bekerja dengan sungguhsungguh sebagai Direkturperusahaan;Bahwa sesuai Pasal 96 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenang dan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) Nomor 1051/HRMngr/API/XI/2012

Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan;Meninggal dunia;Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;o aocDinyatakan jatuh pailit atau suatu keputusan pengadilan yangmenyatakan bahwa dia berada dibawah pengampuan;Bahwa sesuai Pasal 94 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 94(1).

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan olehpendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf b;(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali;(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian

anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Halaman 3 dari 13 hal.

Nomor 2301 K/Pdt/2016(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling iambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS tersebut;(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belumdilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan ataupemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yangbelum

saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;

LB PT.Bangun Megah Semesta;

Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

BMS; Bahwa Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 adalahtentang RUPS PT.

BMSyaitu Conti Chandra; Bahwa Akta No. 1 intinya adalah tentang adanyaperubahan jadwal pembayaran pembelian saham; Bahwa undangan RUPS pada tanggal 2 Desember 2011sampai dan setiap ada undangan dari PT.

BMS untuk RUPSsaksi selalu hadir; Bahwa RUPS pada tanggal 2 Desember 2011 dilaksanakansekitar pukul 10.00 Wib dan keputusan RUPS pada saat itu telahsetuju dengan sejumlah agenda dan putusan para pemegangsaham;Halaman 108 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm Bahwa pada saat RUPS para pemegang saham hadir,hanya 1 (satu) orang yang tidak hadir yaitu Andres Sie; Bahwa diterbitkannya Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 telahmemenuhi syarat dan para pemegang saham telah setujudiadakan rapat pada tanggal

tahunan dan RUPS luar biasa.

RUPS tahunanmenyangkut masalah tanggungjawab Direksi di masamasa yanglalu sebagaimana amanah dari undangundang PT dan rencana kedepan perusahaan.

Dahana tanggal 2Agustus 2001 tentang Pemberhentian Sementara direksi PTDahana, dan memberhentikan Direksi PT Dahana sejak tanggal31 Agustus 2001 ;Berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut di atas, maka dengan inikami sampaikan bahwa penerbitan MTN oleh Direksi PT Dahanatidak disetujui olen Komisaris yang dikuatkan oleh RUPS, sehinggatindakan itu tidak sah. Dan oleh karenanya, PT Dahana maupun PTBPIS selaku pemegang saham PT.

Dahana dan jaminan atas MIN tersebut tidakmendapat persetujuan dari RUPS atau Komisaris PT. Dahana ;Tidak dilakukan penelitian atas nilai jaminan dan tidakmelakukan pengikatan jaminan secara notariil, karena jaminanyang diberikan oleh PT. Dahana hanya berupa pernyataankesanggupan untuk membeli kembali pada saat jatuh tempoMTN sejumlah Rp 130 milyar (dimana hal ini pun tidak adapersetujuan dari RUPS maupun Komisaris PT.

No. 2740 K/Pid/200629.jumlah tertentu yang ditetaokan oleh RUPS hanya dapat dilakukanoleh Direksi dengan pengetahuan Dewan Komisaris dan setelahmendapat persetujuan tertulis dari RUPS) atas permintaan tersebutPT. Volgren mengirim surat tertanggal 10 Juli 2001 yang padapokoknya menyatakan "Sesuai dengan pembicaraan tanggal 10 Juli2001, dengan ini kami PT. Volgren Indonesia menerbitkan MediumTerm Note (MTN) untuk mendanai program PengangkutanPenumpang Djakarta.

No. 2740 K/Pid/2006Berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut di atas, maka dengan inikami sampaikan bahwa penerbitan MTN oleh Direksi PT Dahanatidak disetujui olen Komisaris yang dikuatkan oleh RUPS, sehinggatindakan itu tidak sah. Dan oleh karenanya, PT Dahana maupun PTBPIS selaku pemegang saham PT. Dahana, tidak terikat dan tidakbertanggung jawab kepada pihak mana pun atas segala akibat yangditimbulkan sehubungan dengan jaminan MTN lersebut di atas ;20.Atas kondisi tersebut PT.

Jamsostek(Persero) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dankeputusankeputusan RUPS, serta dilakukan dengan penuh kehatihatiansehingga terhindar dari kerugian, dan memperoleh keuntungan yang cukupsignifikan bagi PT. Jamsostek (Persero).

Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;13. Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanyaakibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebuttentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitanpembuatan aktaakta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS,PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;14.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut makapemberitahuan tersebut wajiob dilakukan oleh Direksi Perseroan kepadaMenteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam DPS bukansejak tanggal diadakannya RUPS untuk menyetujui pemindahan hak atassaham tersebut atau juga bukan sejak dibuatnya akta pemindahan hak ;20.

Bahwa apakah akta risalan rups merupakan salah satu dokumenpendukung yang harus disampaikan dalam pemberitahuan perubahan datasebagaimana diuraikan di atas, untuk melakukan pemindahan hak atassaham diperlukan adanya persetuju~an RUPS apabila AD PT yangHalaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.bersangkutan mensyaratkan hal tersebut. Jika AD PT tidak mensyaratkanhal tersebut maka tentunya tidak perlu diadakan RUPS dan karenanya tidakada akta Risalah RUPS.

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat 3Peraturan Menkumham RI yang mensyaratkan adanya salah satu DokumenPendukung untuk penyampaian perubahan data karena pemindahan hakberupa Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yangmeliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi ... disamping... akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesualdengan aslinya, mau tidak mau di dalam praktek sebelum dilakukannyapembuatan akta jual beli saham maka terlebih dahulu diadakan RUPS

dandibuatlah Risalah RUPS yang didalamnya berisikan persetujuan penjualansaham sekaligus menyebutkan namanama para pemegang saham danjumlah saham yang dimiliki;23.

dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (i) diambil setelahyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri dalam RUPS;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan keputusan di luar RUPS sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebihdahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikankesempatan

Nomor 738 K/Pdt/2016(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikananggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan keputusan di luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi

ditetapkan dalamkeputusan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (J); ataud) tanggal lain yang ditetapkan dalamkeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).C.

Keputusan RUPS hanya boleh diambilsetelah anggota Direksi/Likuidator yangbersangkutan diberitahu dan diberikesempatan membela diri;b.

Nomor 738 K/Pdt/2016G.sebagaimana dimaksud dalam Pasal149. atas permohonan pihak yangberkepentingan atau atas permohonankejaksaan, Ketua Pengadilan Negeridapat mengangkat likuidator baru danmemberhentikan likuidator lama;(2) Pemberhentian likuidator sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukansetelah yang bersangkutan dipanggiluntuk didengar keterangannya;"4) Bahwa akibat hukumnya, jika pengambilankeputusan RUPS untuk pemberhentian likuidatortidak dipenuhi, maka putusan RUPS, tidak sahdan tidak mengikat

Horas InsaniAbadi baik setiap dilaksanakan RUPS Tahunan maupun melalui surat suratsecara tertulis dan lisan namun kenyataannya sampai saat ini sertifikat sahammilik para Penggugat tak pernah diterima;.

Bahwa para Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2012, 21 Juni2012, 5 Oktober 2009, 8 Agustus 2007, 03 Maret 2008, 08 Maret 2008, 14Juni 2012, 09 Maret 2007, 24 April 2007, 30 April 2007, 25 Mei 2007, 04Juni 2007, 22 Juni 2007 dan 31 Juli 2007, belum lagi yang lisan dan yangHalaman 4 dari 32 hal.put.No. 200/Pdt/2014/PTMadn.diminta pada waktu RUPS tahunan pada waktu RUPS, namun terhadap suratpara Penggugat tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya;Bahwa setelah beberapa kali para Penggugat

Horas Insani Abadi Pematang Siantar padahalsetiap keputusan haruslah diambil melalui RUPS;5) Membuat pernyataan tentang datadata PT. Horas Insani Abadi PematangSiantar yang menyesatkan melalui Laporan Pertanggung jawaban kepadapara pemegang saham di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar,sewaktu RUPS maupun laporan tertulis yang meliputi laporan keuangankejelasan kepemilikan saham di PT.

HIAterutama di dalam pengambilan keputusan di RUPS Tahunan yang tidak melaluiprosedur sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas No.

HIA selalu dilaporkan dandidaftarkan dan diumumkan oleh para Tergugat dalam RUPS tahunan danselanjutnya dilaporkan ke Menkumham Dirjen AHU walaupun akses sedangdiblokir atas permintaan Penggugat I; Bahwa para Tergugat selalumembukukan pengalihan saham dan juga para Tergugat tidak pernahmengabaikan hakhak keperdataan pemegang saham sewaktu RUPS tahunandan juga segala perbuatan hukum yang diambil oleh para Tergugat selakupengurus PT.

KESpada Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi RUPS dapat mengambil Keputusansebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ; kecuali untukHal. 3 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang ; kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh selurun jumlah saham yang telahdikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah dirubah denganmengurangi katakata pengurangan modal serta dengan menambah katakata perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan, dalamAKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAIPENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.

KIM ENG SECURITIES No.94tanggal 28 Juli 2008 diganti tanpa persetujuan para pemegang saham PT.KIM ENG SECURITIES yaitu pada Pasal 10 ayat (4) yang menyatakanbahwa RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukan dalamHal. 8 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telahdikeluarkan perseroan sehingga adanya perubahan tersebut merubahHal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2010pula makna dan maksud yang sebelumnya telah disepakati olehpemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES yakni saksi OOI THEANYAT RONALD ANTHONY.

Namun perluTERGUGAT sampaikan, bahwa pada dasarnya penerbitan objeksengketa didasarkan pada adanya Akta No. 01, tanggal 11 April 2012yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimanadasar pembuatan Akta dimaksud adalah hasil RUPS LB PT. IdolaTunggal yang sebelumnya telah mendapatkan izin atau persetujuanmengenai jumlah gourum untuk melakukan RUPS melalui PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR.

,tanggal 16 Februari 2012 dan juga terhadap Akta No. 01, tanggal 11April 2012 terlebih dahulu, dimana yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Penetapan Pengadilan dan juga Akta dimaksudadalah lingkup Peradilan Umum;d Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menilai benar atau tidaknyamekanisme RUPS LB PT.

tidak menetapkan saatmulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian AnggotaDireksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;.

Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai Pasal 111 ayat 6UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: Dalam hal RUPS tidakmenentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian Anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 52 UndangUndang No. 40 Tahun2007, lahirnya hak pemegang saham adalah sejak dicatatkan dalam DaftarPemegang saham.

Lainlain;Menetapkan dan menunjuk Pemohon atas nama Doddy Sutanto sebagaiPimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;Menetapkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)paling cepat 18 hari sejak Penetapan ini ditetapkan dengan tenggangwaktu 15 hari untuk Pengumuman/ Pemberitahuan RUPS melalui IklanKoran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lainnya;Menetapkan quorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebutadalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ada dan sah;Memerintahkan Direksi untuk

Notaris diJakarta, tanpa persetujuan Pengugat selaku Pemegang saham yang sah sebesar 30% adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum apabila segala hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dari Tergugat I mengenai Persetujuan menjaminkan assetasset Tergugat I kepada Tergugat V sebagaimana Hasil Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat I yang berita acaranya dituangkan

51 dari 84 hal Putusan No.305/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undangundang No.40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Ayat 1 Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan / atau Dewan Komisaris .

/ RUPSLB yangdiajukan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi kuorumsebab tidak mengikutsertakan Penggugat selakupemegangsaham sebesar 30%, namun Penggugat sama sekalitidak menjelaskan mengenai berapa jumlah kekayaanperseroan yang dijaminkan kepada tergugat V dan juga tidakmenjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB.Bahwa sebagaimana ketentuan perundang undangan, penjaminankekayaan perseroan disyaratkan dengan persetujuan RUPS apabila asetyang dijaminkan melebihi 50% dari seluruh

harta kekayaan perseroan,begitupun kuorum RUPS juga telah ditentukan oleh undangundang.Bahwa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam gugatannyamengenai jumlah kekayaan perseroan dan tidak juga menjelaskan berapajumlah kuorum RUPS/ RUPSLB yang telah dilakukan, maka gugatanyang demikian mengandung cacat obscuur libel atau tidak jelas dan tidakterang isinya .Il.

/RUPSLB yang dilakukan adalah tidaksah karena tidak memenuhi kuorum sebab tidak mengikut sertakan Penggugatselaku Pemegang Saham 30% namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai berapa jumlah kekayaan perseroan yang dijaminkan kepada TergugatV dan juga tidak menjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB ;e Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai jumlahkekayaan perseroan dan juga tidak menjelaskan berapa jumlah kuorum RUPS/RUPSLB yang telah dilakukan

Pudji Redjeki Irawati, SH di Ujung Pandang melakukan perobahan atasdasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). Perobahan Pengurus, 2).Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene TodingMARS yang juga memiliki Saham terbesar kedua (15%) dalam Perseroan, tidakpernah mengikuti RUPS, tidak juga menjual Sahamnya, tidak pula menerimahasil penjualan sahamnya dan demikian pula Ir.

Abraham Toding;= Bahwa benar Agenda RUPS adalah penjualan saham Abraham Toding;= Bahwa benar pada saat RUPS tersebut telah terjadi penjualan saham milikAbraham Toding oleh Daniel Toding sesuai surat kuasa dan saat itu samasekali tidak ada yang keberatan;49 = Bahwa benar seluruh Saham Abraham Toding dijual saat itu; dan saksitidak mengetahui jumlah sahamnya dan saksi juga tidak mengetahuikenapa saham di jual;= Bahwa benar Notulen pada saat RUPS Capta Mul;ia Abadi adalah Ibu Nofidan Berita Acara RUPS

Pol.LP/131/XII/2007/Ditreskim dimana hasil penyidikan adalah bahwa Jual beli Sahammilik Abraham Toding pada BPR CMA Rantepao benar sudah terjualberdasarkan RUPS tanggal 27 Mei 1999 senilai Rp. 62.500.000.

BPR CAPTA MULIA ABADI masingmasing adalah Badan hukum yang berbeda,dan masingmasing melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa oleh karena Badan hukum yang berbeda, dan masingmasingmelaksanakan RUPS sehingga daftar hadir pada RUPS pada PT. BPR CAPTA SAKTISEJAHTERA BONEBONE tidak dapat dipergunakan pada PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL pada Pasal 9angka 2 dan 3 mengatur sebagai berikut: RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar; Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumtanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.Dengan demikian jelas bahwa anggaran dasar PT.

MULTICON INDRAJAYA TERMINAL (AktaNo. 04), di dalam Pasal 9 disebutkan antara lain yaitu:"(1 )RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;fiVRUPSdiselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebihdahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabar;Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakHalaman 19.

Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan,dst".6.2.Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 04 tersebutmengatur mengenai cara pemanggilan RUPS, kapan pemanggilan RUPSdilakukan, dan mengenai penghitungan pemanggilan RUPS. HiendraSoenjoto selaku Direktur Utama PT.

Putusan No.65/Padt.G/2015/PN.JKT.PST.Pasal 86(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 'A(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorom yang lebihbesar;(2) Dalam hal kuorum sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwaRUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum.13.4.

Selanjutnya bunyi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Dasar PT.MIT mengenai "Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS"sebagaimana termuat dalam Akta No. 04 adalah sebagai berikut:(1) RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiransebagaimana disyaratkan dalam Undangundang tentangPerseroan Terbatas telah terpenuhi;(4) RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimanaditentukan dalam undangundang".13.5.Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (4) Anggaran DasarPT.

Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, Penggugat merencanakanmengadakan RUPS, dan untuk kepentingan persiapan RUPS tersebut,Penggugat melalui Advokat DULIANAN LUMBANRAJA, SH.,M.Kn. Padatanggal 02 Nopember 2017, dengan surat kuasa tanggal 1 Nopember 2017Halaman 11 dari 60 halaman putusan Nomor 32/G/2018/PTUNJKTtelah mengajukan permohonan informasi tentang Data Perseroan ProfilPerusahaan PT.

Alfa Riung Jaya, melalui sistem aplikasi internet DITJENAHU,dari hasil unduhan pada aplikasi tersebut diperoleh informasi telah terjadiRUPS perseroan (Fiktif) berdasarkan akta pernyataan keputusan RUPS PT.ALFA RIUNG JAYA Nomor 132 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh JONNITAMBUNAN selaku Notaris Pengganti dari Notaris NETTY MARIA MACHDAR,S.H., yaitu merubah tempat kedudukan perseroan, suSunan para pemegangsaham, Susunan Pengurus Direksi dan Komisaris, dan jumlah Modal disetordalam Perseroan, bahwa

juga selaku pemegang 175saham, pemilik hak suara dalam RUPS atau sekitar 35% saham perseroan,tidak pernah menerima undangan RUPS dan tidak pernah menghadiri sertamengetahui pelaksanaan RUPS sebagaimana diuraikan pada profil PT.

JONNI TAMBUNAN, S.H., berkantor di Kantor Notaris Netty MariaMachdar,S.H., Jalan Kunir Perkantoran Harmoni Mas Blok A/3 JakartaBarat 11110;Namun surat Penggugat tidak mendapat respon, meskipun jasa pengirimansurat TIKI mengkonfirmasi bahwa surat Penggugat telah diterima yangbersangkutan;Bahwa menurut Akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT.ALFA RIUNG JAYA No.132 pada tanggal 31032015 tersebut, Seolaholahtelah terjadi RUPS perseroan pada tanggal 18022015 dari jam 10.00 wibhingga jam

Alfa Riung Jaya tersebut dinyatakan dalam sebuahakte notaris dalam waktu 42 (empat puluh dua) hari, padahal secara hukum harusdinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh)hari, kKarenanya Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Penggugat selaku Perseroan Terbatas melanggarUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, BAB XIllPasal 157 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1,2),Yaitu Perseroan yang telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkanperaturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahberlakunya undang undang ini wajidb menyesuaikan anggaran dasarnyadengan ketentuan undang undang ini, sebagai Badan Hukum, PT.Sempurna Ready Mix Concrete, hanya memiliki Akta Perubahan dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

) yang mendapat pengesahan padatanggal (3 Desember 2003), dan tidak pernah menyesuaikan AnggaranDasarnya hingga tahun 2014, sebagaimana yang diatur oleh UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 157 (3);Kemudian selama 10 tahun tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan danRUPS lainnya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 78 ayat 1 dan 2 yaitu RUPS terdiriatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dan RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka

memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2016 danjawaban memori kasasi tanggal 12 April 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terkait dengan /egal standing Termohon Kasasi karenaberdasarkan pendirian sebuah badan hukum yang sah dan untuk penyesuaianterhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Termohon Kasasi telahmelakukan RUPS