Ditemukan 1140 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepala kepada kelapa ketsia kelana kepara kepaa kepasa kepafa
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Blt
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
perkumpulan perusahaan rokok blitar
Tergugat:
1.oerip santoso
2.STELYWATI
5.Rachellia Yossy Santoso
6.Ribka Silvia Santoso
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional kota blitar
122 — 15
  • Sehingga proses permohonanpernbaharuan hak dalam sertipikat tersebut dapat di laksanakan setelahadanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan dalildalil yang telan kami sampaikan diatas, maka kami pihakTurut Tergugat memohon kepada Bapak Kepaia Pengadiian Negeri Biitar yangmemeriksa perkara ini untuk berkenaan memberikan keputusan, diantaranyayaitu:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
1.Wahab S. Sahil
2.Ridwan Mustafa
3.Irwan Mustafa
4.Iswanti Mustafa
5.Tuti A. Mustafa
6.Iksan Mustafa
7.Rita A. Mustafa
8.Imran Adrian Mustafa
9.Imron Adrian Mustafa
Tergugat:
Wenny T. Alisan
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate
123 — 74
  • IX), hal ini bertentangan dengan Peratur 1997, Pasal32 ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoteh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atastanah itu tidak dapat iagi menuntut pelaksanaan hak tersebutapabi/a dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itutidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegangsertifikat dan Kepaia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 PK/Pdt/2016
Tanggal 17 Oktober 2016 — PT GOLDEN RAMA EXPRESS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
80 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • juncto Pasal 4 juncto Pasal16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun1977, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepaia
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-10-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 21 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : H. Didi Suhaeri Budiman
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. Centris
Terbanding/Tergugat V : Atang Hidayat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Cianjur
Terbanding/Tergugat I : Direktur PT. Kreasi Inti Manunggal
Terbanding/Tergugat VI : Muhamad Iskandar Kosasih
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
112 — 95
  • MUHAMAD ISKANDAR KOSASIH di Villa Mutiara Blok E.1 Rt.023 Rw.05Desa Cigombong Kabupaten Bogor (Kepaia Kordinator PT.Halaman 1 dari halaman 51 Putusan Nomor 511 / PDT / 2016 / PT.BDGKREASI INTI MANUNGGAL), Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING VI semula TERGUGAT VI, PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober 2016Nomor 511 / PEN / PDT / 2016 / PT.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
Ny. Hj. YATI HERYATI
Tergugat:
H. SURYADI, ST,
Turut Tergugat:
1.Ir ABIDIN WAHYUHONO
2.NOTARIS MULYANI SYAFE I dengan Protokol Notaris Ny SUSIATI, SH
3.NOTARIS FENNY SULIFADARTI, SH,
4.KANTOR PERTANAHAN BOGOR,
354 — 101
  • Hal. 3)hanya menarik TUAN ABIDIN WAHYUHONO = yangmenjabat Kepaia Unit Perum Perumnas Cabang IV Bogor,sebagai TURUT TERGUGAT I, padahal senyatanya TUAMABIDIN WAHYUHONO bertindak atas dasar surat kuasayang diberikan secara hierarki dari Tuan Insinyur BudiPrabowo selaku Direktur Pemasaran Perum Perumnas,secara hukum seharusnya Perusahaan UmumPembangunan Perumahannasional, vanodisingkatPERUM PERUMNAS, berkedudukan di Jakarta, ditariksebagai Pihak dalam perkara a quo dikarenakanpertanggungjawaban secara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
77 — 16
  • :) DesaKutakarya sebagai sumber pendapatan desa sehingga Terdakwa tidakmemiliki acuan dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan tersebut,inisiatif sendiri tanpa persetujuan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Kutakarya sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa dan pada sa atTerdakwa seiaku Kepaia Desa Kutakarva dirnintai pertanqqunqjawabannyaoleh BPD pada tanggal 15 Februari 2012 terkait pengelolaan kKeuangan atasbantuanbantuan yang diterima oleh Desa Kutakarya, Terdakwa tidak dapatmempertanqqungjawauxan
    Sesuai dengan Peraturan BupatiKarawang tersebut Pengelola Bantuan Keuangan Khusus PeningkatanSarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan di tingkat desa adalah TimPeiaksane Desa don ditetapken oieh Keputusen Kepaia Desa namundalam kenyataannya tidak dibentuk Tim Pelaksana Desa melainkandilaksanakan sendiri oleh terdakwa, yang mana kegiatan tersebut barutereaiisasi 45,386 rn3 !
    sebagai sumberpendapatan desa sehingga Terdakwa tidak memiliki aeuan dalam pelaksanaanpengeioiaan bantuan tersebuc, peiaksenean keqiatan bantuan tersebutdilakukan Terdakwa berdasarkan inisiatif sendiri tanpoa persetujuan BadanPemusyawaratan Desa (BPD) Kutakarya sebagai lembaga pengawasanpernerintahen desa, dirnana dalarn kenyataannya Terdakwa RUZd ividrfinselaku Kepala Desa Kutakarya setelah menerima bantuanbantuan tersebuttidak melaksanakan apa yang menjadi Kewenangan, tugas dan kewajibannyaselaku Kepaia
Pengadilan PN MARISA Perdata Tanah
Register : 07-01-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN MARISA Nomor 1/PDT.G/2016/PN.MAR
Tanggal 9 Juni 2016 — TRI MURTI BUNGI, Dkk (Penggugat) melawan Ir. MEICE HORSAN, Dkk (Tergugat)
84 — 24
  • Tergugat Il dan Tergugat Ill, dalil Para Penggugattersebut patut untuk DITOLAK atau setidaktdaknya DIKESAMPINGKAN,karena bdek berdaser dan tidak beraliasan hukum yang sah.Periu Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill tegaskan kembali, bahwa sejaktahun 1993 tanah sawah obyek sengketa tersebut telah memiliki buktikepemiikan berupa Sertip&at Hak Mik (SHM) nomor. 127, 126, 154 dan 260dengan pemegang hak adalah TONI RORING (KO Gan Roring), yangditerbitkan oleh Kepaia Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 217/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 15 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : DANI bin SALIM
Pembanding/Penggugat II : MASIAH binti SALIM
Terbanding/Tergugat I : INGE IVAN HUTAMA
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat IV : Camat Kebun Jeruk Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : Lurah Kembangan Selatan
Terbanding/Tergugat VI : Suku Dinas Bina Marga, Kantor Walikota Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat VII : Kapolres Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat VIII : PT. Antilop Maju
Terbanding/Tergugat IX : Freddy Lukman
Terbanding/Tergugat X : H. Saleh
Terbanding/Tergugat XI : Ny. Laksmi Indrijastoeti, SH
57 — 31
  • dari Almarhum Salim Bin Emin dan memiliki sebidangtanah seiuas 700 m2 (Tujuh Ratus Meter Persegi) yang terletak di Rt.01/ Rw.02Yang dikenal dengan Blok K 10 No.1 Jalan Raya Kembangan, KelurahanKembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan AktaHibah No.23/JB/1978/ Tertanggai 31 Mei 1978;Bahwa Sekarang Objek Tanah yang disengketa PENGGUGAT telah menjadiSertifikat Hak Milik Nomor : 384/ Kembangan Selatan atas nama HAJI NASIHTerbit Tanggal 17 September 1997, berdasarkan keputusan Kepaia
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
174 — 84
  • H, ASEP SAEPUDIN, MM,Sefaku Mantars Kepafa Kecamatan Pasar Kemls" dengan penyebutan identitasTergugat 13 dan Turut Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjek dalamjabatan Tergugat 13 sebagai Kepaia Desa dan bukan dalam kapasitas Tergugat13 sebagai pribadi serta Turut Tergugat sebagai Mantan Kepaia KecamatanPasarkernis dan bukan dalam kapasitas Turut Tergugat sebagai pribadi:;Bahwa semestinya yang digugat adalah Instansinya bukan secara pribadi, makagugatan Penggugat terhadap Tergugat 13 dan Turut
    H, ASEP SAEPUDIN, MM,Selaku Mantan Kepala Kecamatan Pasar Kemis" dengan penyebutanidentitas Tergugat 13 dan Turut Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjekdalam jabatan Tergugat 13 sebagai Kepaia Desa dan bukan dalam kapasitasTergugat 13 sebagai pribadi serta Turut Tergugat sebagai Mantan KepaiaKecamatan Pasarkernis dan bukan dalam kapasitas Turut Tergugat sebagaipribadi;PERUBAHAN GUGATANBahwa dalam gugatannya, Kuasa Penggugat mendaliikan untuk kepentinganPara Penggugat, namun setelah diteliti
    H, ASEP SAEPUDIN, MM, Selaku MantanKepala Kecamatan Pasar Kemis" dengan penyebutan identitas Tergugat 13 danTurut Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat 13sebagai Kepaia Desa dan bukan dalam kapasitas Tergugat 13 sebagai pribadiserta Turut Tergugat sebagai Mantan Kepala Kecamatan Pasarkernis dan bukandalam kapasitas Turut Tergugat sebagai pribadi, Majelis Hakim berpendapateksepsi yang demikian masih memerlukan pembuktian apakah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan atas
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-11-2009 — Upload : 29-12-2017
Putusan PN BALIGE Nomor 20/Pdt.G/2009/PN Blg
Tanggal 23 Nopember 2009 — Firman Manihuruk, Dkk Lawan Ladina Br. Tamba, Dkk
95 — 30
  • Gomok Simanihuruk memanggil Kepaia Dusun dan Raja Bius untukmempestakan dan membuat nama perkampungan tersebut menjadi SosorSimanihuruk; Bahwa rumah yang dibangun alm. Gomok Simanihuruk adalah rumahdengan rabung lima dan yang menukangi rumah tersebut adalah Bapak dariPosman Sihaloho; Bahwa pada tahun 1958 anak dari alm. Gomok Simanihuruk meninggalakibat tenggelam di pantai Danau Toba dan dikebumikan di depanrumahnya, dan dikarenakan alm.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 33/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 5 Agustus 2015 — Syamsul Bachri R sebagai Penggugat; Melawan : 1. Bupati Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat I; 2. Tim Penguji Pada Ujian Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2015 sebagai Tergugat II; 3. Panitia Pemilihan Desa Kepala Desa Pasimarannu, Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat III;
105 — 42
  • Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahKeputusan Bupati Sinjai Nomor 798 Tahun 2015 tentang PembentukanTim Penguji pada Ujian Kompetensi Bakal Caion Kepaia DesaKabupaten Sinjai Tahun 2015 adalah tidak berdasar karena didasarkanpada obyek gugatan berupa KTUN yang tidak memenuhi unsur obyekgugatan TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara.Sebagaimana
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama
Register : 03-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Msb
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 59
  • Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 93, dikeluarkan di Palopo tanggal 3 Septembe4977, oleh Bupati Luwu Cq Kepaia Seksi Pendaftaran Tanah Sub Direktorat Agrariabukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokan dengaraslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T5.Putusan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Msb hal. 30e Fotokopi Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh H. Abdul Karim dan H.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 387/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 12 Mei 2016 — Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin LAWAN Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, DKK
162 — 33
  • Taman Kanakkanak (TK) Muslimin, SMP Muslimin 3, Ketua Komite, PerwakilanGuru, Karyawan, Pengurus Osis. tanggal 2 Agustus 2010, yang disesuaikandengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda P 11;Foto Copy Surat Pernyataan dari para kepala sekolah ( Tk Muslimin, SMP Muslimin3, SMK Muslimin 1 dan SMK Muslimin 2 ) yang berada dilingkungan PendidikanMuslimin tanggal 02 Desember 2014, yang disesuaikan dengan aslinya dandibubuhi materai cukup, diberi tanda aFoto Copy Surat Pernyataan dari para kepaia
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 127/Pdt.G/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — Ida Farida VS Direktur Utama PT. Pakuan., Dkk
213 — 168
  • Kepaia Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan WilayahPropinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat Il),tertanggal 19 Juni 2006 (di beri tanda T2);. fotocopy Putusan Nomor 17 PK/TUN/2014 antara PENGGUGAT /Ida Farida(Pemohon Kasasi) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (TermohonPeninjauan Kembali 1) dan TERGUGAT/ PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-10-2011 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 446/PDT.G/2011/PN.BDG
Tanggal 13 Februari 2013 — R. LIA ROSMAYATI (Aulia Rossie) Lawan Rd Ayu Triwahyuniati, Cs
128 — 30
  • Badan Perttanahan ProvinsiJawa Barat Cq Kepaia kantor Pertanahan Kota Bandung,beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.586 Kota Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2011 telah memberikan kuasa kepadaIspriyadi Nurhantara,SH, dan Ika Kartika.SH dkk, pekerjaan Kepala seksisengketa dan staf sub seksi perkara pertanahan pada Kantor PertanahanKota Bandung, selanjutnya disebut sebagai...........
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 14 April 2016 — ABDUL HABIB BIN SALIM CS DAN SRI HERAWATI ARIFIN (PASAL) >< MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) RI DAHULU MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI CQ PT. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PT. PERTAMINA ) ( TASAL ) SERTA BOB ASA BIN SALIM CS DAN YOELIA ERNA
315 — 265
  • Bahwa sertipikat Hak Guna Banguan No.2399/Kapuk tersebut angka 3diatas, terbit berdasarkan pemberian hak sesuai Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepaia Badan Pertanahan Nasionai tanggal 18 April 1996No.246/HGB/BPN/I996 asal tanah negara bekas Hak Pakai No.7/Kapuk atasnama Nico Albert Frederick Mamesah sebagai Direktur CV. Kaputeta Djaja,Hal. 51 dari 62 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
224 — 84
  • Pemahaman tersebut diperkuat pula dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, pada Bagian Ketiga Pasal124 sampai dengan Pasal 133 mengenai pembatafan hak atas tanah karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Bahwa yang menjadi dasar permohonan Penggugat tersebut tampak pada petitumangka 4 halaman 13, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriKhusus Klas 1A Bandung untuk "Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il
    Juanda Nomor 41Bandung, jatuh pada Negara; 66H.Bahwa selanjutnya sebagian tanah tersebut teiah diterbitkan sertipikatHak Pengelolaan No.1/Kelurahan Tamansari, Gambar Situasi tertanggal8 Desember 1994 Nomor 13894/1994, seluas 4.040 m2, atas namaPemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepaia BPN tertanggal 17 Pebruari 1994 no. 18/HPL/BPN/94 dan SK Mendagri cq Dirjen Agraria tgl 14 Maret 1986 No. 415/A/HGB/PRK.5/65.Dasar penerbitan sertipikat HPL tersebut adalah
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 76/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
293 — 417
  • Bahwa Objek Gugatan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dengan Resi Pos 16999409022 dan Kepaia Kantor Wilayah DJBCJawa Timur dengan Resi Pos 16999409142 pada tanggal 13 Desember2018;c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ObjekGugatan telah aiterima atau diumumkan pada tanggal 13 Desember 2018;d.
    Bahwa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor143/PMK.04/2011 BAB VIIl Pengawasan pasal 33 ayat (1)menyatakan:Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dancukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dariHalaman 50 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBYGudang Berikat Kepaia Kantor Pabean harus melakukan penelitiansecara mendalam;Bahwa setelah dilakukan Penelitian Secara Mendalam maka terhadapstatus Pembekuan Gudang Berikat, dapat berubah menjadi
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 127/Pdt.G/2018
Tanggal 6 Desember 2017 — IDA FARIDA Melawan DIREKTUR UTAMA PT PAKUAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,
177 — 763
  • Kepaia Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan WilayahPropinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat Il),tertanggal 19 Juni 2006 (di beri tanda T2);. fotocopy Putusan Nomor 17 PK/TUN/2014 antara PENGGUGAT /lda Farida(Pemohon Kasasi) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (TermohonPeninjauan Kembali l) dan TERGUGAT/ PT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-01-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar.
Tanggal 17 Juni 2015 — 1.Jon Sen 2.Johanes 3.Noviana Brawijaya; 1.TJE LIE HA 2.SILVIA DEWIYANTI 3.ARGARITA 4.PT. BPR ARTHA BERSAMA 5.PT. BPR INDOMITRA ADIL JAYA 6.PT. BPR INDOMITRA MANDIRI CIPUTAT 7.MENA TRISNI 8.HUSWATUL HASNAH 9.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA
60 — 10
  • tanggai 24 Oktober 2008 antara lain berupa:Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2119 Desa Jelambar, sertifikat tertanggal23 uni 1997;Foto copy Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 8 tertanggal 5Oktober 2006, Notaris Argarita, SH;Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 293/PK/DIRKRD/IX/04 tertanggal 2004 ;Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 48 tertanggal 22 September 2004Notaris Argarita, SH;Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 5665/2006tertanggal 20 Oktober 2006 dari Kepaia