Selanjutnya Chris Tomasoa yang merupakan analis pada Sub Divisi Treasurypada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Basalamah Muhamad,SE selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepaia Divisi TreasuryEdmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas karena ada perintah dari Direktur Pemasaran PT Bank PembangunanDaerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Willem Patty untuk langsung diusulkan ke DirekturPemasaran yang kemudian

Patty3) Direktur Umum atas nama Idris Rolobessy4) Kepaia Divisi Treasury atas nama Ekmond Martinus5) Pegawai Bank Maluku Divisi Treasury atas nama Cristian TomasoaDokumen yang berhasil dihimpun :1) Trade Confirmation atau Surat Konfirmasi dari PT.

Willem P.Patty) dan Kepaia Divisi Treasuri diperoleh pengakuan bahwa perintah untuktreasuri melaksanakan transaksi Repo Obligasi pada awainya berasal dari DirekturPemasaran melalui telepon karena pada saat itu Direktur Pemasaran ada diJakarta. Direktur Pemasaran juga merupakan Direktur yang bertanggungjawabatas transaksi yang dilakukan oleh Divisi Treasuri sesuai dengan wewenang#danHalaman 130 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid. SusTPK/2027/PN Amb/ tanggungjawab Direktur pemasaran.

Bank Maluku, saksi baru menjabat di Kepaia Divisi Treasury tahun2017.Bahwa tugas dalam merencanakan dan mengelola pengendalian dana adalaho Sebelum merencanakan divisi Treasury harus mengkaji dalam secarainteren yang berhubungan dengan aktifitas / kegiatan yang ada padaDivisi Treasury, selanjutnya setelah semua aktifitas, kemudiandiusulkan ke divisy reset dan perencanaan (sekarang namanyaRenstra, Corsec), dan setelah dibahas diserahkan kepada direksi dan.setelah mendapat persetujuan direksi diteruskan

sebagaimanaarahan/perintah Saksi Williem P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait denganlimitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repoobligast; Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakanstrategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerjakeuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilaisuku bunga repo sebesar 10,5%:; Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepaia

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surest Keputusan Kepaia KantorWilayah BPN Provinsi Jawa Barest tanggal 16122014 No.17/Pbt/BPN.32/2014 tentang pembatatan SHM No. 2787/ Kec. Bandung Wetan;3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkarakarena yang menjadi dasar alasan gugatan pares penggugat adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara.

Pidie.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa1 dan Terdakwa2 sejakpertama masuk Dinas di Batalyon Armed 17/Komposit pada tanggal17 Juli 2018, kemudian tidak ada hubungan famili atau keluargahanya sebatas antara atasan dan bawahan.Bahwa pada hari kamis tanggal 15 November 2018 pukul 13.05 WIB,Saksi dan Prada Muhammad Lutfi Zainudin sedang duduk ngobroldiruangan Kesehatan Yonarmed 17/Komposit, Saksi berada diruangkesehatan tersebut karena sakit akibat kepaia terbentur

Bahwa dalam kedinasan seharihari sikap dan perilaku Terdakwa1arogan, sombong, susah diatur dan keras kepaia, sedangkanTerdakwa li bersikap peduli terhadap adikadiknya dan selalumengingatkan agar jangan melakukan pelanggaran.Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi18:Namalengkap > Fachrul IzzaqowyPangkat, NRP : Prada/31180090950697Jabatan : Ta Yonarmed 17/KompositKesatuan : Yonarmed 17/KompositTempat, tanggal lahir : Magetan, 4 Juni 1997Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan

Pemahaman tersebut diperkuat pula dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, pada Bagian Ketiga Pasal124 sampai dengan Pasal 133 mengenai pembatafan hak atas tanah karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Bahwa yang menjadi dasar permohonan Penggugat tersebut tampak pada petitumangka 4 halaman 13, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriKhusus Klas 1A Bandung untuk "Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il

Juanda Nomor 41Bandung, jatuh pada Negara; 66H.Bahwa selanjutnya sebagian tanah tersebut teiah diterbitkan sertipikatHak Pengelolaan No.1/Kelurahan Tamansari, Gambar Situasi tertanggal8 Desember 1994 Nomor 13894/1994, seluas 4.040 m2, atas namaPemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepaia BPN tertanggal 17 Pebruari 1994 no. 18/HPL/BPN/94 dan SK Mendagri cq Dirjen Agraria tgl 14 Maret 1986 No. 415/A/HGB/PRK.5/65.Dasar penerbitan sertipikat HPL tersebut adalah

Selanjutnya barulan Penggugat ketahui ada BAPterhadap diri Penggugat setelah Surat Keputusan GubernurJambi Nomor : 663/KEP.GUB/BKD3.2/2018 Tanggal 23 Juli2018 diterbitkan Tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepaia DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yangtertuang di dalam diktum memperhatikan pada sub suratNomor 1, 2 dan 3:3. UPAYA ADMINISTRATIF PEMBELAANe Memperhatikan secara seksama terkait suratkeputusan Plt.

Selanjutnya Chris Tomasoa yang merupakan analis pada Sub Divisi Treasurypada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Basalamah Muhamad,SE selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepaia Divisi TreasuryEdmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas karena ada perintah dari Direktur Pemasaran PT Bank PembangunanDaerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Willem Patty untuk langsung diusulkan ke DirekturPemasaran yang kemudian

Patty3) Direktur Umum atas nama Idris Rolobessy4) Kepaia Divisi Treasury atas nama Ekmond Martinus5) Pegawai Bank Maluku Divisi Treasury atas nama Cristian TomasoaDokumen yang berhasil dihimpun :1) Trade Confirmation atau Surat Konfirmasi dari PT.

Willem P.Patty) dan Kepaia Divisi Treasuri diperoleh pengakuan bahwa perintah untuktreasuri melaksanakan transaksi Repo Obligasi pada awainya berasal dari DirekturPemasaran melalui telepon karena pada saat itu Direktur Pemasaran ada diJakarta. Direktur Pemasaran juga merupakan Direktur yang bertanggungjawabatas transaksi yang dilakukan oleh Divisi Treasuri sesuai dengan wewenang#danHalaman 130 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid. SusTPK/2027/PN Amb/ tanggungjawab Direktur pemasaran.

Bank Maluku, saksi baru menjabat di Kepaia Divisi Treasury tahun2017.Bahwa tugas dalam merencanakan dan mengelola pengendalian dana adalaho Sebelum merencanakan divisi Treasury harus mengkaji dalam secarainteren yang berhubungan dengan aktifitas / kegiatan yang ada padaDivisi Treasury, selanjutnya setelah semua aktifitas, kemudiandiusulkan ke divisy reset dan perencanaan (sekarang namanyaRenstra, Corsec), dan setelah dibahas diserahkan kepada direksi dan.setelah mendapat persetujuan direksi diteruskan

sebagaimanaarahan/perintah Saksi Williem P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait denganlimitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repoobligast; Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakanstrategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerjakeuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilaisuku bunga repo sebesar 10,5%:; Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepaia

Bahwa pada tahun 2001, Tergugat adalah pihakpemerintah yang memerlukan tanah untuk proyek pembangunanjalan tol Ruas Ulujami Pondok Aren yang pengadaannyadidasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepaia BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994:29. Bahwa tahapan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:a.

Bahwa benar Tergugat Konvensi mempunyai kebun sawit yang terleiak diDesa Pemaiang Benteng sebagaimana keterangan dari saksisaksi sepadanyang disahkan oieh Kepaia Desa Pemaiang Benteng. (Surat KeteranganTeriampir).Bahwa benar Tergugat Konvensi punya ianah di RTO3/RWO9. (SuratKeterangan Teriampir). Bahwa benar tanah dan bangunan yang terietak disamping RUKO yang kuasaiTergugat Konvensi adalah milik Tergugat Konvensi sebagaimana keteranganHal. 20 dari 84 hal. Putusan No, 0478/Pdt.G/201 5/PA.

sebanyak kurang iabih 457 ton;Menimbang, bahwa berdasarkan. uralan tersebut di atas, telah terbukti bahwadalam hai pengiriman beras terdakwa sering menetima uang, sekalipun jumlahnya tidak pasti,dan bukaniah menjadi jika soal uang yang diterima. terdakwa tersebut hanya dapatdipergunakan sekedar temberi makan dan mimum para karyawan dan para burah;Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan uraian tersebut di aias, jugatelah diperoleh petunjuk bahwa dalam hal pengiriman beras terdakwa selaku Kepaia

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKANOLEH TERGUGAT 28.Bahwa pada tahun 2001, Tergugat adalah pihak pemerintah yangmemerlukan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol RuasUlujami Pondok Aren yang pengadaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994; 29.

Keputusan Kepaia Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor :071/57550.209.032003, tanggai 30 oktober 2003 ;113.Surat Pernyataan dari Anis Alwainy tanggal 7 oktober 2003 ;Hal 49 dari 58 hal. Ptsn.

mengetahui Paulus Ndeo mendapatkan tanah dari mana ;rdasa kan bukti P2, P3, P4 serta keterangansaksi: EKSAM SODAK,S.SIT, saksi ALBERT WILSON RIWUKORE,SH, dan:saksi HENGKY LIANTO yang saling bersesuaian Penggugat sebagai pemilikatas tanah objek sengketa dengan SHM Nomor 124 berdasarkan Akta HibahNomer: 230/201, tanggal 18 Agustus: 201+.Meninbang, bahwa: SHM: No. 124, Luas Fanah 6.125 m2 atasnama:Pemegang Hak Milk ESAU SAUBAKI terbitberdasarkan permohonan Hak milikdengan dasar surat keputusan Gubernur Kepaia

Saksi MAACHMAD NATSIR, SH, dibawah sumpah di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BeritaAcara Pemeriksaan;Halaman 24 dari 66 putusan perkara Nomor 1334/Pid.B/2020/PN MksBahwa Saksi bekerja pada Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagaiKepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kota Makassar dimanatugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Kepaia KantorPertanahan Kota Makassar dalam melakukan pendattaran tanah di

secara tertulisoieh atasan iangsung untuk dilakukan pemeriksaarC, sehingga menurutPasai tersebut harusnya Penggugat diperiksa oieh atasan langsungnyayaitu Kepaia Poli.

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR188.45/0339/DPMD/2020 tanggal 29 Juli 2020 TENTANG PENGESAHANPENGANGKATAN KEPALA DESA SALOYA KECAMATAN SINDUETOMBUSABORA KABUPATEN DONGGALA, atas nama SADRIK.Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang mengesahkanPengangkatan Kepala Desa Saloya Penggugat telah menualami kerugianyang bersifat materiil yang seharusnya Penggugat yang berhak di angkatHalaman 18 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.PLmenjadi Kepaia Desa Saloya, karena Penggugat mendapatkan

kebagian 120(seratus dua puluh) liter, mengingat Terdakwa sangat kesulitan untukmenyesuikan jadwal pengiriman BBM jenis Solar ke SPDN TypeA DesaTabanio dengan datangnya para nelayan yang dari melaut tidak samasama, maka Terdakwa tetap berusaha untuk menyimpan BBM jenis Solarsecara penuh di SPDN TypeA milik Terdakwa tersebut, tetapi setelahdibagikan kepada para nelayan hanya kebagian kurang lebih 135 (seratustiga puluh lima) liter per nelayan sehingga ada beberapa orang nelayankecewa dan melapor kepada Kepaia

Kendaraan yang akan diuji KIR / uji berkala wajib dihadirkan ditempat uji KIR / Uji Berkala Kendaraan, dengan maksud untuk melthatkondisi kendaraan, baik kondis rem, ban, kepaia, knalpot, dan chasisangkutan yang akan di uji KIR / uji berKala kendaraan.Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 1407/Pid.B/2019/PN Jkt. UtrC.

Kendaraan yang akan diuji KIR / uji berkala wajib dihadirkan ditempat uji KIR / Uji Berkala Kendaraan, dengan maksud untuk melthatkondisi kendaraan, baik kondis rem, ban, kepaia, knalpot, dan chasisangkutan yang akan di uji KIR / uji berKala kendaraan.C.

Nomor 2483 K/Pdt/2013Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.10 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977,Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepaia Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4Tahun 2006 dan peraturan

ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku CamatMuara Kaman.ABU JAHAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang PelepasanHak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE32, tanggal 05November 2011, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepaia Desahal 176 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR2.35.2.36.2.37.2.38.2.39.2.40.Muara Kaman dan H.

ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiakuCamat Muara Kaman.ASNAWI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang PelepasanHak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE34, tanggal 05November 2011, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepaia DesaMuara Kaman dan H.

ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiaku CamatMuara Kaman.MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000(Sepuluh jutarupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentangPelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE35tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepaia Desa MuaraKaman dan H.