oleh TERGUGAT;Atas dasar jawaban PENGGUGAT tersebut diatas TERGUGAT melalui DirekturKargo bahkan Memaksa dan mendesak PENGGUGAT agar mengakui perbuatanSUAP tersebut;Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2019/PN.Tng Menyuruh PENGGUGAT untuk memberikan bukti bukti bahwaPENGGUGAT tidak melakukan perbuatan SUAP;Atas dasar tuduhan kepada PENGGUGAT memberikan suap kepada oknumTERGUGAT sehingga PENGGUGAT/PT.

pemutusan kerja sama sepihak tersebut, bukandengan tuduhan perbuatan SUAP kepada PENGGUGAT;Bahwa tindakan pemutusan keagenan atas dasar tuduhan kepadaPENGGUGAT yang melakukan SUAP kepada oknum pegawaiTERGUGAT tanpa adanya bukti adalah merupakan tindakan sewenangwenang, otoriter,ssangat tidak adil.

Menurut hemat PENGGUGAT,TERGUGAT seharusnya menyelidiki kebenaran tuduhan suap secarainternal dalam PT.

Bahwa pendapat dari TERGUGATyang sangat membuat PENGGUGAT kecewa dan bingung adalah karenaPENGGUGAT dipaksa harus mengaku memberikan suap kepadaOknum Pegawai Cargo TERGUGAT???

Bahwa sehubungan dengan penerapan GCG tersebut,TERGUGAT rutin melakukan pengendalian internal dan kemudianternyata TERGUGAT menemukan ada indikasi suap yangdilakukan PENGGUGAT agar PENGGUGAT mendapatkankemudahankemudahan terkait kargo.

Artinya perobuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif(passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku Il) yakni Pasal 418,419 dan 420 KUHP.

(Vide: Darwan Prinst, hal.36);Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindakpidana korupsi merupakan suap.

Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadiselesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif(actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadibagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku Il), yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.

:Pengangkatan TKS Medis menjadi honor daerah sebanyak 375 (tigaratus tujuh puluh lima) orang, sarat kepentingan dan suap. Setiap orangyang diangkat menjadi honor daerah diduga pungli Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), yang tidak menyanggupi tidak jadi diangkatmenjadi honda;Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid.

Sus/2019Bakhtiar Anmad Sibarani coba suap saya Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan oknum Kadis Kesehatan sosorkan 10.000.000 TKSkepada saya, asalkan pada pembahasan PAPBD Tapteng 2016 ikutsaya bahas selaku wakil ketua DPRD Tapteng, demikian dikatakanwakil ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10) dibilangan parkiran kantorDPRD Tapteng usai membahas PAPBD Tapteng...

Pemkab Taptengmenganggarkan dana honor daerah sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) untuk biaya honor/gaji Tenaga KerjaSukarela yang diangkat menjadi Honor Daerah (Honda) hanyadianggarkan untuk 2 (dua) bulan honor/gaji hingga akhir 2016 dan agardisahkan oleh DPRD Tapteng;Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao,S.T. kepada sejumlah awak media, bahwa pengajuan pengesahanpengangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi tenaga Honor Daerahsarat kepentingan dan berbau suap

,akan tetapi tawaran coba suap itu ditolaknya mentahmentah danmembuat Bakhtiar Ahmad Sibarani menjadi galau dan bila hasilpengesahan pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menjadiHonor Daerah (Honda), hal itu diungkapkan Rao dihadapan seluruhHal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid. Sus/2019SKPD Tapteng dan Sekda, Drs.

Karena kita mengetahulsosok Bakhtiar merupakan Calon Bupati Tapteng;Disini saya salut kepada Bakhtiar, Karena dia telah mampu memberikanimingiming kepada masyarakat Tapteng dengan menjanjikan seorangdapat diangkat menjadi Honda dan dia mengharapkan agar ParaHonda tersebut nantinya memberikan dukungan kepada PasanganBakhtiar Darwin (BADAR);Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada di NKRI, kiranyamenyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap Para TKS yangdiangkat menjadi HONDA dan bila perlu

Ini dapat dilihat dengan penyitaan kasussuap, dari beberapa item yang disita ternyata hanya sebagian kecil saja yangdipergunakan sebagai barang bukti di persidangan kasus suap.

Ini dapat dilihatdengan penyitaan kasus suap, dari beberapa item yang disita ternyatahanya sebagian kecil saja yang dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan kasus suap.

Bahwa dalam penyidikan perkara suap tersebut, Termohonmemperoleh keterangan tentang adanya peristiwa yang patutdiduga merupakan tindak pidana selain tindak pidana suap yangtelah dilakukan penyidikan terlebin dahulu dengan Pemohonsebagai tersangka.

dari beberapa item yang disita ternyataahanya sebagaian kecil saja yang dipergunakan sebagai barangbukti di persidangan kasus suap, sementara untuk menutupikekeliruang dalam penyitaan kasus suap penyidik menerbitkankembali 2 sprindik baru yaitu sprindik Gratifikasi dan TPPU, untukmengakomodir barang tang sudah terlanjur disita;Dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidakberdasarkan hukum.

Menurutpendapat Ahli pertama harus melihat kasusnya, melihat jenis deliknya karenakalau didalam tindak pidana korupsi itu ada spesifik jenis deliknya misalnyadidalam kasus suap itu yang dinamakan menerima suap itu tidak hanyaHal 88 dari 106 hal.Putusan No.10/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel.menerima sesuatu barang.

PELANGGARAN KATEGORI APEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PESANGON DAN UANGPENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG GANTI RUGIPasal 52 ayat (4) :Tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 5 hari berturutturut setelah dipanggil 2 kali.Pasal 52 ayat (16) : Menerima atau mencoba menerima sesuatu secara curangberupa uang atau barang atau pelayanan yang lainnya dari Perusahaan laintermasuk pula kolusi dengan supplier atau pihak lain yang merugikan kepentinganPerusahaan.Pasal 52 ayat (18) : menyebutkan Menerima suap

Kewalram Indonesia diatur mengenai PelanggaranKategori A sebagai berikut:Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 639/PDT/2019/PT.BDG10.11.Pasal 52 ayat (16) PKB menyebutkan Menerima atau mencoba menerimasesuatu secara curang berupa uang atau barang atau pelayanan yang lainnya dariPerusahaan lain termasuk pula kolusi dengan supplier atau pihak lain yangmerugikan kepentingan Perusahaan.Pasal 52 ayat (18) PKB menyebutkan Menerima suap berupa uang atau bentukapapun dan mengadakan hubungan transaksi

yang menurut Tergugat dan II telah dilakukanoleh Penggugat, maka berdasar uraian pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan saling dihubungkan ternyata Penggugat tidakterbukti melakukan menerima komisi, perbuatan curang Maupun suap,karena uang yang diberikan baik oleh saksi Didin dan H.

Agus Hermawanbukanlah termasuk menerima komisi, perbuatan Curang maupun suap,karena perbuatan Tergugat Rekonvensi menerima uang tersebut tidakHalaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 639/PDT/2019/PT.BDGmemenuhi unsurunsur yang dimaksud dalam menerima komisi perbuatanCurang Maupun suap;Menimbang bahwa, dengan demikian dalil gugatan RekonvensiPenggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 52ayat (16) dan (18) serta menerima komisi tidak terbukti;Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya alinea1 halaman 63 Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/PN.Blb telah dijelaskanmaksud dari suap adalah tindakan memberikan uang, barang ataubentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukanuntuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat pemberiwalaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima suap tersebut.Berdasarkan pengertian yang digunakan oleh Majelis Hakim dalampertimbangannya dikaitkan dengan buktibukti dan keterangan para saksi,maka telah

MENGADILI : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penerimaan suap secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif dan tindak pidana pencucian uanag sebagaimmana dakwaan komulatif keempat; Menjatuhkan pidana penajra selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 subsidair 4 bulan kurungan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikuragkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan

Kekhilafan Hakim mengenai pemberian uang tanda terima kasih(kadeudeuh) dari Forum Komunikasi Perawat Desa (FKPD) yang dititipkanmelalui Terdakwa dianggap sebagai pemberian suap yang adahubungannya dengan jabatannya.Bahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh faktahukum bahwa tidak pernah ada bukti bahwa Terdakwa meminta kepadasaksi Akdri Ariesta Alamsyah untuk bertemu di sebuah Rumah MakanPecel Lele di Jalan HZ Mustofa pada tanggal 29 November 2014.

, sesuai dengan UndangUndangTipikor, karena suap menyuap itu di dalam ranah KUHPpasal 415 sampai dengan 4..., dan kita persoalkan itutentang suapnya adalah pasal 418, apa itu suap, suap itupemberian sesuatu bisa berupa uang, bisa berupa janjidalam rangka apa, agar orang yang menerima suap itumelakukan sesuatu untuk kepentingan si pemberi suap,maka ada dua hal yang paling pokok kalau bicara suap,ada pemberian dan pemberian itu terkait dengan sesuatuperbuatan yang harus dilakukan oleh pejabat itu dalamrangka

menguntungkan orang yang memberi suap,persoalannya kapan gratifikasi bisa dianggap sebagaisuap, memang betul gratidikasi bisa hanya gratifikasi bisamenjadi suap, contohnya kebetulan maaf...

Nomor 102 K/Pid.Sus/2017Bapak saya batik bahan baju, suap tidak?..

suapmana kala orang itu memberikan sesuatu kepada pejabattertentu, supaya pejabat itu menyalahgunakankewenangannya supaya menguntungkan orang yangmemberikan sesuatu tersebut: Bahwa di dalam ketentuan undangundang yangdimaksud dengan suap adalah memberikan sesuatu yangmembuat pejabat itu menyalangunakan kewenangannya; Bahwa bila seseorang memberikan sesuatu kepadapejabat tetapi itu tidak bisa merubah sesuatu keadaanmisalkan a tetap menjadi a, kalau itu b tetap menjadi b,menurut ahli bukan suap, karena

pelaksanaan penerimaan SecabaPK TNI AD TA 2019, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di ruang aula Secaba RindamXll/Tpr dilaksanakan briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpiniangsung olen Katimjas dari Disjasad dan saat itu dihadiri oleh petugas panitiabidang Jasmani termasuk Terdakwa dan yang disampaikan tentang pembagiantugas masingmasing perorangan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasatanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmaniuntuk tidak menerima suap

Budiono (Saksi5) Kaurdeporamil dan KoraumDepjas Rindam XIl/Tpr berpendapat Terdakwa tidak mentaati perintah Katimjas dariDisjasad dan Dansat (Danrindam XII/Tpr) karena sebelum pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun KatimjasDirsjasad telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calonBintara PK TNI AD Reguler TA 2019 termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggotayang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapunserta

Bahwa dalam perkara ini Saksi berpendapat Terdakwa tidak mentaatiperintah dari Dansat (Danrindam XIl/Tpr), karena sebelum pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun KatimjasDisjasad telah memberikan penekanan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalammenerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaanpenerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap : HIMAWAN ANUGROHOPangkat

Dengan adanya surat perintah tersebut Danrindam XIlI/Tpr sebagai atasanlangsung Terdakwa sudah memberikan briefing dan penekanan untuk tidak mainmain dan menerima suap demikian juga dengan penekanan dan arahan dariHalaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 09K/PM.105/AD/III/2020Katimjas dari Disjasad menyampaikan tentang pembagian tugas masingmasingperorangan dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab,kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani agar tidakmenerima suap ataupun

Bahwa akibat dari perobuatan tersebut dapat merugikan instutusi TNI ADkarena tidak dapat menjaring atau mendapatkan caloncalon prajurit TNI AD yangyang berkualitas baik, karena adanya pengaruh suap dan percaloan dalampenerimaan prajurit TNI AD yang semula sudah disampaikan sebagai penekananHalaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 09K/PM.105/AD/III/2020dalam Jam Komandan Danrindam XIl/Tpr dan pengarahan Katim Jasad yangmerupakan perintah dinas dari atasan yang harus ditaati oleh Terdakwa.Menimbang

Fachri Leluasa dalam dakwaan kesatuterbuktimenerima suap bukan dari Pemohon PK/Terpidana, melainkandari Sdr. Chandra Antonio Tan.(vide halaman 63 LampiranBukti P2) Sedangkan baru dalam dakwaan kedua, paraTerdakwa tersebut dikenakan Pasal 11, pasal untuk penerimahadiah, bukan Pasal 12 atau Pasal 5 UndangUndang Nomor31/1999 jo. UndangUndang Nomor 20/2001 yang seharusnyadikenakan apabila terbukti menerima suap;6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan TerpidanaIr.

UndangUndang Nomor 20/2001 mengenaipenyalahgunaan wewenang, dan dipidana selama 3 tahunpenjara, dan tidak pernah dinyatakan bersalah melanggarPasal 12 atau Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang 31/1999,sebagai orang yang menerima hadiah apalagi suap, dari Klienkami/Pemohon PK/Terpidana;7.

lainnya (vide Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 662K/Pid/1992, dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1168 K/Pid/2000, serta PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/1993),Pemberi Suap selalu dijatuhi hukuman yang lebih ringan dariPenyelenggara Negara Penerima Suap, hal mana sejalan dengansemangat UndangUndang Tipikor yang bertujuan mencegahPenyelenggara Negara untuk menerima suap;16.

Terlebih lagi bila Putusan a quo dibandingkan denganPutusanPutusan lainnya dalam perkaraperkara sebelumnya yangnilai suapnya jauh lebih besar daripada perkara a quo dan jugatelah berkekuatan hukum tetap, dimana Terpidana Pemberi Suapdijatuhi pidana yang lebih ringan dari pada Penerima Suap, yakni: Terpidana Hartati Murdaya (suap Bupati Buol senilai Rp3Milyar) dipidana penjara 2 tahun 8 bulan; Terpidana Arya dan Juard Effendi (suap impor daging sapisenilai Rp 40 Milyar) dipidana penjara 2 tahun 3

bulan; Terpidana Diah Soemedi (suap penyidik Pajak senilai Rp 5Milyar), oleh Majelis Hakim PK diperbaiki menjadi pidanapenjara 3 tahun; Terpidana Antonius Bambang Djatmiko (suap BupatiBangkalan Fuad Amin senilai Rp15 Milyar) dipidana penjarahanya 2 Tahun penjara;Sehingga jelaslah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidanaHal. 50 dari 54 hal.

NOOR SALEHOODIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/ Pid.Pra /2018/PN.Pmk Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUITED Ge fesse eer re ri RTI Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon);2 272 nnn nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut, Pemohon

MOHAMMAD SADIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUI AD AYA; nena nnn nn nn nnn nn nn nn nn nn nn nnn cnn nn nnn mann nn nnn na nnnn nna nn nanan Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon); 222 oon nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut,

fotokopi masingmasingdiberi tanda: P1 sampai dengan P45 dan 2 (dua) orang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di ataS;Menimbang, bahwa Termohon menolak dalildalil permohonan Pemohontersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telahmemenuhi syarat formil yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana dan perkara tersebut berbeda dengan perkara sebelumnya, yang telahmendapat kekuatan hukum tetap, dimana sebelumnya Pemohon di Jjadikantersangka dalam kasus suap

Termohon menyatakan tidak tepat dalil dariPemohon bahwa perkara yang disidik Termohon mempunyai keterkaitan, karenapada saat Pemohon di dakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitandengan suap Dana Alokasi Desa Dasok Tahun 2016, sedangkan penyidikan yangdilakukan Termohon adalah berkaitan dengan temuan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara pada pengerjaan proyekdengan menggunakan Dana Alokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, yangmelibatkan Pemohon sebagai Kepala

pikiran orang yang memberikan haadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya :Bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001berasal dari Pasal 418 KUHP yang ditarik sebagai delik korupsi.Dalam ketentuan ini yang diancam adalah Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara yang menerima suap (Passive omkoping),disini Pegawai yang menerima suap tersebut bersifat pasif,sedangkan inisiatif untuk memberikan hadiah / janji datang daripemberi hadiah atau penyuap.

menurut hukum yangberlaku ;Pemberi hadiah / suap mempunyai kedudukan yang setara denganPenerima hadiah / suap.

Bahkan berdasarkanberkas perkara dan dalam uraian dakwaan Penuntut Umumterhadap pemberi suap / hadiah tidak dilakukan proses apapun.Apakah terhadap pemberi suap dilakukan penyidikan, ataudihentikan penyidikan dan penuntutannya, atau perkaranyadikesampingkan demi kepentingan umum (opportunitas), semua haltersebut tidak diuraikan dan dijelaskan Penuntut Umum dalam suratdakwaannya ;Tindak Pidana Suap tidak mungkin terjadi tanpa adanya yangmemberi suap.

Tindak pidana Suap tidak dapat berdiri sendiri, tidakdiprosesnya Penyuap / pemberi hadiah secara yuridis formil dapatdikatakan tidak ada penyuap / pemberi hadiah, sehingga secaramutatis mutandis tidak ada pejabat yang disuap (Bandingkan denganPasal 418 KUHPidana) ;Perumusan surat dakwaan yang tidak menjelaskan status hukumdan kedudukan Pemberi suap dapat dinilai sebagai dakwaan yangmempunyai cacat formil yang mengakibatkan surat dakwaan menjadikabur (opscure lible), karena tidak diuraikan secara

Jika Juwarni Erni Rahayumemberi secara sukarela dengan maksud, maka dapat dikatakan telahterjadi suap (eks Pasal 11).

BahwaPENJELASAN TENTANG MONEY POLITIK SUAP . Suap didefinisikan dengan seuautu yang diberikandengan membenarkan yang salah ataumenyalahkan yang benar;. Suap diberikan dalam hal yang benar = ataumembenarkan yang salah;. Suap diberikan oleh syarat pertolongan denganmaksud atau tujuan meminta tolong dan bantuanterhadap perbuatan yang salah;.

Suap ialan mengatakan segala sesuatu yangdijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapaikeinginan karena kencintaan kepada harta dankedudukan;PENYUAPAN DALAM HUKUM DAN HADIST. Dari Abu Hurairah, Bahwa Allah melaknat orangyang menyuap dan orang yang disuap dalamsuatu perkara. Diriwayatkan Abdullah Bin Amru dari RasullulawahSAW melaknat Orang menyuap dan orang yangdiberi suap. Memberi dan menerima suap hukumnya adalah haramberdasarkan Ijma Kesepakatan Para Ulama Calon Kepala Desa No. Urut 3.

Menyogok bisa berartimerogoh, mencolok, menjolok (ke dalam liang dan sebagainya), bisa jugaberarti menyuap atau memberi suap;Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgr Bahwa Ahli menjelaskan sogokan berarti sogok. Penyogok berarti orangyang menyogok. Penyogokan berarti proses, cara, perbuatan menyogok,penyuapan,.

Berdasarkan makna leksikal tersebut, Ahli berketerangankata nyogok yang dilontarkan oleh Terdakwa berarti Suap; Bahwa analisis lingual yang kedua dilakukan oleh Ahli dengan analisissemantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah penyelidikan maknabahasa dengan menekankan hubungan dalam berbagai tatarangramatikal; Bahwa katakata ini pemangku nyogok berasal dari dari frasa inipemangku dan kata nyogok.

EC.KETUT BUDIARTHA bahwayang bersangkutan adalah seorang pemangku yang melakukan tindakanHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgrnyogok atau suap.

MADE BAGIADNYA, S.PB. yang keduanya merupakanrepresentasi dari rasa tertuduh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketerangan terkait kata nyogokyang ditafsirkan sebagai suap adalah pemilihan kata yang dapat menyakiti hatiorang yang ditujukan oleh perkataan tersebut.

Dalam kasus ini Terdakwa tidakHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgrmelakukan klarifikasi mengenai identitas pemangku yang dimaksud, yangmemberikan dan menerima suap, dalam peristiwa apa suap tersebut diberikan,yang menjelaskan kepada siapa perkataan Terdakwa tersebut ditujukan,sehingga perkataan itu menjadi kabur dan menimbulkan asumsi mengenai citraPemangku secara menyelurun bahwa seseorang golongan rohaniawantersebut berbuat kurang baik tanpa dibuktikan lebih lanjut, sehingga hal

Keributan Penggugat dan Sdri Safersa Yusana Sertana Berawal dariDitemukannya Asli Buku Catatan Keuangan Kantor Law Firm Lucas SH &Partners tempat ia bekerja Yang diduga Berisi Suap Kepada OknumPenegak Hukum..

Safersa dengan menggunakanalamat email kucing2ku@yahoo.com mengirimkan beberapa email kepadaPenegak hukum (KPK, Jaksa Agung, Kapolri), Belasan Pengacara terkenaldan Media Massa yang berisi pengakuan adanya Praktek Mafia Hukum(Suap kepada Penegak Hukum), Penggelapan Pajak dan Pencucian uangyang diduga dilakukan oleh Pengacara Lucas SH (Kantor Advokat Lucas SH& Partners) (vide bukti P. 16).6.

Semua dokumen dan kelerangan dalam dokumen tersebut adalahpalsu, tidak benar dan semuanya adalah rekaan sayayang intinva PENGGUGAT seolaholah telah merekayasabuku catatan keuangan kantor Safersa Yusana Sertanabekerja, yang ditulis tangan berisi dugaan suap kepadasejumlah oknum Penyelenggara Negara(Vide Bukti P. 9 B)Padahal sesuai fakta, PENGGUGAT dan Sdr.

Tergugat TIDAK menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidanakorupsi berupa dugaan mafia hukum, suap kepada penegak hukum,penggelapan pajak dan pencucian uang.Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan, Penggugat menyerahkan barangbukti berupa 31 lembar foto copy buku catatan keuangan kantor Lucas SH &Partners yang berisi dugaan gratifikasi / suap kepada penegak hukum.Penggugat juga menceritakan pengakuan Sdri Safersa secara detailbagaimana Pengacara Lucas SH memberikan suap kepada oknum hakim;Bahwa terhadap

Bahwa Penyebab utama keributan sebenarnya karena ditemukannya bukucatatan keuangan kantor Lucas SH & partners berisi dugaan suap kepadapenegak NAUKUM nn nnn nnnnn ne nnn none nen nn nnn nn nn nemnnnnnonnnnnnan(Vide Bukti P.9 B) dimana Safersa mengakui sering diperintahkan PengacaraLucas untuk mengambil uang dari klien, menyimpan di brankas danmengantarkan uang ini kepada penegak hukum.

dalam UU Tipikor pemberi dan penerima suapsudah seharusnya dijadikan tersangka karena dalam pasal suap tersebuttidak dapat berdiri sendiri antara si pemberi suap dan penerima suap adapundalam tuntutan dipisahkan perkaranyaTanggapan TerdakwaDiserahkan kepada Penasehat Hukumc.

Mengapa si Pemberi Suap tidak ditetapkan sebagai Tersangka?

Suap, artinya untuk seseorang Penerima Suap ditetapkansebagai tersangka, maka harus bersamaan juga penetapan Tersangka bagiPemberi Suap.

Jadi apabila Pemberi Suap belumditetapkan sebagai tersangka, maka Penerima Suap juga belum dapat ditetapkansebagai Tersangka.

Kalau didalam suap itu tidak ada poinpointersebut.

yaitu kalau suap sudahpunya maksud/keinginan dari awal dan sudah dijanjikan, pemberidan penerima dapat dikenakan sanksi, sedangkan gratifikasi,Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN Ptkapabila pemberi memiliki latar belakang tertentu memberikan uangtersebut hanya penerima saja yang dikenakan sanksi sedangkanpemberinya tidak;Bahwa apabila pungutan diluar ketentuan tersebut sudah dibicarakansebelumnya, menurut Ahli itu termasuk suap;Bahwa benar gratifikasi dan suap, hubungannya antara

Pungli bisa masuk dalam dalam ranah suap dan bisajuga gratifikasi, dan apakah ada akibat hukumnya, sehingga menurutsaya antara pungli, gratifikasi dan suap adalah sesuatu hal yangberbeda;Bahwa Suap aktif yaitu sesorang yang meminta sesuatu yang tidaksesuai dengan aturan sedangkan suap pasif, membiarkan bawahannyamelakukan sesuatu yang illegal;Bahwa untuk suap aktif, sudan ada aturan yang mengaturpetanggungjawaban pidananya, sedangkan suap pasif, pemberi danpenerima bisa dimintai pertanggungjawaban

;Bahwa menurut Ahli, ketentuan Pasal 11 UU Tipikor termasuk suap pasifdan suap aktif;Bahwa menurut Ahli, dalam rumusan Pasal 12 huruf e UU Tipikor, unsurmemaksanya yaitu membuat seseorang tidak berdaya karena tidak adapilinan lain, dalam hal ini ada jenis yaitu diminta secara terangteranganyaitu apabila tidak diberikan sesuatu makan tidak ada pekerjaan yangdilakukan, dan tidak diminta secara terangterangan, yaitu ada pekerjaanyang telah diatur tenggang waktu penyelesaiannya, tetapi karena tidakada

,MKn sebagai uang honor dan pelicin kepadaTerdakwa, dan Terdakwa telah pula menerima uang tersebut, menurut hematMajelis tindakan yang dilakukan Saksi Yustina Pratini adalah tindakan melawanhukum yakni telah memberi suap dan Terdakwa selaku penerima suap,tindakan Terdakwa mana lebih spesifik dalam konteks penyalahgunaankekuasaan Terdakwa Selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sanggauyang berwenang untuk menandatangni perohonan hak tanggungan dan Roya,Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK

Tindakan yang dilakukan SaksiYustina Pratini adalah tindakan melawan hukum yakni telah memberi suap danTerdakwa selaku penerima suap, dengan demikian Majelis Hakimmenyimpulkan Unsur menerima Hadiah atau Janji telah terpenuhi menuruthukum;Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN PtkUnsurdiketahuiataupatutdidugabahwahadiahataujanjitersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannyayang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahataujanji tersebut ada

PUTUSANNomor 298/Pid.B/2016/PN MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : LAM CHIN ALS ACIN Anak Dari LAM KIN LOY.Tempat lahir : Suap;Umutr/Tgl.lahir : 62 Tahun /1954;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Patih Gumintar Rt 14 Rw 05 Desa Pasir

Kemudian apabila pemain atau pemasangtidak kena atau tidak benar menebak angka yang keluar, maka uang pasanganatau uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa.Berdasarkan informasi tersebut kKemudian Saksi Fery Fachruddin bersamadua anggota Polri lainnya, yaitu Saksi Adi Wijaya dan Saksi Abdul Kadirmendatangi daerah Jalan Raden Patih Gumentar Dusun Suap Desa pasirKecamatan Mempawah Hilir dan menemukan Terdakwa sedang duduk danngobrol di teras rumah saya sambil menunggu pembeli togel, kKemudian Terdakwaditangkap

Saksi FERY FACRUDIN; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikanketerangan yang sebenarnya; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB di rumahdi jalan Raden Patih Gumantar Rt. 14 Rw. 5 Desa Pasir KecamatanMempawah Hilir Kabupaten Mempawah Saksi melakukan penangkapanterhadap Terdakwa LAM CHIN Als ACIN; Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorangmenjual kupon putin atau toto gelap (togel) di daerah Jalan Raden PatihGumantar Dusun Suap

Saksi ABDUL KADIR, S.HBahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikanketerangan yang sebenarnya;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumahnya di jalan Raden Patin Gumantar Rt. 14 Rw. 5 Desa Pasir KecamatanMempawah Hilir Kabupaten Mempawah Saksi melakukan penangkapanTerdakwa;Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorangmenjual kupon putih atau toto gelap (togel) di daerah Jalan Raden PatihGumantar Dusun Suap Desa Pasir Kecamatan

PELAKU SUAP SEBENARNYA (SAHRIN HAMID, MUKHLISTAPI TAP! DAN M DJUFRRY) TIDAK DITETAPKANTERSANGKA OLEH KPKa. Bahwa sebagaimana kesaksian Sahrin Hamid, MukhlisTapi Tapi dan M Djufrry dalam persidangan denganTerdakwa M.

Bentuk suap antara laindapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lainsebagainya. Adapun tujuan suap = adalah untukmempengaruhi pengambilan keputusan dari orang ataupegawai atau pejabat yang disuap.g.

RUSLI SIBUA, M.Sididuga melakukan upaya suap terkait pemenangansengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyidik KPK dapatmelakukan klarifikasi kepada Dr. Bambang Widjojanto,SH., MH. (Wakil Ketua KPK Non Aktif) bahwa Drs.RUSLI SIBUA, M.Si tidak pernah melakukan TindakPidana Suap terkait pemenangan sengketa PemilihanKepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 di MahkamahKonstitusi (MK).b. Bahwa Pemohon dari awal berkeinginan memakai jasahukum Dr.

Pemohon hanya difitnah olehketerangan Sahrin Hamid, Mukhlis Tapi Tapi dan MDjufrry telan melakukan suap terhadap pemenangansengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahwa perkara dugaan tindak pidana suap pemenangan sengketapemilinan kepada daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi an. RusliSibua merupakan pengembangan perkara M.

Bahwa praktik suap dan gratifikasi yang terjadi pada Hakim Konstitusi,sebagaimana kasus yang melibatkan TERGUGAT ini, pertamatama adalahHal.9 Putusan No. 516/PDT/2016/PT.DKI.tindakan immoral karena telah membusukkan citacita dan alasan pembentukan(raison deetre) Mahkamah Kontitusi;a. Bahwa raison deetre dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagaipenjaga moral konstitusi.

yangsecara materiil dan nyata" menjadi korban dan atau menderita atas tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa;Misalnya : orang yang menderita kerugian kerugian/korban atas tindakpidana penipuan/penggelapan, korban tindak pidana penganiayaan, korbantindak pidana pencemaran nama balk, korban tindak pidana perbuatan tidakmenyenangkan;Bahwa sedangkan Penggugat sendiri bukanlah sebagai korban atau saksikorban dan tidak menderita kerugian materiil/nyata apapun atas adanyaperkara tindak pidana korupsi/suap

yang didakwakan kepada Tergugat (incasu Terdakwa), oleh karena itu secara hukum Pengugat tidak rnempunyaikualitas hukum dan atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatankepada Tergugat yang berpokok pangkal kepada perkara tindak pidanapidana korupsi/suap yang dijadikan dasar gugatan (penggabungan gugatandengan perkara tindak pidana) oleh Penggugat saat ini (pada tangal 30 Juni2014) telah dijatuhkan putusan akhir oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat

Gugatan kurang pihak (Exceptio ex juri terti);Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat pada poin 22 23 positagugatan, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukanPenggugat kepada Tergugat adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam bentuk Tergugat sebagaipenerima suap (yang disuap) di satu sisi, dan Chairun Nisa, Hambit Bintih,Cornelis Nalau Antun sebagai pemberi suap (Penyuap Tergugat) di lain sisi;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan

oleh karena perbuatanmelawan hukum (tindak pidana suap/korupsi) tersebut dilakukan olehTergugat bersamasama dengan Chairun Nisa, Hambit Bintin dan CornelisNalau Antun, maka untuk sempurnanya gugatan a quo Penggugat haruspula menarik Chairun Nisa, Hambit Bintin dan Cornelis Nalau Antun sebagaipihak;5.

tergugatbayar sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).5.b, benar tergugat sering berkata kasar kepada penggugat karena saat itutergugat dalam keadaan emosi.5.c tidak benar tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat,karena selama ini tergugat sangat penggugat selaku istri, dan orang tuapenggugat, tergugat menganggap sebagai orang tua tergugat.5.d tidak benar tergugat sering cemburu tanpa alasan, Tergugat cemburuberalasan karena penggugat sering dijemput dengan sopir mobil truk yangbernama Suap

) bulan.Bahwa disamping mengajukan jawaban atas dalildalil gugatan penggugattersebut, tergugat juga menyatakan siap bercerai dengan penggugat.Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan tanggapan(replik) secara lisan sebagai berikut:e Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula, mau bercerai dengan tergugatkarena penggugat tidak bisa lagi hidup rukun dengan tergugat.e Bahwa benar tergugat sebelum menikah berstatus jejaka.e Bahwa tidak benar penggugat selingkuh dengan lelaki bernama Suap

tergugatbayar sejumlah Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).5.b, benar tergugat sering berkata kasar kepada penggugat karena saat itutergugat dalam keadaan emosi.5.c tidak benar tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga penggugat,karena selama ini tergugat sangat penggugat selaku istri, dan orang tuapenggugat, tergugat menganggap sebagai orang tua tergugat.5.d tidak benar tergugat sering cemburu tanpa alasan, tergugat cemburuberalasan karena penggugat sering dijemput dengan sopir mobil truk yangbernama Suap

penggugat selama 2 (dua) bulan.Menimbang, bahwa selain jawaban tergugattersebut tergugat juga menyatakan telah siap bercerai dengan penggugat.Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat telahmengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa penggugat tetap pada gugatan semula, mau bercerai dengan tergugatkarena penggugat tidak bisa lagi hidup rukun dengan tergugat.e Bahwa benar tergugat sebelum menikah berstatus jejaka.e Bahwa tidak benar penggugat selingkuh dengan lelaki bernama Suap