Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tandang tendang tingang tengeng tennang
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Wanprestasi
Putus : 12-06-2008 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/PDT.G/2007/PN.PBR
Tanggal 12 Juni 2008 — H. HAMIZAR HAMID BIN ABDUL ; HAMIDH. ZYAHRUDDIN BIN ABDUL HAMID ;HJ. ZARDAWATI BINTI ABDUL HAMID L A W A N NURKAMSIAH BINTI ABDUL HAMID
97 — 16
  • di atas dalam Pasal 610 ayat 1 huruf a RV dimana ditentukanbahwa dwangsom tersebut hanya dapat dijatuhkan dan dikabulkan dalam hal putusan yang tidak menyangkuttentang membayar sejumlah uang;Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini disamping menuntut adanya ganti rugi karenaperbuatan melawan hukum maka dwangsom yang dimintakan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;Meninbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang agar menghukum Para TergugatRekonpensi baik sendirisendiri maupun secara tengang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 234/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : DARMA SUTRA, SE
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
46 — 20
  • Tergugat tidak ada memberikan semua Suratsuratperingatan ataupun suratsurat yang berhubungan dengan perjanjianhutang piutang kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:a) Melanggar Pasal 4 huruf g Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyaitu: hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatife;b) Melanggar Pasal 7 huruf c Undang Undang PerlindunganKonsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tengang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
SELYAM HUNGAN
Tergugat:
BUPATI KEPULAUAN ARU
188 — 67
  • menyelesaikanKeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dibatalkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti denganpenetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatanoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkanKeputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)hari kerja setelah berakhirnya tengang
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 166/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 3 Februari 2015 — RUSMITA, S.Ag
67 — 28
  • sebelumnya itu Saksi juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Saksi menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu) Desa Sumiling, Kecamatan Masamba daritahun 2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Saksi menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, SekolahDasar Negeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar NegeriMariri tempat Saksi sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Saksi membuatSurat Keputusan (SK) tengang
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Tanah
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gdt
Tanggal 27 April 2021 — PENGGUGAT : ENDRAWATI TERGUGAT : - M. ALI - PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung karang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
165 — 57
  • kepada Terbanding II/semulaTergugat Il dan Turut Terbanding , Il/semula Turut Tergugat I, Il masingmasing tanggal 31 Mei 2021 ;Menimbang, bahwa Surat Keterangan Panitera Muda PerdataPengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 4 Juni 2021, bahwaPembanding/semula Penggugat, Terbanding , Il/semula Tergugat I, II danTurut Terbanding I, Il/semula Turut Tergugat I, Il belum mempelajari berkas;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semulaPenggugat telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-02-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 39/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Siti Nabilah, Dkk (Ahli Waris Almarhum H. Rusli bin H.Rojali)
2.Kantor Hukum RJA dan Rekan - Kuasa Hukum Ahli Waris Alm H Rusli
Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Jakarta Selatan
Intervensi:
Sintong Panjaitan
597 — 579
  • tanggal 20 Februari 2020 diperbaiki tanggal 24 Maret 2020, yangberdasarkan ketentuan pada huruf "b" telah lewat waktu 90 hari setelahditerbitkannya surat keputusan aquo;maka terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan memberi penilaian hukumsebagai berikut:diMenimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukan gugatanPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang mengatur: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - RIKKI TETA GINTING (PENGGUGAT I) - RAHMAD GINTING (PENGGUGAT II) - ARMADI GINTING (PENGGUGAT III) - PT.DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
45 — 10
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 449/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 21 September 2021 — Pembanding/Penggugat : HENDRA LIE, selaku DIREKTUR PT. Mata Elang Internasional Stadium
Terbanding/Tergugat I : PT. WAHANA AGUNG INDONESIA PROPERTINDO, Propertindo
Terbanding/Tergugat II : FREDI TAN
Terbanding/Tergugat III : PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK dan Entitas Anak
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS EDISON JINGGA
97 — 50
  • dalam akte sewamenyewa sudah pula PENGGUGAT lakukan mulai tahun 2012 sampaitahun 2014, dan telah diterima pula oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il,sejumlah Rp. 30.000.000.000, ( tiga puluh milliard rupiah ), sehinggajumlah TOTAL pembayaran uang sewa yang telah PENGUGAT lakukankepada TERGUGAT dan TERGUGAT II adalah sebesar Rp.45.000.000.000, ( empat puluh lima milliard rupiah ), sedangkan untukHalaman 4 Putusan Nomor:449/Pdt/2021/PT DKIpembayaran tahun 2015 belum PENGGUGAT dilakukan karena belummasuk masa tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
FARIDA MUSTAMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
ROSDIANAH, S.Pd., M.Si
125 — 88
  • keterangan saksi yang menunjukkan adanya waktu lainPenggugat mengetahui adanya penerbitan obyektum litis ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektumlitis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atasyaitu pada tanggal 12 April 2018, sedangkan gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 April2018, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-05-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — SUSANTI, DKK vs. PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA, sebelumnya disebut juga PT. PEMBANGUNAN BATAM, yang dalam hal ini diwakili RUGAI SUGIANTO, DKK
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGGUGAT TELAH LAMPAUWAKTU (DALUWARSA);1.Bahwa ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN") berbunyi:"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktuSembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan: bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TataUsaha Negara yang digugat, maka tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 29-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2014
Tanggal 29 Desember 2014 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-12-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 356/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
SRIYONO , DKK
Tergugat:
PT. MILLENNIUM PHARMACOM INTERNATIONAL, TBK
68 — 60
  • 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku inHalaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst.cassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
241 — 162
  • Tol CimanggisCibitung seluas 38.351 M2, sebagaimanapermohonan para Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa bukti PI2 dan bukti PIl2, yang didalilkan oleh paraPenggugat sebagai upaya keberatan tidaklah memenuhi ketentuan pasal 76ayat (4) dimana penyelesaian upaya administratif mesti berkaitan dengan batalatau tidak sahnya Keputusan;Menimbang, bahwa selain daripada itu setelan Majelis Hakimmencermati bukti PI2 dan bukti PIl2, dikaitkan tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-05-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 150/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
64 — 37
  • TenggangWaktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: Penghitungan tengang waktu sebagaimanadimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggangwaktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuai denganketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) UndangUndang No. 5
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 15/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
293 — 221
  • Dalam EksespsiMenimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan olehTergugat dalam jawabannya adalah gugatan Penggugat diajukan telahmelewati tengang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hariatau daluarsa.Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktupengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegar, yang menyeburkan: gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 454/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2018 — WASIMAN. H.S dkk lawan . PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT PASAR REMBANG dkk
48 — 28
  • pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanahmenentukan, apabila Debitur cidera janji pemegang hak tanggugan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggugan atas kekuasaan sendiriOe Tare Tre Tnemelalui pefelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut";Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai Debitur ternyaia tidakmelunasi hutangnya kepada Tergugat Il dalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-12-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 634/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 13 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Ali Irsya Amroni Siregar
Terbanding/Tergugat I : Clive Daniel Mario sutanto
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Artos Indonesia
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Drs. Hendrawan Sukma Saputra
Terbanding/Tergugat V : Dewi Lestari SE
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
73 — 133
  • Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwamasingmasing pihak pada tanggal 6 November 2019 dan tanggal 7November 2019, telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkasperkarsa tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itupermohonan
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum Penghinaan
Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN BIAK Nomor 9/Pid.B/2014/PN Bik
Tanggal 24 April 2014 — -FESTUS BOSEREN
63 — 14
  • Jaditidak perlu ada tengang waktu yang panjang, tetapi cukup dengan terdakwa telahberpikir dengan tenang dan dengan pikiran yang tenang merencanakanmenghilangkan /merampas nyawa orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangansebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaanKesatu Primair Penuntut Umum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwasebelumnya tidak berpikir akan bertemu dengan korban ARIFIN BOSEREN,maksud dari terdakwa masuk ke dalam rumah saksi
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-05-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 50/PDT/2021/PT TJK
Tanggal 9 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. NEGERI SAKTI UTAMA Diwakili Oleh : PT. NEGERI SAKTI UTAMA
Terbanding/Penggugat : Bambang Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran
Turut Terbanding/Tergugat II : SULISTYO SRI RAHAYU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pesawaran
105 — 66
  • ./2021/PTTJK.Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tengang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undangundang,oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semulaTergugat pokoknya didasarkan dengan alasanalasan sebagai berikut:KEBERATAN PEMOHON BANDING/PEMBANDING ATAS PUTUSANPENGADILAN NEGERI KELAS II KALIANDA NO :31/PDT.G
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 18-11-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 23-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 22 April 2015 — MUCHNI MUCHTAR LAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG 2. ROSMIATI
88 — 41
  • tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Penggugat melalui kuasa hukumnya mengartikan UndangUndang tersebut tidaksecara utuh dan kongkret, sehingga timbul persepsi dan pandangan penggugat dankuasa hukumnya menyimpang dari makna sebenarnya apa yang dimaksud dalam UUNo. 5 tahun 1986 dirubah dengan UndangUndang Nomor tahun 2009;Menurut persepsi dan penafsiran penggugat tentang UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 dan dirubah menjadi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009, pasal 55bahwa Penggugat mempunyai tengang