Ditemukan 1508 data
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini semakin menunjukkan dengan jelas tidak menerapkan hukum tidak pada mestinya.Untuk apa susahsusah mengisi kekosongan hukum padahal apabilahakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mestinya membuktikanpasal lain yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum atau dengan katalain menggali dan mempelajari peraturan hukum yang tidak disebutkanoleh Penuntut Umum apabila hakim berpendapat demikian, asalkan tidakmelampaui batas kewenangan.Yang lebih aneh dan lucu pertimbangn
14 — 5
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya danmohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon,sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan gugatan rekonpensinyadan mohon dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 341 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian alasanalasan PemohonKasasi tersebut di atas, maka Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Bandung tidak berwenang, melampaui bataswewenang, telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,dan pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada pertimbangn
26 — 21
perkaranya diputus dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikankesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dandupliknya dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara iniselengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkasputusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yangbersangkutan ;PERTIMBANGN
102 — 25
Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini merupakan unsur yangbersifat alternatif, yang artinya apabila perbuatan terdakwa terpenuhi dalamsalah satu dari unsur ketiga ini, maka sudah cukup untuk nyatakan terdakwaterbukti memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta serta dengan mengambilalih pertimbangn hukum pada unsur kedua diatas, terdapatnya fakta bahwapada
12 — 4
lisanyang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknyadan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon,Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakantetap dengan jawaban dan gugatan rekonpensinya dan mohon dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN
13 — 2
masingmasing Sugiartin dan Misno;Menimbang, bahwa dari bukti surat Pr.12 dan Pr.13 tidak dapatmembuktikan adanya transaksi hutang piutang antara Penguggat danTergugat kepada BRI sedangkan saksi Sugiartin (ibu Penggugatrekonpensi) yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang oleh pasal 145ayat (1) HIR/172 Rbg, dinyatakan tidak boleh didengar sebagai saksisedangkan saksi Misno tidak mengetahui adanya hutang Penggugat padaBank BRI; 37 putusan nomor xxxx/Pat.G/2018/pa.poMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
34 — 5
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangn tersebut diatas, maka seluruh dalil pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwatidak relevan untuk dipertimbangkan oleh karena selama persidangan,penasihat hukum terdakwa tidak dapat mematahkan pembuktian daripenuntut umum;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,maka dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :hal 29 dari 32 Putusan No. 212/Pid.Sus/2017/PN Smn Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program
21 — 5
Hakim mempertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dinyatakan bahwaTergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan xxxxxx dengan gaji setiapbulan sebesar Rp 1.900.000,00, karena itu Hakim menilai pantas PenggugatRekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus rupiah) yang hanya 3 (tiga) bulan saja dan Hakim juga berpendapatbahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memberatkan TergugatRekonvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn
Terbanding/Terdakwa : EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN
215 — 83
Nomor 31 tahun 1999 tengan PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi pada tingkatpertama mempertimbangkan bahwa unsur dakwaan oprimair tentangmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidakterbukti, karena tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telahmemperkaya diri sendiri atau Terdakwa bertambah kaya atau Terdakwa hidupberpoyapoya;Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tindak Pidana Korupsi tingkatbanding tidak sependapat dengan pertimbangn
160 — 28
bisaMenimbang, bahwa oleh karena Ahli sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidakhadir dipersidangan, kemudian keterangan ahli yang tidak bisa hadir dipersidangantersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :Nova Susanti, SH :Bahwa saksi adalah PNS pada Direktorat Merk Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAMRI sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;Bahwa jabatan ahli adalah Jabatan Fungsional umum pada seksi pertimbangan hukumdan litigasi subdit pelayanan hukum dengan tugas memberikan pertimbangn
66 — 21
Nomor :27/Pdt.G/2015/PN Son, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui danmembenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusantingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar pertimbangan didalam pertimbangn
MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, S.H.
Terdakwa:
NOVI SUHENDRA bin M. LATIF
95 — 39
tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pap.Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas paramedis,juga bukan ilmuwan, dan sebagaimana faktafakat persidangan sebagaimanadalam pertimbangn
135 — 12
Sumber tekanan diduga dari bom ikan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut diatas maka unsure kedua ini telahterpenuhi;Ad.3 .Unsursebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atauturutmelakukan perbuatan;Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatip, bukan komulatip yang artinya apabilasalah satu perbuatan terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa fungsi dari pasal 55 ayat 1 ke1 KUH Pidana adalah untuk menentukanperan dari para Terdakwa
37 — 29
telah dianggap merugikan kepentingan Penggugat, sehinggahak Penggugat untuk menempatkan siapasiapa yang akan ditempatkan sebagaipihak dalam perkara aquo, adapun apakah Tergugat telah benar merugikankepentingan Penggugat dan tidak berkait dengan perkara aquo dan apakahselanjutnya yang terjadi hubungan hukum antara PT Sari Lestari dengan TamanLoka , hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, maka akan dibuktikanbersamaan dalam pembuktian pokok perkaranya;Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangn
8 — 0
Mutah,maskan dan Kiswah yang dinilai sesuai dengan kemapuan TergugatRekonvensi;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkahlampau (madhliyah) sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulanNopember 2018 sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan dikali12 bulan brjumlah Rp.36.000.000, (tiga plunh enam juta rupiah), TergugatRekonvensi tidak bersedia membayarnya dengan alasan selama iniTergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada PenggugatRekonvensi, Pengadilan mempunyai pertimbangn
37 — 9
Pegawai Pencatat nikah (KUA) Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannyapernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian tersebut dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;DALAM REKONVENSIHalaman 29 dari 35 halaman, Putusan No.0238/Pdt.G/2016/MS.Bna.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensiadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangn
14 — 8
yangpada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya danmohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon,Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakantetap dengan jawaban dan gugatan rekonpensinya dan mohon dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangn majelis Hakim Tinggi dalam putusannya halaman 29alinea kKedua yang menyatakan bahwa hal itu tidak mengakibatkan bataldemi hukumnya surat dakwaan adalah pertimbangan yang tidak tepat.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sertaEksepsi Penasehat Hukum sudah menjelaskan alasanalasan secara hukumkenapa penyusunan surat dakwaan ini dilakukan eksepsi oleh PemohonKasasi (vide eksepsi halaman 46 dan pertimbangan putusan Majelis HakimPertama halaman 3334).3.
21 — 14
berdasarkan pertimbangan tersebut d iatas, maka tuntutanPenggugat rekonvensi mengenai nafkah pemeliharaan anak yang patut danlayak diberikan kepada Penggugat rekonvensi minimal senilai Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ataumandiri.Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau , Penggugat rekonvensimenuntut Rp.5.000.000, setiap bulan atau sebesar Rp.45.000.000, (empatpuluh lima juta rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau ini, Majelis Hakimmemberi pertimbangn