Ditemukan 1506 data
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa keberatan;Oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengadili perkara Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal132 maka putusan tersebut tidak memenuhi SEMA tersebut dan karenanya MahkamahAgung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) hurufa UndangUndang No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan Yurisprudensi No. 675/K/Pid/1987tanggal 21 Maret 1989, SEMA tanggal 7 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009, SEMANo. 3 Tahun 2010, Pasal 1 angka 4 No. 25 Tahun 2011 tanggal 8 April 2011 danMenkes No. 2415
17 — 5
Print473/N.2.22/Euh.2/11/2016,sejak tanggal 03 Nopember 2016 s/d tanggal 22Nopember 2016;Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Nopember 2016 No:2415/SPP/VPen.Pid/2016/PNLbp,sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/dtanggal 13 Desember 2016 ;Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untukdidampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim akan menunjukPenasehat Hukum secara CumaCuma untuk mendampingi Terdakwa akanHalaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 2181/Pid.Sus/2016/PN Lbptetapi terdakwa menolak
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/251/II/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2423 YY.Pada tanggal 26 Maret 2008 7 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/252/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2424 YY,Pada tanggal 26 Maret 2008 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/257/III/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2415
Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/251/III/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2423 YY.Pada tanggal 26 Maret 2008 7 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/252/III/08/Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2424 YY.Pada tanggal 26 Maret 2008 Surat Keterangan Kendaraan Bermotor Baru, Nomor Polisi : SKKBB/257/II/08/.Regident, yang diberikan kepada PT CIS Resources dengan Nomor Polisi : DA 2415
114 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak Guna Bangunan Nomor 77, Surat Ukur Nomor 2415/1976,tanggal tahun 1976 seluas 103 m*%, terletak di Kelurahan Kauman(dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, KotaSemarang;b. Hak Guna Bangunan Nomor 78, Surat Ukur Nomor 2414/1976,tanggal tahun 1976 seluas 104 m, terletak di Kelurahan Kauman(dahulu Kartohardjo), Kecamatan Semarang Tengah, KotaSemarang;6.
Yanto Musa, S.H.
Terdakwa:
Muh. Arman alias Ammank bin Kaco
52 — 31
;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Motor Viar warna hitam merah dengan Nosin YX150FMG-07006637/;
- 1 (satu) unit motor Honda beat warna merah hitam dengan norak MH1JF5134CK76191 Nosin JF51E-3744694 dan Nopol DC 2415
Dikembalikan kepada yang berhak;
FARIDA PALIANG
Tergugat:
1.PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda Medan
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
3.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
50 — 8
Basri Tanjung dan Farida Piliang, diberitanda T.I2Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 376/2016 tanggal 04 Mei 2016,diberitanda T.13Fotocopy Voucher Pencairan Fasilitas Kredit Debitur an.Farida Paliang,diberitanda T.14Fotocopy Surat Keterangan Outstanding Nomor RMV 1/3.2/3146 tanggal11 Juni 2020, diberitanda T.15Fotocopy Surat BNI Nomor RMV1/1/3.2/2193 C tanggal 20 Juli 2018 perihalSurat Peringatan , diberitanda T.16Surat BNI Nomor RMV1/1/3.2/2415 A tanggal 06 Agustus 2018 perihalSurat peringatan
102 — 51
SPPBS579/PUPNW.III/1996 tanggal 12 Februari 1996 (Bukti T.T10)yang isinya memerintahkan kepada Turut Terlawan untuk melaksanakan penjualan melaluilelang atas barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Terlawan VII yang telahdidisita.Bahwa sebelum melaksanakan penjualan secara lelang, Turut Terlawan terlebih dahulu telahmemberitahukan kepada Terlawan VII melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang No.S2414, 2415 dan 2416/WPN.03/KP.01/1996 tanggal 25 Juni 1996 (Bukti T.T11) yangmemberitahukan
23 — 10
Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor: 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotikamenerangkan sebagai berikut: Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan ataudiancam untuk menggunakan Narkotika; Perihal arti yang sama juga diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01Desember
Terbanding/Terdakwa : AHMAD RIDWAN PURNAMA Als RIDWAN
135 — 47
BB2414/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kode A berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,83103 gramBBHalaman 8 dari 25 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)2415/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kode B irisan daundengan berat bersihirisan daun 9,61087 gram danBB2423/2020/NNF berupa 2 (dua) botolplastik warna putih kode J berisi cairan warna ungu sebanyak @ 11,5 mldan BB2425/2020/NNF berupa 2 (dua) botol plastik warna putin kode Lberisi cairan warna kuning
68 — 18
No.43/G/2016/PHI Sby 2415.Foto copy, Somasi/Surat Permintaan Pelaksanaan Secara Sukarela yang ke2 Atas Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota SurabayaNo.
46 — 7
12.00 208.00 331.00 Tm/F12 1 TE(347234) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 316.00 Tm/F12 1 TF(6416) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 146.00 316.00 Tm/F12 1 TE(2344) 25522) 144) 237/44) 234) 375441) 245244) 222) 145) 14244) 24234) 37L3) 241) 24243 43474344) 215) 134) 371444) 24234) 3736) 141) 24434743 44) 215) 134) 375545) 1L4475434) 37a a ee ee ee ee ee ee ee ee ee ae ee ee ee4475247 4234) 371444) 24234) 375544) 243) 1((((((24245) 1(83) 2((((((34) 3753) 241) 2415
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
penyalahgunaanNarkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan RehabilitasiSosial:Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotikamenerangkan sebagai berikut : Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidaksengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,dipaksa atau diancam untuk menggunakan Narkotika, perihal arti yangsama juga diatur dalam pasal 1 angka 6 peraturan Menten KesehatanRI Nomor 2415
22 — 17
1 TE(41) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 127.00 471.00 Tm/E1lZ 2 DE(11) 1(11) 1(11) 1(11) 1(11) 1(11) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 471.00 Tm/F12 1 TE(t2) 2222) 21326) 15) 25) 23) TJTT(((((EQqB0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 271.00 471.00 Tm/F12 1 TE(33) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 275.00 471.00 Tm/E1lZ 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 278.00 471.00 Tm/F12 1 TEQeZ) =2(7) 1(L35) 2(2432) 1(S) 2(2415
Terbanding/Penggugat : JODOHAR PURBA, Amd.Kep
39 — 16
Kutai Kartanegara dengan unitbekerja Puskesmas Tabang Kecamatan Tabang Kabupaten KutaiKartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 814/I.2415/1162/DKES/BKD tanggal 29 Desember 2006;2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :SK.813/II.24392/BKD/2008 tanggal 19 September 2009;3.
124 — 91
.: 2415 tanggal 17Desember 1985, Tenang Pembubaran Proyek Pengembangan Lingkungan Pluit sertaPembentukan Badan Pengelola Lingkungan pluit (TK/PRK 6) ;Keputusan Gubernuir Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 1401 Tahun 1997tanggal 16 September 1997, tentang Pembubaran Badan Pengelola Lingkungan PluitDaerah Khusus Ibukota Jakarta (TK/PRK7) ;Akta Notaris No. 21 tanggal 5 Agustus 1997 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT.Pembangunan Pluit Jaya (TK/PRK 8) ;Akta Notaris No. 88 tanggal 15 Desember
87 — 29
Mawardi;Ringkasan Kontrak tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani olehPejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwati, SE.MM;Kwitansi/Bukti Pembayaran tanggal 18 Pebruari 2013 sejumlah Rp512.168.000, (lima ratus dua belas juta seratus enam puluh delapanribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H.Mawardi;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwaiti,SE.MM;Surat CV Surya Kencana Nomor: 2415/SKSP/BKT/XV2013
Mawardi;Halaman 106 dari 151 Putusan Nomor: 1 I/Pid.SusTPK/2015.PN.Pdg52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwaii,SE.MM;Surat CV Surya Kencana Nomor: 2415/SKSP/BKT/XV2013 tanggal 02September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada KuasaPengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yangditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H.
SK Dana Permohonan Pencairan Sisa Nomor: 2415/SKSP/BKT/V/2013 tanggal 31 Mei 2013;Bukti No. 27A: Surat dari Direktur RSSN Bukittinggi telah mengirim suratkepada Perwakilan BPKP Propinsi Sumbar dengan surat nomor:PR.02.03//1519/2013, tertanggal O5 Juli 2013, perihal: PermohonanVerifikasi dari BPKP tentang Pembayaran Sisa Pekerjaan PengadaanCathlab tahun 2012;Bukti No. 27B: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Sumatera Barat mengeluarkan Laporan Hasil Verifikasi atasPembayaran
SK mengajukan permohonan pembayaran sisadengan surat Nomor: 2415.a/SKSP/BKT/IX/2013 tanggal 2 September2013;Bukti No. 29: SP2D Nomor: 702888F/011/110 tanggal 17 September 2013Bukti No. 29A: Surat dari Johannes (PT. SJL) kepada Direktur RSSNBukittinggi Sumatera Barat No.00052/SJL/Dir/X/13, tertanggal 21 Oktober2013, perihal: Cathlab Biplane pada pokoknya menyebutkan, bahwa CV SKbelum melunasi kewajibannya kepada PT.
Mawardi;52.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 02 September 2013yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sri Ambarwaii,SE.MM;53.Surat CV Surya Kencana Nomor: 2415/SKSP/BKT/XI/2013 tanggal 02September 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Sisa, kepada KuasaPengguna Anggaran Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yangditandatangani oleh Direktur CV Surya Kencana H. Mawardi;54.Kontrak (Perjanjian) No.
165 — 93
2(23) 2(54) 1(30) 2(55) TdKQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 381.00 826.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 385.00 826.00 Tm/F8 1 Tf(2211) 1(2212) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 410.00 826.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 414.00 826.00 Tm/F8 1 Tf(13) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 417.00 826.00 Tm/F8 1 Tf(2) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 421.00 826.00 Tm/F8 1 TE(2415
NY.ENDANG SUKANTI
Tergugat:
1.Heri Widijanto
2.TAKRIS PRATANA
75 — 49
W14412/2415/HK.02/8/2019 Jo.No.3/Eks.G/2019/PN.Mjk Jo. No.57/Pdt.G/2018/PN/Mjk diberi tandabukti TP17;18.Fotocopy sesuai aslinya Penetapan Eksekusi Pengosongan04/Pen.Pdt/Del/2019/PN.Sby Jo. No.3/Eks.G/2019/PN.Mjk Jo.No.57/Pdt.G/2018/PN/Mjk diberi tanda bukti TP18;Hal. 20 Putusan Nomor 1063/Padt.Bth/2019/PN Sby19.Fotocopy dari Fotocopy Penetapan No. 04/Pen.Pdt/Del/2019/PN.SbyJo. No. 3/Eks.G/2019/PN.Mjk Jo. No. 57/Pdt.G/2018/PN.Mjk diberitanda bukti TP19 ;20.Fotocopy dari Fotocopy Surat Tugas No.
167 — 73
2(136) 2(41) 71(76) 2(11) 1(6) 2(26) 1(1) 71(12) 1(10) 1(47 6) 2(131) 71(2) 2(10) 176) 2((46) 2(1) 71(14) 1(1516172021) 2(10) 1(33) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 391.00 275.00 Tm/F12 1 TE(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 395.00 275.00 Tm/F26 1 TE(20) 1(21) 1(4072) 71(LOYS) 2(23750721) 1(2) = 71(24711) 2(4062) 1(105) 2(20) 1(724713) 1(2) 71(24711) 2(402) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 163.00 252.00 Tm/F26 1 TE(13) 1(5) 2(16) 2(17) 2(5) 2(2415
165 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial:Bahwa sesual dengan Pasal angka 4 Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecanduNarkotika menerangkan sebagai berikut:1) Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa danatau diancam untuk menggunakan Narkotika;2) Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal angka 6 PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415