Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yangbukan isterinya bersetubuh dengan dia ;Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN KmnMenimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangn lebih lanjutmengenai unsur Pasal ini, akan dipertimbangkan terlebin dahulu. mengenai unsurPemerkosaan sebagai berikut:Bahwa Kejahatan perkosaan verkraching dalam hal persetubuhan dimuatdalam Pasal 285 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang merumuskannyasebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau

Pik Korong adalah kaum Penggugat dansekarang semua kaum Penggugat berkubur dilokasi yang satuhamparan/bersebelahan dengan objek perkara atau berdasarkan dalilPenggugat pandam kuburan adalah bagian dari tanah objek perkar, bahkanberdasarkan bukti surat berupa Sertifika Hak Milik Nomor: 162 benar tanahobjek sengketa dalam perkara ini bersebelahan atau berbatas dengan kuburan(Vide Bukti T.A1, P.4), sehingga dari pertimbangn hukum diatas, HakimAnggota Il memahami dengan menilai dan berpendapat tanah

Il memahami dengan menilai dan berpendapat tanah objeksengketa dalam perkara ini adalah sebagian besar dari tanah bidang keduayaitu. berbentuk tanah perparakan milik dari Kaum Penggugat 1 (ParaPenggugat), karena berdasarkan fakta hukum Pik Ketek tidak dikubur ditanah objek perkara atau di kuburan yang bersebelahan dengan objekperkara dan hal tersebut sesuai dengan dalil Jawaban Tergugat B PiekKetek (Hj,Supiak Ketek) meninggal dunia tahun 1963, karena tua diKiambang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn

2019Dalam KonvensiTermohon tetap dengan dalildalil jawaban Termohon dan membantahdalil permohonan Pemohon dan keberatan bercerai dengan Pemohon;Dalam Rekonvensi;Termohon dk/Penggugat dr. tetap dengan gugatan RekonvensiPenggugat dan mohon dikabulkan,Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauhdipersidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya denganmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;PERTIMBANGN

tubuhorang lain.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dan tidakterdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidanterhadap diri para terdakwa olehnya patut dan beralasan hukum Hakim Anggota menyatakan demi hukum para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan secara bersamasama yangmengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;Menimbang, bahwa sebagai penegasan atas seluruh uraian pertimbangn

sehingga tuntutan berupa nafkah iddah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap besarnya jumlah nafkah iddah halmanaPenggugat menuntut sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuktiga bulan, oleh Tergugat dipersisidangan menyatakan tidak mampumemberikan nafkah iddah untuk 3 bulan (masa iddah) dengan demikian antaratuntutan Penggugat rekonvensi dan ketidak sanggupan Tergugat rekonvensitidak dapat dipertemukan, sehingga oleh Majelis Hakim akan menentukanjumlahnya dengan berdasar pada pertimbangn

sehartapusaka adalah pertimbangan hukum yang keliru. dan kurangpertimbangan hukum atas fakta hukum ~ yng terungkap dalampersidangan.Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT.PdgBahwa pertimbangan hukum pengadilan tidak berdasarkan faktahukum yang terungkap dalam persidangan karena salah memberikanpertimbangan hukum dan atau tidak mempertimbangan keterangansaksisaksi secara utuh dan tidak memberikan pertimbangan ataspengakuan dari tergugat atas asal usul obyek perkara dan tidakmemberikan pertimbangn

Dikdo Wiratno (tergugat rekonvensi) sebagaimana buktisurat T12 dan 114 dan dijadikan sebagai agunan merupakan perjanjian yang sahsebagaimana pasal 13820 KUHPerdata.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangn hukum diatas maka untukpetitum nomor 3 ditolak.Menimbang bahwa karena kepemilikan sertifikat hak milik tanah nomor535/obh + dan nomor 551/oh menurut hukum adalah milik tergugatrekonvensi/penggugat konvensi maka untuk petitum nomor 4 ditolak.Menimbang bahwa dengan bukti bahwa tergugat rekonvensi/penggugatkonvensi

PERTIMBANGN TELAHSALAH DENGAN MENGGUNAKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGANYANG TIDAK BERLAKU SEBAGAI DASAR PUTUSAN DAN TIDAK RELEVANSERTA MENYIMPANG, PERTIMBANGAN TIDAKLENGKAP (ONVOLDOENDEEHal 28 dari 73 hal, No.12/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.29GEMOTIVEERD) DAN BERLAWAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF (F)KUHAP JO PASAL 197 AYAT (2) KUHAP :Menurut pertimbangan judex pactie (hal.6366) terhadap diri terdakwa mengenaiunsur melawan Hukum telah dipenuhi sesuai alat bukti dan Fakta hukumKeputusan Presiden Republik

PERTIMBANGN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAINATAU KORPORASI. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENAFSIRKAN ALAT BUKTIPERTIMBANGAN TIDAK LENGKAP (ONVOLDOENDEE GEMOTIVEERD), DANADA BERTENTANGAN (KONTRADIKSI) PERTIMBANGAN MENGENAI UNSURYANG SAMA DENGAN TERDAKWA LAIN IDRANSONO,BE,ST Bin (Alm)TOMAN. PADAHAL PERBUATAN MATERIIL ITU MERUPAKAN SATU KESATUANTIDAK TERPISAHKAN. Menurut pertimbangan judex factie dibawah ini mengenai unsur memperkaya dir!

Penggugat adalah Ketua Senat dan jugaanggota Senat Fakultas Kehutanan karena sebagai Guru Besar, StatutaUniversitas Mulawarman tahun 2004 Pasal 47 ayat 3 dan 4 ;11.611.711.811.9Bahwa sebagaimana tercantum dalam konsideran pertimbangn huruf b RapatSenat Fakultas Kehutanan menghasilkan keputusan yaitu penyerahan StatusMandat Dekan Fakultas Kehutanan kepada Rektor Universitas Mulawarmandan penolakan kepemimpinan Sdr.

Nomor 80 K/Padt.SusHKI/2016halaman 61 putusan dengan pertimbangn sebagai berikut:Halaman 60;"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P6 dihubungkan denganketerangan saksi ahli Penggugat Agung Darmasasongko, S.H.,M.H., dapatdisimpulkan bahwa telah ternyata Licence Agrement tertanggal 5 Mei 2011oleh Penggugat telah didaftarkan pada janggal 23 Mei 2014 kepada DirekturHak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia RI...";Halaman 61;"...

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya juga telah keliru serta telahmelanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta (Undang Undang Nomor 28/2014), denganmenyimpulkan permohonan pendaftaran Lisence Agreement TermohonKasasi telah terdaftar tanpa ada bukti, hal ini terdapat pada halaman 60dan halaman 61 putusan dengan pertimbangn sebagai berikut:Halaman 60;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P6 dihubungkan denganketerangan saksi ahli Penggugat Agung Darmasasongko,

diatas tidak satupun yangHalaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2018/PT KPGmenyebutkan dan menerangkan secara pasti dan jelas tentang kepemilikantanah objek sengketa tersebut merupakan milik dari Para Pengggugatmelainkan saksisaksi Para Penggugat hanya menyebutkan tentang letakdan batas objek sengketa, apaapa saja yang terdapat diatas objeksengketa serta tentang permasalahan yang sebelumnya terjadi antaraOsias Tomasui dan Osias Panie (Tergugat I) yang kemudian diselesaikansecara damai;Bahwa pertimbangn

Pertimbanganpertimbangandiatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) ditandatangai oleh Pelaku Usaha dengan konsumenterdapat ketentuan yang tidak memberikan kedudukan yangseimbang antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, dan didalamnyamengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, makaketentuan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai hukum yangmengikat.Menimbang, bahwa konsumen dalam persidangan yaitu denganuntuk memperkuat gugatannya, Maka Konsumen telah memberikanAlat Bukti sebagai dasr pertimbangn

.;33Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya mereka sudah pisah rumah;Menimbang, bahwa pada posita point 5, 6, 7 dan 8, yang intinya menjelaskanpenyebab pertengkaran;Menimbang, bahwa terhadap posita point 5, 6, 7 dan 8 Majelis HakimBerpendapat, tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan,karena hal tersebut bukan merupakan

., ternyata sampai dengan sekarang para Tergugattidak meninggalkan tanah objek sengketa, karenanya dalam keadaanwanprestasi, dan tanah objek sengketa harus dikembalikan kepadaPenggugat"dimana pertimbangn ini persis sama dengan pertimbangan keduaJudex Factie, padahal pertimbangan kedua Putusan Judex Factietersebut seperti dijelaskan pada uraian alasan permohonanPeninjauan Kembali pada point A.I.dan A.Il diatas ternyata telah salahkarena mengandung kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim keduaJudex

dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09Desember 2013 No. 47/Pid.B/2013/PNLp serta Memori Banding Penasihat HukumTerdakwa dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwatelah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertamadiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangn

adalahsebagai saksi bukan sebagai ahli;Bahwa sebaliknya Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan lah yang nyatanyata keliru dalam penerapan hukumnya yangmelakukan pemeriksaan tambahan terhadap para saksi tersebut denganmengubah statusnya sebagai ahli, dan tindakan Judex Facti tersebut adalahmelebihi kKewenangan yang diberikan kepadanya dan tidak dibenarkandalam hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;Bahwa yang lebih ironis lagi, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dalam pertimbangn

Hidup dan Pemberlakukan PedomanPenanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang pada intinyaterhadap perkara lingkungan hidup maka Majelis Hakim harusbersertifikasi lingkungan hidup, tujuannya adalah hakim dapatmemiliki wawasan/pengetahuan di bidang lingkungan hidup,sehingga dalam membuat pertimbangan hukum dan dalammemberikan putusan berdasarkan pengetahuan keilmiahan bukanberdasarkan asumsi belaka;Bahwa sudah sangat jelas dilokasi terdapat limbah B3 jenis copperslag namun Hakim Judex Facti memberikan pertimbangn

Mahkamah Agung RI. di tingkat Kasasi.Bahwa Judex Fati putusan Pengadilan Tinggi Kupang atasperkara a quo tidak memberikan pertimbangn yang cukupterhadap MemoriBanding yan diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa karena hanyamengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa "Penasiha Hukumpara Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan halhal yangtelah disampaikan di Pengadilan Negeri sehingga bersifat pengulangan dantidak ada halhal baru yang dikemukakan".

No 901/Pdt.G/2020/PA.Bmssebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), karena ituHakim menilai pantas Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesarRp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang hanya 3 (tiga) bulan saja danHakim juga berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidakmemberatkan Tergugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn tersebut maka Hakimmenghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar kepada PenggugatRekonvensi nafkah iddah

intervensiVIIl, mapun Penggugat Intervensi dan Penggugat Intervensi Il tidak mengajukansaksisaksi ;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak setelah mengajukankesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada lagi halhalyang akan diajukannya lagi, dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk selengkapnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG PERTIMBANGN