Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BPN PROV SUMSEL SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL PALINDRA
Terbanding/Penggugat : ILHAM HAYATI

PUTUSANNomor 40/PDT/2019/PT.PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :Kepala Kantor BPN Provinsi Sumsel Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan JalanTol Palindra, beralamat di JL.

Penggugat:
Bank Sumsel Babel Cabang Lahat
Tergugat:
1.Syukri, SE., M.Si
2.Dismawati, S. Pd, MM

Penggugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (BANK SUMSEL BABEL) CABANG KOBA
Tergugat:
Eliyani

Penggugat:
JENDY GOZALI
Tergugat:
PEMERINTAH RI C.q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN SUMSEL, JAMBI DAN BABEL

KAPOLDA SUMSEL cq. KAPOLRES Musi Rawas cq. KAPOLSEK Muara Beliti

Pemerintah Republik Indonesia cq Ka.Polri cq Kapolda Sumsel cq Ka Polisi Resort Musi Banyuasin cq Ka.Kepolisian Sektor Sekayu, 2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung R.I, cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang, cq Ka.Kejaksaan Negeri Sekayu

., Advokat yang berkantor di jalan Pangeran AyinPerum Bank Sumsel Babel Blok A. 16 Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Register Nomor 190/SK/2011/PN.Sky, selanjutnya disebut sebagal..............eee PENGGUGAT.LAWAWN1 Pemerintah Republik Indonesia cq Ka.Polri cq Kapolda Sumsel cq KaPolisi Resort Musi Banyuasin cq Ka.Kepolisian Sektor Sekayu di JalanKol.Wahid Udin No.74 Sekayu, dipersidangan

Ahmad Yani, SH. danRasyid Ibrahim, SH., memilih domisili hukum pada bidang hukum PoldaSumsel Jalan Jendral Sudirman KM 4,5 Palembang, Surat Kuasa tersebuttelah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawahregister nomor 214/SK/2011/PN.Sky tertanggal 13 Oktober 2011,selanjutnya disebutSCDAQAL oes eeeeeceesscceessecesnsecesseeceeseeceeaeecseaeeceeaeeceeeeecseeeeeseeeesaeeeeeeeeeneeeenaees TERGUGAT I.2 Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung R.I, cq KepalaKejaksaan Tinggi Sumsel

PETITUMBerdasarkan hal2 yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat mohon agar MajelisHakim memeriksa perkara ini akan memberikan putusan sebagai berikut:1 DALAM PROVISIA Memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat IJ untuk minta maaf danmemulihkan nama baik Penggugat dalam kemampuan serta keduduk serta harkatdan martabatnya melalui media masa yang terbit dalam daerah Sumsel selama 3hari berturutturut sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang danKeputusan Mahkamah Agung yang menguatkan

berdasarkan dalildalil tersebut diatas, jelaslah bahwa secara yuridisMajelis Hakim dalam perkara a quo dan perkara a quo tidak termasuk dalamyurisdiksi Pengadilan Perdata;k Bahwa dalam Pasal 1919 KUHPerdataJika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan ataupelanggaran terhadapnya maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagaiperkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi;2 Gugatan Error In Person:Bahwa gugatan PENGGUGAT ditujukan keapda Kapolri Cq Kapolda Sumsel

Pemohon:
MUSLIANTI S.Pd
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RI C.q KAPOLDA SUMSEL C.q POLRES PALEMBANG C.q POLSEK SUKARAMI

Pemohon:
Wasito
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago, Cq Kanit Reskrim Polsek Tanjung Lago
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq kapolres banyuasin, Cq kapolsek Tanjong Lago,
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolres Banyuasin Cq Kasat Reskrim Polres Banyuasin
4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq kapolri, Cq Kapolda Sumsel, Cq

Penggugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG (BANK SUMSEL BABEL) CABANG KOBA
Tergugat:
Saiful Batiri

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KA.POLRI Cq.KAPOLDA SUMSEL Cq.Ka.Polisi Resort Musi Banyuasin Cq.Ka.Kepolisian Sektor Sekayu DKK VS MUHAMMAD ASAD BIN MOHAMMAD ISA

., AHMADYANI, SH. dan RASYID IBRAHIM, SH.domisili hukum pada bidang hukumPolda Sumsel Jalan Jenderal SudirmanKM.4,5 Palembang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Oktober2012, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula TERGUGAT I;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEJAKSAAN AGUNGR.1 Cq.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL di PALEMBANGCq.Ka.Kejaksaan Negeri Sekayu di Sekayu, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya IRA FEBRINA, SH.M.Si., DENNY ZULKARNAIN, SH.

beralamat diJI.Kol.Wahid Udin No.263 Sekayu, Musi Banyuasin, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula TERGUGAT II;him 1 dari 42 him Put.No.86/PDT/2012/PT.PLGMUHAMMAD ASAD BIN MOHAMMAD ISA, Pekerjaan Kepala DesaBailangu, Agama Islam, Bertempat tinggaldi Dusun Ill Bailangu Barat, KecamatanSekayu, Kabupaten Musi Banyuasin,yang dalam hal ini diwakili kuasahukumnya RUSTAM HUSNI SALEH, SH.Advokat yang berkantor di Jl.pangeranAyin Perum Bank Sumsel

Memerintahkan pada Tergugat dan Tergugat II untuk minta maaf danmemulinkan nama baik Penggugat dalam kemampuan serta kedudukserta harkat dan martabatnya melalui media masa yang terbit dalamdaerah Sumsel selama 3 hari berturutturut sesuai dengan KeputusanPengadilan Tinggi Palembang dan Keputusan Mahkamah Agung yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang;B.

DJAMBAK HS -MELAWAN- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumsel Resort OKU cq. Kasat Reskrim Polres OKU

OKU, Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradari BPKP Perwakilan Sumsel, Hasil Uji Lab Tekstil dari Balai BesarTekstil Kementerian Perindustrian, Copy Legalisir Dokumen lelang An.CV.

OKU, Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sumsel, Hasil Uji Lab Tekstildari Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian, Copy LegalisirDokumen lelang An. CV.

Sumsel Saja.2.

TEMBULUN SS JUNYOR sehinggamengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.319.611.382, (TigaRatus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus DelapanPuluh Dua Rupiah) sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR653/PW07/5/2016tanggal 24 November 2016 yang di keluarkan oleh BPKP perwakilanprovinsi Sumsel di Palembang dan dipertegas oleh keterangan Ahli dariBPKP perwakilan Provinsi Sumsel.3.

SE, MM, CFrA, CFE sebagai Ahli. selanjutnya diberitanda T28Photo copy Surat Tugas BPKP Provinsi Sumsel Nomor : ST1690/PW07/5/2016 tanggal 30 November 2016.

Penggugat:
MUSLIM
Tergugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero KANWIL SUMSEL c.q PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero UNIT SEKANAK

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANWIL SUMSEL c.q PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) UNITSEKANAK, Beralamat di Jalan Depaten Baru Nomor226 Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat.Il, KotaPalembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelah mendengar SaksiSaksi dan SuratSurat yang diajukan ParaPihak di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalembang Kelas.IA Khusus pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Nomor83/Pdt.G/2019/PN Plg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Padt.G/2019/PN PigDengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANWIL SUMSEL c.q PT BANKRAKYAT INDONESIA (Persero) UNIT

Undangundang Hukum Perdata(KUHPERDATA) Tiap Perbuatan Yang melanggar Hukum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangorang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahnnya untuk menggantikerugian tersebut.Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasanbahwa Tergugat tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusan inikelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak ilusoir) mohon agardiletakkan sita jaminan terhadap Kantor PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero) KANWIL SUMSEL

Termohon:
Kapolda Cq Ditreskrimum Cq Kasubdit III Harda Polda Sumsel

Penggugat:
DESPI LIANTY
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMSEL Cq KAPOLRES LLG Cq KASATSERSE POLRES LLG

Pemohon:
MATU RIDI Bin Agus Nan Adi
Termohon:
Kapolri cq Kapoda Sumsel, cq Kapolres Banyuasin cq Kapolsek Talang Kelapa

Pemohon:
1.BOYAMIN BIN SAIMAN
2.KOMARYONO SH
3.RIZKY DWI CAHYO PUTRA SH
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumsel
2.Pemerintah Negara RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel

Kapolda Sumsel Cq. Kapolres Musi Banyuasin Cq. Kasat Reskrim Kapolres Musi Banyuasin
2.Pem RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Sumsel Cq. Kapolres Musi Banyuasin
3.Pem RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Sumsel
4.Pem RI Cq. Kapolri

., M.H kesemuanya berkewarganegaraan Indonesiadan memilih domisili hukum pada Bidang Hukum Polda Sumsel berkantor diJalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Palembang, berdasarkan Surat kuasakhusus, tanggal 13 Juni 2019 dan berdasarkan Surat Perintah Nomor :Sprin/1177/Vl/Huk 12.15/2019, tanggal 13 Juni 2019;4. Pemerintan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Alamat : JI. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru JakartaSelatan.

Pasal 77 KUHAP terhadap penangananperkara para pemohon karena pada dasarnya Permohonan Praperadilanmenyangkut sah tidaknya penangkapan, penahanan, pengehentianpenyidikan, pengehentian penuntutan serta penetapan status tersangkaberdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 tanpamengedepankan aza presumption of innocence (praduga tak bersalah) olehtindakan penyidik terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon Atas Nama Termohon II Sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP /A79/V/2019 / SUMSEL

Bahwa diduga cacat hukum , diduga tidak berkekuatan hukum dandiduga tidak sah penetapan status tersangka para pemohon oleh Termohon atas nama Termohon II yang menyatakan para pemohon selaku tersangkamelakukan tindak pidana Pasal 52 Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana dalamlaporan polisinomor : LP / A79 / V / 2019 / SUMSEL / RES MUBA, Tanggal02 Mei 2019, oleh karena Pasal 52 Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak

Bahwa di era komputerisasi dan cepatnya informasi melalui internet dikepolisian negara republik indonesia sehingga sepengetahuan ParaPemohon suatu laporan polisi tentang setiap tindak pidana disetiap polresdapat diketahui oleh Pihak Polda setempat dan oleh Termohon III, dalam halini sepengetahuan kami laporan polisi nomor : LP / A79 / V / 2019 /SUMSEL / RES MUBA, Tanggal 02 Mei 2019 akan dapat diketahui olehTermohon Ill dan Termohon IV sehingga dengan ditetapkannya statusTersangka oleh Termohon dan

Menyatakan status tersangka Para Pemohon sebagaimana dalamlaporan polisi nomor : LP / A79 / V / 2019 / SUMSEL / RES MUBA,Tanggal 02 Mei 2019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.4.

Bank Sumsel Babel Cq.Kantor Cabang Sumsel Babel Sekayu Cq.Kantor Cabang Pembantu Bank Sumsel Babat Toman
Terbanding/Tergugat III : Tiara Afriantisa,SE
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Palembang
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin

PT Bank Sumsel Babel, berkedudukan di Pasar Babat Toman Jalan Raya BabatMangun Jaya, Muara Punjung Babat Toman, Kabupaten MusiBanyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh MuhammadAdil selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAdvokat pada Kantor Hukum "Bambang Hariyanto & Partners,beralamat di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32 A Palembang danStaff Bagian Hukum Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum PTBank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,beralamat

Rozih.Matcik diatas materai yang artinya secara hukumpenggugat sebenarnya sudah tidak memiliki hak lagi terhadap objektanah dan bangunan yang didalilkan dalam gugatan hal 3 poin 13: GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN PREMATUR.Bahwa : penggugat menggugat yang tidak seharusnya digugat yang samasekali belum ada hubungan hukum dengan perkara ini seperti menggugatTergugat Ill ( tiga ) sebagai Karyawan Bank Sumsel Babel yang menjalankantugas sebagai Pegawai Bank, terlebin lagi terhadap turut Tergugat

Bahwa : dengan tegas Tergugat menolak tuduhan Penggugat yangmengatakan bahwa proses pinjaman kredit di Bank Sumsel tanpa disetujuidan tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah tidak benar, manamungkin pihak Bank mau memproses pengajuan Tergugat tanpaketerlibatan dan persetujuan Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat saat itu, dan Tergugat dalam mengajukan proses pinjaman ke Bank SumselBabel telah memenuhi apa yang disyarakat dan ditentukan oleh pihak BankSumsel Babel, oleh sebab itu alasan dan

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat dalam Gugatan angka3, Penggugat mendalilkan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Sumsel Babelsebesar Rp. 500.000.000, pada tahun 2015 namun dalam Gugatan,Penggugat tidak menjelaskan mengenai bentuk perjanjian apa yang dibuatantara Penggugat dan Tergugat Il, tanggal berapa pembuatan perjanjianantara Penggugat dan Tergugat II, dimana pembuatan perjanjian antaraPenggugat dan Tergugat Il , hak dan kewajiban apa yang diatur dalamperjanjian antara Penggugat

Pemohon:
Satria Dermawan Bin Ibrahim
Termohon:
Kapolri Cq, Kapolda Sumsel, Cq Kapolres Banyuasin, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Mariana

,masingmasing selaku anggota kepolisian pada Bidang Hukum Polda Sumsel,Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pkbyang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Maret 2020dengan Nomor: 44/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan BalaiNomor:

SINAR CERAH melaporakan kepada pihakberwajib/TERMOHON dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B07/II/2020/SUMSEL/BA/SEK MRN tanggal 01 Februari 2020 (T1).3. Atas perbuatan PEMOHON/TERSANGKA SATRIA DERMAWAN BINIBRAHIM (ALM) tersebut patut diduga telah melakukan Tindak PidanaPencurian dengan pemberatan, kekerasan dan ancaman dan melanggarPasal 363 dan atau 368 dan 335 KUHP. DALAM POKOK PERKARA1.

Bukti T13: fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B07/1I/2020/SUMSEL/BA/SEK MRN yang dikeluarkan pada tanggal1 Februari 2020 oleh Polsek Mariana;: fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/04/II/2020/Reskrim pada tanggal 1 Februari 2020;: fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/03/II/2020/Reskrim pada tanggal 2 Februari 2020;: fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sprin.Lidik/7/Il/2020/Reskrim pada tanggal 1 Februari 2020;: fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sprindik/04/II/2020

diterbitkan, dibuat SPDP;Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan KapolriNo. 6 Tahun 2019 menyatakan:(1) Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yangdidukung barang bukti.(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanmelalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti alat bukti yangdiajukan di persidangan, membuktikan bahwa terdapat Laporan Polisi Nomor:LP/B07/II/2020/SUMSEL

pada alat bukti yang sah yaitu keterangansaksi berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelapor FAJAR BANGKIT WIJAYA BinJOHN WIDAYAT (vide bukti T7), Berita Acara Pemeriksaan Saksi BUDIONO BinTARIKIN (Alm) (vide bukti T8), Berita Acara Pemeriksaan Saksi GANARFIANTONO Bin KARYONO (Alm) (vide bukti T9), Berita Acara PemeriksaanSaksi FAHMI AKBAR Bin JUMARIN (vide bukti T10), Berita Acara PemeriksaanSaksi AHMAD EKA SYAHURIANSYAH Bin ADE MUHKLIS (vide bukti T11);surat berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B07/II/2020/SUMSEL

FERIAL MURSALIN Bin HASAN BASRI HIDIR-MELAWAN-Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumsel Resort OKU cq. Kasat Narkoba Polres OKU