No. 857 K/Pdt/2010berkaitan dengan Pelanggaran Kode etik Pasal 5 ayat (5) SK KMA No.215 (menerima hadiah (suap/Pasal 12 huruf C UU No. 20 Tahun 2001) ;10)Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mempertimbangkan kehadiran salah satu pihak dengan mendasarkan pada suatu suratkorespondensi biasa (surat dari salah satu pihak yang berperkara) adalahsuatu pelanggaran terhadap asas kehadiran lisan menurut hukum acaraperdata Indonesia !

Tan Kwan Sengadalah + Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Hal ini berkaitandengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 30 Juni1994 ; Bahwa ; dengan adanya buktibukti pembayaran yang dijadikan buktidi persidangan oleh Tergugat dan Tergugat maupun Tergugat IIItelah membuktikan adanya perbuatan pelanggaran hukum Pidanamaka : Terhadap buktibukti Pembayaran yang dipergunakan ataudiajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II, Penggugat (IwanLeonardi) telah melaporkan Tindak Pidana Suap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IMAM SHAHRONI ,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarketerangan ahli Dr.M Sholehuddin, SH,.M.HBahwa karena Program P2SEM diawali dengan adanyapenandatanganan NPHD antara Pihak (Bapemas) dan Pihak II (Swataatau YKMS), maka seharusnya tidak semua permasalahan P2SEMadalah Pidana, harus dilihat dulu permasalahannya.Bahwa jika pihak Il (YKMS) tidak melaksanakan kegiatan sesuaiNPHD dan tidak ada unsur suap

, maka berarti permasalahannyatermasuk perdata bukan pidana.Bahwa yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana hanyalahUU atau PERDA bukan PERGUB.Bahwa jika tidak ada unsur suap, dan terjadi pelanggaran terhadapNPHD maka masuk ranah perdata, jika terjadi pelanggaran terhadapPergub maka bisa dikenakan sanksi administrasi.Bahwa seharusnya yang melakukan komplein terhadap Pihak II ataspekerjaan P2SEM yang tidak sesuai NPHD adalah Pihak II (Bapemas),jika melalui tahap peringatan tidak ada niat memperbaiki

Arif Rahman Hakim No. 93Surabaya atau pada suatu tempat tertentu didaerah hukum Pengadilan NegeriSurabaya, setiap gratifikasi kepada Pegavwai Negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, sehubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kevajiban atau tugasnya selaku Ketua Panitia PenjualanAset PT. Garam (Persero), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :Dengan akta pendirian dari Notaris Lilik Tholiah, SH tanggal 1 Mei 1993No. 2 Drs.

Wiyono, SH, op cit hal.86);Menimbang, bahwa kejahatan suap dalam bentuk pemberian atau janji yangdimaksudkan dalam rumusan Pasal 418 KUHP itu harus dilandasi:a. Oleh *pengetahuan atau pun oleh kepatutan dapat menduga dari pegawainegeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannyadengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karenajabatannya, atau:b.

Andi Hamzah, pengertian menerimasuap yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP adalah menerima suap yangberhubungan dengan jabatannya (in zijn bedizening) tanpa berlawanan dengankewajibannya (in strijd met zijn plicht). Sering ada yang berpendapat bahwa kalauseorang jaksa atau polisi menerima hadiah asal perkara jalan terus tidak menjadidelik. Pendapat ini menunjukkan kurangnya pengertian tentang perbedaan antaraPasal 418 dan Pasal 419 KUHP.

Majelis Hakim TingkatBanding menanggapi Memori Banding Penuntut Umum tersebut bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama pada poin berikutnya telah mempertimbangkan tentangpinjaman pribadi itu adalah suap karena kondisi yang diciptakan oknumoknummafia Anggaran ditubuh Pempropsu sebagai yang meringankannya (hal 145) dansemua poinpoin yang meringankan tersebut merupakan satu kesatuan terhadapputusan Terdakwa, karenanya Memori Banding Penuntut Umum tersebut sudahdipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Sekretaris Daerah Provinsi SumateraUtara (KPID Provsu) nomor 005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;21 3(tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan MasyarakatMandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul Pernyataan Sikap StopKorupsi dan Suap;28. 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawaban ataspertanyaan pansus terhadap Lporan Keterangan Pertanggung jawaban(LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014;29. 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban ataspandangan Pansus DPRD Prov.Su terhadap

Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Adami Chazawi, bahwapengertian unsur diketahui atau patut diduga terkait dengan kesalahan daripenerima suap dalam pembahasan pasal 12 huruf a yang relevan dengan pasal12 huruf b adalah sebagai berikut : Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya,yakni : Bentuk

Lebih lanjutdikemukakan bahwa korupsi pegawai negeri pemberi Suap pada pegawalHalaman 324 dari 340 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnnegeri menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b akan terwujud manakala pemberianitu disebabkan karena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan olehpegawai negeri tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila sipembuat menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinyahadiah telah diterima oleh pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi.

Undangundang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 1980 tentangTindak Pidana Suap:Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi : *Barang siana member atau menjanjikan sesuatukepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang ituberbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yangberlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkutkepentingan umum dipidana karena memberi suap

Menimbang, ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untukmengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakanperampasan terhadap harta benda tersebut, atau dengan jalan menjatuhkanpembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk pulatindak pidana korupsi penerimaan uang (Suap

No.B. 1237/ F/ Fd.1/ 06/ 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggidi seluruh Indonesia perihal penanganan laporan dugaan tindak pidanakorupsi pada proyek pemerintah yang masih pada tahap pelelangan, dimana pada point (3) menyebutkan :Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesaidikerjakan atau yang belum diserahkan oleh Pemborong kepadaPejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran ataumasih dalam tahap pemeliharaan tetapi hanya berdasarkan dugaanterkait adanya suap

;Saya dibolenkan masuk walaupun sesaat saya dibukakan pintu pagar, pagar tersebutkangsung dikunci dengan gembok dan saya tidak diperbolehnkan membawa anak maindiluar rumah.9.30 saya sampai di rumah mertua saya, disambut cukup baik oleh ibu mertua dansaya diizinkan untuk bertemu dan bermain dengan anak di teras rumah dengan diawasi oleh suami.11.00 suami saya memberi makan anak, yang saya kurang berkenan adalah caramemberi makan dengan suapan yang cukup banyak sekali suap karena itu tidak baikdan

Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri MindoRosalina Manulang juga memperoleh label justice collaborator.

Hendra Wicaksono dan Rawi)yang mendengarkan dan melihat sendiri sewaktu PENGGUGATmenanyakan Kelengkapan Berkas~ atau persyaratanpendaftaran sebagai Calon Kepala Desa, bahwa pada waktu ituKetua Panitia H.Misno dan Anggota Panitia Pemilinan KepalaDesa Gayam meminta uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan biayaPILKADES.PENGGUGAT mulai mencurigai ulan Ketua Panitia denganpungutan liar atau sengaja Panitia melakukan JebakanTerhadap PENGGUGAT agar ada unsur suap

= Bahwa ia terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRIpada hari senin tanggal 2 januari 2012 atau setidaktidaknya pada waktu laindalam Tahun 2012 bertempat di JI.Atiek Sutedja No 24 Kabupaten Mamujuatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah menerima Gratifikasiyang dianggap sebagai suap

Sebab, jikaberpedoman kepada konteks undangundang tindakpidana korupsi, justru diantara 30 jenis tindak pidanakorupsi yang diklasifikasi dalam 7 kelompok perbuatanpidana yaitu: perbuatan yang terkait langsung dengankerugian negara, perbuatan suap menyuap, perbuatanbenturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatanpengelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan,perbuatan curang, dan perbuatan gratifikasi, ternyatatidak disebutkan bahwa hal kurang pengawasan dapatdikategori sebagai salah satu tindak pidana

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id14 : E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.iddilakukan oleh ibunya karena menurutnya ada persekongkolan antara jaksapelapor dengan hakim;e Saksi telah memberikan saran di luar persidangan (konsultasi hukum) kepadaklien tersebut agar menuliskan dalam sebuah naskah apa yang telah dialamioleh klien tersebut yaitu terkait permasalahan suap

Bahwa norma pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, tidak mensyaratkan adanya suap menyuap,sedangkan norma pada Pasal 15, 18,19 dan Pasal20 UndangUndang No.7 Tahun 2006 tentangPengesahan United Nation Convention AgainstCorruption, 2003 pada bab Ill ini adalah berkenaandengan suap menyuap.D.

Bahwa Judex Juris (kecuali Anggota Il) tidakmempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 7 Tahun 2006 tentang PengesahanUnited Nation Convention Against Corruption, 2003,karena tindakan pejabat yang dapat dihukum, sesuaidengan ketentuan Bab Ill, jika kegiatan pejabat publikdilakukan karena adanya suap menyuap, dan secarakhususnya Pasal 18, 19 dan Pasal 20, menegaskanbahwa perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan

macam manolahtolong bantu menyelesaikan kasus ini saat itu saksi jawab wah, akudak biso nyelesaikan, aku dak orang hukum, dan jugo masalah ini kanlah sudah sampai di polisi apo guno lagi kito lapor saat itu desmaderamengatakan ia hendak memberikan uang kepada saksi dan safarudin,saat itu safarudin mengatakan terserah berapo yang wajar saat itusaksi katakan aku tahu dengan pak widodo kajari, terus aku pernahkoordinasi dengan orang jaksa, masalah itu termasuk pungli atau aponamonyo, jaksa jawab itu suap

atau menyuruh orang lainmenggunakan surat palsu;Bahwa jika surat pengalihan dalam kasus ini dikatakan palsu, kenapa suratpengalihan sebelumnya pada hal dasar penerbitannya sama tidakdianggap palsu;Bahwa dalam Pasal 263 KUHP tidak ada keikut sertaan jika tidak adatindak pidana : Contoh Bupati ada penerimaan PNS kemudian terjadisuap, tidak sepengetahuan Bupati kKemudian Bupati menanda tanganiBerita Acara Kelulusan, dalam hal ini Bupati tidak bisa dikatakan ikut sertadalam tindak pidana penerimaan suap

Tuduhan perbuatan setara dengan; memberi atau menerima suap ataupunsesuatu barang atau hadiah apa saja dari siapapun juga yang diketahui ataupatut diduga bahwa pemberian itu ada hubungan dengan jabatan ataupekerjaan;u. Tuduhan perbuatan, melakukan praktek kegiatan perbankan denganmenjalankan bisnis uang antara lain praktek ijon dan rentenir;v. Tuduhan perbuatan, melakukan persekongkolan (kolusi) yangmengakibatkan kerugian bagi Perusahaan;w.

dan terakhir kali diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011, namun juga bertentangandengan ketentuan dan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yangdiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Dengan demikian pemberian uang (Suap

tanggal29 Juni 1936 menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi jika duaorang atau lebin melakukan secara bersamasama suatu perbuatan yangdapat dihnukum, sedang dengan perbuatan masingmasing saja maksud itutidak akan tercapai.Menimbang bahwa berdasarkan pandangan doktrin serta yurisprudensi dandihubungkan dengan rangkaian faktafakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsursebelumnya, perbuatan terdakwa Librata Nababan dalam memberikan uang(suap

tanganHamdani Kosen dalam penyerahan pemberian uang, demikian pula terdakwaArdinawinata Nababan yang seharihari berada di Purbalingga berperan dalamberkoordinasi dengan Hadi Iswanto mengatur proses lelang maupun sebagaiperantara ataupun kepanjangan tangan dari Hamdani Kosen dalam penyerahanpemberian uang.Menimbang bahwa dalam konteks terwujudnya delik, baik kapasitasterdakwa Librata Nababan maupun terdakwa Ardirawinata Nababan serta HamdaniKosen, adalah samasama sebagai pelaku utama pemberi uang (Suap

Dan salah satu tindak pidana yang perlumendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana korupsi.Terlebih terhadap perkara korupsi khususnya perkara suap atau penyuapan, yangtidak hanya berpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial jugamenumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentudi atas kepentingan negara terlebih dilakukan oleh pejabat birokrasi sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara dalam perkara a quo oleh

Duren Tiga Jakarta atau Hotel IdolaJakarta, kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut dalam bentuk cek melaluiALI AMRA pula.92Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara tidak mengutamakan kepentingan negara dan masyarakatKabupaten Seluma, melainkan mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganyasecara tidak sah, menumbuhkan budaya suap, uang sogok, pelicin, hadiah ataupun janjijanji kepada masyarakat Kabupaten Seluma yang direalisasikan dengan pemberian