Bahwa menurut AHLI unsur yang membedakan antara tindak pidana umumdengan tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara.Pada dasarnya tindak pidana korupsi terkait dengan adanya perbuatanmelawan hukum / penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikankeuangan negara, namun ada bentuk lain yang dianggap sebagai tindakpidana korupsi yaitu suap (mesti tidak ada kerugian keuangan negara) ; Bahwa benar menurut AHLI dari rangkaian kronologi dugaan tindak pidanakorupsi terkait pungutan uang

Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya.Pasal 12 (ob) UU TIPIKOR merupakan penyuapan pasif artinya pihak yangmenerima suap, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Denganpemberian hadiah atau janji tersebut pegawai Negeri atau Penyelenggaratersebut melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewenangannya.

Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang. Awalnya permintaan uang pokir kepada Walikota Malang itukarena ada permintaan uang pokir dari KetuaKetua Fraksiyang lakilaki saat pertemuan informal di ruangan Saksi KetuaDPRD Kota Malang. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang dan Saksi juga masih menjabatsebagai Anggota DPRD Kota Malang. Pada waktu itu karena kesepakatan antara DPRD Kota Malangdengan Walikota Malang maka kami anggota DPRD KotaMalang mendapatkan uang THR dari Walikota Malang yangtidak diketahui sumbernya.

Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang. Saksi benar merupakan anggota DPRD Kota Malang Periode20142018 yang telah menjabat dalam 2 (dua) periode,dengan tugas membuat peraturan, pengawasan danpenganggaran.

Saksi TUTUK HARIYANI, Memberikan keterangan dibawahsSumpah secara Islam, pada pokoknya sebagai berikut.Saksi kenal dengan Terdakwa.Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.Saksi mengerti Terdakwa diajukan kedepan sidang pengadilankarena melakukan tindak pidana korupsi suap kepada DPRDKota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabatsebagai Sekda Kota Malang.Saksi benar merupakan anggota DPRD Kota Malang Periode20142019 dengan tugas membuat peraturan, pengawasandan penganggaran.Struktur

Dan salah satu tindak pidana yang perlumendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana korupsi.Terlebih terhadap perkara korupsi khususnya perkara suap atau penyuapan, yangtidak hanya berpotensi menciptakan instabilitas pelayanan publik, ekonomi, sosial jugamenumbuhkan budaya mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongan tertentudi atas kepentingan negara terlebih dilakukan oleh pejabat birokrasi sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara dalam perkara a quo oleh

Duren Tiga Jakarta atau Hotel IdolaJakarta, kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma tersebut dalam bentuk cek melaluiALI AMRA pula.92Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara tidak mengutamakan kepentingan negara dan masyarakatKabupaten Seluma, melainkan mementingkan kepentingan pribadi dan keluarganyasecara tidak sah, menumbuhkan budaya suap, uang sogok, pelicin, hadiah ataupun janjijanji kepada masyarakat Kabupaten Seluma yang direalisasikan dengan pemberian

nilai nominal yangditetapkan dengan nilai nominal yang disyahkan; Bahwa terakhir pembahasan dilakukan pada tanggal 23 Desember 2012 dimanapada waktu itu terdakwa masih ikut dalam pembahasan, karena tidak cukupkuorum maka rapat diundur sampai sore (sekira jam 2) dan selesai rapat jam 541sore, dan waktu itu setahu saksi Komisi III yang membidangi sosial yang belumselesai melakukan pembahasan;; Bahwa. saksi tahu dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal23 Desember 2013 karena dugaan suap

Menimbang, bahwa pengertian unsur menggerakkan agar melakukan sesuatuatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, di dalam hukum pidana disebut bijkomend oogmerk atau maksudselanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesaimelakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakan agar tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan unsurkesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap

berdasarkan uraian di atas maka perbuatan terdakwaDESSY ARIYAT EDWIN dan saksi JULIA PRASETYARINI Alias UWI selakuperantara dalam menerima sejumlah uang dari saksi ABDUL KHOIR kepada saksiDAMAYANTI WISNU PUTRANTI dan saksi BUDI SUPRIYANTO selaku pegawainegeri atau penyelenggara tersebut di atas, dinyatakan sebagai delik selesaimeskipun cara pemberiannya tidak langsung kepada di penerima, namun cukupdengan uang tersebut telah diterima oleh perantaranya dan telah terdapatpertemuan kehendak antara penerima suap

Sedangkan Pasal 12a adalah pasal suap yang memberikan tambahanbahwa pemberian itu menggerakkan penerima agar berbuat atau tidak berbuatsesuatu yang bertentangan dalam kewajibannya sehingga ancaman hukumannyalebih tinggi;Bahwa Ahli tidak akan menilai putusan pengadilan.

yang jelek hingga mengakibatkan orangmenjadi pelaku kejahatan adalah system control, birokrasi dan administrasi yangjelek hingga mengakibatkan orangnya menjadi jelek dan melakukan kejahatan;Bahwa dalam pengalaman, seorang pendeta yang suci pun jika berada dalamlingkungan yang jahat maka dia pun akan menjadi jahat;Bahwa differensiasi asosiasi adalah pembentukan kelompok yang bertentangandengan normative yang normal sehingga perlu dipelajari mengenai kelompok yanglain;Bahwa UU Tipikor mengatur delik suap

menyerahkan, melakukan atau tidakmelakukan sesuatu di kemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal3 Agustus 1963 Nomor 39 K/Kr/1963 dalam pertimbangan hukumnya memberipengertian bahwa pemberian atau penerimaan itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan sedangmelakukan dinasnya melainkan dapat juga diberikan atau diterimanya dirumah sebagai kenalan;Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi bahwa unsur perbuatankorupsi Suap

Pasal 12 huruf a ialah menerima, objek tindak pidananya ialahhadiah, bahwa suap menerima hadiah atau janji pada huruf a ini adalahhadiah atau janji yang diterima oleh pejabat negara dengan maksud sipembuat yakni untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukansesuatu. dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.Terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang barudianggap perbuatan menerima hadiah selesai kalau nyatanyata benda itutelah diterima oleh yang menerima

keterangan yangdiucapkan dipersidangan, maka untuk apa ada persidangan;Bahwa jaksa penuntut Umum dalam memnyusun tuntutannya tidakberdasarkan fakta persidangan;Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki, pada pokoknyamenyampaikan:Bahwa uang yang Terdakwa III terima dari I Made Ari Ksuma Bayubukanlah uapah sebagai imbalan karena meloloskan barang ilegal;Bahwa fakta dalam BAP ternyata berbeda dengan fakta kenyataan dilapangan, kalimat diutakatik oleh penyidik sehingga seakanakanTerdakwa III melakukan suap

keterangan yangdiucapkan dipersidangan, maka untuk apa ada persidangan; Bahwa jaksa penuntut Umum dalam menyusun tuntutannya tidakberdasarkan fakta persidangan;Terdakwa III/Bayu Andromeda Anugrah Rezki, pada pokoknyamenyampaikan: Bahwa uang yang Terdakwa III terima dari I Made Ari Kusuma Bayubukanlah apah sebagai imbalan karena meloloskan barang ilegal; Bahwa fakta dalam BAP ternyata berbeda dengan fakta kenyataan dilapangan, kalimat diutakatik oleh penyidik sehingga seakanakanTerdakwa ITI melakukan suap

452

Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan pada Rekening Penampungan KPK Perkara Tasik dengan nomor rekening Virtual Account 888202002150033 :BRIVA tanggal 10 November 2020 beserta 1 (satu) lembar printout bukti pembayaran BRIVA - Tunai KPK No Transaksi 4000009 , tanggal transaksi 11/10/2020 , jam transaksi 13:04:58 WIB , Nomor BRIVA: 888202002150033, Nama Customer: Rek Penampungan KPK Perkara Suap DAK Kota Tasikmalaya TA 2018, Jumlah Tagihan : IDR 100.000.000.00

) ke rekeningKPK QQ RPL 175 KPK (Bank BRI) 0378.01.000168.30.6tanggal 28 Juni 2018. 452 Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yangdisetorkan pada Rekening Penampungan KPK Perkara Tasikdengan nomor rekening Virtual Account 888202002150033BRIVA tanggal 10 November 2020 beserta 1 (Satu) lembarprintout bukti pembayaran BRIVA Tunai KPK No Transaksi4000009 , tanggal transaksi 11/10/2020 , jam transaksi13:04:58 WIB , Nomor BRIVA: 888202002150033, NamaCustomer: Rek Penampungan KPK Perkara Suap

ke rekening KPK QQ RPL 175 KPK (Bank BRI)0378.01.000168.30.6 tanggal 28 Juni 2018.452 Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan pada Rekening Penampungan KPK Perkara Tasikdengan nomor rekening Virtual Account888202002150033 :BRIVA tanggal 10 November 2020beserta 1 (Satu) lembar printout bukti pembayaran BRIVA Tunai KPK No Transaksi 4000009 , tanggal transaksi11/10/2020 , jam transaksi 13:04:58 WIB , Nomor BRIVA:888202002150033, Nama Customer: Rek PenampunganKPK Perkara Suap

yang sudah tidakdapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2003 atau setidaktidaknyapada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Semarang di Jalan Pemuda No. 146 Kota Semarang atausetidaktidaknya pada tempat tertentu. yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu telah menerimaGratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap

Pratama Capital Assets Managementdan sejumlah Rp.7.200.000.000, (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PTPasaraya International Hedonisarana, dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibanatau tugasnya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa sebelum terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatsebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, pada waktu sekiratahun 2012, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS bersamadengan

Ketua UmumGolkar dengan pemberian janji/nadian Johanes Budisutrisno Kotjosehingga Terdakwa tidak dapat dikualifikasi melakukan perbuatan yangmempunyai peran aktif dalam tindak pidana suap sebab tidak adahubungan kekuasaan/kewenangan melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hubunganpemberian fee proyek PLTU Riau1 tersebut:Bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan dan sesuai fakta hukumyang terungkap di persidangan dan telah dikualifisir oleh judex factiPengadilan

Jadidalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya dia melanggarhukum, contoh Saya menguji dan menerima suap misalnya anaka itusebenarnya tidak lulus karena nilai yang ia dapat nol tetapi ditulis cumlaude. Kalau Saya tidak sebagai Dosen dan tidak mungkin dan meskipindosen kalau tidak ditetapbkan sebagai penguji juga tidak mungkin. Disinikejahatan jabatan yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewenangandia sebagai pejabat publik atau ASN.

ACHMAD MAWARDII yang didalammap tersebut terdapat 1 (satu) bundle kertas berjudulRIDWAN PANJAITAN CPNS, staf BAPEMNAS dan PemdesSetda Pemprovsu dan 1 (satu) bundle kertas yangberjudul Pengujian Kewenangan. 2552 (dua) lembar laporan pengaduan Perbuatan Korupsidan Suap di Instansi Pemerintah Provinsi SumateraUtara dari HM AK (Himpunan Masyarakat Anti Korupsi)kepada Pimpinan KPK, Kepala Kejaksaan Agung RI,Kepala Kepolisian RI tanggal 19 Juli 2010. 2561 (satu) lembar amplop berwarna putih, dengan kopOTTO

., saya mauke Polsek).Bahwa mereka ini tergabung dalam organisasi TEBAS / TEAM BURUANTI SUAP (organisasi dept collector) yang masih berada di dalamorganisasi Pemuda Pancasila, di mana orangorang Pemuda Pancasila sendiritidak berkenan dengan adanya organisasi TEBAS tersebut sehubungan tidakada dalam struktur organisasi Pemuda Pancasila.Bahwa setahu saya Ketua TEBAS tersebut yaitu Sdr. SASA, sedangkanSekjennya yaitu Sdr.

pembayaran lagiagar proses perizinan lainnya segera selesai namun tidak saksi penuhi karenasudah tidak sesuai dengan perjanjian;Bahwa masih sekitar bulan September 2014 itu juga pak YONO memberikankepada saksi surat dari kantor Perizinan Kota Bogor perihal penagihanpembayaran retribusi IMB sebesar + Rp. 877 juta, saksi tidak bersediamembayarnya karena tidak sesuai dengan angka yang disepakati padaperjanjian kami, selain itu juga saksi khawatir dengan adanya pemberitaanyang sangat gencar mengenai kasus suap

Anmad Yani No. 44 Kota Bogor tersebut setelahadanya pemberitaan di media on line.Halaman 83 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGe Bahwa saksi pertama kali mengetahui dari Pak YONO yang menelfonsaksi dan memberitahukan bahwa ada pemberitaan di media massaterkait dugaan suap dalam pengurusan perijinan hotel di JL.

., dalam tulisannya pada seminar publikKriminalisasi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa DalamLingkungan Badan Usaha Milik Negara, Korupsi dalam prosestender yaitu: Pemberian Suap/Sogok (Bribery); Penggelapan (Embezzlement); Pemalsuan (Fraud); Pemerasan (Extortion); Penyalahgunaan Jabatan atau wewenang (Abuse of Discretion); Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (InternalTrading); Pilih Kasih (Favoritisme); Menerima Komisi (Commision); Nepotisme (Nepotism); Kontribusi atau Sumbangan Illegal

Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);Hal. 122 dari 153 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/20154. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j); dan7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).Bahwa dari uraian pendapat dari Prof. Dr. Ningrum NatasyaSirait, S.H., M.H. dan Prof. Dr.

Bahwa terhadap perkara Korupsi Khususnya perkara menerima suap ataupenyuapan, berpotensi menumbuhkan budaya mengedepankankepentingan pribadi maupun golongan tertentu diatas kepentingan Negaraterlebih dilakukan penyelenggara negara dalam perkara a quo yaitu olehTerdakwa Budi Supriyanto selaku anggota DPR Rl,sehingga sangat riskanbila tidak diberikan pemidanaan yang berdampak pada penjeraan padapelaku tindak pidananya.

Tingkat Pertama tidak teliti dan tidakcermat dalam menilai buktibukti yang diajukan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak teliti dan tidakcermat dalam menilai fakta persidangan.Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalammenerapkan hukum.Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst. memberikan hukuman tidak sesuai dengan derajatkesalahan.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang keliru terkait laporan Gratifikasiyang dianggap suap

P.A.FLamintang, SH DelikDelik Khusus Kejahatan Jabatan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya, Bandung Cet Pertama, Oktober 1991,halaman: 321) ; Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perouatannya adalah menerima, dariunsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil bergantungpada selesainya dilakukan perouatan, bukan pada apakah dari perouatan tersebut menimbulkansuatu akibat terlarang ataukah belum, akan

bergabung dengan petarung(peserta latinan) untuk melaksanakan makansiang selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho(Alm) berjalan sendiri menuju kKearah depan LetdaChb Maulidi yang berada pada barisan yangdibentuk dalam kegaiatan makan siangsesampainya didepan Letda Chb Maulidiselanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm)duduk namun tidak sanggup untuk menopangbeban tubuhnya sehingga dibantu dengantangannya yang berada di tanah kemudian PradaDimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siangnamun hanya satu suap

Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS Bl) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri Mindo RosalinaManulang juga memperoleh label justice collaborator.