Meskipun demikian,pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perobuatan hukum tersebutadalah kedua calon mempelai.Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang belanja,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan olehkedua mempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebutHal. 26 dari 31 Put. No. 155/Pdt.G/2017/PA Mrs.pada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai.

Pihak keluargahanya bertindak sebagai wakil karena secara tekhnis keduamempelai tidak memungkinkan untuk dilibatkan menangani secaralangsung. Bahwa konteks perkara ini semakin memperjelas pertimbangantersebut di atas, yaitu ketika Penggugat Rekonvensi mendalilkanada uang belanja diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi yangberarti bahwa uang belanja itu sesungguhnya diserahkan dandiperuntukkan kepada mempelai perempuan, bukan kepada pihakkeluarganya.

Bahwaberdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Nomor : LP.Nar.K.17.0767 tanggal 5Juli 2017 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis PengujianTeranokoko Dri Waskitho S.Si Apt M.Sc dengan kesimpulan bahwa contohyang diuji mengandung Metamfetamina dan contoh yang diuji tersebut adalahnarkotika yang disita dari tangan Terdakwa.

melawan hukum adalah suatu tindakan yang sedemikian rupayang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atassuatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yangsama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;10Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas hartabenda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Hatala selakuPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terbanding/dahulu selaku Penggugat/sekarang Terlawan (Geopposeorde Melawan Ahmad Masawaoy dan Kawankawanselaku Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagaiTergugat/sekarang Pelawan (Opposant), terdapat pertentangan antara kewenanganmengadili antara kewenangan Peradilan Umum dan kewenangan Peradilan Agama;Bahwa putusan peninjauan Kembali Mahkamah Agung republic IndonesiaNo.122 PK/Pdt/2010 Tanggal 30 Juli 2010 secara tekhnis

Namun demikian, ketentuan tekhnis tentang pengajuan izintersebutdi pengadilan agama baru terbit pada tahun 1975, yaitu dengan keluarnyaPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pbemohon Ilsecarafaktual akan menemukan kendala untuk mengajukan permohonanizin tersebutkarena perkawinannya dengan istrinya yang pertama (termohon) ternyata tidaktercatat.

tidak perluadanya izin atau persetujuan dari masyarakat setempat karenamasyarakat setempat tersebut sudah terwakili oleh Kepala Kecamatandan Kepala Desa yang termasuk bagian Tim 9;Bahwa jika masyarakat setempat keberatan maka izin pertambangannyatidak boleh dikeluarkan karena berhubungan dengan dampaklingkungan;Bahwa setahu saksi, tim tersebut adalah Tim 9 bukan Tim 17;47Bahwa sehubungan dengan permohonan izin pertambangan,rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindag adalah rekomendasisecara tekhnis

; Bahwa Dinas Perindag Kabupaten Takalar pernah mengeluarkanrekomendasi secara tekhnis sehubungan dengan permohonan izinpertambangan yang diajukan oleh PT.

Harfia Graha Perkasa tetapi padawaktu itu kegiatan penambangannya sudah selesai/berjalan atau dengankata lain rekomendasi tetap diberikan walaupun sudah terlambat;Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal berapa Dinas Perindag KabupatenTakalar mengeluarkan rekomendasi secara tekhnis sehubungan denganpermohonan izin pertambangan yang diajukan oleh PT.

Harfia GrahaPerkasa untuk 6 (enam) bulan ke depan namun saksi lupa berapa luaslahan yang diberikan untuk izin tersebut;Bahwa atas permohonan dari yang bersangkutan Dinas PerindagKabupaten Takalar bisa menolak mengeluarkan rekomendasi jika tidakmemenuhi persyaratan tekhnis; 48Bahwa setahu saksi menurut Kepala Bidang Pertambangan, pernah adapermohonan izin pertambangan yang diajukan oleh PT.

Aspek Tekhnis, kalau kegiatan pertambangan tersebut di pantai maka bisa sajaterjadi Abrasi dan mengganggu komponen biota laut;Menurut pendapat saya, untuk lokasi tambang di Lamangkia bisalangsung diberikan IUP Operasi Produksi tanpa melalui IUP Eksplorasi;61Bahwa masa berlaku izin pertambangan bisa diperpanjangan, haltersebut tergantung kebijakan Pemerintah daerah, bisa saja izinnyahanya (satu) tahun saja kemudian diperpanjang lagi; Bahwa pada Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan di Tingkat I

., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Hal. 11 dari 13 Hal.

, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untukdiberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara danpermohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua PengadilanAgama Luwuk sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama LuwukNomor W19A2/213/HK.05/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, hal ini telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

NormaTangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Terdakwa HogaYusuf Wulky mengatakan kepada saksi lbrahim Kiraman selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena adakelebihankelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB), kemudian saksi Hj.

NormaTangahu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Terdakwa HogaYusuf Wulky mengatakan kepada saksi Ibrahim Kiraman selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena adakelebihankelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam RencanaAnggaran Biaya (RAB), kemudian saksi Hj.

Mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelang melalui website LPSE (Layanan Pengadaan secara elektronik) dan papanpengumuman resmi.Mengevaluasi dokumen kualifikasi calon penyedia barang/jasaMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis, hargaMenetapkan pemenang Calon penyedia barang/jasa yangmemenuhi syarat6. Mengumumkan pemenang calon penedia barang/jasa7.

bahwayang mengikuti proses lelang adalah SOEPRAPTO;IBRAHIM KIRAMAN, SE, disumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik padaKejaksaan Negeri Marisa, dan keterangan Saksi dalam Berita AcaraPemeriksaan adalah benar;Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil selaku Kasi PerlindunganKonsumen pada Dinas KOPERINDAG dan ID Kabupaten Pohuwato;Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

salah satunya mengenai penggunaan konstruksi betonyang saksi ajukan dan disetujui oleh KPA, Kemudian KPA melaporkanhal tersebut kepada Kementerian Perindustrian, hasilnya KPAmemberikan arahan kepada Konsultan Perencana untuk menggantikonstruksi beton menjadi baja seperti yang ada di daerah lain;Bahwa Saksi merubah design, hitungan menyesuaikan denganpetunjuk dari KPA yaitu dari beton menjadi baja;Bahwa Saksi membuat Laporan kepada KPA yaitu Laporan Awal yaitumengenai itemitem yang akan dikerjakan, tekhnis

Sikap masingmasing pihak yangtidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatuhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikpenggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar,yang sangat terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendaHal. 8 dari 11Put.No.145/Pid.B/2016/PN.Ret Tktersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah

Penetapan No 244/Padt.P/2021/PA.Unadiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan

mengenai hal itu. oleh Pengadilan Tinggi memaksakanpenerapan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2)dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangPerkawinan No. 1 tahun 1974, sehinggaseolaholah pemberitahuanputusan harus mengikuti mekanisme ketentuan pemberitahuanpanggilan sidang sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (2)dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Perkawinan No. 1. tahun 1974tersebut, padahal secara juridis, tekhnis

Adm (Administrasi) Keuangan : TIAN SUTIANATim Tekhnis Pembangunan USB yang terdiri dari1. Kepala Pelaksana : Asfiatul Azkia. ST2. Pelaksana M/E : Supartono3. Pelaksana Logistik : Ahdar Nuryani4. Pelaksana Sipil/Fininshing : Rahmat Subiana Bahwa selanjutnya dana dicairkan melalui rekening atasnama KPUSB SMP 3 Cilograng di Rangkasbitung dengan nomorrekening i 00000080 O1 000435 302 di BRI CabangRangkasbitung Kab. Lebak, dimana spacemannya ditandatangani oleh Sdr.

Adm (Administrasi) Keuangan : TIAN SUTIANATim Tekhnis Pembangunan USB yang terdiri dari1. Kepala Pelaksana : Asfiatul Azkia. ST2. Pelaksana M/E : Supartono3. Pelaksana Logistik : Ahdar Nuryani4. Pelaksana Sipil/Fininshing : Rahmat SubianaBahwa selanjutnya dana dicairkan melalui rekening atasnama KPUSB SMP 3 Cilograng di Rangkasbitung dengan nomor20rekening : 00000080 01 000435 302 di BRI CabangRangkasbitung Kab. Lebak, dimana spacemannya ditandatangani oleh Sdr.

terdakwa membeli darisaudara AMI (DPO) dan ada juga menanyakan apakah terdakwa masihmenyimpan sabu lainnya, diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa masih adamenyimpan sabu di tempat saksi MAJIDI (terdakwa dalam berkas terpisah)berdasarkan hal tersebut kepolisian resor Tanah Laut melakukan penyelidikanterhadap saksi MAJIDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor:LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt Manajer Tekhnis

Bahwa saksi PRASETYA dan saksiUJANG ada menanyakan kepada terdakwa tentang barangbarang yangditemukan diakui terdakwa bahwa sabu tersebut milik terdakwa dan akandigunakan dengan menggunakan alatalat yang juga ditemukan namun belumsempat digunakan sudah terlebih dahulu ditangkap;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor:LP.Nar.K.18.0520 tanggal 31 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulfadli, Drs.Apt Manajer Tekhnis Pengujian Produk terapetik, Narkotika, Kosmetika, ObatTradisional

Saksi menerangkan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihakKementerian Perhubungan RI Jakarta mengenai Spesifikasi tekhnis pakujalan Solar Cell sesuai dengan Juknis Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Darat nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tanggal 14November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan Saksi menerangkan telah menyuruh kepada saksi MULYADI untukmenyusun Spesifikasi tekhnis yang kemudian oleh saksi MULYADImelakukan survey dalam penyusunan Spesifikasi tekhnis melalui internetkemudian

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) adalah saksiMULYADI, ATD. MT dan selaku Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen adalah saksi Drs.Haris Karno,M.AP sebagaikepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Selatan. Bahwa saksiMULYADI, ATD.

hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dandirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang, jadi menurut ajaran inimelawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang (hukum tertulis);Menimbang, bahwadari fakta hukum yang ada terungkap apabilaterdakwa telah ditunjuk sebagai dalam kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan tenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yang menjadiPejabat Pelaksana Tekhnis

MTdalam membuat dan menyusun sfesifikasi tekhnis yang adadidalam kerangka acuan kerja (KAK) yang menjadi pedoman penyusunanprogram, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaanpaku jalanPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.88dari.108tenaga surya (solar cell) Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buahmengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahalyang digunakan sebagai acuan adalah peraturan dirjen perhubungan daratnomor : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk

MTdalam membuatdan menyusun sfesifikasi tekhnis yang ada didalam kerangka acuan kerja(KAK) yang menjadi pedoman penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanoaku jalan tenaga surya (solar cell)Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buah mengacu pada KeputusanMenteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahal yang digunakan sebagaiacuan adalah peraturan Dirjen perhubungan darat nomorSK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan,;Menimbang bahwa saksi Hj.

Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit MesinGenset 500 KVA diikuti 6 (enam) peserta pelelangan yaitu PT Delima, PTAltrak, PT Teguh Fattah Suasno Indah Hara, CV Pangestu Jungjungan, PTMuara Teknindo Engineering dan PT Adhi Dharma Transportasi Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul II.

Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul 11.

PTMuara Teknindo Engineering dan PT Adhi Dharma Transportasi Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul II, Bahwa harga yang ditawarkan oleh PT Muara Teknindo Enginering jauh diatasharga pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

Wawan berdiskusi untuk membahas penyusunanSpesifikasi Tekhnik Genset dengan berdasar pada browsing internet tentangdata Tekhnis mesin dari beberapa produsen antara lain: MTU, CUMMINDimana dari hasil browsing terse but didapat data tekhnis mengenai : dayamesin, kapasitas output alternator, fasa, frekuensi.

Bahwa setiap penyusunan spesifikasi tekhnis tidak pernah dilakukan analisiharga Bahwa setiap spesifikasi teknis biasanya dibuat atas permintaan user dalam halini Kepala Bidang Pembuatan Kereta dan gerbong dan permintaan terse buttidak selalu untuk keperluan pengadaan (lelang). Namun biasanya jika adapermintaan pembuatan spesifikasi teknis berarti akan diadakan lelang.

Memberikan petunjuk danbimbingan tekhnis sertapengawasan kepada bawahan ;5. Memeriksa hasil kerja bawahan ;Hal 45 dari 117 Pts.No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Tpi.6. Menyusun rencana = anggaranbiaya ;7. Menyelenggarakan tata usahakeuangan sesuail denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku~ danpedoman yang telah disiapkan ;8. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan ;9.

SAID NASIR Bin SAID ABDULLAH. yang BAP nya dibacakan ataspersetujuan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa Jumlah dana insentif TU/Penjaga Sekolah (NON PNS) daerahterpencil, Jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK se Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember 2012yang saksi terima pada tanggal 12 April 2013 yang diserahkan olehUnit Pelaksana Tekhnis Dinas dari Dinas Pendidikan Pemuda

(dua ratus ribu rupiah) per bulannya, sedangkanIntensif guru honor awalnya saksi tidak ada menerima, Namun padatanggal 22 Maret 2013 saksi dipanggil oleh UPTD (Unit PelaksanaTekhnis Daerah) Senayang saudara BADARUDDIN ke kantor UPTD(Unit Pelaksana Tekhnis Daerah) Senayang kemudian saksidiperintahkan oleh saudara BADARUDDIN untuk menandatanganidaftar tanda terima dana intensif dengan jumlah dana yang terteradidalam daftar tersebut sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empat ratusribu rupiah) kemudian setelah

Januari s/d Desember2012 yang saksi terima pada tanggal 22 Maret 2013 yang diserahkanoleh saudara BADARUDDIN Selaku UPTD (Unit Pelaksana TekhnisDaerah) Senayang adalah sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empatratus ribu rupiah).Benar bahwa Terhadap Volume Satuan : 12 bin X Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pernah saksi terima,namun penerimaan Dana Intensif honor tersebut saksi terima padatanggal 22 Maret 2013 yang diserahkan oleh saudara BADARUDDINSelaku UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis

Tpi.periode Januari s/d Desember 2012 sebanyak 64 orang tenaga honorer dan 2Orang cadangan sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) SKPDPerubahan tahun anggaran 2012 dengan jumlah dana sebesarRp.423.600.000, (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tidakdapat mempertanggungjawabkan dana kegiatan sebesar Rp.423.600.000,(empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada 64orang tenaga honorer dan

Saksi menerangkan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihakKementerian Perhubungan RI Jakarta mengenai Spesifikasi tekhnis pakujalan Solar Cell sesuai dengan Juknis Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Darat nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tanggal 14November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan Saksi menerangkan telah menyuruh kepada saksi MULYADI untukmenyusun Spesifikasi tekhnis yang kemudian oleh saksi MULYADImelakukan survey dalam penyusunan Spesifikasi tekhnis melalui internetkemudian

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) adalah saksiMULYADI, ATD. MT dan selaku Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen adalah saksi Drs.Haris Karno,M.AP sebagaikepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Selatan. Bahwa saksiMULYADI, ATD.

hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dandirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang, jadi menurut ajaran inimelawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang (hukum tertulis);Menimbang, bahwadari fakta hukum yang ada terungkap apabilaterdakwa telah ditunjuk sebagai dalam kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan tenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yang menjadiPejabat Pelaksana Tekhnis

MTdalam membuat dan menyusun sfesifikasi tekhnis yang adadidalam kerangka acuan kerja (KAK) yang menjadi pedoman penyusunanprogram, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaanpaku jalanPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.88dari.108tenaga surya (solar cell) Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buahmengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahalyang digunakan sebagai acuan adalah peraturan dirjen perhubungan daratnomor : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk

MTdalam membuatdan menyusun sfesifikasi tekhnis yang ada didalam kerangka acuan kerja(KAK) yang menjadi pedoman penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanoaku jalan tenaga surya (solar cell)Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buah mengacu pada KeputusanMenteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahal yang digunakan sebagaiacuan adalah peraturan Dirjen perhubungan darat nomorSK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan,;Menimbang bahwa saksi Hj.

tentang izin jual benda tetap yangdikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diatur di dalam ketentuan Pasal 48jo Pasal 52 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknyamenentukan bahwa Wali tidak diperbolenkan memindahkan hak atau menggadaikanHalaman 9 dari 13 Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Bnjbarangbarang tetap yang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kKepentingan anak itu menghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis