Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan a quo salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan aquo yaitumenguatkan putusan pengadilan Negeri Serang No.682/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 09 November 2010 yang dimintakanbanding oleh Penuntut Umum. bahwapertimbangan hakim dalam tingkat pertama dalam putusannya dapatdilihat dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjaraterhadap anak nakal berdasarkan Pedoman Tekhnis

juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut danPenggugat telah menyatakan bersedia menerimanya, maka majelis tidak perlumempertimbangkannya lagi dan menetapkannya sebagai hukum, sebagaimanabunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut majelis dipandang logis danrasional serta menyangkut tekhnis

Penemuan Hukum danPemecahan Masalah Hukum Jilid I, Proyek Pembangunan Tekhnis YustisialMahkamah Agung RL);Menimbang, bahwa tentang definisi kerugian tidak disebut secara tegas dalampasal 1365 KUHPerdata oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi dapatdidefinisikan atau dirumuskan didasarkan pada fakta dan kasus yang ada dandikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan fakta dan kasus tersebut, ;Menimbang, bahwa berkaitan perkara a quo, diterbitkannya KeputusanMenteri

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkanoleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kecamatan yangsama di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata

atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujun puluh satu jutasembilan ratus lima puluh enam rupiah) untuk 4 (empat) lokal ruang kelasdimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis

Nomor 2668 K/PID.SUS/2015dikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 ;Bahwa setelah dana sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satujuta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) masuk ke rekening Bank BRIan. SD INP. Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentukPanitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan SuratKeputusan Kepala SDN Inp.

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu dengan terdakwaselaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu denganterdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode24Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis

Muda Pidana Khusus No. 3190/2012/S.1220.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Knusus Palembang, karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bin Dahri bersamasama dengansaksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE BIN TRISNO SUROYO sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersamasama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan caracarasebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat LawangNo. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersamasamadengan saksi Ilham Riyadi

dan Kehutanannomor.P.43/Menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HurtanKayu Yang Berasal dari Hutan Alam, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari2016 ;Bahwa penggunaan aplikasi SIPUHH haruslah menggunakan jaringaninternet karena jika jaringan internet bermasalah atau tidak ada makaaplikasi SIPUHH tidak bisa diakses dan digunakan ;Bahwa sejak diberlakunya aplikasi SIPUHH terkadang aplikasi tersebutsulit diakses, hal tersebut tentunya bukanlah kesalahan dari usahawan,namun karena adanya kendala tekhnis

P.43/MenlhkSetjen/2015 dan Peraturan Dirjen Lingkungan Hidup PeraturanDirjen Pengelolaan hutan produksi Lestari Nomor : P.17/phplset/2015tersebut sifatnya tekhnis kedalam, maka sebaiknya sebelum diberlakukanaturanaturan tersebut dilakukan diberitahukan kepada masyarakatkhususnya kepada perusahaan kayu ;Menimbang, bahwa oleh karenanya suatu hal yang tidak adil hanyakarena adanya perubahan sistem untuk dokumen pengangkutan berupaFAKO dari blanko manual ke Blanko yang di unggah melalui aplikasiSIPUHH

wargamasyarakat Desa Alasbuluh khususnya, membangun desa serta melayani kepentingankepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya; Bahwa pada tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan programPensertifikatan Tanah Secara Masal melalui Prona yang diperuntukkan terutama bagimasyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah, berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK.277.35.37 tahun 2008tanggal 17 Maret 2008 tentang Penunjukkan Anggota Tim Pelaksana Tekhnis

Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tanggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis

Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKcamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tariggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis

Bahwa KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) menerbitkan surat itu bukan karena ataskesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yang diberikanPenggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis peserta lelang yaitutentang Jaminan supply untuk benih buahbuahan dari produsen/penangkar benihyang terdaftar di BPSB, setelah dilakukan verifikasi, klarifikasi dan cekingketersediaan oleh Staf Tekhnis Bagian Sertifikasi Benih UPTD BPSBTPH PropinsiSumatera Barat dan surat balasan dari BPSBTPH

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kesamaandalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat dan Asas Keadilan; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugatpada tanggal 06 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo bukan karena atas kesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yangdiberikan Penggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis

HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII.EDIH Bin MANSUR pernah diberitahu oleh saksi SUMARNA tentangrencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup paraJemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untukkelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di KampungCisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah KabupatenSukabumi, karena programprogram saksi SUMARNA tersebut, seringmengalami terus hambatan secara tekhnis, baik penentanganmasyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH

EDIH Bin MANSUR pernah diberitahuoleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demikelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunansumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yangbertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan JampangTengah Kabupaten Sukabumi, karena programprogram saksi SUMARNAtersebut, sering mengalami terus hambatan secara tekhnis, baikpenentangan masyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAHMUTLAK yang dipimpin oleh saksi

EDIH Bin MANSUR pernah diberitahuoleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demikelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunansumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yangbertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampanghalaman 26 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.Tengah Kabupaten Sukabumi, karena programprogram saksi SUMARNAtersebut, sering mengalami terus hambatan secara tekhnis, baikpenentangan masyarakat terhadap

HAIIK AR selaku Manajer KUD "Ol ROKO"mempunyai tugas sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan kredit usahataninomor : 1081/KPTS/BM.530/10/1999 yaitu :20/SKB/M/X/1999 Menyediakan formulir RDKK sesuai kebutuhan kelompok tani ; Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; Melakukan pengecekan atas kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompoktani ; Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yangdiajukan aleh kelompok tani ; Mengajukan persetujuan penyaluran

No. 2180 K/Pid/2006Selain itu LSM tersebut juga wajib mengembaiikan kepada Bank atasdana KUT yang tidak disaiurkan/direalisasikan kepada kelompok tani/petani ;Sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan Kredit Usaha Tani Nomor :1081/KPTS/BM.530/1 0/1999 20/SKB/M/X/1999Adapun tugas Koperasi dan LSM sebagai pelaksana penyaluran KUT yaitu :Menyediakan formulir RDKK sesuai dengan kabutuhan kelompok tani ;Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;Melakukan pengecekan atas kebenaran

HALIK AR selaku Manajer KUD "Ol ROKO"mempunyai tugas sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan kredit usahataninomor : 1081/KPTS/BM.530/10/1999 yaitu :20/SKB/M/X/1999 Menyediakan formulir RDKK sesuai kebutuhan kelompok tani ; Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; Melakukan pengecekan atas kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompoktani ; Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yangdiajukan aleh kelompok tani ; Mengajukan persetujuan penyaluran

pencairan KUT pada waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh sesuaidengan kesepakatan disertai penyediaan dan pelayanan sarana produksikepada petani/kelompok tani hamparan sesuai kebutuhan dalam RDKK ;Selanjutnya LSM tersebut wajib mengembalikan dana KUT tersebutkepada Bank sesuai jadwal pengembalian yang tercantum dalam rekapituiasiRDKK ;Selain itu LSM tersebut juga wajib mengembaiikan kepada Bank atasdana KUT yang tidak disaiurkan/direalisasikan kepada kelompok tani/petani ;Sesuai dengan petunjuk tekhnis

dilokasi menemukan tunggul kayu yang sudah tertebangdan sudah terbakar dengan perincian tunggul berdiameter 2029 cmsebanyak 17 tunggul dan tunggul berdiameter 30 cm atau lebihsebanyak 8 tunggul dengan jenis kayu meranti dan kayu punakBahwa ahli dapat menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebutnegara telah dirugikan karena tidak terpungutnya dana Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebagaimana ditegaskandalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.18/Menhutll/2007 tentangetunjuk Tekhnis

dikeluarkan 20SKT tersebut terlebih dahulu sudah dimiliki sebagai areal konservasiHPHTI PT NWR, sehingga SKT tersebut menjadi tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukumMenimbang, bahwa ahli selanjutnya yang bernama Yudhi Mursilo,SHutdari Dinas Kehutanan Kab Pelalawan ada melakukan kerugian potensial atasperbuatan terdakwa sehingga tidak terpungutnya PSDH (Provisi Sumber DayaHutan) dan DR (Dana Reboisasi), sebagaimana ditegaskan dalam PeraturanMenteri Kehutanan No P.18/Menhutll/2007 tentang etunjuk Tekhnis

dua bulan yang lalu sudah mengindikasikan terjadinyadisharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis, baik suamimaupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingipasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehatatau sakit, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugatdimana masingmasing pihak tidak saling mengunjungi yang secara jelas tidakdisebabkan hambatan geografis atau tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0030/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumPGMA) fannmma ma mn nnn nnn nnn nnn nnn nn eRMenimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

Binti ZAINAL PATARIA, tanpa sepengetahuan dan seijin saksiZYNTHIA DEWI PATARIA Binti ZAINAL PATARIA.Menimbag, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barangtelah terbukti ;Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan AgamaAndoolo Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 15 Februari 2021, jo SuratPertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Andoolo tanggal 15 Februari 2021dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/348/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.