Ditemukan 6228 data
115 — 48
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumPGMA) fannmma ma mn nnn nnn nnn nnn nnn nn eRMenimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis
RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
WATI Alias TITI Binti ARENSAID Alm
22 — 5
Binti ZAINAL PATARIA, tanpa sepengetahuan dan seijin saksiZYNTHIA DEWI PATARIA Binti ZAINAL PATARIA.Menimbag, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barangtelah terbukti ;Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
22 — 11
sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan AgamaAndoolo Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 15 Februari 2021, jo SuratPertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Andoolo tanggal 15 Februari 2021dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama AndooloNomor W21A6/348/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
27 — 3
Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
153 — 51
Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.
SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.
Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.10. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.
Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.
Kdi7878~10.11.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaanprroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irnwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.
Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empatpuluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.
23 — 5
kekuasaan orang yang melakukan atauyang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baikselurunnya maupun sebahagian dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebutbaik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
31 — 24
permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan KetuaPengadilan Agama Andoolo Nomor 0036/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7Agustus 2019, , jo Surat Keputusan Kuasa Pengguga Anggaran PengadilanAgama Andoolo Nomor W21A6/345/KU.01/V1/2020 tanggal 10 Juni 2020 halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
262 — 104
biayabiaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya ituia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaanatau badan hukum ;Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 10(sepuluh), karena surat pemberitahuan yang dibuat olehTergugat Il telah didasarkan' pada Surat PernyataanPembatalan Pembeli Lelang yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana telah ditentukan oleh Direktur JenderalPiutang dan Lelang Negara No.Per02/PL/2006, tentangPetunjuk Tekhnis
Tergugat II kepada Penggugat,berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor : 08/G/2010/PTUNJKT.2626Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 12(dua belas) dan 13 (tiga belas), karena tindakan Tergugat mengeluarkan surat pernyataan dan tindakan Tergugat IImengeluarkan surat pemberitahuan sudah benar dan sesuaidengan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Direktur JenderalPiutang dan Lelang Negara No.Per02/PL/2006, tentangPetunjuk Tekhnis
NURAINI ANITA
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk KANTOR CABANG BINJAI
74 — 14
PerdirjenHalaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2018/PN BnjKekayaan Negara No. 2/KN/2917 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang.Bahwa hak untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimerupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yangdipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan padajanji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan in casu Penggugatbahwa apabila debitur cidera janji.
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,sehingga lelang eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui fiat eksekusiPengadilan Negeri.Bahwa Tergugat Il dalam menerima permohonan lelang terlebin dahuludilakukan pemeriksaan secara formil terhadap dokumen yang dilampirkan,dinyatakan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan lelangyang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo PerdirjenKekayaan Negara No. 2/KN/2017 tentang Petujuk Tekhnis
32 — 15
Surat setoran bukan pajak (SSBP) tertanggal 05,29Oktober 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yangmerupakan pengembalian belangko kegiyatan tahun 2005karena adanya temuan tim tekhnis dan Penyidik PolresKepahiang.. Berita Acara Penerimaan Kekurangan PengembalianKerugian Negera sebesar RP. 220.558,13 tanggal 06September 201048Dikembalikan ke Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Kepahiang.6. Menetapkan agar para terdakwa masing masing membayarbiaya perkara sebesar Rp.5.000.
146/110 tanggal28 April 2006.Dokumen surat perintah pembayaran (SPM) Nomor00043/9883338/2006 tanggal 27s April 2006 kepadaZulkarnain S.Sos Nomor rekening BRI Cabang Curup UnitKepahiang.1 (satu) lembar photo gopy legalisi KPPN Surat50peryatan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pertanggungjawaban Belanja Nomor 043/SPJ/Gerhan/2006.Surat setoran bukan pajak (SSBP) tertanggal 05,29Oktober 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yangmerupakan pengembalian belangko kegiyatan tahun 2005karena adanya temuan tim tekhnis
Surat setoran bukan pajak (SSBP) tertanggal 05,29Oktober 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yangmerupakan pengembalian belanka kegiyatan tahun 2005karena adanya temuan tim tekhnis dan Penyidik PolresKepahiang..
60 — 26
atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilan25juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
396 — 17
Multi Guna Coal tidakmenyampaikan bukti setor, danKewajiban lainnya ...........kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan pertambanganyang merupakan kewajiban pemegang izin.Bahwa jika dilihat dari urutan tanggal tanggal peringatandimaksud, ternyata, Penggugat selalu datang danberkomunikasi ke instansi dinas tekhnis dan Tergugat,karena pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugatmenyampaikan Rencana Kerja kepada dinas tekhnis,kemudian dinas tekhnis mengeluarkan surat dukungannyatanggal 25 Februari 2008
MULTIGUNA COAL.Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwaTergugatmengirimkan Peringatan , Il dan Ill, karena antaraPeringatan II dan Peringatan ke IIIyaitu tanggal 14 ..................yaitu. tanggal 14 Pebruari 2008 dan tanggal 11 April2008, karena Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2008,telah mendapat surat No.209/TAMPERINDAG/B dari kantorPertambangan, Perindustrian dan Perdagangan,perihal : dukungan dan pada tanggal 19 April 2008masih berkomunikasi dengan Dinas Tekhnis yaitu DinasPertambangan, Perindustrian
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUKMINI TRIROCHANI, selaku Anggota ;Setelah pengangkatan panitia pengadaan, kemudian Panitia Lelangmenyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yangberisikan surat pernyataan minat, fakta integritas dan datadata perusahaan,Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum,syaratsyarat administrasi dan syaratsyarat tekhnis pekerjaan ;Pada tanggal 06 Oktober 2007 Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang telahmengumumkan pelelangan umum kegiatan pengadaan pencetakan
RUKMINI TRIROCHANI, selaku Anggota ;Setelah pengangkatan panitia pengadaan, kemudian Panitia Lelangmenyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yangberisikan surat pernyataan minat, fakta integritas dan datadata perusahaan,Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum,syaratsyarat administrasi dan syaratsyarat tekhnis pekerjaan ;Bahwa Terdakwa telah menyusun sendiri Harga Perhitungan Sendiri (HPS)tanpa melibatkan atau mengikut sertakan anggota panitia lainnya
SITOMPUL,M.M., yang ketika itu menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Sesditjen PLStelah diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang dengan anggotaanggota ;YANDI FIRLIANSYAH, WENDI KUSWENDI, MPOS , ASMAWI ;Setelah pengangkatan itu kemudian Panitia Lelang menyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yang berisikan surat pernyataanminat, fakta integritas dan datadata perusahaan, Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum, syaratsyarat administrasidan syaratsyarat tekhnis
PT. CITRA KENCANA AGUNG
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Depok
2.Kelompok Unit Kerja Pemilihan I Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)J)
Intervensi:
PT. VARAS RATUBADIS PRAMBANAN
385 — 216
;Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak beralasan dan mengadaada mengingat dalam Pengumuman Pasca kualifikasi Tergugat secara jelas telah menyebutkan dalam dokumen penawaran dan sistem SPSE terkait dengan persyaratan tekhnis sesuai dengan persyaratan yang diajukan olehPPK melalui Lampiran Huruf A angka 7 Surat No. 602/024/RPP/PPK/BM/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yaitu:Dalam Dokumen Penawaran terkait persyaratan memilikipekerjaan tercantum Pekerjaan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
;Bahwa selain hal tersebut terkait dengan persyaratan tenaga tekhnis (Kualifikasi Tekhnis) yang dicantumkan dalam persyaratan lelang merupakan persyaratan yang diajukan olehPPK sebagaimana disampaikan melalui Lampiran huruf Bangka 4 Surat No. 602/024/RPP/PPK/BM/IV/2020 tanggal 30April 2020 Perihal Surat Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan Pembangunan dan Pelebaran Jalan Akses Flyover Universitas Indonesia (Bantuan Keuangan PemerintahProvinsi DK Jakarta Tahun Anggaran 2018) (Lanjutan);Halaman 37
dari 72 halaman Putusan Nomor: 80/G/2020/PTUN.BDG.Bahwa berdasarkan kualifikasi tekhnis yang diajukan olehPemenang peringkat pada objek a quo kepada Tergugatsemakin menjelaskan penetapan pemenang peringkat padaobjek a quo telah sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Pasal 48 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standardan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyediajo.
IMAM CAHYONO, S.H
Terdakwa:
1.SUGANDI Alias ANDI Bin KASBAN
2.DADANG SUTRASNO Bin RASWO
3.ODY YUSUF Alias BAMBANG Bin SADIKIN
76 — 38
WKP Kecamatan Waru KabupatenPenajam Paser Utara, Kalimantan Timur; Bahwa Saksi jelaskan tugas dari pimpinan Saksi tekhnis sesuai dengansurat tugaS nomor : O90/ /DPUPR/VIII/2021 untuk memenuhipermohonan pengecekan dan pemeriksaan lokasi kerja PT.
WKP dalamperkara setiap orang diduga secara tidak sah memanen dan ataumemungut hasil perkebunan Bahwa Saksi jelaskan pada saat ini Saksi tekhnis bekerja di DinasPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara Tugas dan tanggung jawab Saksitekhnis selaku Staf pada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Penajam PaserUtara Bahwa Saksi jelaskan adapun alat dan bahan yang Saksi tekhnisgunakan dalam kegiatan pengecekan dan pemeriksaan lokasi kerja PT.WKP di kel.
Bahwa Saksi jelaskan Data yang Saksi tekhnis gunakan merupakanpeta Ijin Usaha Perkebunan nomor 006 Tahun 2005. Bahwa Saksi jelaskan Sampai pada saat ini PT. WKP masih melakukankegiatan oprasional perkebunan buah kelapa sawit.
150 — 22
ditahan dan denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), Subsidair 6(enam) bulan kurungan ; Membayar uang pengganti sebesar + Rp. 108.980.000,(seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluhribu) rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulansesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukumtetap terdakwa tidak membayar uang pengganti' tersebutmaka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam)Menyatakan barang bukti berupaPeraturan Bupati Pamekasan Nomor. 34 tahun 2006 tentangPetunjuk Tekhnis
Wahyu HadiSutrisno tidakMenimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut UmumPeraturan Bupati Pamekasan Nomor. 34 tahun 2006 tentangPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Ketahanan PanganKomoditas Gabah / Beras' melalui Koperasi Unit DesaKabupaten Pamekasan tanggal 05 Desember 2006 berikutlampirannya dari Bab I s/d bab VII, ;Perjanjian/kontrak kontrak/perjanjian dinas Koperasi' danPKM Kabupaten Pamekasan dengan Koperasi Unit DesaDharma Bakti kecamatan Pademawu tentang PerkuatanModal Usaha pengadaan Pangan
;Peraturan Bupati Pamekasan Nomor. 34 tahun 2006tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan ProgramKetahanan Pangan Komoditas Gabah / Beras melaluiKoperasi Unit Desa Kabupaten Pamekasan tanggal 05Desember 2006 berikut lampirannya dari Bab I s/d babVII,Perjanjian/kontrak kontrak/perjanjian dinas Koperasidan PKM Kabupaten Pamekasan dengan Koperasi Unit DesaDharma Bakti kecamatan Pademawu tentang PerkuatanModal Usaha pengadaan Pangan Nomor. 518//KTR/441.313/2006 tanggal 28 Nopember 2006 yangditandatangani
Terbanding/Jaksa Penuntut : RAHMAT HIDAYAT, SH.
89 — 40
Sumber Rejeki Dusun Sengon :2) Kelompok Tani Sumber Dadi Dusun Sambilawang ;3) Kelompok Tani Sumber Gandrung Dusun Sambilawang ;Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor : 188.45/763/HK/416012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani(GAPOKTAN) pelaksana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)TA. 2009 yang menjadi pengurus gapoktan Sumber Pangan Desa SambilawangadalahKetua >: SANIMAN ;Sekretaris : PARSUDI :Bendahara : SUPRIADI :Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis
kelompok1) Kelompok Tani Sumber Rejeki Dusun Sengon :2) Kelompok Tani Sumber Dadi Dusun Sambilawang ;3) Kelompok Tani Sumber Gandrung Dusun Sambilawang ;Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto nomor : 188.45/763/HK/416012/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang penetapan gabungan kelompok tani(GAPOKTAN) pelaksana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)TA. 2009 yang menjadi pengurus gapoktan Sumber Pangan Desa SambilawangadalahSekretaris : PARSUDI :Bendahara : SUPRIADI :Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekhnis
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinar Matahari sebesar Rp. 9.825.000, (sembilanjuta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pencairan sisapembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo KecamatanLempuing Kabupaten Ogan Komering llir, Terdakwa Ribut Istiansyah, STselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 14November 2008 telah membuat surat pengantar surat permintaanpembayaran langsung (LS) nomor : 85/SPPLS/DPUCKP/2008 kepadaHal. 11 dari 30 hal. Put.
Sinar Matahari sebesar Rp. 9.825.000, (Sembilanjuta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pencairan sisapembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo KecamatanLempuing Kabupaten Ogan Komering llir, Terdakwa Ribut Istiansyah, STselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 14Hal. 23 dari 30 hal. Put.
126 — 272
Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRGMenimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis
gedung;Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis
PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis
49/G/2015/PTUNSRGMenimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis
menjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepaladaerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis
29 — 3
dapatdisimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapadalam hal ini menunnjuk kepada subjek hukum adalahorang yang bernama RUDI SUTIKNO Bin SUTIKNO, diajukanOleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan setelahdinyatakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuaidengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalamsurat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan olehTerdakwa serta yang bersangkutan mengaku sehat jasmanidan rokhani;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas maka terhadap istilah tekhnis