Ditemukan 1933 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : caesar cautsal causar causa carsan casual caesal caisal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — AJAT SUDRAJAT., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
392 — 464 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya hubungan sebab akibat (causal verban) dengan dikabulkannyapermohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidakterjadi lagi:e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi:Bahwa Para Pemohon adalah penjual rokok eceran (retai/er)yangmemiliki hak untuk diperlakukan sama secara adil di hadapan hukum atasinformasi yang penuh atas produk rokok.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-03-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 193/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
1.KHABIBULLAH
2.ZUHAL MABRURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
Intervensi:
SURATMAN
110 — 53
  • dinterest, point daction (adakepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdatamempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurutundangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara apabila terdapat kerugian kepentingan Para Penggugat sebagaiakibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebutdan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan ParaPenggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-10-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — I. MENTERI KEHUTANAN RI., II. PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI VS EKO SANTOSO, DKK;
149 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UsahaNegara a quo;2) Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketigayang berkepentingan (individu dan organisasi kemasyarakatan);3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain;Baik sebagai alamat yang dituju maupun sebagai pihak ketiga yangberkepentingan baru dapat/berhak mengajukan gugatan Tata UsahaNegara terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, apabilakepentingan mereka itu dirugikan oleh adanya keputusan Tata UsahaNegara, atau dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat(causal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 31-10-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 171/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
107 — 43
  • hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku Il, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;Menimbang, bahwa mengenai kaitannya unsur kerugian dengankepentingan untuk menggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapatharuSs menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinyaterdapatnya hubungan kausalitas secara langsung (causal
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2015/PTUN.JBI
Tanggal 3 Desember 2015 — PT DAMARINDO PERKASA vs. 1. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KOTA JAMBI, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
213 — 103
  • Surat keputusan objek sengketa tersebutmengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil berupa dana investasi yangtelah dikeluarkan dalam membangun pusat perbelanjaan modern Lippo Plaza Jambiyang telah selesai, perekrutan tenaga kerja sebanyak 700 orang yang belum dapatdiberdayakan serta kegiatan Usaha Penggugat yang tidak dapat dijalankan, kerugiantersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)antara kepentingan yang dirugikan (kerugian) dimaksud dengan diterbitkannya
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN KETAPANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Ktp
Tanggal 10 Maret 2016 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang diwakili oleh I Dewa Made Susila, jabatan Direktur Utama dari perseroan tersebut dan Ho Lioeng Min, jabatan Direktur dari perseroan tersebut, berkedudukan sama di Jakarta Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini kantor Cabang Ketapang Kalimantan Barat, beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.................................Selanjutnya disebut PELAWAN Yang dalam hal ini selanjutnya diwakili oleh kuasanya : ROBERT P. PANGGABEAN, SH ANANG FAUZI CHOTMAN, SH EDUARD FERNANDO REY NONG, SH GUNAWAN, SH Advokat-Pengacara dan Legal Litigation kesemuanya bertempat di ROBERT PANGGABEAN & PARTNERS Law Firm, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 20 Waru Sidoarjo, Telp/Fax. 031.855 4698, Mobile 0811 345 548, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.Dir.31/SK/LGL/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015(terlampir), untuk sementara ini guna kemudahan surat menyurat memilih tempat dan beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut diatas; LAWAN 1.Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Cq. Kejaksaan Negeri Ketapang, Cq. Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara pidana No. 94/ Pid.Sus/2015/PN.Ketapang, beralamat di Jl.MT Haryono No. 76 Ketapang, Kalimantan Barat,.........…........................ Selanjutnya disebut TERLAWAN; 2.ABDUL JAMIN atau ditulis juga ABDUL JAMIN alias JAMIN bin MATRAWI, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Jati Mulia, Desa Mas Bangun, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.............................................Selanjutnya disebut
140 — 10
  • Sehingga patut dipertanyakanapakah benar telah terjadi kerugian yang nyata dan apakah terdapat adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita Pelawandengan tindakan Kejaksaan Negeri Ketapang secara aquo.Menimbang, bahwa kerugiankerugian yang didalikan Kuasa Pelawanadalah sepenuhnya merupakan perkara perdata antara Pelawan dengan pemakaitruck (pelaku kejahatan i/legal logging) yang harus diselesaikan oleh para pihak itusendiri, sehingga apa yang terjadi dan segala akibat
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 14-06-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN BANTUL Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Btl
Tanggal 19 Mei 2020 — PENGGUGAT : RENI IRAWATI TERGUGAT : ANDREAS SETIAWAN TURUT TERGUGAT : SERVATIA HERLINA, BSc. SH
208 — 103
  • dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 BW (Burgerliig Wetboek voorIndonesie)/Kitab UndangUndang Hukun Perdata (KUHPerdata) adalahTiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada oranglain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanyasuatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu adanya unsur perbuatanmelanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan causal
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 19 /Pdt.G/2014/PN.Jbi
Tanggal 18 Desember 2014 — PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERADA, (Penggugat) lawan PT. WIRA KARYA SAKTI, dkk (Tergugat)
258 — 70
  • Selain TERGUGAT merupakan pemilikizin yang sah atas areal 2.000 Hektar obyek sengketa a quo, jugaPENGGUGAT tidak dapat menguraikan causal verband antarakerugian yang diklaimnya dengan perbuatan yang dilakukan olehTERGUGAT ;Bahwa penyeraHan lahan yang dilakukan oleh PENGGUGATkepada masyarakat sekitar melalui koperasikoperasi mitra binaanPENGGUGAT yang berasal dari Izin Lokasi No. 280 Tahun 2002adalah tidak sah dan tidak benar karena PENGGUGATmemperolehnya dengan cara tidak sah atau dengan melakukanperbuatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
345 — 228
  • Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 26-12-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 691/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : IR. LUKITO CAHAYA atau TAK WA atau LIONG TAK WA atau LIONG, LUKITO CAHAYA Diwakili Oleh : GUYUB BEKTI BASUKI, SH., MH., BAMBANG SRI WAHONO, SH., Sp.N., MH. dan SUTO PRATIKO, SH.
Terbanding/Tergugat I : LIONG NGOEK SIEN Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat II : LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat III : LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat IV : LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat V : LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Terbanding/Tergugat VI : LIONG NGOEK JING
Terbanding/Tergugat VII : LIONG NJOEK BWEE Diwakili Oleh : EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H.
Ter
357 — 185
  • yang diakui oleh bapaknya setelah bapaknyamenikah dengan ibunya maka anak luar kawin tersebut statusnyamenjadi anak sah merdasarkan Pasal 272 BW; Bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 BW sebagai Recht Bookbukan sebagai Undangundang, maksudnya BW hanya sebagairujukan saja; Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sepanjangbelum ada peraturan yang baru, maka peraturan yang lama tetapberlaku; Bahwa berdasarkan pasal 1320 BW syarat sah perjanjian adalahsepakat, cakap, hal tertentu dan causal
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Unh
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
Rasak
Tergugat:
1.PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI
2.Suharto
169 — 73
  • perbuatanmelawan hukum dalam teori hukum perdata;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah : "Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut";Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kKesalahan dan hubungan causal
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 102/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 21 September 2018 — H. MUHIT, yang beralamat di Graha Krakatau Jalan K.H Yasin Beji No. 29 - 33, Kota Cilegon, sebelum perkara diputus dalam tingkat pertama telah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh istrinya bernama JUARIYAH dan anaknya bernama ASEP HABIBULLAH Bin H.MUHIT, yang kemudian memberikan kuasa kepada M.ZULKARNAIN MUFTI, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jl.A.Yani, Komplek Cikembang RT.01/RW.08 Kadugajah Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 341/13/SK/HUK/Pdt/ 17/PNS tanggal 6 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat; LAWAN 1. ROMI ANDRE, dahulu beralamat Jalan Hasan Ashari RT 001 RW 005 Kelurahan Noroktog, Kecamatan Pinang, sekarang sesuai Penetapan Peneguran (Aanmaning) beralamat di Kampung Katiban RT 010 RW 004 Kelurahan Kaserangan Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Propinsi Banten atau tidak diketahui lagi keberadaannya akan tetapi masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I; 2. RIWAN, beralamat di Kampung Waliwis RT 002 RW 003, Desa Waliwis Kecamatan Mekarbaru Kabupaten Tangerang atau alamat dalam akta jual beli di Kampung Katiban RT 008 Rw.003, Kelurahan Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II; 3. Ny. SALFIAH istri Tergugat III, beralamat di Kampung Kedung Kuali RT 004 RW 002, Desa Bendung, Kecamatan Tanahara Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III; 4. AGUS SALIM, beralamat di Kampung Tegal Rt. 03 Rw. 02 Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Koronjo Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ semula Tergugat IV; 5. PT BANK MEGA Tbk, jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta No. 12790, dalam kedudukannya sebagai Kreditur/Pemohon Lelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHON ERIC PONTOH, S.H., Dkk, Karyawan PT.Bank Mega DIRBA-LI/18 tanggal 30 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat V; 6. NOTARIS KOEMORO WARSITO, SH. MKn., beralamat di Raya Jakarta Serang Km 7 Kampung Ranjeng No. 8 Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/semula Tergugat VI; 7. Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI Cq Direktorat kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, beralamat di Jl. Raya Serang Cilegon KM. 3 Legok, Serang, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada EVI ASKARYANTI, SH,MH,Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-623/MK.6/2017 tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/ semula Turut Tergugat I; 8. UKON SYUKROH SALAMAH, beralamat di Lingkungan Jeranak Rt. 01 / Rw. 02 Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/semula Turut Tergugat II; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat III;
103 — 30
  • Bahwa Judexfacti Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawanhukum, yaitu. unsur perbuatan melawan hukum, kerugian danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawanhukum itu sendiri menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku ; atau2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — BAHARUDIN HARAHAP, dkk vs MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
136 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinyapemohon keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian yang diderita oleh ParaPemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundangundangan dimaksud.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 41/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 15 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI MURDANA Bin Muslim
Terbanding/Tergugat I : KASMAN Bin Alm RAJEKI
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
Terbanding/Tergugat III : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL
58 — 50
  • Sehingga terdapat 4 (empat) unsur untuk menentukan adanyasuatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawanhukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum tersebut dengan kerugian, namun demikian peraturanperundangundangan tidak memberikan penjabaran lebih lanjut tentangrumusan PMH, sehingga dalam praktik peradilan di Indonesia tentangPMH didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi:;Bahwa sebelum tahun 1919, PMH adalah perbuatan yang bertentangandengan Undangundang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 16 Januari 2014 — - ABDUL RAHIM SITUMORANG, SE.MM
92 — 21
  • Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,Halaman51 dari69Putusan Pengadilan TipikorNomor : 83/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangkujabatan atau kedudukan konsekwensinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 PK/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PT HASANA DAMAI PUTRA vs PT MODERNLAND REALTY, Tbk, Dkk
91 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 308 PkK/Pdt/201663.hubungan kausalitas yang erat dengan kerugian yang Penggugat derita danalami (causalitas verband, causal caus);Bahwa kerugian materiil Penggugat adalah sebagai berikut:Penguasaan tanah oleh Tergugat dari tahun 2005 sampai dengan 2012yang diperkirakan harga tanah per meter perseginya sesuai harga NJOPper periode, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:a. Berdasarkan Girik C Nomor 166, Persil 20 a Blok/Kelas 11, luas 18.740m?
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ARWAN KOTY
2.ALFIN
Tergugat:
1.PT. INDOTRUCK UTAMA
2.TOMMY TUASIHAN
185 — 148
  • Melawan Hukum.Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II sangatlah terang dan jelasmerupakan kualifikasi Perobuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHperdata, Uraian serta penjelasan serta Pengertiandari Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan melawan hukumyang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Unsurunsur Pasal 1365 KUHPerAdanya perbuatan melawan hukum Kerugian Kesalahan Hubungan causal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Agustus 2014 — ARDI SIREGAR, SH. DKK. VS NEGARA RI. CQ. PEMERINTAH RI. CQ. PRESIDEN RI. CQ. MENTERI KEUANGAN RI. CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. CQ. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DKK.
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian.Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menurut arrest Hoge Raad 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:1.
    Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;13. Dengan demikian adalah hal ini tidak dapat dibenarkan dan tidak adilserta tidak fair, karena hanya didasarkan pada faktafakta hukum yangtidak seimbang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI;
533 — 1468 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannyapermohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akanatau tidak lagi terjadi.3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-05-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 56/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 11 Desember 2017 — Penggugat:
1.ANIFAIDAH Br PANE
2.HAPSAH PANE
3.ALI AKBAR Br PANE
4.AZIS MUSLIM PANE
5.AHMAD RIDWAN PANE
6.NORMAIDAH Br PANE
7.IRWANSYAH PANE
8.RATNA KUMALA Br. PANE
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
Intervensi:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK
2.H. KAMALUDDIN DALIMUNTHE
106 — 48
  • Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertal tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal