Ditemukan 2223 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda. Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG
M e l a w a n
SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
103 — 24
103 — 24
Mutiara Pusat di Jakarta.Pada awalnya Tergugat dalam mengurus / menjalankan tugasnyadilakukan secara baik baik, selanjutnya berdasarkan hasil analis /pengamatan managemen Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2011 terjadi kejanggalan terhadap pembayaran gajikaryawan, kemudian Direksi melakukan fungsi kegiatan managemen( Duties of Diligence ) dan melakukan pengawasan seluruh jalannyaperusahaan ( Duty of Care ) diketahui Tergugat telah melakukan tindakanyang memberikan manfaat pribadi (self
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1371/B/PK/PJK/2016ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan",Bahwa sesuai dengan system self assesment yang dianut undangundang perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung,memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian SuratPemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterimadan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyaibukti atau data lainnya;Terbanding harus punya bukti:Bahwa Pasal 12 ayat 3, UndangUndang
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalinan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 144/PID.B/2014/PN DPU Tanggal 17 Februari 2015 — - M. SALEH HMS
106 — 41
106 — 41
setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harusdilengkapi dengan salah satu dari dokumen tersebut yang, sekaligusberfungsi sebagai dokumen penguasaan/ kepemilikan hasil hutan serta BuktiLegalitas dari Hasil Hutan kayu tersebut, sedangkan untuk hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak, berdasarkan P.30/MenhutII/2012 dokumenyang digunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan Nota AngkutanPenggunaan Sendiri;Bahwa Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayutersebut secara self
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (d/h. PT. LIPPO BANK);
164 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
realisasi cadangan sejak tahun 2006 s.d. tahun 2008 padasaat proses keberatan, serta kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2006dan 2007 yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukankoreksi positif atas pembentukan cadangan dan koreksi negatif atas realisasicadangan, sehingga koreksi yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2008telah konsisten dengan tahuntahun sebelumnya dan sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, makakoreksi fiskal (self
Register : 21-09-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN BIREUEN Nomor 169/Pid.Sus/2015/PN Bir Tanggal 18 Nopember 2015 — MUHAZAR BIN ZULFIKAR, DKK
61 — 6
61 — 6
perbuatannya; Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjarasebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah tepat dan adil,baik dilihat dari kepentingan masyarakat maupun para Terdakwa, serta sejalandengan maksud dan tujuan penegakan hukum tindak pidananarkotika,khususnya terhadap para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang jika dilihat dari perspektif Viktimologimerupakan self
Register : 29-01-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 17-03-2018
Putusan PN BUOL Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Bul Tanggal 1 Maret 2018 — 1. BENNY Alias BENI
2. SRI WAHYUNI Alias UNI
114 — 43
114 — 43
dipaksa danatau diancam untuk menggunakan narkotika;Menimbang, bahwa penyalahguna adalah korban kejahatan narkotika,pecandu, penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan selain itupenyalahguna dibuktikan oleh penyidik sedangkan ketergantungan diputus oleh timassesment seperti dokter dan psikolog kemudian penyalahguna/pecandu beda dibarang buktinya;Menimbang, bahwa ditinjau dari perspekstif tanggung jawab korban itusendiri maka penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan termasuk dalamtipologi self
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
251 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA
- Tergugat : PT SMART Tbk
227 — 231
227 — 231
saatpeserta memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasukiusia pensiun (bukan karena se/f misconduct), sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dan peraturan lainnya yang berlaku saatini, mMaupun yang akan dating;Bahwa terkait dengan Olimpic Club (OC) yang menyebutkan jumlahpencairan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruhkewajiban perusahaan kepada peserta pada saat peserta memasuki usiapensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun (bukankarena self
Putus : 06-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Bjn. Tanggal 6 Nopember 2015 — ZULIYATI
33 — 7
33 — 7
Divisi Self Employed Mass Market Surabaya selaku Penjual (TergugatII) dihadapan Pejabat Lelang Tergugat III adalah sah dan benar secara hukum;5 Menyatakan Risalah Lelang Nomor :624/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah sah danberharga berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidakdapat dibatalkan.6 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;7 Mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono)Menimbang, bahwaterhadap dari jawaban yang diajukan oleh Para
Register : 13-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 43/PID.SUS/2017/PT BJM Tanggal 15 Agustus 2017 — EDDY SUSANTO als EDY als CUNG CUNG als Ad YUSUF GUNAWAN, SE., DKK.
82 — 41
82 — 41
Dalam teorihukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang terdakwa berhak untuk tidak memberikanHalaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.BJMketerangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya dimuka persidanganBahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan pembuktianunsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telahmenyatakan secara jelas tentang serangkaian perbuatanpara terdakwa bersama dengan Maya Buntoso sehinggadidapatkan petunjuk atas perbuatan yang
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA WATES Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Wt Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 5
26 — 5
Ibu adalah orang yang memegangperanan penting sejak anak berada dalam kandungan, dilahirkan, hinggausia remaja, dari masa pencarian identitas (self identity) hingga fasepertumbuhan usia dewasa.
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
47 — 44
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
47 — 44
Bukannya membahas masa depan anak denganitikad baik, ayah saya malah tidak di hormati;Saya dengan tegas menolak dalil penggugat semuanya dan memohonmajelis hakim mempertimbangkan buktibukti yang saya sampaikan danmeminta memberikan penuh hak anak saya: self siraj & Javed mirzasebagai pemilik penuh dari tanah dan bangunan yang di sengketakan;Kesimpulan:1.2.Menolak seluruh dalil penggugat;Mengabulkan permintaan tergugat dengan memberikan hak penuh tanahbangunan yang terletak di komplek Mampang Indah
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia â Direktorat Jenderal Pajak â Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk
melawan
Ir. I Gede Agus Hardiawan,
143 — 123
143 — 123
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUM/2015adalah sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan(discretionary power) yang dilandasi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkanobjektivitas dan itikad baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankankedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatuAsas Pemungutan Sistem Self
Register : 07-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 Januari 2016 — LAW OFFICE BATUBARA & BELLS;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
173 — 124
173 — 124
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dankewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corakdalam perubahan UndangUndang ini dengan tetap menganutsistem self assessment. Perubahan tersebut khususnyaberkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajibanbagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajakdapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya denganlebih baik.
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2019 Tanggal 13 September 2019 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
178 — 63
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
178 — 63
Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaHal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 145K/PM.III19/AD/VIII/2019MenimbangkanMenimbangTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang buktilainnya.2.
Register : 31-03-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 796/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
WINDHU SWONDY, SH., MH.
Terdakwa:
RENDI DELAPRIMA BASTARI
149 — 28
WINDHU SWONDY, SH., MH.
Terdakwa:
RENDI DELAPRIMA BASTARI
149 — 28
Soft Loan LoB Self Employee Mess Market;e Penanganan Kasuskasus Perkara dari Self Employee Mess Marketbekerjasama dengan Team Litigasi.Halaman 46 Putusan No. 796/Pid.Sus/2020/PN.SBY.Bahwa PT.