Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

sehingga biaya tersebutberhubungan dengan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilanbruto;e berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Pajak Penghasilan, Pemohon Bandingtidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya AuditExpenses tersebut karena tidak terdapat penambahan kemampuan ekonomis yangditerima baik oleh kantor akuntan

publik maupun karyawan (auditor) yangmerupakan objek pajak penghasilan karena pada dasarnya biaya tersebut hanyalahbiaya penggantian yang ditagihkan oleh kantor akuntan publik (bukan perorangan)atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sehubungan dengan kegiatan audit,selain itu dalam biaya tersebut terdapat pula biaya yang langsung dibayarkankepada hotel (pihak ketiga);bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian/kontrak dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:e audit fee tidak

Syamsul Arifin, S.E.,) berupa SuratKeputusan Nomor 012/Keu/I/2003 tentang penunjukan langsungKantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Publik Hasnil, M.

Publik Hasnil.

Yasin & Rekan dan ataumengharapkan/menerima sesuatu imbalan dari pihakKantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Langkat dan sekaligus menjabat sekretarisPanitia Anggaran yang melakukan penunjukan langsungterhadap Kantor Akuntan Publik Hasnil M.

(ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari pesertaNonPBI.Merupakan dokumendokumen yang menjadi satu kesatuan denganLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan LaporanKeuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materidari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengantembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standardakuntansi keuangan yang berlaku.Bahwa laporan pengelolaan

melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akandipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan

Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaanTERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.Putusan Medias!

Publik JakartaNomor : 036R/BAMSSYT/IV/2020 tanggal 07 April 2020 periode tahun2010 sampai dengan 2018 ; Bahwa terdakwa dapat mencairkan dnmenguasai uang tersebut karena terdakwa bekerja sebagai stafAdministrasi Tabungan dan Deposito Pt.

BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti.41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018.4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN.3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPRRARAT GANDA BANYUASINDikembalikan kepada PT.

BPR RARAT GANDA tahun 2010Halaman 14 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti; 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 20102018; 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN; 3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT.

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya halaman 71 berkesimpulanbahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.790.039.752, (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ributujuh ratus lima puluh dua rupiah) padahal berdasarkan faktadipersidangan berdasarkan hasil Audit internal BPR Rarat Ganda yangdikuatkan dengan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik BAMSperbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.074.291.624, (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilanpuluh

satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan Penuntut Umumdalam persidangan tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap seluruhtransaksi nasabah dengan total sebesar Rp. 3.074.291.624, (tiga milyartujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus duapuluh empat rupiah) namun Penuntut Umum telah menghadirkan alatbukti berupa hasil perhitungan dari Akuntan Publik yang merangkumkerugian yang dialami PT.

Mabat Cimpaka D 47Rempoa Ciputat Tangerang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Akuntan Publik ;Terdakwa berada di luar tahanan :Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karenadidakwa:PRIMAIRBahwa Terdakwa Drs. HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.

DERMANSIUS PURBAPemkab Simalungun;e Selanjutnya tanpa datadata dalam penyusunan kelebihan setor PPh 21dan tanpa ada staf dari Kantor Akuntan Publik Drs. HASNIL, M. YASIN &REKAN yang melakukan pekerjaan dan tanpa 8 (delapan) orang staf dariPemerintah Kabupaten Simalungun Terdakwa Drs.

Publik Drs.

HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

Selanjutnya korban juga memintabantuan Akuntan Publik yaitu saksi Arman Hendiyanto, dimana berdasarkan audit yangdilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapatperbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satumilyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Tahun Selisih Lebih Penarikan Terhadap

Publik yaitu saksi ArmanHendiyanto dimana berdasarkan audit yang dilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155

publik, berdasarkan hasilaudit diperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).e Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155 dan 001141316007 atasnama PT.

Arman Hendiyanto.e Bahwa benar saksi adalah akuntan Publik independent Sejak sekitar tahun 1991sampai dengan Sekarang ;e Bahwa benar saksi pernah dimintakan oleh saksi Machrouz Yani untuk membuatlaporan prosedur yang disepakati mulai awal tahun 2006 sampai dengan bulanMei tahun 2010 ;e Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan saksi diperoleh data bahwa dariawal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapat perbedaan jumlahpenarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satu

verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohondan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusanmajelis dibacakan ;Menghukum apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan KantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah magjelismemperoleh laporan dari salah satu pihak yang

Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbitersebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya adalahhalhal sebagai benkut .........Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 putusan di atas, Pemohonmelalui Surat Ref.

Bahwa terdapat isi amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non10.executable) berdasarkan faktafakta yang terjadi dan berkembangsampai dengan tanggal pengajuan permohonan pembatalan a quo yaituyang berbunyi sebagai berikut :Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untukmelakukan verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah :Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohondalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak putusan majelisdibacakan

berusaha melaksanakan isi putusan yaitumenunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut :(a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 Termohon Il melalui kuasa hukumnya dengan Surat No 097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal PengajuanKantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP)Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai AkuntanPublik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isiputusan BASYARNAS, untuk disetujui Pemohon (bukti P8) ;(6) Menanggapi surat Termohon Il tersebut

:DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan AtasPengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujuipenunjukan KAP DBS & D yang diajukan Termohon Il (bukti P9);Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010(c) Pemohon dan Termohon Il bersamasama kemudian pada tanggal23 Oktober 2009 melalui Surat Ref.

Publik PriceHal. 17 dari 28 hal.

Rusnadi tersebut tidak diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik;f. Bukti T5 yang tidak dibantah oleh Penggugat dan tidak dibantaholeh Kuasa Hukum Penggugat itu telan membuat sangat terangmengenai Khairil Anwar yang telah menandatangani sebagai"saksi" di Bukti P3 itu telah menarik diri atas dasar Khairil Anwartelah menyadari bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010 /Bukti P3 tersebut dibuat berdasarkan itikad tidak baik;.

Publik Price Water House Cooper atau diauditlagi oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young atau diaudit lagi olehKantor Akuntan Publik Prasetyo Sarwoko Sanjaya;Majelis Hakim Perkara Nomor 101/Pdt.G/2013/PN PI.R, telahmenjatuhnkan Putusan yang menghukum Tergugat untuk membayarkerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp70.300.000,00 (tujuh puluhjuta tiga ratus ribu rupiah) tanpa syarat apapun itu didasarkan pada:a.

Bukti T6 yang berupa Surat tertanggal 15 April 2013 dan Surattertanggal 14 Mei 2013 yang inti isi surat tersebut adalah HajjahJuairiah (Acil Tergugat) memohon Klarifikasi kepada Haji Rusnadi(Penggugat) dan Hajjah Juairiah (Acil Tergugat) menyatakan bersediamembayar kewajiban Maulidah jika hasil audit Haji Rusnadi tersebutberdasarkan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik;b.

Kesaksian/Keterangan Saksi Hj.Juairiah yang pada pokoknya telahmenerangkan bahwa Jika Hasil Audit yang telah dilakukan olehPenggugat itu telah diaudit lagi oleh Kantor Akuntan Publik PriceWater House Cooper atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Ernst and Young atau telah diaudit lagi oleh Kantor AkuntanPublik Prasetyo Sarwoko Sanjaya maka Hj. Juairian bersediamembayar sisa pembayaran Maulidah yang sebesarRp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);Hal. 21 dari 28 hal.

Bahwa putusan P4P No.856/1327/4613/VI/PHK/052002 telah khilaf atau keliru menerapkanhukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telahmelakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat padabulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa ManagemenHal. 3 dari 7 hal. Put.

telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dansekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain,ee melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaranuang langsung kepada PBF yang bersangkutan, ....... tanpa melibatkan unit kerja yang lain,venees setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotiktanpa melibatkan unit kerja yang lain ;Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan

Publik bahwa wewenang yang begitubesar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsipprinsip sistempengendalian interen yang baik.

putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003,padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam Siti Khadijah No.882/KPTS/PERS/ II.3/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undangundang No.5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan buktiotentik berupa Laporan Akuntan

Publik ;mengenai alasan ad. 2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undangundang No.13Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MKNo.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK TermohonPeninjauan Kembali Undangundang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;mengenai alasan ad. 3 :Hal. 5 dari 7 hal.

yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berupa pendapatan lainlain sebesarRp. 386.018.053,00;: bahwa koreksi sebesar Rp 368.018.053,00 berdasarkan penelitian Buku Besarterdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting) menurutpenjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Selatanmerupakan akun untuk pencatatan net income;Menurut Pemohon : bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 telah diaudit olehRp 368.018.053,00;Menurut MajelisKantor Akuntan

Publik Hendrawinata, Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam Laporan Auditor tersebut tidak adapendapatan dari luar usaha sebesar: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap pokok sengketa, dik etahuikoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2009 terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009berupa koreksi atas pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00.bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar

Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor Akuntan

Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan

Nomor 1.8/HTP/2015 tanggal 13 Januari2015;Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Investasi tanggal 14 Januari2015;Surat Ref Nomor 6.3/HTP/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihalmengingatkan kembali kKesepakatan pengembalian dan investasi yangtelah ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2015;Laporan Due Diligince No, 33A/RWAK/NA/2014, tanggal 4 November2014 dari Auditor Akuntan Publik Rawa Wendra:Bukti Email Mr. DALTON ICHIRO TANONAKA kepada HARTONOTANUWIDJAJA selaku kuasa dari Sdr.

Nomor 1.8/HTP/2015 tanggal 13 Januari 2015:Surat Kesepakatan pengembalian Dana Investasi tanggal 14 Januari2015;Surat Ref Nomor 6.3/HTP/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihalmengingatkan kembali kesepakatan pengembalian dan investasi yangtelah ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2015;Laporan Due Diligince Nomor 33A/RWAK/NA/2014, tanggal 4November 2014 dari Auditor Akuntan Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr. DALTON ICHIRO TANONAKA kepada HARTONOTANUWIDJAJA selaku kuasa dari Sdr.

BuktiPH3: Lembar terakhir Proposal audit/due diligence yangdiberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 761 K/Pid/20186. Bukti PH4: Putusan Perkara Perdata Nomor 395/Pdt.G/2015/PN.JktSel.7. Bukti PH5A: Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Investasitanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B: Surat Somasi pertama Ref. Nomor 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C: Surat Somasi Bahasa Inggris Ref. Nomor12.12/HTP/2014 tanggal 16 Desember 2014.10.

No. 761 K/Pid/201812.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20,Surat Kesepakatan pengembalian Dana Investasi tanggal 14 Januari2015;Surat Ref Nomor 6.3/HTP/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihalmengingatkan kembali kesepakatan pengembalian dan investasiyang telah ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2015;Laporan Due Diligince Nomor 33A/RWAK/NA/2014, tanggal 4November 2014 dari Auditor Akuntan Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr. DALTON ICHIRO TANONAKA kepada HARTONOTANUWIDJAJA selaku) kuasa dari Sdr.

Bukti PH3: Lembar terakhir Proposal auditidue diligence yangdiberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 761 K/Pid/201810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2 IsBukti PH4: Putusan Perkara Perdata Nomor 395/Pdt.G/2015/PN.JktSel.Bukti PH5A: Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Investasitanggal 14 Januari 2015.Bukti PH5B: Surat Somasi pertama Ref. Nomor 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;Bukti PH5C: Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

dari Kantor AkuntanPublik E&Y yang mencantumkan jumlah sebesar USD 2,152,140.00 yang manajumlah yang seharusnya hanya sebesar USD 157,258.00, selisih yang terjadidianggap sebagai jasa luar negeri yang belum dipungut Pajak PertambahanNilai dengan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar USD1,994,782.00 atau Rp. 17.891.566.394,00;Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan melalui Surat Pemohon BandingNomor: 005/NTRIEFAT/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan dilampiri detailperhitungan dari Kantor Akuntan

Publik E&Y yang telah diterima olehHalaman 3 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 579 /B/PK/PJK/2013Terbanding pada tanggal 4 Mei 2009 yang menyatakan bahwa pencantumanjumlah sebesar USD 2,152,140.00 itu merupakan kesalahan penulisan (tertukar)dengan pos yang lain yaitu Purchase of Equipment yang mana juga sudahdikonfirmasikan oleh Kantor Akuntan Publik E&Y dengan ikut menandatanganisurat Pemohon Banding ini;Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 kepada Terbanding, Pemohon Banding jugasudah menyampaikan Kertas Kerja Audit Kantor Akuntan Publik E&Y dengankolom check list yang

ditandatangani oleh auditor yang membuat danmelakukan review atas Kertas Kerja Audit dimaksud yang menunjukkan bahwajumlah pembayaran jasa luar negeri (Royalty Fee dan Technical Fee) kepadaTPR Jepang yang sebenarnya hanya sebesar USD 157,358.00 dan USD47,536.00 dan bukan sebesar USD 2,152,140.00 seperti yang dinyatakan olehTerbanding;Bahwa terlampir Pemohon Banding sampaikan pula fotokopi surat konfirmasidari Kantor Akuntan Publik E&Y Nomor: PSWS36482/02 tanggal 19 Juni 2009yang menyatakan bahwa

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp. 10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM,MAMPI (Cert).Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE,MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saya sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan dari pihakBRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usaha nasabah,sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ( kantorakuntan Publik).

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert);e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim di lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP(Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000.0000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah); Bahwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan, Terdakwa tersebut kemudian dianalisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI JI. Jend.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekandan dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia bahwaPT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutangkepada ZT Holding Pte.Ltd, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd. kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya Agung Industri Pulp& Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telah dilaporkan keHal. 13 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia memiliki piutang terhadap PT.

SAIP telah dilakukan audit oleh akuntan publik dari KantorAkuntan Publik Anwar & Rekan dan laporan keuangan PT. SAIPyang telah diaudit oleh akuntan publik tersebut telah dilaporkan keBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia dan sesuai laporan keuangan tersebut PT.Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutang kepada :Tranche A merupakan hutang berjangka dengan jaminan dan tanpajaminan kepada para Kreditur dengan rincian :a.

Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan penerapanprosedur yang disepakati, telah didapatkan hasil sebagai berikut:1.

Bahwa Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VIV2016, tetanggal 1 Juli 2016, seperti yang didalilkanPenggugat point 24, tidak ada kerugian Materiil, sehingga GugatanPerbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang diajukan olehPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard).g.

Hal ini harus dibuktikan secara terobuka dan disepakatibersama siapa Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksakeuangan Penggugat.28.

Menyatakan sah dan Berharga laporan Akuntan Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.351.000, (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;6.

Menyatakan laporan akuntan publik independen Nomor 6001/RPT/VIV/2016Tertanggal 1 Juli 2016 Tidak Sah7.

Publik Drs.

bahwa hasil Auditnya akan dilanjutkanataupun dilakukan pemeriksaan, Tetapi karena ini bersifat audit khususmaka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuai dengan UndangUndangAkuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.

Dari saksi ahli kantor akuntan publik Drs.Mohammad Thoha menerangkan bahwa dalam UndangUndang AuditUmum auditorauditor tidak boleh masuk melakukan audit apabilaperusahaan sedang di audit oleh kantor akuntan publik atau auditor lain.Berdasarkan keterangan saksi ahli kantor akuntan publik Drs.

MohammadThoha menerangkan kalau itu sifatnya audit umum itu benar, peraturannyasebelum terima job dari client, auditor mengirim surat konfirmasi kepadaAuditor sebelumnya untuk menanyakan keberatan atau tidak bahwa hasilauditnya akan dilanjutkan ataupun dilakukan pemeriksaan, tetapi karena inibersifat audit khusus maka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuaidengan UndangUndang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.Mohammad Thoha pernah dibekukan selama 3 (tiga) bulan dari bulanFebruari

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapHal. 4 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.dokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1.Bidang usaha yang dijalankan PT.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapdokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1. Bidang usaha yang dijalankan PT.

Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr.

BuktiPH3 : Lembar terakhir Proposal audit/ due diligenceyang diberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;. BuktiPH4 : Putusan Perkara Perdata Nomor395/Pdt.G/2015/PN. JktSel.Hal. 18 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.7. Bukti PH5A : Surat Kesepakatan Pengembalian DanaInvestasi tanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B : Surat Somasi pertama Ref. No: 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C : Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

SINARMAS SEKURITAS
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan d.h. BAPEPAM LK