Ditemukan 1138 data
BRI KANCA KUTOARJO
Tergugat:
1.SUWANDI
2.YULIYANI
41 — 10
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertamaia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidakia singgung sama sekali karena persoalannya Sulit umnpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatselurunhnya.
155 — 68
,dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesiahalaman 169 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalamperkara a quo di tingkat banding yang menyatakan bahwa wasiat wajibatmempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisanHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PTA.
BRI KANCA KUTOARJO
Tergugat:
1.TRI RESTRININGSIH
2.SUYOKO
52 — 10
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia Singgung sama sekali karena persoalannya sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.
129 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:l KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARASERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAA QUO);1Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan Para Penggugatadalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telahmenerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah, tetapi dari isidalam Posita gugatan Para Penggugat membahas halhal yang berkaitandengan titik singgung
Putusan Nomor 148 K/TUN/2015dan memutus perkara a quo, karena tidak sesuai dengan ketentuanhukum tata beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itumerupakan domain kewenangan Pengadilan Umum/Pengadilan Perdata,oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukanoleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 — 5
Bahwa tidak benar jawaban pada pain 5 dan 6 yangmenyatakan Penggugat tidak berkenaan menerimapenghasilan atau gaji Tergugat tetapi yang benar adalahTergugat tidak pernah memberikan bahkan menyinggungsedikitoun tentang nafkah, nantilah setelah ditegur olehorang tua Tergugat maka Tergugat mau memberikannafkah kepada Penggugat dan meminta rekeningPenggugat namun Penggugat menyatakan bahwa nantilahkalau saya ke Makassar tetapi setelah bertemu tidakpernah di singgung mengenai masalah tersebut..
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saudara PenuntutUmum pun telah menyatakan Terdakwa berbelitbelit di persidangan,akan tetapi justru hakim Judex Facti tidak menggali mengapa Terdakwaberbelitbelit bahkan di dalam putusannya tidak di singgung sedikitpunapa yang di tolak oleh Terdakwa.
BRI KANCA KUTOARJO
Tergugat:
1.KHOLID NUR HABIBI
2.MELIA LESTARI
79 — 7
Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.
24 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
nama NadiraIsmail);Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa danmengadili keabsahan obyek sengketa a quo ditinjau dari aspek hukumadministrasinya (administratif rechtsmatigheid), sebab sertipikat tanah memilikisisi ganda seperti mata uang logam yang mempunyai dua sisi, disatu sisisebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada sisi yang lain sebagai tandabukti hak keperdataan atau tanda hak kepemilikan seseorang atau badanhukum atas tanah, sehingga sering terjadi persoalan titik singgung
161 — 42
Putusan perkara pidana Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN RbiBahwa dengan memperhatikan titik singgung secara delik pidana KDRTsebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (4) UU R.I Nomor 23 Tahun 2004yang menyebutkan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaanpekerjaanjabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari, dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat)
23 — 15
Tergugat selalu memaki dan berbicara kasar kepada Penggugat bilaterjadi perselisinan;Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulanJanuari 2015, disebabkan Tergugat marah karena di singgung masalahpekerjaan oleh Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumahkediaman bersama sampai 3 bulan dan kembali lagi ke kediaman bersamauntuk mengajak baik lagi tapi Penggugat sudah tidak bersedia, laluTergugat marah dan terjadi lagi pertengkaran hingga Tergugat merobekrobek buku nikah
94 — 37
Meskipundemikian, saksi Tergugat menyaksikan bahwa 4 bulan terakhir Tergugattinggal di rumah orang tuanya tanpa ditemani Penggugat dan anakanaknya, bahkan pernah bertemu dan menyampaikan pesan kepadaorang tua Penggugat agar rumah tangga Tergugat dan Penggugatdiupayakan tetap dipertahankan karena keduanya punya anak;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik saksiPenggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaterdapat titik singgung yang sama perihal pisah tempat tinggal
17 — 1
, kalausedikit tak singgung dengan kata cemburu Tergugat, dia malah marahmarah, dengan sikap Penggugat yang dingin seperti itulan kadang terjadiadu mulut kecil, tapi Tergugat sadar, dan walaupun keharmonisan rumahtangga kurang harmonis karena Penggugat tidak mau melayani, tapi soalnafkah tetap Tergugat memberinya dan Tergugat berdoa dan sabarbarang kali Penggugat mau sadar...., ternyata doa dan harapan meleset,malah tahutahu Tergugat seperti kesambar petir si siang kemarau adasurat panggilan dari
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 373 K/TUN/201223.24.25,26.2/7.Bahwa seperti Penggugat singgung terdahulu bahwa Penggugat tidakpernah diberikan dengan patut surat undangan tertutup yang konfidensi itu,hingga menurut akal sehat dapat dipastikan bahwa Penggugat tidakmengetahui dan tidak terikat atas apa isinya itu undangan;Bahwa surat Penggugat kepada Tergugat selaku atasan Sekretaris Jenderaltanggal 14 Januari 2011 minta anulir pemeriksaan yang dilakukan olehSesjen bersama timnya karena error In subjecto, karena bukan
7 — 6
Adapun masalah rumah yangTermohon singgung bukan harta bawaan, akantetapi itu adalah usaha bersama, akan tetapiPemohon tidak akan mengorek masalah itu;. Bahwa, mengenai Pemohon meninggalkan Termohonitu adalah sebagaimana Pemohon kemukakandalam permohonan yang lalu;.
67 — 10
orang dan selesainya pulang kerumah namun sebaliknya PENGGUGATkalau mau keluar pulau BELITUNG saya (TERGUGAT) suaminya tidak pernahtahu kemana PENGGUGAT pergi, maka kalau Penggugat mendalilkan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena kesibukansaya (TERGUGAT) ini jelas terbalik dan diadaadakan sehingga dalil ini haruslah ditolak atau tidak diterima ;Bahwa setelah TERGUGAT dinasehati............ eee oleh Penggugat tersebut ;= Bahwa sebagaimana telah saya (Tergugat) singgung
204 — 81
untuk mengetahui kebenaran atasdugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dibutuhnkanterlebih dahulu adanya pembuktian hukum baik oleh Jaksa Penuntut Umummaupun oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya, akan tetapi pada akhirpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwaperkara Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkanadalah perbuatan hukum perdata ;Halaman 12 dari 15 Putusan No.4/PID/2017/PT.KDIMenimbang, bahwa dengan adanya titik singgung
Dra. Eny Sulistyowati, M.M.
Tergugat:
Yayasan Universitas Proklamasi 45
74 — 13
Indonesia Nomor 61 K/TUN/1999 disebutkan bahwa UniversitasSwasta merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah denganmenyelenggarakan pendidikan tinggi, hal mana sesuai dengan Surat DirekturKelembagaan dan Kerja sama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi KementrianPendidikan Nasional Nomor ; 1589/F.2.2/2011 perihal izin penyelenggaraanUniversitas.Menimbang, bahwa mengenai perkara perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh aparatur / badan tata usaha negara, ternyata didalamnyamengandung konflik (titik singgung
Adanya dua antinomi norma hukum inidapat menimbulkan benturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadiliantara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara dalammenyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh aparatur (badan) tatausaha negara;Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan koflikhukum (titik singgung kewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikajidengan menelaah dari pokok sengketanya,
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
walaupun salah satu diantara mereka belum mengajukan sengketatersebut melalui gugatan di pengadilan untuk ditetapkan hak perdatanya.Menimbang, bahwa benar PT Agri Andalas yang sekarang ini menguasailahan kebun kelapa sawit yang oleh PT Agri Andalas terletak di Seluma II BlokM8 Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, akan tetapisecara hukum belum jelas sebagai pemiliknya.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung
13 — 3
Demikianlah maka dalil jualbeli di bawah tangan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tersebut menurut tergugat Il amat sangat meragukan dan sekali lagitergugat Il menolaknya;Dalil penggugat angka 4 benar dan itu telah tergugat II singgung dalamjawaban tergugat Il dalam angka 2. Pada bulan Mei 2015 tergugat Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.75/Pdt.G/2016/PN.
21 — 10
Namun bila diperhatikan dengan cermatsurat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis melihat terdapat kekeliruan dalammenyusunnya, karena dalam dakwaan berbentuk subsidaritas, peristiwa tindakpidana yang terjadi itu haruslah menimbulkan suatu akibat, dimana akibat yangtimbul tersebut meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Dakwaan berbentuk Subsidaritas ini lazim juga disebut dengan dakwaanpengganti,