Pembeli tidak dikualifikasikan sebagaiberiktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah padasaat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak status para penjual atastanah terperkara, karena ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu; Dalam hak penerbitan sertifikat mengandung kesalahan tekhnis kadastralPutusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 1816 K/PDT/1989.

berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangannya dalam BAP adalah benar;Bahwa sejak bulan Februari 2012 saksi bertugas sebagai KasubbagPemerintahan Desa dan Kelurahan pada Sekretariat Daerah KabupatenCirebon;Bahwa tugas dan tanggung jawab saaksi selaku Kasubbag PemerintahanDesa dan Kelurahan Setda Kabupaten Cirebon adalah:o Membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasdi bidang pemerintahan desa dan kelurahan;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis

pemerintahandesa.o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis pembinaanlembaga desa;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis pembinaanperangkat desa;o Melaksanakan penyusunan kebijakan dan tekhnis sumberdaya danpendapatan desa;o Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang administrasidesa dan kelurahan;Bahwa Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah yangperolehannya didasarkan pada hak pakai atau hak lainnya, baik yangsudah ada bukti hak (sertifikat) maupun yang ada

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non FisikBidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16 huruf F yangmenyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedoman pada prinsip akuntabelyaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK non fisik harus dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bahwa selisih dana yang tidak dibayarkan kepada para petugas kesehatan diUPTD.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 Tahun 2019 Tanggal 31Desember 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 halaman 16huruf F yang menyebutkan pemanfaatan DAK non fisik berpedomanpada prinsip akuntabel yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana BOKHalaman 15 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDNnon fisik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturanperundangundangan.

prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangandalam peningkatan karir.Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmasberdasarkan realisasi program kerja dan ketentuanperundangundangan yang berlaku sebagai bahan dalammenyusun program kerja berikutnya.Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2021/PT MDNMempunyai tugas pokok dan fungsi meminpin, mengawasidan mengkoordinir Kegiatan puskesmas yang dapatdilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.Menyusun rencana kerja dan kebijakan tekhnis

sesuai dengan rencana kerjayang telah ditetapkan.Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatanKarir.Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan realisasiprogram kerja dan ketentuan perundangundangan yang berlaku sebagaibahan dalam menyusun program kerja berikutnya.Mempunyai tugas pokok dan fungsi meminpin, mengawasi danmengkoordinir Kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatanstruktural dan jabatan fungsional.Menyusun rencana kerja dan kebijakan tekhnis

Put Nomor 905 K/Pdt/201631.dilakukan pengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada di atas lahansengketa sesuai dengan tekhnis perkebunan, untuk menghindari kerugianyang semakin besar, meliputi kegiatan pemeliharan, panen TBS, melakukanpenjualan TBS;Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolahan terhadap tanaman sawityang ada di atas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yanglebin besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan.Hal ini dapat terjadi karena:a.

Pemeliharaan yang tidak memenuhi tekhnis perkebunan atau bahkantidak dirawat akan berdampak pada matinya tanaman sawit dimaksud;b. Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen illegaloleh pihak yang tidak berhak dapat juga mengakibatkan matinyatanaman sawit dimaksud;c. Kurangnya atau bahkan tidak adanya pemupukan selama prosespemeriksaan oleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawitkekurangan makanan yang dapat mengakibatkan pada matinya tanamansawit dimaksud;d.

Tergugat telah menerima pendaftaran Para Penggugat, hal inimembuktikan bahwa dukungan partai pengusung pencalonan Para Penggugat telahmemenuhi persyaratan minimal 15% suara sah, jika pendaftaran Para ParaPenggugat tidak memenuhi persyaratan 15% seharusnya Tergugat menolak padasaat Para Para Penggugat mendaftar tanggal 18 Maret 2013 untuk kemudiandiperbaiki sebagaimana ketentuan pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Perkara No.18/G/2013/PTUNPLG12.13.Tentang Pedoman Tekhnis

MM dan tidak membawa berkasPara Para Penggugat pada saat klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat partaipengusung Para Para Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengancara mendiamkan terhadap berkas Para Penggugat, hal ini jelas telah melanggarketentuan pasal 60 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimanatelah dirubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 TentangPemerintahan Daerah jo. pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 TentangPedoman Tekhnis

Pasal 36 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR 49 TAHUN2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHANPENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH Jo. pasal 4 ayat huruf b, pasal 6 ayat (4) PeraturanKPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan PemilihanUmum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;Bahwa setelah dilakukan penelitian yang benar ternyata

(alm) Salim yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumsebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyatasesuai dengan identitas terdakwa Herman Bin (alm) Salim sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Per02/MEN/1995;Kemudian, UU No. 3 Tahun 1992 adalah mengenai tekhnis pengembalian Jaminan HariTua kepada pekerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) Tahun. Ketentuan aquo memang benaku bagi Termohon Kasasi, tetapi untuk mengambil Jaminan Hari Tuapada Badan Penyelenggara PT.

Saksi Ahli DARLENSIUS SARAGIH, yang sebelumnya telah disumpah padawaktu penyidikan dalam BAP yang dibacakan dimuka persidangan menerangkansebagai berikut :Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh UndangUndang karenatidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan berupa FakturHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2015/PN.BlsAngkutan Kayu Olahan (FAKO) atau Nota Faktur yang dikeluarkan olehPetugas Tekhnis (GANIS) yang memiliki sertifikat yang ditunjuk olehDinas Kehutanan Provinsi Riau.Bahwa

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangansaksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa uang yang telah

SaifulAkbar als Saiful Aceh Bin Muhammad Yusuf yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

saksisaksi dan keterangan terdakwa: diketahui bahwa obat pil dextrometorfanhanya dapat diedarkan oleh pedagang besar farmasi dalam bentuk kemasan botol atau boxkepada apotik dan toko obat berizin, dan juga dapat diedarkan oleh apotik dalam botol/boxkepada tempat pelayanan kesehatan berizin/toko obat dalam bentuk tablet/strip;Menimbang, bahwa majelis memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 51Tahun 2009: bahwa orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengedaranobat adalah Apoteker dan tenaga tekhnis

Bakri yang diajukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa ChandraIndrajaya Bin Nawawi Bakri sebagaimana termuat dalam surat dakwaanJaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Wirjono Projodikoro, SH dalambukunya yang berjudul Asasasas hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa articulpa adalah kesalahan pada umumnya tetapi dalam ilmu pengetahuan hukummempunyai arti tekhnis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yangtidak seperti seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hatihatinya sehingga akibatyang tidak disengaja terjadi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh daridipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 kurang lebih sekitar

Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah KabupatenYalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatanlanjutan pengawasan tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikPemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Baula, danKecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka yang relatif terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.

setidaktidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di sekitar SungaiSengkelik, Dusun Piak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung,setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjungpandan, Mereka yang melakukan , yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja danmelawan hukum menghancurkan, merusakkan ,membikin tak dapat dipakaiatau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Sengkelik, DusunPiak Aik, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjungpandan, dengan sengaja dan melawan hukum = menghancurkan,merusakkan ,membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 12.30 WIBbertempat di kantor UPT PU (Unit Pelaksana Tekhnis

Saksi tidak mengetahuinya, karena masyarakat sangat ramai;Bahwa beberapa Anggota Sat Pol PP Prov.Kep.Babel mengalami lukaluka termasuk juga Saksi mengalami memar sedikit pada bagian tanganSaksi karena Saksi sempat didorong warga dan terpental, kemudian 10(sepuluh) unit Kendaraan yang digunakan sebagai operasional Sat PolPP melakukan penertiban mengalami kerusakanBahwa Saksi mengetahui, karena pada hari Sabtu tanggal 02 November2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dikantor UPT PU (UnitPelaksana Tekhnis

Surat Keputusan Bupati Simeulue No : 055/tahun 2012 tanggal 27Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SekretariatDaerah Kab.Simeulue tahun Anggaran 2012 sdr sdr.Anhar Idris, SE.Ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)3.

Alafan Mandiri(Pihak I),Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh saksi JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PekabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan diserahkan

YarengSusno dengan cara memanipulasi syaratsyarat pencairan yang tidak sesualdengan progres pekerjaan dilapangan seperti Berita Acara PemeriksaanPekerjaan maupuan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa sekira bulan desember 2012menjumpai saksi ANHAR IDRIS Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Pembangunan Lanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012 yang ketikaitu mempertanyakan kepada saksi terkait pengamprahan pembayaranpkerjaan tahap

Alafan Mandiri (Pihak II),Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh saksi JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PekabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR INDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan

/PN.Jbi pekerjaan lanjutan pembuatan Box Culvert dan Dinding Penahan tanahBandar Udara Depati Parbo Kerinci TA. 2010 berdasarkan cek fisik /pengukuran lapangan Tim Tekhnis adalah 5,98 % dari laporan Final quantity/volume akhir kontraktor pelaksana yang menyatakan bahwa volume akhirpekerjaan 100 %.

Bobot (%) kekurangan volume fisik ataspekerjaan lanjutan pembuatan Box Culvert dan Dinding Penahan tanahBandar Udara Depati Parbo Kerinci TA. 2010 berdasarkan cek fisik /pengukuran lapangan Tim Tekhnis adalah 5,98 % dari laporan Final quantity/volume akhir kontraktor pelaksana yang menyatakan bahwa volume akhirpekerjaan 100 %.

ahli diperlihatkan BAP yangditandatangani oleh Penyidik dan ahli selakutim di lapangan;Bahwa yang diperlihatkan dipersidanganbenar hasil perhitungan ahli dilapangan yangahli tandatangani;Bahwa ahli hanya diperlihatkan kontraknyawaktu melakukan pemeriksaan dilapangandan setelah dilakukan pengukurandikembalikan kontrak itu pada Penyidik saatitu juga;Bahwa pekerjaan kurang, membuat lantaikerja beton 0,2 kb, pekerjaan dindingpenahan tanah 165,02.dan pekerjaanpemasangan Box Culvert;Bahwa setelah Tim Tekhnis

Pekerjaan pipa PVC 0,5 panjang = rata2 75 cmJumlah harga pekerjaan 4.219.237,16 52.342.888, 11PPN=10%xA 421.923.72 5.234.288,81Jumlah total pekerjaan 4.641.160,87 57.577.176,92Dibulatkan 4.461.000,00 57.577.000,00 e Bahwa semua ada 8 point, yang pekerjaanlebih di devisi II point 4,devisi II point 5,devisi III point 7;e Bahwa CCO Itu perubahan kontrak, apaalasan addendum ahli tidak tahu;e Bahwa dari penghitungan Tim Tekhnis,didapatkan bahwa kelebihan volume fisikdengan jumlah harga senilai Rp.4.461.000,00

perhitungan dilapangan;Bahwa yang membandingkan volume adayang kurang dan yang lebih itu bukan ahli;Bahwa ahli membenarkan hasil perhitungandilapangan ada ditandatangani;Diperlihatkan kontraknya waktu kitamelakukan pemeriksaan dilapangan dansetelah dilakukan pengukuran dikembalikankontrak itu pada Penyidik saat itu juga;Bahwa pekerjaan yang kurang membuatlantai kerja beton 0,2 kb, pekerjaan dindingpenahan tanah 165,02.dan pekerjaanpemasangan Box Culvert yaitu perinciannyasebagai berikut :Setelah Tim Tekhnis

Dimana dalam lay out ituditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yangbernama Masnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agungpada Mahkamah Agung meneliti dan memeriksa suratdukungan dari PT. SJL/Johanes Wijaya Putra dalam Kontrakatau. Perjanjian Nomor PL.00.06.0265.2012 tanggal 3Desember 2012). Fakta yang terungkap adalah pekerjaanruangan cathlab ini telah sesuai dengan Layout yang diberikanoleh PT. Surya Jaya Lestari/Johanes Wijaya Putra dan/atauPT. Siemens Indonesia kepada CV.

Maka alasanhukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsitersebut belum sempurna apabila dihubungkan lamanyapekerjaaan selama 42 (empat puluh dua) hari tersebut sangattidak masuk akal dan tidak ada berdasarkan hukum yang kuatdan sah serta meyakinkan untuk dapat dijadikan sebagaidasar untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalamperkara a quo dengan menyatakan uji coba dan uji fungsi padatanggal 18 Februari 2013 tersebut tidak atau belum sempurna,karena kenyataannya tekhnis PT.

Dimana dalam lay out ituditandatangani oleh tekhnis PT. Siemen Indonesia yang bernamaMasnawarman (mohon kiranya YM Hakim Agung pada MahkamahAgung meneliti dan memeriksa surat dukungan dari PT.SJL/Johanes Wijaya Putra dalam Kontrak atau Perjanjian NomorPL.00.06.0265.2012 tanggal 3 Desember 2012). Fakta yangterungkap adalah pekerjaan ruangan cathlab ini telah sesuaidengan Layout yang diberikan oleh PT. Surya JayaLestari/Johanes Wijaya Putra dan/atau PT. Siemens Indonesiakepada CV.

Siemens Indonesia yakni SaksiErwin Chandra Putra, Anthok Hermawan dengan Masnawarmanmenyatakan siap untuk uji coba, maka telah dilakukan pula pra Ujicoba dan uji fungsi dengan hadirnya Saksi Johanes Wijaya Putradi RSSN Bukittinggi (dokumentasi ini telah dilampirkan dalamnaskah Pelidooi dan Banding Pemohon Kasasi terdahulu), danakhirnya atas kesiapan dari tekhnis tekhnisi PT.

Kelebihan waktu pekerjaan instalasi alatcathlab ini apabila dilinat dalm timeshedule dimaksud, maka terdapatkelebihan waktu pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) hari, makaalasan hukum yang menyebutkan pelaksanaan uji coba dan uji fungsitersebut belum sempurna sangat tidak logis dan argumentatif yuridis,sehingga dapat dijadkan sebagai dasar hukum yang kuat dan sahuntuk dapat menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi II dalamperkara a quo, karena kenyataannya tekhnis PT.

Waborobo Kota BaubauTahun Anggaran 2010, yang dilaksanakan oleh Dinas PekerjaanUmum Kota Baubau, adapun keterkaitan saksi dalam kegiatantersebut, saya selaku Direksi Tekhnis untuk kegiatan pemasanganpipa di Kel. Waborobo;Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBaubau selaku Direksi Tekhnis pada paket pengadaan danpemasangan pipa di Kel.

Usaha Baru atas pekerjaan pengangkutankabel yang akan digunakan untuk mesin pompa tersebut;Saksi ditunjuk selaku Direksi Tekhnis oleh pimpinan, hanyalahuntuk pekerjaan pada Kel.

Labalawa tersebut;Hasil uji pekerjaan pemasangan pipa di Kelurahan Waboroboadalah baik dan seluruh pipa tidak ada yang mengalamnikebocoran;Pada tahun 2010, saksi bertugas selaku Direksi Tekhnis untukpemasangan pipa pada paket pekerjaan di Kel. Wabarobo, adapuntugas saksi adalah membantu PPK di lapangan secara langsungdalam pengawasan pemasangan pipa tersebut;Saksi tidak pernah ikut terlibat dalam kegiatan paket pekerjaanpemasangan dua unit mesin pompa di Kel.

Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajardi ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnyadiangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum KotaKendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan;Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaanair bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010,setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalampemeriksaan tekhnis

Usaha Baru, Kepala Dinas PU Kota Baubau, TerdakwaEDWAR MUKDIR, ST selaku Konsultan Pengawas dan TimPerencanaan Tekhnis, dimana pada rapat tersebut disepakati untuksegera dilakukan penghentian kontrak dengan CV. Usaha Baru,kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuk segera melakukanpembobotan atas hasil pekerjaan CV.