publik No.AP0424 dan izin akuntanpublik firma/perseroan No.98.2.0004.

Five Star Textile Indonesia) adalahmengalami kerugian secara menerus 4 (empat) tahun yang dilengkapi dengan LaporanKeuangan dan Audit oleh Akuntan Publik KAP Drs.

Gunawan Sudrajat Kep588/km17/1998 yang beralamat Jalan Golf Timur III No.1 Kompleks Taman Golf ArcamanikEndah Bandung 40293 dari tahun 2008, 2009, 2010 sampai dengan 2011, kenyataannyapenyelesaian masalah melalui mediasi di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSumedang tidak dijadikan pertimbangan yang serius (diabaikan) dalam putusan Anjuranbegitu pula dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1 A Bandung seolah olah melihat Kantor Akuntan Publik

Five Star Textile Indonesia) sifatnya insidentil/sewaktuwaktu, perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Drs. GunawanSudrajat sejak tahun 2003 sampai sekarang, sedangkan laporan keuangan dari tahun2008 sampai dengan 2011 Laporan keuangan PT. Five Star Textile Indonesia yaituWajar Dengan Pengecualian, sebelum tahun 2003 Laporan keuangan PT. Five StarTextile Indonesia diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain di Jakarta denganmemberikan pendapat yang sama.

Bukti T12 dan T13 (Laporan Keuangan dan AuditIndependen tahun 2009 & 2008, 2011 & 2010) tetap akan dilampirkan kembali ke dalamMemori Kasasi ini ditambah dengan Laporan Keuangan dan Audit Independen tahun2010 & 2009 dan Surat Keterangan dari Kantor Akuntan Publik KAP Drs.

Nomor 5 PK/Pdt.SusPailit/2018Kantor Akuntan Publik yang independen dan terpercaya untukmelakukan pemeriksaan tentang kebenaran tagihan dari para Kredituryaitu PT BNI, Tbk, Kea Wood Holdings, Pte, Ltd, Kea Meng Kwang(Edmund Kea), Trillium Group Holdings, Ltd, dan Centrillium Holdings,Ltd, dan selanjutnya menetapkan jumlah tagihan yang benar dan sahdari para kreditur tersebut yaitu hanya jumlah tagihan yang benar secarasah masuk dalam kas perusahaan dan memang benar dipergunakanuntuk kepentingan PT

dengan PK 6 tersebut bukan merupakanbukti yang menentukan dan tidak dapat membuktikan adanya UnderlyngTranscsition terhadap tagihan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali terhadap PT Siak Raya Timber, sehingga tidakmemenuhi ketentuan dalam Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Bahwa tagihan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembalitidak tercantum dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yangtelah diaudit oleh Akuntan

Publik serta tidak didukung oleh bukti yangkuat;Bahwa surat menyurat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PTSiak Raya Timber tidak dapat dijadikan dasar adanya suatu utang piutang;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali Il juga tidak dapatmenjelaskan/membuktikan adanya penambahan tagihan yang mencapaiRp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar), dan juga jumlah tagihan tersebuttidak tercatat dalam Laporan Keuangan PT Siak Raya Timber yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik tersebut;Bahwa bukti transfer

Adapun dokumen yangPenggugat sampaikan adalah:1) Surat Pemberitahuan dari Kantor Akuntan Publik terkait status Auditatas Laporan Keuangan.

Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Penggugat telah menyampaikan keterangan secaratertulis yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Independen tersebutkepada KPP PMA Empat, pada 15 Januari 2013;3.5 Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan pembetulan SPT TahunanPPh Badan 2012 (Pembetulan ke1) yang dilaporkan secara efilingpada tanggal 27 April 2013 dengan NTTE 3100012035607489.

Publik Independen untuk Tahun 2012 pada16 Mei 2013 karena memang Laporan tersebut baru Penggugat terimadari Kantor Akuntan Publik dimaksud pada 15 Mei 2013;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat menerima SuratPemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan Nomor S3432/WPJ.07/KP.05/2013 tanggal 10 Juni 2013 (selanjutnya disebutdengan Surat Pemberitahuan).

Mengingat laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan publik belum tersedia/selesai, maka Penggugatdalam pelaporan SPT melampirkan surat keterangan dari kantorakuntan publik tentang hal ini.

Bukti Penerimaan Surat dari TPT dengan perihalKelengkapan SPT Tahunan secara elektronik (efiling) tahun pajak2012,Bahwa pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) belum menyampaikan dokumen berupa LaporanKeuangan yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik Independenuntuk Tahun 2012 karena Laporan Keuangan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)telah menyampaikan keterangan secara

kepada Tergugat terhadaptunggakan kewajiban kreditnya, dikarnakan sejak tanggal 21 Maret 2007fasilitas kredit Penggugat sudah dinyatakan macet oleh Tergugat, apalagijumlah plafon kredit Penggugat diatas Rp.1 Milyar hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung No.1721K/Pdt/1996 ;Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat sambil menunggudilakukannya proses perhitungan ulang atas kewajiban tunggakan kreditPenggugat dengan melibatkan kantor Akuntan Publik, maka adalah Adilapabila Tergugat menunda

kewajiban tunggakan kredit Penggugatdengan melibatkan Kantor Akuntan Publik, sehingga tindakan Tergugatbersifat mencemarkan nama baik Penggugat dan karenanya merupakanPerbuatan melawan hukum adalah wajar menurut hukum apabila Tergugatdihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesarRp.50.090.000.000.

Bahwa permintaan Penggugat melibatkan Kantor Akuntan Publik adalahpermintaan yang berlebinan, mengadaada dan tidak berdasar hukum.Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kredit, Penggugat telahmenyepakati beberapa hal sebagai berikut:a.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil dari Penggugat yangmeminta Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampaidengan dilakukannya proses perhitungan ulang atas kewajiban utangPenggugat dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik, sebagaimana yangdiuraikan dalam memori gugatan Penggugat pada butir 15 halaman 5;. Bahwa sebagai jaminan kredit, Penggugat telah menyerahkan agunankepada Tergugat, berupa :a. Tanah SHM No. 93/Tanah Datar tanggal 12 Januari 1995 luas 240 M2an.

Publik dan usulan tersebuttidak diterima oleh Tergugat (Bank Mandiri), menurut Majelis Hakimbukanlah suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulananPPh Pasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporankeuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;sedangkan;3.3.2. Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak ada keharusanuntuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25 padalaporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 Penggugat dengan mendasarkan perhitungan pada LaporanKeuangan yang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuranbulanan PPh Pasal 25 bagi kami harus didasarkanpada laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuranbulanan PPh Pasal 25 pada laporan keuangantriwulan yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik.

Publik;Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 255/PMK.03/2008 mengatur mengenaiHalaman 21 dari 28 halaman.

Publik.

Adapun kelebihan bayar tersebut adalah Rp.575.059.807, (lima ratus tujuh puluh lima juta lima puluh sembilan ribudelapan ratus tujuh rupiah);Terhadap buktibukti tersebut, utamanya bukti TI.II74 telah dilakukanaudit oleh Akuntan Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA,dengan Nomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014;Menimbang, bahwa sementara itu Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding yang padapokoknya sebagai berikut:Halaman 5 dari 12 halaman,

Putusan Nomor 33/PDT/2014/PT.BJM1.Pada dasarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanjarmasin sepanjang mengenai buktibukti TI.Il 74, TI.ll 59 danTI.Il 60 adalah sudah tepat dan benar, sebab telah ditandatanganiserta dibuat berdasarkan sitem Akutansi yang benar dan telah diauditoleh Akuntan Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA, denganNomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014;.

Pembanding semula Para Tergugat memilikipendirian yang ambivalen sebab di satu sisi mendalilkan perjanjiankerjasama Akta No. 10 tanggal 2 Desember 2009 adalah tidak sah,disisi lain menyatakan tidak melakukan wanprestasi/ingkar janji;Di dalam perhitungan rugi laba Pembanding/Terbanding semulaPenggugat tidak pernah diajak bersama membuatnya dan tidak ikutmenandatanganinya, hal demikian adalah bertentangan dengan AktaNo. 10 Tanggal 2 Desember 2009, jadi buktibukti tersebut adalah tidaksah;Audit oleh Akuntan

Publik MICHAEL ALEXANDER, S.E., Ak., CA,dengan Nomor Reg : D51.700 tanggal 30 April 2014 adalah tidak sah,sebab yang memintanya adalah Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Tergugat karena tidak memiliki kewenangan untuk itu,yang berwenang untuk meminta audit adalah Pembanding/Terbanding semula Penggugat, yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur UtamaPT.

Publik Independen sejak tahun 2007 s/d 2011;14.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakansendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Termohon dengan agenda rapat:a) Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikanLaporan Keuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;b) Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independenuntuk melakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohondari tahun 2007 s/d tahun 2015;ll. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Ill.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohon dari tahun2007 s/d tahun 2015;2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencapat RUPSLB;3. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;4.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukHalaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1961 K/Pdt/2017melakukan audit investigatif terhadap kKeuangan Termohon dari tahun 2007s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak pernah adaLaporan Keuangan adalah pertimbangan yang menyesatkan, karenafaktanya selama ini Pemohon Kasasi setiap tahunnya selalu membuatlaporan keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik, namun dikarenakanada suatu keadaan/kondisi yang belum bisa dipenuhi oleh Termohon Kasasimaka Pemohon Kasasi belum bisa menyerahkan laporan keuangan tersebutkepada Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi sangat tahu betulHalaman 16 dari 18 hal. Put.

AbubakarUsman dan Rekan Nomor 45/VI/ST/2013, Standar Profesional Akuntan Publik(SPAP) tentang Perikatan Terhadap Prosedur Yang Disepakati Atas RekeningBank dari Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana pada RekeningKoran Bank Mandiri atas nama Ibu Yanti untuk periode 13 (tiga belas) bulantanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2009, yang mana untukmembuktikan bahwa uang sejumlah Rp8.077.073.000 (delapan miliar tujuhpuluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk kepentinganPerusahaan

yaitu membeli gas ke Pertamina sebagaiman ternyata dari hasilAudit Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan tersebut;.Bahwa, kerugian akibat Audit yang dilakukan oleh Tergugat Ill ataspermintaan Tergugat telah mengakibatkan: Para Penggugat (Penggugat dan II) telah dirugikan baik secara moralmaupun material; Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dan Kerugian;Hal. 3 dari 15 hal.

No. 267 K/Pdt/2015audit investigasi Nomor 003/AUP/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang telahsesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik SPAP,sebagaimana ternyata dari buktibukti yang valid dan terlegalisir dan telahdicocokkan baik kepada Turut Termohon Kasasi maupun TurutTermohon Kasasi Il, ditemukan dan diketahui sejumlah uangsebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membelanjakan gas ke PTPertamina untuk kepentingan Termohon Kasasi ;.

No. 267 K/Pdt/2015yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III, dimana Laporan tersebut patutdiduga tidak sesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik SPAP,karena tidak menyajikan faktafakta yang akuntable, serta tidakdidasarkan pada standart pekerjaan lapangan yang baik, keharusanterhadap adanya bukti yang cukup untuk memberikan dasar rasional jugatidak disajikan didalam laporan a quo, yang mengakibatkan keraguanyang mendasar terhadap hasil yang disajikan;.

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugatmelakukan Audit melalui Akuntan Publik DRS. HARDI & REKAN tahun2014 yang berkas aslinya berada pada pihak Penggugat, mengenaikerjasama pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraanKredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang dilakukan oleh Penggugatdengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.

Publik DRS.

Bahwa berdasarkan hasil Audit yang Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi lakukan melalui Akuntan Publik DRS.

Publik DRS.HARDI & REKAN tahun 2014 pendapatan penjualan Tandan Buah Segar(TBS) priode 1 Oktober 2012 13 September 2013 diketahui per 1(satu) hektar Kebun Plasma menghasilkan Rp 1.902.654 (satu jutasembilan ratus dua ribu enam ratus lima puluh empat ribu)/bulan.Sehinga dengan perbuatan tersebut Penggugat Rekonvensi telahmengalami kerugian Rp 95.437.124.640 (Sembilan puluh lima miliarempat ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribuenam ratus empat puluh rupia) (hasil per bulan x 380

Kerugian penyimpangan berdasarkan hasil Audit Akuntan Publik DRS.HARDI & REKAN tahun 2014, Rp 97.167.375.061 (Sembilan puluh tujuhmiliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enampuluh satu rupiah);b.

Pusat BTMU di Jepangmereview prediksi laba usaha BTMU Indonesia untuk tahun pajak 2009 dan untuk itudivisi ini meminta dikirimkan prediksi laba usaha BTMU Indonesia (bukti P46) dansetelah itu BTMU Indonesia menerima hasil analisanya (bukti P47), divisi ini jugamengevaluasi anggaran untuk investasi (bukti P48), dalam hal manajemen BTMU(bukti P49) dan dalam penyusunan Key Performance Indicator (KPI) (bukti P50);Biaya alokasi Kantor Pusat BTMU Jepang tersebut telah diaudit dan disertifikasioleh Kantor Akuntan

Publik Deloitte Touche Tohmatsu di Jepang (KAP Deloitte).Oleh karena itu, alokasi biaya tersebut dapat diyakini kebenarannya;Dengan demikian, biaya dari divisi Overseas dan Regional Administrative dapatdialokasikan kepada BTMU Indonesia;: bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, SuratKeberatan, Laporan Penelitian Keberatan, Surat Banding serta Surat Uraian Bandingsebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dari putusan ini sertapenjelasan para pihak dalam persidangan

Biaya alokasi Kantor Pusat Pemohon Banding di Jepang sebesarRp78.283.303.878,00 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DeloitteTouche Tohmatsu (KAP Deloitte), Jepang;bahwa atas biaya OverseasDomestic Expense, Terbanding dapat menerimasebagai pengurang penghasilan bruto sedangkan biaya Overseas Expense danRegional Administrative Expense Terbanding berpendapat tidak dapat dikurangkansebagai pengurang penghasilan bruto karena tidak berkaitan dengan usahaPemohon Banding;bahwa dasar hukum

Jepangmereview prediksi laba usaha BTMU Indonesia untuk tahun pajak 2009 danuntuk itu divisi ini meminta dikirimkan prediksi laba usaha BTMU Indonesia (buktiP73) dan setelah itu BTMU Indonesia menerima hasil analisanya (bukti P74),manajemen BTMU Indonesia juga meminta persetujuan kepada divisi ini untukrestruktur organisasi (bukti P76) dan dalam penyusunan Key PerformanceIndicator (KPI) (bukti P77);bahwa biaya alokasi Kantor Pusat BTMU Jepang tersebut telah diaudit dandisertifikasi oleh Kantor Akuntan

Publik Deloitte Touche Tohmatsu di Jepang (KAPDeloitte).

., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

MM., akuntan publikpada Kantor Akuntan Publik Drs.

Judex Facti mempermasalahkan berapa besarkeuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut dan berapa besaryang belum dibagikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;Tentang pendapat/legal issue Judex Facti di atas seharusnya tidak perludipersoalkan lagi sebab berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM, akuntan publik pada kantor akuntan publikDrs.

No. 1856 K/Pid/2009empat juta dua puluh ribu rupiah), keuntungan mana nyatanyata dapatdibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan ahli akuntan publik Drs.IGNATIUS BUDI SATMOKO, Ak.MM yang telah melakukan pemeriksaanterhadap transaksi keuangan terdiri dari kas masuk dan kas keluar, pembelianbarang dan penjualan barang sesuai dengan dokumen pencatatan pada TokoArgo Elektronik (toko Terdakwa) sehingga dapat diketemukan/dihitung besarnyakeuntungan yang menjadi hak saksi TIO PWE LING als.

ALEXANDER;Namun dalam putusan a quo, Judex Facti mengabaikan alatalat buktiketerangan ahli akuntan publik dan surat (vide Pasal 186 dan Pasal 187 huruf cKUHAP) sampai pada akhirnya membelokkan legal issue dalam perkara ini yangsemula adanya keuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.ALEXANDER dengan jumlah yang pasti yang tidak mau diberikan olehTerdakwa walaupun kerja samanya telah berakhir menjadi berapa besarnyakeuntungan saksi TIO PWE LING als. BUDI SULISTIO als.

Nilai Kontrak yang tidak dicairkan 971.793.640Nilai Kerugian Keuangan Negara 2.131.959.919Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malangan. Dr. M.

Publik Handoko Tomo Malangan.

Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLAsebagaimana tersebut diatas, ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H.

KPG tanggal29 April 2020, pada pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :"Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya bahwa terhadap pertimbangan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.,Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA sebagaimana tersebut diatas,ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.

KPG tanggal 29April 2020, keliru dalam menilai perhitungan keuangan negara denganmenghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara, dimana Majelis HakimJudex Factie menyatakan Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM.

POSITA1.Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Profesi sebagaiAkuntan Publik;Bahwa dalam menjalankan Profesi Akuntan Publik, Penggugatmenjalankan berdasarkan aturan hukum sebagaimanaUndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa awalnya pada beberapa waktu yang lalu, Direktur CV.Hikmah Bahagia Sakti, H. Misradin, beralamat di JalanLarangan RT.02 RW.001, Desa Karangan Kec. CandiKab.Sidoarjo memberi tawaran pekerjaan kepada Penggugatuntuk melakukan Audit Keuangan pada CV.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah) Kerugian Immateri dihitung darinama baiknya Penggugat selaku Akuntan Publik dimanaPenggugat bekerja berdasarkan permintaan dari DirekturCV. Hikmah Bahagia Sakti, H.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah)Kerugian Immateri dihitung dari nama baiknya Penggugatselaku Akuntan Publik dimana Penggugat bekerjaberdasarkan permintaan dari Direktur CV. Hikmah BahagiaSakti, H. Misradin yang oleh Tergugat, Penggugatdimasukkan sebagai pihak dalam PerkaraNo.42/Pdt.G/2019/PN.Sda, tanggal 8 Pebruari 2019 diPengadilan Negeri Sidoarjo.Halaman 7 dari 29 hal.

Kerugian Immateri sebesar Rp. 250.000.000, (Dua ratuslima puluh juta rupiah)Kerugian Immateri dihitung dari nama baiknya Penggugatselaku Akuntan Publik dimana Penggugat bekerjaberdasarkan permintaan dari Direktur CV. Hikmah BahagiaSakti, H. Misradin yang oleh Tergugat, Penggugatdimasukkan sebagai pihak dalam PerkaraNo.42/Pdt.G/2019/PN.Sda, tanggal 8 Pebruari 2019 diPengadilan Negeri Sidoarjo..

dimana pembuktiannya mestinyadilakukan cukup sederhana oleh Judex Facti dengan uraian secara lengkap yaituPada saat Pemohon I mendalilkan bahwa upah atau gaji Pemohon I yang tidakdibayar Termohon adalah selama 5 bulan sejak bulan Juli sampai denganNopember 2010 sebesar Rp. 265.325.000, (dua ratus enam puluh lima juta tigaratus dua puluh lima ribu Rupiah) berdasarkan laporan auditor independent ataslaporan keuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan

Publik USMAN & REKAN, Tax &Management Consultants tertanggal 31 Januari 2011 pada halaman 11 (BuktiP.13) maka besarnya gaji Pemohon Pailit I sudah dapat diketahui secarasederhana sebesar Rp. 53.065.000, (lima puluh tiga juta enam puluh lima ribuRupiah) yang secara sederhana diperoleh berdasarkan perhitungan Rp.265.325.000, (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribuRupiah) dibagi 5 (lima) akan diperoleh nilai gaji per bulan dari Pemohon PailitI sebesar Rp. 53.065.000, tersebut.Begitu

pula pada saat Pemohon II mendalilkan bahwa upah atau gaji PemohonII selaku direktur keuangan yang belum dibayarkan oleh Termohon selama 5bulan sejak Juli 2010 sampai dengan Nopember 2010 sebesar Rp.307.543.417,(tiga ratus tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belasRupiah) berdasarkan laporan auditor Independen atas laporan keuanganTermohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik USMAN & REKAN, Tax & ManagementConsultants

Memang Bukti P.13 dan P.14 serta Bukti P.II3 danP.II4 tersebut adalah lampiran laporan auditor independent atas laporankeuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, Tax & ManagementConsultants tertanggal 31 Januari 2011. Namun demikian Laporan Auditorindependent atas laporan keuangan Termohon untuk tahun yang berakhir 31Desember 2010 dan 2009 tersebut telah ditandatangani oleh Drs H. KastumuniHarto, Ak., M.Si.

,CPA dari Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, Tax &Management Consultants pada halaman atau Laporan Auditor Independen,yang mempunyai izin resmi dari instansi pemerintah terkait yaitu denganNomor Induk Akuntan Publik (NIAP) No. 98.1.0391, selaku auditorindependent atas laporan keuangan Termohon.

(enam milyardseratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa adapaun dasar pelaporan pelapor ketika itu adalah, mempergunakanhasil audit umum (general audit) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik,Purba Laudin dan Rekan, berkantor di Jakarta, yang berkesimpulan, ataslaporan keuangan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah Halaman 2 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2016/PN.Mdnuntuk tahun buku, 2010,2011, 2012, DISCLAMAIR (menolak memberikanpendapat);Bahwa

Psi selaku Ketua Organ Pembina menerangkan halhal sebagaiberikut : Mengetahui tentang hasil audit independent akuntan publik untukYayasan Pendidikan Gereja Metodist Indonesia Wilayah Tahun buku2010 s.d 2012 adalah disclaimer opinion (menolak memberikanpendapat); Secara umum menetahui tentang adanya pembangunan Rusunawadan pembelian tanah seluas 11.000 M2 di Komplek Perumahan BumiTuntungan Sejahtera seharga Rp 1650.000.000, (satu milyard enamratus lima puluh juta rupiah); Bahwa saksi menerangkan bahwa

Sebaliknya Pihak YPGMNI sudahmenyatakan tidak mengalami kerugian yang nyata berupa adanyatemuan penggelapan uang oleh Pengurus terkait hasil audit dengankesimpulan Disclaimer Opini dari Kantor Akuntan Publik PurbaLauddin & Rekan;Bahwa terhadap proses penyidikan peristiwa yang dilaporkan Pemohontelah juga dilakukan gelar perkara pada hari Selasa dan Jumat tangggal13 dan 16 Oktober 2015 bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumutdilakukan gelar perkara yang turut dihadir Pemohon dan Kuasanya,PihakYPGMNI

Aksalah satu team Akuntan Publik yang telah melakukan audit khusussesuai Laporan Audit Knusus Nomor : CJ.0027YPGMI/AL/KAPSSVI /2016 tanggal 20 Juni 2016, dalam pemeriksaan yang dilakukan Drs.Salmon Sihombing, MM. Ak pada pokoknya menerangkan bahwaberdasarkan hasil audit knusus yang dilakukan team sbb:a). Drs. Salmon Sihombing,MM.,Ak.,CA.,CPA sebagaipenanggungjawab;. Sugeng Prayetno, Ak.,CPAI sebagai Supervesor;. Drs. Ramadun Siahaan, MM Ketua Team;.

M.Psi, dalampemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan auditkhusus yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy &Rekan terhadap penggunaan uang YPGMI yang dilakukan Hotlan ButarButar tidak ditemukan ditemukan potensi kerugian terhadap YPGMI;30.

Bahwa dengan demikian, terlihat jelas bahwa pertimbangan dankesimpulan majelis untuk menyatakan bahwa accrued sales concreteJKT sebesar Rp. 5.427.679.492 bukan merupakan penjualan adalahsuatu hal yang tidak mendasar dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.2) Ketidaksesuaian Dalam Audit Report (Laporan Keuangan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik)2.12.22.3Bahwa Peredaran Usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding dalam Surat Ketetapan

Jumlah tersebutsama dan sesuai dengan Statements of Income Audit Report yangberakhir tanggal 30 Juni 2002 (Laporan Keuangan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja).Bahwa selanjutnya bahwa dalam opini auditor independen /KAP paragraf3 (tiga) disebutkan bahwa :"In our opinion, the financial statements referred to above presentfairly, in all material respects, the financial position of PT.JayaReadymix as of 30 June 2002 and 2001, and the results of itsoperations and its cash

Hal tersebut didukung dengan pernyataan auditor independenyakni fairly, in all material respects yang sudah seharusnya sesuai denganStandar Profesional Akuntan Publik yaitu mencerminkan peristiwa dantransaksi yang mendasarinya.3) Journal Entry Bertentangan dengan Fakta dalam PersidanganHal. 10 dari 13 hal. Put.

Publik.

tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan audit kerugianNegara dihitung oleh Akuntan Publik.5.

Publik, dengan kata lain KAPdiperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yangbukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebutpun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata juga telah diatur di dalam Pasal14 yang disebut Rekan Non Akuntan Publik, yang mengatur tentang :(1) Setiap orang yang akan menjadi Rekan NonAkuntan Publik padaKAP wajib mendaftar kepada Menteri.(2) Pendaftaran sebagaimana

Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangkeahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;Halaman 196 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT MDNe. Telah mengikuti pelatinan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf.

Publik, dan bagi orang yangbertindak seolaholah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntanHalaman 198 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT MDNpublik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah),hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yangmenyatakan bahwa :Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolaholah

Bahwa disisi lain, sesuai fakta hukum sejak dilakukannya penyelidikan dan ataupenyidikan secara hukum tidak ada seorang Saksi pun baik Saksi Ahli dariinstansi yang berwenang maupun dari Akuntan Publik yang ditunjuk untukdiminta keterangannya dalam hal menentukan besaran jumlah kerugian negaradari adanya tindak pidana korupsi yang didakwakan pada diri Pemohon Kasasi.Demikian pula, pada saat pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya sesuai fakta hukum dalam menentukan kerugian

Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara Majelis Hakim Bandingberpendapat seharusnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dan dalam penjelasannya menyatakan : yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugiannegara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Oleh sebab MajelisHakim Banding berpendapat dalam menentukan jumlah kerugian negaraterhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk hanyaberdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan tanda penerimaan uang, sehinggaakurasi kerugian negara belum maksimal dapat diperhitungkan dandikembalikan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum telah membuktikanadanya kekeliruan yang nyatanyata telah dilakukan Majelis

Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara Majelis Hakim Bandingberpendapat seharusnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dan dalam penjelasannya menyatakan : yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugiannegara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Oleh sebab Majelis Hakim Banding berpendapat dalammenentukan jumlah kerugian negara terhadap Terdakwa Majelis HakimTingkat Pertama tidak menggunakan hasil temuan instansi yang berwenangatau Akuntan Publik yang ditunjuk hanya berdasarkan keterangan Saksi,Terdakwa dan tanda penerimaan uang, sehingga akurasi kerugian negarabelum maksimal dapat diperhitungkan dan dikembalikan ;b.

Abubakar Sidik, MS, AK, CPA, Laki laki, tempat dan tanggal lahir,Palembang, 10 Mei 1948, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik DJOKO SIDIK &INDRA, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Raya No. 7 RT 014 RW 012Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalamhal ini memilih tempat kediaman hukum pada Kantor Kuasa Eka PurnamaSari, S.H., dan DIYAH STIAWATY, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukumpada Kantor KLINIK HUKUM ULTRA PETITA,

Bukti(P2) : Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia No. 582/KM.1/2016 Tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs.Abubakar Sidik, Ak, M.S., CPA;Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sql3. Bukti(P3) : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Sentra Tin Indo No.51 tanggal 22012018;4. Bukti(P4) : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Sentra Tin Indo No. 14 Tanggal 27 Desember2016;5.

Ahli WANDESTARIDO, S.E., Akt., M.Si., BKP., CA., CPA, di bawah sumpahmenerangkan halhal sebagai berikut:Bahwa Sebagaimana yang dijelaskan dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan publik (UU AP), Profesi Akuntan Publik merupakansuatu. profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans danhasilpekeryaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satupertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.Bahwa tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataanpendapatnya atas

Sebagaimanayang dikemukakan oleh Agoes (2017:52) dalam bukunya, bahwa profesi APmerupakan profesi yang berisiko tinggi (high risk), hampir semua APmenyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya sesuaidengan standar profesional akuntan publik (SPAP), mentaati kode etikakuntan publik (kode etik) dan memiliki standar pengendalian mutu (SPM).Bahwa AP dalam memberikan jasanya wajib melalui KAP; mematuhi danmelaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan

Fotokopi Sertifikat Nomor P00321 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.11;12.Fotokopi Sertifikat CA001305 tanggal 25 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Institiut Akuntan publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata

Putusan Nomor 2605/Pdt.G/2020/PA.Sor.dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.13;14.Fotokopi Surat persetujuan menjadi anggota Intitut Akuntan PublikIndonesia Nomor 0952/VII/IntIAPI/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.14;15.Fotokopi Kartu Anggota CPA Non Akuntan

Publik Nomor Reg.

IAPI5187, Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelenserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.15;16.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 092/SKKP/UZ/V1I/2019 tanggal20 Juni 2019, yang di keluarkan oleh kantor Akuntan Publik, Bukti Surattersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.16;17.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0O86/SKET