Nomor 334 K/Pdt/2015 Dengan demikian, mengingat RUPS pada tanggal 1 Oktober 2007sabagaimana dituangkan dalam akta RUPS ke2 Nomor 2 tanggal 1 oktober2007 hanya dihadiri oleh 60 % (enam puluh persen) saham yang telahdikeluarkan atau kurang dari 2/3 (kurang dari 66,66 % (enam puluh enamkoma enam puluh enam persen) maka RUPS dimaksud tidak mencapaikuorum untuk melakukan perubahan modal dasar sehingga RUPS tidakdapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan, olehkarena itu Rapat Umum pemegang

saham tanggal 1 oktober 2007 yangdituangkan dalam akta RUPS ke 2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 dibuatdihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.Bahwa akibat tidak sah dan batal demi hukum Akta RUPS ke2 Nomor 2Tanggal 1 Oktober 2007 sebagaimana diuraikan dalam butir 5 diatas, makapersetujuan atas Akta RUPS Ke2 Nomor 2 Tanggal 1 Oktober 2007 a quosebagaimana diterbitkan oleh Turut Tergugat II tertuang dalam KeputusanMenteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Bahwa sekiranyapun Penggugat dapat membuktikan mengenaiketidakabsahan penyelenggaraan RUPS ke2 yang dilakukan olehTergugat I, namun hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak bolehmerugikan Tergugat VII, sebab dalam penyelengaraan RUPS ke2tersebut samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat VII danTergugat VI secara yuridis samasekall tidak turut terlibat dalampenyelenggaraan RUPS ke2 tersebut, sehingga sangat tidak relevan dantidak logis bila Tergugat VII dinyatakan melakukan perbuatan

mengikat sertamenyatakan pula Akte RUPS tersebut batal demi hukum.Adapun kesalahan/ kekeliruan putusan Pengadilann Tinggi Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salahmenerapkan hukum perseroan tentang keabsahan RUPS ke2 Tergugat (PT.Kodeco Timber) Tanggal 1 Oktober 2007 itu dapat dilihat dalamfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

Sebagai contohdalam kasus ini ialah Keuputusan RUPS a quo mengenai pengakuanutang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) kepada H.Parlin Riduansyah.

Bahwa berdasarkan UUPT maka salah satu organ dalam perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Pasal 78 ayat (1) UUPTditentukan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnyayang dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa ; Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuanPasal 78 Ayat (4) UUPT ditentukan : RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

dalam surat kabar ; Bahwa dalam pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal,waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan ;Direksi wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersebut kepada pemagang saham secara CumaCumajika diminta ; Bahwa disamping itu haruslah dibuatkan Notulen / Risalah RUPSsebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 90 UUPT yakni : a).b).setiap penyelenggaraan RUS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit I (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS ;Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkanapabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris ;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Direksi yang akan melakukanpemanggilan RUPS adalah Direksi yang sah diangkat oleh RUPSHalaman 15 dari 100 halaman, Putusan Nomor

Kesemua syarat untukmengadakan RUPS tersebut tidaklah dipenuhi oleh direksi dari PT. NAGAPERMAI oleh karena PT. NAGA PERMAIT belum pernahmengadakan RUPS untuk membahas pengambilalihan saham perseroanoleh pihak ketiga lainnya yang bernama Bapak KARL HELMUT MAYER,Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMADRAWIYA ; Bahwa dari fakta hukum ini RUPS PT. NAGA PERMAIT sebagaimanatertuang dalam akta No. 11 tanggal 23042012 yang dibuat oleh NotarisETI SUSANTI, SH.

,M.Kn dan menjadi dasar diajukannya permohonanpenerbitan obyek sengketa adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang orang yang tidak memiliki kepentingan/kapasitas hukum untukmengadakan RUPS PT. NAGA PERMAIT dan RUPS PT.

NV.Nagawarna tersebut dan Tergugat III pernah menjabat sebagai Direktur PT.Naga Warna (20062009);Bahwa dalam RUPS tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIll tidak mau menandatangani hasil RUPS tersebut, namun demikiankehadiran dan pengambilan keputusan RUPS tanggal 7 Februari 2009 itutelah sesuai dengan kourum sebagaimana yang ditentukan dalamHal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/201405.06.07.08.09.Anggaran Dasar Perseroan PT. NV.

penyelenggara RUPS risalah RUPS wajibdibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS;> Penjelasan Pasal 90 ayat (1): Penandatanganan oleh ketua rapatdan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjukdari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastiandan kebenaran isi risalah RUPS tersebut;Dengan mengacu kepada Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas, maka secarahukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara;B.

(bukti P.3.a.), sehingga Notulen RUPS yang dibuat olehNotaris Mulyani Sjafei S.H., yang berlangsung di kantornya ataspermintaan ibu Tata selaku Direksi, dan telah ditandatanganinya BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NV. Naga Warnatanggal 7 Februari 2009 membuktikan RUPS tersebut adalah sah;Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2014Bahwa Berita Acara RUPS PT. NV.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengansuara bulat;in casu dalam RUPS tidak ada acara rapat pengangkatan Direktur; oleh karenaitu status Penggugat selaku Direktur PT. NV.

Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;4.

RUPS tersebut para penggugat mengambil keputusanRUPS sebagaimana NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMPT.

MULIA MASMULTI MANDIRI telah dibubarkan dengan dicabuitnya ijin usahanya, makaadalah patu RUPS tersebut dianggap tidak berlaku.Bahwa oleh karena RUPS yang dilaksanaan oleh para Tergugatmerupakan RUPS yang tidak sesuai dengan Peraturan PerseroanTerbatas baik berupa penyampaian undangan kepada para peseroyang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu. undangan harusdisampaikan melalui surat tercatat selambatlambatnya 14 harisebelum RUPS, demikian juga isi dari RUPS yang tidak sesuai, danmengingat setelah

Mulia Mas Multi Mandiri, olehPemegang saham telah mengambil keputusan RUPS aquo, kemudianpada tanggal 10 April 2018 telah dilakukan RUPS Luar Biasa dan telahdiambil keputusan RUPS aquo secara sah dan mengikat berdasarkanketentuan dalam AD/ART PT.

Mulia Mas Multi Mandiri dan UU Perseroan.Bahwa dalam RUPS tanggal 15 Janauri 2018, oleh Tergugat Rekonvensimenolak membahas perihal (vide poin 9 Rekonvensi) dan hanyamenginginkan agenda RUPS adalah pembahasan pembubaran perseroandan likuidasi, kKemudian diselenggarakan kembali RUPS Luar Biasa padatanggal 10 April 2018 (bukti Penggugat Rekonvensi), bahwa RUPS LuarBiasa aquo juga ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak hadir, padahalsalah satu agenda RUPS Luar Biasa adalah pembahasan pembubarandan

Mulia Mas MultiMandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal10 April 2018;4.

, atau RUPS Luar Biasa, namunhal tersebut hingga saat ini tidak ditanggapi secara positif oleh Termohon,sehingga apabila hal tersebut dibiarkan tidak menutup kemungkinanperusahaan akan semakin terpuruk dan gulung tikar;Bahwa, untuk menyikapi halhal tersebut Para Pemohon telah mengirimkansurat undangan kepada Termohon, untuk melakukan RUPS Luar Biasasebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 12 September 2016,Halaman 5 dari 19 hal.Put.

, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak secara hukum untukmenyelenggarakan RUPSLB sendiri dengan tujuan: Untuk tercapainya keabsahan kepengurusan perusahaan (adanyakepastian hukum tentang kepengurusan yang sah).

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya % (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan;c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

Jangka waktu pemanggilan RUPS selambatlambatnya selama 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;b. Rapat Umum Pemegang saham sah dengan kehadiran sekurangkurangnya 7% (satu perdua) bagian dari jumlah saham dikeluarkan.c. Rapat Umum Pemegang saham dapat mengambil keputusan sahsekurangkurangnya dengan persetujuan 2 (satu perdua) dari jumlahsaham dikeluarkan;d.

tidak mengikat dan bataldemi hukum;Bahwa justru dengan adanya perkara tersebut yang belum mempunyaikekuatan hukum yang tetap seharusnya Judex Facti Pengadilan NegeriBandung Kls A Knusus menolak permohonan RUPS yang diajukan olehPara Termohon Kasasi karena apabila diijinkan diknawatirkan akanmenimbulkan permasalahan baru di PT Natatex Prima;Bahwa benar RUPS sebagai pemegang saham tentu harus campur tanganuntuk memastikan perusahaan yang dimanajemeni oleh Direksi sertadiawasi oleh Dewan Komisaris

580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

( Luar Bisa ) atas PT Sinar AgapePress i.c Termohon karena selama ini sejak tahun 2013, Termohon tidak pernahmengadakan baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Bisa .Bahwa terakhir dengan Surat tertanggal 26 April 2019 , para Pemohon telahmengirim surat kepada Direktur Termohon untuk mengadakan RUPS (LuarBiasa) dengan agenda utama pembubaran Termohon .Putusan Halaman 2 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimAkan tetapi dalam waktu selambatlambatnya 15 terhitung sejak tanggal surattersebut diterima , Direktur

Termohon tidak mengadakan RUPS tersebut (videpasal 79 ayat (2) UU No: 40 tahun 2007).5.

sebagai berikut :Putusan Halaman 3 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.TimMengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.2.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(2).

SIT JAMZANAH, S.H, M.H.Putusan Halaman 11 Nomor 580/Pdt.P/RUPS/2019/PN Jkt.Tim

Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS LB atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, dengan agenda sebagai berikut:a. Laporan Keuangan tahun buku perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016;b. Mengganti Direksi perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri;c. Mengganti Komisaris perseroan PT. Pembangunan Selingsing Mandiri; 4.

Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Pembangunan Selingsing Mandiri (bukti P12);Fotocopy Surat Bupati No. 500/Ekon/tanggal 21 Januari 2017 yangditujukan kepada Komisaris Utama PT. Pembangunan SelingsingMandiri, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

Pembangunan Selingsing Mandirimasingmasing tertanggal 3 Januari2017 dan tanggal 21 Januari 2017, untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) atas PT. Pembangunan Selingsing Mandiri,namun dalam tenggang wakiu yang ditentukan selama 15 (lima belas) hari,Termohon dan Termohon Il tidak ada melaksanakan RUPS seperti yangdimohonkan oleh Pemohon,sehingga oleh karenanya Pemohon mengajukanpermohonan penetapan RUPS LB PT.

Terbatasdapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), meliputi RUPS Tahunan dan RUPSLB;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan RUPS Tahunan (generalannual meeting) adalah RUPS yang sifatnya wajib diselenggarakan setiaptahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir.

Sedangkan yang dimaksud dengan RUPS LB (extra ordinarymeeting) adalah RUPS yang diselenggarakan setiap waktu = dandigantungkan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya RUPS dalam suatu PerseroanTerbatas harus diselenggarakan oleh Direksi, baik itu atas permintaanpemegang saham dengan surat tercatat kepada Direksi atau DewanKomisaris maupun atas permintaan Dewan Komisaris sendiri. NamunHal. 8 dari 14 hal.

Pembangunan Selingsing Mandiri;Menimbang, bahwa mengenai kuorum kehadiran dan ketentuantentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam perkara a quotidak perlu ditetapkan dalam perkara a quo karena berdasarkan PenjelasanPasal 80 ayat (8)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas persoalan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan Pengadilanhanya berlaku khusus untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

tersebut dengan jelasmenyebutkan agenda dari RUPS yaitu :1.

pada pukul16;23;40 pada tanggal 27 Agustus 2019.Pelaksanaan RUPS pada tanggal 11 September 2019 dihadiri olehTergugat dan Tergugat Il, Tetapi Penggugat tidak hadir,sehingga RUPS pada tanggal 11 September 2019 ini batal (tidakada hasil keputusan) karena Penggugat tidak hadir.Surat Undangan tercatat Kedua untuk RUPS Tahunan/ RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.Kesimpulan RUPS diambil dengan suara bulat berdasarkanMusyawarah mufakat.Dan Hasil RUPS tersebut dibuat secara rinci dalam Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

T.T5 );Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN BnaMenimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakanPenggugat selaku Direktur tidak pernah menerima usulan dari PemegangSaham maupun Dewan Komisaris untuk melakukan RUPS, baik RUPS tahunanmaupun RUPS Luar Biasa, dan berdasarkan buktibukti:1.

kembali Penggugat dengan surat tertanggal 11 September 2019Perihal Undang RUPS Tahun/RUPSLB PT.

Bali Semesta Agung ( PT.BSA );

Bali Semesta Agung);

atas permohonanPerseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga;49.

Pasal 80 ayat (3) UUPT mengatur bahwa Penetapan Ketua PengadilanNegeri yang mengizinkan pemanggilan RUPS kepada pemegang sahammemuat juga ketentuan mengenai:a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangkawaktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undang undang ini atau anggaran dasar; dan/ataub.

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

Ketua Pengadilan Negeriuntuk penyelenggaraan RUPS, termasuk permohonan kuorum RUPS ketiga,wajib memuat mata acara rapat.Pasal 80:(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakanmata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;Mata acara rapat merupakan hal yang sangat penting dalam RUPS yangmerupakan Organ Perseroan tertinggi;Materialitas dari mata acara rapat menentukan klasifikasi RUPS, jumlahkuorum kehadiran, dan suara persetujuan (voting) sebagaimana diaturdalam

dapat memohon kepada Ketua PengadilanNegeri untuk kuorum RUPS ketiga.

Bahwa sesungguhnya untuk melakukan perubahan Akta Perseroan itu harussesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD Perseroan maupunberdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitumelauli RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa ; b. Bahwa yang menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dalam pasal79 ayat 1, adalah Direksi dengan didahulu! pemanggilan RUPS.

Trias Manggala Indah ; Padahal apabila merujuk pada Pasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa RUPSterdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

TriasManggala Indah ; Jangankan menerima pembayaran deviden dari sisa kekayaanhasillikuiditas, mendapat panggilan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) saja tidak pernah, padahal jika mengacu pada ketentuanPasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (PT) menyatakan bahwa RUPS terdiri atas RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

Tanggal RUPS ; 22222022 2222 n nnn ene neb. Tempat RUPS ; 2222 22 none en nn nn nnn nnn nnn nnnWaktu RUPS ; 2 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnnMata Acara RUPS 5 22n nner enn n nn nnn ne nnn nnn ne nen ne nnn nnn nennncnncnnneePemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan, tersedia dioao0kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampaidengan tanggal RUPS diadakan ; f.

Bahwa setelah Sutopo Aksin meninggal dunia pada tanggal 03 Julitahun 2003 tersebut, Tergugat Rekonvensi' tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan, padahal berdasarkan ketentuanpasal 78 ayat 2 yang menyangkut sifat dan syarat RUPS tahunanadalah : bahwa RUPS tahunan adalah wajib diadakan setiap tahun,selambatlambatnya 6 (enam ) bulan setelah tahun buku berakhir ; b.

Grafisindo, setelah jedah waktu 30 (tiga puluh)hari sejak diselenggarakannya RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, sampai dengansekarang ini, Tergugat II baik sebagai Komisaris maupun selaku Pelaksana DirekturUtama perseroan, tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang hal itu.

No. 1902 K/Pdt/201438Timur yang ketakutan apabila diadakan RUPS, bukannya Termohon Kasasi sendiriyang seharusnya merasa ketakutan?.

Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);Keberatan Kelima:Panggilan RUPS Yang Dilakukan oleh Termohon Kasasi (Ir. H.

Kasasi I (PT BinangungIntiaditya Grafisndo) yang dahulu Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dandalam RUPS tersebut karena Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dipakai, maka saat itu Termohon Kasasi hanyamenangis dan meminta waktu untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuaidengan Standar Akutansi, namun Peserta RUPS memberikan waktu satu bulan untukRUPS kembali yaitu RUPS pada tanggal 19 Juni 2003, dan pada saat RUPSHal. 83 dari95 hal.

J),ternyata setelah dicermati bukan undangan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHal. 87 dari95 hal.

Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

Dan penempatan TERGUGAT V didalam perseroanharus melalui prosedur yang ada yaitu RUPS.

Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUT TERGUGATdan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar Biasa PT. ModularAlkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LB tersebut yaitumengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak lagi menjadiDirektur Utama Perseroan.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukum karenapada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai DirekturUtama pada PT.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebut diatasadalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagimenjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;6. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Simasindo Intitama dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 25% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama untuk seluruh agenda rapat ;7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah ;8.

Menetapkan Pemohon dan atau Kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Simasindo Intitama berdasarkan penetapan ini ;9. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris PT. Simasindo Intitama untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT. Simasindo Intitama kepada seluruh pemegang saham ;10.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Saham (RUPS) PT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka TERMOHON Ill menyatakansetujuatas permintaan pemanggilan RUPSLB terhadap TERMOHON yang diajukan oleh PEMOHON, dikarenakan hal tersebut sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 UUPT, yaitu :(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud

Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/ 2013/ PNBTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jikadiminta.(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

)Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

MAS BALI TOUR AND TRAVEL;Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Hal 12 dari 31 Penetapan

Nomor 496/Pat.P/2016/PN DpsAyat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (8) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitanHal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdengan

KERT MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebin dahulu melakukanpemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Para Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa PT.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama bertanggal Surabaya, 01 Juni 2016 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPS Luar Biasa Perseroan dengan agenda rapat adalah : mengesahkan peralihan seluruh saham atas nama Pemohon kepada Sdr.

BINTANG ARSITASAMUDERA sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 01 Juni 2016; serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

BINTANG ARSITASAMUDERA; serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk Notulis/Notaris yang bertugas untuk membuat berita acara rapat termasuk hasil RUPS Luar Biasa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Semen29Kupang (Persero) didasarkan kepada Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).

PT SemenKupang No 22 Tanggal 6 Maret 2008, Pasal 11 ayat (1) : Perseroandiurus dan di Pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu Direksiatau lebih ( lihat juga Pasal 10 ayat 1 RUPS No 5 Tahun 2010), Direksidiangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 3 = Pasal10 ayat 10 RUPS No 5 tahun 2010), bila jabatan Direksi Lowong, untuksementara Perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris (pasal 10ayat 5) atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan danwewenang yang sama

RUPS No 5 tahun 2010).Menimbang, bahwa Komisaris diangkat dan diberhentikan olehRUPS untuk masa waktu 5 tahun (pasal 14 ayat 4 Berita acara RUPS No22 tahun 2008 = pasal 14 ayat 3, 8 berita acara RUPS No 5 tahun 2010),dan bila Komisaris lowong, maka diadakan RUPS untuk mengisi jabatanyang lowong itu (pasal 14 ayat 4 berita acara RUPS No 22 tahun 2008)dan bila lowong karena berahirnya masa jabatan RUPS menunjuk pihaklain untuk sementara melaksanakan tugas dewan komisaris sampaidengan ditetapkan anggota

6Maret 2008 maupun No 5 tangal 2 November, tugas Direksi adalahmengurus Perusahaan (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010),4849sedangkan tugas Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehatkepada Direksi dalam menjalankan perusahaan serta mengetahui semuayang dijalankan Direksi (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008,lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010),sehingga perbuatan Direksi yang tidak