Dalam putusan a quo terdapat beberapa bentuk kesalahan penerapanhukum;Sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, alasanpeninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terdiri darinovum berupa bukti PK1, PK2 dan PK3 berdasar Pasal 67 huruf bUndangUndang Mahkamah Agung dan kesalahan penerapan hukumberdasar Pasal 67 huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali Yang Terhormat!Silahkan teliti dengan cermat dan saksama putusan a quo.

Pasal 1267 KUHPerdata, telah dimanipulasi dan disesatkanTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjadi perbuatanmelawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata;Tujuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat memanipulasidan menyesatkan dalil itu seperti yang telah Pemohon PeninjauanKembali singgung di atas, karena sadar dan tahu PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat/tidak mampu membuktikan adanyawanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;In casu.

Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semuapejabat struktural dan fungsional ditugaskan untukmengawasi pelaksanaan Buku Il tersebut sertamelaporkan secara periodik kepada KetuaMahkamah Agung;KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butirkedua tersebut diatas berlaku sejak tanggalKeputusan ini ditetapkan;Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Buku Il Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah AgungRI Tahun 2008 Bidang Tata Usaha Negara pada halaman 7879mengenai Titik Singgung

;Dengan demikian, berdasarkan Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Buku "Edisi 2007 yang diterbitkan olehMahkamah Agung RI Tahun 2008 Bidang Tata Usaha Negara padahalaman 7879 mengenai Titik Singgung Wewenang Peradilanantara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeripada point 1 huruf b tentang SERTIFIKAT TANAH, maka dalamperkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenangmengadili, sehingga gugatan Termohon Kasasi haruslah DinyatakanTidak Dapat Diterima (diNO/Niet Onvantkelijk

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum surat gugatanPenggugat tersebut berkenaan dengan titik singgung antara Pengadilan TataUsaha Negara dengan Pengadilan Negeri maka Majelis akanmempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan kepadaketentuan/norma hukum dalam Undangundang No 51 Tahun 2009 TentangPerubahan kedua atas Undangundang No 5 tahun tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TataUsaha Negara adalah memeriksa dan mengadili

Lebih lanjut, di dalam penjelasan tersebut dinyatakanbahwasanya pertimbangan putusan Judex Facti yang dibuat secaratidak saksama seringkali bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja;2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quoadalah benar tidak diberikan oleh Judex Facti secara saksama.

Pengadilan agar segala bentuk pengalihanyang telah atau akan dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain adalah tidaksah dan tidak berkekuatan hukum ;Bahwa, Penggugat juga patut menuntut agar Tergugat di hukum untukmengalihkan dan atau menjual sebidang tanah tersebut kepada Penggugatdengan seharga yang telah disepakati Rp.8.900.000.000, (delapan milyarsembilan rarus juta rupiah), terhitung 1 (Satu) bulan sejak putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Bahwa, seperti yang telah Penggugat singgung

Saya singgung masalahperpisahan, tidak ada tanggapan. Lalu kami tidak berkomunikasi lagi, sampaiHal. 9 dari 21 hal.Putusan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA JT.akhirnya saya putuskan untuk benarbenar menggugat pisah Tergugat. Begitutahu kalau saya sudah menggugatnya, barulah Tergugat panic.Hati ini terlanjur sakit atas sikap tidak perdulinya Tergugat terhadap keluarga.Itu sebagai salah satu contoh sifat pendiam, acuh, tidak perduli, dll dariTergugat.

Kopka Nicolas yang merasa ter singgung oleh sikap/ucapankorban.Hal hal yang memberatkan1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib INI.2. Perbuatan Terdakwa merusak citra INI dimata masyarakat.3.

Latar belakang terjadinya tersebut karena kesalahpahamanTerdakwa1 dan Terdakwa2 merasa ter singgung dan saat ituTerdakwa1 dan Terdakwa2 dalam keadaan terpengaruh minumanberalkoholAtas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkanseluruhnya.Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namuntelah disumpah keterangannya dibacakan dari Berita AcaraPemeriksaan Penyidik sebagai berikutSaksi 2:Nama lengkap : NOFREDY ; Pekerjaaan. : Wiraswasta ; Tempattanggal lahir : Dumai, 1 Nopember 1969

Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Pembanding sejak akan diajukan permohonan cerai talak olehterbanding, selalu mengatakan kalau semua harta bersama akan diambiloleh pembanding dan terbanding tidak akan mendapatkan apaapa.Bahwa perihal harta bersama terbanding dan pembanding yang selaluterbanding singgung dalam dalildalil memori bandingya, pembandingmempersilahkan terbanding untuk melakukan gugatan atas harta bersamatersebut.

tidak berikhtiar baik (vide MA tanggal 27Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971).Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan Penggugat agarsupaya para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ( /illegalact) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, demikian juga petitum no. 3 yangmenyatakan jual beli tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan hukum patutdikabulkan pula.Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum seperti di singgung

Saksi Il Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah Suami istri;Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Karanganyar;Putusan No.0488 /Pdt.G/2014/PA.Trk. halaman 13Bahwa, sepertinya Penggugat dengan Tergugat ada masalah rumahtangga karena Penggugat dengan Tergugat tidak saling menyapa, hanyasaling singgung menyinggung jika berbicara;Bahwa, Penggugat

Bahwa dari kronologis peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalildalilgugatan Para Penggugat, substansi dari materinya berkenaan atausangat menitikberatkan dalam titik singgung mengenai hakhakkeperdataan atas kepemilikan tanah, yang merupakan domeinkewenangan peradilan umum, tetapi bukan menitik beratkan tentangprosedur penerbitan dari Surat Keputusan in itis Objek Sengketa yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor51

Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat dari substansi materinyaberkenaan atau menitikberatkan dalam titik singgung hakhakkeperdataan atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalampasal 2 huruf a UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sudah sepantasnya dari suratgugatan Para Penggugat diajukan kepada Peradilan Umum/PengadilanPerdata, bukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanadimaksud

Putusan Nomor 64 K/Pdt/20131414Bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakartatanggal 21 s/d 23 Maret 1985 tentang titik singgung yuridis peradilan agamadengan peradilan umum; ditentukan: Bila Terjadi Perbedaan Agama DiantaraPewaris Dengan Ahli Waris Atau Diantara Para Ahli Waris, Maka HukumWaris Yang Diberlakukan Adalah Hukum Waris Yang Berlaku Bagi SiPewaris (Orang Yang Meninggalkan Harta);Bahwa karena almarhum Kodiran Tjipto Utomo dan Kamsiyah binti AmatBarjan sebagai Pewaris

Bahwa dengan demikian jika terjadi sengketa pertanahan yangmempunyai dua titik singgung (hukum perdata dan hukum administrasiNegara) maka dapat dilakukan gugatan kedua lembaga peradilan yangmempunyai kompetensi absolute masingmasing, sehingga dalampenyelesaian sengketanya tidak perlu lagi menunggu putusan mengenaihak milik atau kepemilikan tanah tersebut milik siapa, hal ini lebihmencerminkan asas keadilan (Agus Budi Susilo).Halaman 10 dari 18 halaman.

Namun bila diperhatikan dengan cermat surat dakwaanPenuntut Umum tersebut, Majelis melihat terdapat kekeliruan dalam menyusunnya,karena dalam dakwaan berbentuk subsidaritas, peristiwa tindak pidana yang terjadiitu haruslah menimbulkan suatu akibat, dimana akibat yang timbul tersebut meliputiatau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir salingberdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ; Dakwaan berbentuk Subsidaritasini lazim juga disebut dengan dakwaan pengganti,

Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Baratatas nama Tergugat, tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukum, namun tibatiba Tergugat menyebut dalil Penggugat ini berkenaan dengan kewenanganantara pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat diatas, Majelis Hakimmemandang hal ini tidak perlu diputus dalam putusan tersendiri sebab keberatanTergugat dalam jawabannya adalah mengenai keberatan atas dalil posita gugatanPenggugat bukan tentang titik singgung

Tergugat juga tidakmenguraikan dengan cermat dasar maupun alasan, mengapa dalil Penggugatberkenaan dengan titik singgung kedua lembaga dimaksud, apalagi keberatan inidiajukan dalam tite/ atau judul Dalam Pokok Perkara bukan pada eksepsiTergugat sehingga keberatan mengenai kewenangan tersebut seolaholahTergugat ajukan pada bagian pokok perkara bukan dalam bagian eksepsi, makaeksepsi demikian dipandang tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkanlebih jauh lagi serta harus dinyatakan tidak dapat

harusdilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat jika adanya hubunganantara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan TataUsaha Negara yang bersangkutan dipihak lain;Bahwa konkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yangharus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan di lain pihakoleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan;Bahwa dalam perkara ini titik singgung

dengan kata lain Letak dan batasnya tidaksama dan berbeda sehingga tidak ada titik singgung antara Bukti hakpara Penggugat, objek gugatan yatu SHM 322;Bahwa dalam Yurisprudensi mengatakan bahwa suatu kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum itu, baru ada kalau kepentingan itujelas, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TataUsaha Negara yang bersangkutan harus jelas tergambar.

Putusan Nomor 501 K/TUN/2016Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat, haruslah jelasdengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu SertipikatHak Milik No. 322 hal tersebut dapat dilihat dari faktafakta hukumyang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas dan seberapa luastumpang tindihnyapun tidak digambarkan dengan jelas oleh ParaPenggugat;Bahwa sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah merupakan bukti hakyang auntentik.

Yahya Harahap, pada umumnya, suatu putusan yang dikategorionvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan' tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanoa menelitidan mempertimbangkan alat bukti relevan yang lain (vide: M.

Yan gBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan" ;Bahwa selain daripada Penggugat, terdapat 12 (dua belas) oranglainnya PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur juga mengalami nasib yang sama, yakni Diberhentikan TidakDengan Hormat (PTDH), dengan alasan yang sama pula, yakni :karenadihukumpidanaoleh Pengadilanatas kasus korupsi /kejahatan dalam jabatan ;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung

Tentu yang dimaksud olehperaturan itu adalah tindak pidana dalam jabatan yang dilakukanPNS setelah terbit / berlakunya Peraturan perundangundangandimaksud, sebagaimana telah Penggugat singgung di atas, UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 baru diundangkan pada tanggal 15Januari 2014, jadi yang dimaksud adalah : Tindak pidana dalamjabatan yang dilakukan oleh PNS setelah tanggal 15 Januari 2014 ;Bahwa oleh karena secara terang dan jelas tindak pidana dalamjJabatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah

diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3(tiga) Menteri tanggal 13 September 2018, karenanya, sesualPetunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB, Surat KeputusanBersama 3 (tiga) Menteri tersebut seharusnya tidak berlaku / tidakmengikat jika dihubungkan dengan hukuman pidana Penggugatyang dijadikan dasar diambilnya tindakan PTDH Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil olen Tergugat ;Bahwa dalildalil Penggugat tersebut bersesuaian pula denganhukum di Indonesia yang menganut azas nonretroaktifsebagaimana telah Penggugat singgung