Penegasan sebagai suatu res judicata bahwa tanah yang diberikan HGBNomor 266 adalah berasal dari Tanah Negara dan sebelumnya tidak adahak yang melekat diatas tanah tersebut, termasuk Hak Milik Nomor 1725;Bahwa persoalan mengenai titik singgung antara Hukum AdministrasiNegara dengan Hukum Perdata, merupakan persoalan umum dan klasik,dikatakan demikian karena permasalahan ini telah ada sejak lama.

perkara perdata yang harus diselesaikan terlebin dahuludi peradilan umum, semestinya Hakim bukan memutuskan Peradilan TataUsaha Negara tidak berwenang, tetapi mengeluarkan putusan sela dalambentuk penetapan yang menyatakan Pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara di peradilan Tata Usaha Negara, harus ditunda terlebih dahulusampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentangkeperdataannya dari peradilan umum (tootnader);Lembaga tootnader biasanya diterapkan di peradilan umum dalam haladanya titik singgung

Saat saya singgung, lantas untuk apa kembalidengan berjanji tertulis untuk memperbaiki keadaan dihadapan kyai, telah merepotkankyai, dan beliau ikhlas mengantar istri sampai palu, dibiayai, semua itu kan demi agarkita baik lagi. Tapi termyata jawaban istri begitu meremehkan kyai dan tidakmengharga jasa baiknya yang telah membantu dan mengantar hingga Palu.

tidak berikhtiar baik (vide MA tanggal 27Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971).Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan Penggugat agarsupaya para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ( /illegalact) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, demikian juga petitum no. 3 yangmenyatakan jual beli tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan hukum patutdikabulkan pula.Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum seperti di singgung

Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semuapejabat struktural dan fungsional ditugaskan untukmengawasi pelaksanaan Buku Il tersebut sertamelaporkan secara periodik kepada KetuaMahkamah Agung;KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butirkedua tersebut diatas berlaku sejak tanggalKeputusan ini ditetapkan;Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Buku Il Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah AgungRI Tahun 2008 Bidang Tata Usaha Negara pada halaman 7879mengenai Titik Singgung

;Dengan demikian, berdasarkan Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Buku "Edisi 2007 yang diterbitkan olehMahkamah Agung RI Tahun 2008 Bidang Tata Usaha Negara padahalaman 7879 mengenai Titik Singgung Wewenang Peradilanantara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeripada point 1 huruf b tentang SERTIFIKAT TANAH, maka dalamperkara a quo Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenangmengadili, sehingga gugatan Termohon Kasasi haruslah DinyatakanTidak Dapat Diterima (diNO/Niet Onvantkelijk

Saksi Il Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawahsumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah Suami istri;Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Karanganyar;Putusan No.0488 /Pdt.G/2014/PA.Trk. halaman 13Bahwa, sepertinya Penggugat dengan Tergugat ada masalah rumahtangga karena Penggugat dengan Tergugat tidak saling menyapa, hanyasaling singgung menyinggung jika berbicara;Bahwa, Penggugat

Kopka Nicolas yang merasa ter singgung oleh sikap/ucapankorban.Hal hal yang memberatkan1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib INI.2. Perbuatan Terdakwa merusak citra INI dimata masyarakat.3.

Saya singgung masalahperpisahan, tidak ada tanggapan. Lalu kami tidak berkomunikasi lagi, sampaiHal. 9 dari 21 hal.Putusan Nomor 1837/Pdt.G/2020/PA JT.akhirnya saya putuskan untuk benarbenar menggugat pisah Tergugat. Begitutahu kalau saya sudah menggugatnya, barulah Tergugat panic.Hati ini terlanjur sakit atas sikap tidak perdulinya Tergugat terhadap keluarga.Itu sebagai salah satu contoh sifat pendiam, acuh, tidak perduli, dll dariTergugat.

Pengadilan agar segala bentuk pengalihanyang telah atau akan dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain adalah tidaksah dan tidak berkekuatan hukum ;Bahwa, Penggugat juga patut menuntut agar Tergugat di hukum untukmengalihkan dan atau menjual sebidang tanah tersebut kepada Penggugatdengan seharga yang telah disepakati Rp.8.900.000.000, (delapan milyarsembilan rarus juta rupiah), terhitung 1 (Satu) bulan sejak putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum yang tetap ;Bahwa, seperti yang telah Penggugat singgung

Putusan Nomor 64 K/Pdt/20131414Bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakartatanggal 21 s/d 23 Maret 1985 tentang titik singgung yuridis peradilan agamadengan peradilan umum; ditentukan: Bila Terjadi Perbedaan Agama DiantaraPewaris Dengan Ahli Waris Atau Diantara Para Ahli Waris, Maka HukumWaris Yang Diberlakukan Adalah Hukum Waris Yang Berlaku Bagi SiPewaris (Orang Yang Meninggalkan Harta);Bahwa karena almarhum Kodiran Tjipto Utomo dan Kamsiyah binti AmatBarjan sebagai Pewaris

Dalam putusan a quo terdapat beberapa bentuk kesalahan penerapanhukum;Sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, alasanpeninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terdiri darinovum berupa bukti PK1, PK2 dan PK3 berdasar Pasal 67 huruf bUndangUndang Mahkamah Agung dan kesalahan penerapan hukumberdasar Pasal 67 huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali Yang Terhormat!Silahkan teliti dengan cermat dan saksama putusan a quo.

Pasal 1267 KUHPerdata, telah dimanipulasi dan disesatkanTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjadi perbuatanmelawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata;Tujuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat memanipulasidan menyesatkan dalil itu seperti yang telah Pemohon PeninjauanKembali singgung di atas, karena sadar dan tahu PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat/tidak mampu membuktikan adanyawanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;In casu.

Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Baratatas nama Tergugat, tidak sah dan tidak memiliki kKekuatan hukum, namun tibatiba Tergugat menyebut dalil Penggugat ini berkenaan dengan kewenanganantara pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat diatas, Majelis Hakimmemandang hal ini tidak perlu diputus dalam putusan tersendiri sebab keberatanTergugat dalam jawabannya adalah mengenai keberatan atas dalil posita gugatanPenggugat bukan tentang titik singgung

Tergugat juga tidakmenguraikan dengan cermat dasar maupun alasan, mengapa dalil Penggugatberkenaan dengan titik singgung kedua lembaga dimaksud, apalagi keberatan inidiajukan dalam tite/ atau judul Dalam Pokok Perkara bukan pada eksepsiTergugat sehingga keberatan mengenai kewenangan tersebut seolaholahTergugat ajukan pada bagian pokok perkara bukan dalam bagian eksepsi, makaeksepsi demikian dipandang tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkanlebih jauh lagi serta harus dinyatakan tidak dapat

Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Latar belakang terjadinya tersebut karena kesalahpahamanTerdakwa1 dan Terdakwa2 merasa ter singgung dan saat ituTerdakwa1 dan Terdakwa2 dalam keadaan terpengaruh minumanberalkoholAtas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkanseluruhnya.Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namuntelah disumpah keterangannya dibacakan dari Berita AcaraPemeriksaan Penyidik sebagai berikutSaksi 2:Nama lengkap : NOFREDY ; Pekerjaaan. : Wiraswasta ; Tempattanggal lahir : Dumai, 1 Nopember 1969

Pembanding sejak akan diajukan permohonan cerai talak olehterbanding, selalu mengatakan kalau semua harta bersama akan diambiloleh pembanding dan terbanding tidak akan mendapatkan apaapa.Bahwa perihal harta bersama terbanding dan pembanding yang selaluterbanding singgung dalam dalildalil memori bandingya, pembandingmempersilahkan terbanding untuk melakukan gugatan atas harta bersamatersebut.

Gugatan Penggugat Bersifat Premature (Terlampau Dini) :Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung di atas, maka saat ini, di atas lahanseluas + 1.391 Ha yang Penggugat klaim ada Hak Usaha Perkebunan (IUP) nyaHalaman 15 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUNSMD .....tersebut dalam perkara in casu, saat ini telah terbit Hak Guna Usaha (HGU) yangditerbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dan atas nama PT.UmaqTukung Mandiri Utama ;Karenanya, sebelum memohon melalui Peradilan TUN

angka 9 UndangundangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa segala macam suratsurat yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatannyaadalah merupakan suratsurat lama yang pada kenyataannya tidak pernah Penggugattindaklanjuti dengan serius menjalankan usaha budidaya perkebunannya, khususnya diareal seluas + 1.391 Ha sebagaimana yang Penggugat mohonkan pembatalannya dalamperkara a quo ;Bahwa seperti yang juga Tergugat singgung

Yahya Harahap, pada umumnya, suatu putusan yang dikategorionvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan' tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanoa menelitidan mempertimbangkan alat bukti relevan yang lain (vide: M.

beragamaIslam, maka menurut UndangUndang Peradilan Agama, Pasal 49 UU No 7Tahun 1989 jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 jo Undangundang No.50Tahun 2009 menyebutkan :"Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : "Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagoh dan ekonomi syariah.Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah Penetapan status Ahliwaris terdapat titik singgung

M2" Merupakan bagian dari boedel warisan yang belum dibagi oleh Pelawan".Bahwa Selanjuinya meminta untuk membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkanketidaksempumaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas apa yangdiinginkan oleh Pelawan, apalagi adanya titik singgung dua Badan PeradilanHal. 39. Putusan No. 631/Pat.Plw/2016/PN.

Plurium Litis Consortium)Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan Mengkomulasiobyektif, sedangkan satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya ataukoneksitasnya antara permohonan pengesahan Pelawan sebagai ahli waris Hj.SUHATI atau Nyi SUHATI atau Hj.SOEHATI, dengan Keberatan terhadappeletakan sita jaminan dan pembatalan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Karena Pelawan telah menggabungkan dengan permohonasebagaimana uraian diatas, dan mempunyai titik singgung

M2" Merupakan bagian dari boedel warisan yang belum dibagi oleh Pelawan".Bahwa Selanjutnya meminta untuk membatalkan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkanketidaksempumaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas apa yangdiinginkan oleh Pelawan, apalagi adanya titik singgung dua Badan Peradilanyang berwenang sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam Exeptio AbsoluteCompetentie.KEKELIRUAN KUMULASI GUGATAN

pokoknya sebagai berikut :Bahwa, Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan Mengkomulasiobyektif, sedangkan satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya ataukoneksitasnya antara permohonan pengesahan Pelawan sebagai ahli waris Hj.SUHATI atau Nyi SUHATI atau Hj.SOEHATI, dengan Keberatan terhadappeletakan sita jaminan dan pembatalan Penetapan Sita Jaminan No.30/Pen/2016/PN.TNG tanggal 01 Juni 2016.Bahwa, Karena Pelawan telah menggabungkan dengan permohonansebagaimana uraian diatas, dan mempunyai titik singgung

Yan gBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya Dengan Jabatan" ;Bahwa selain daripada Penggugat, terdapat 12 (dua belas) oranglainnya PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur juga mengalami nasib yang sama, yakni Diberhentikan TidakDengan Hormat (PTDH), dengan alasan yang sama pula, yakni :karenadihukumpidanaoleh Pengadilanatas kasus korupsi /kejahatan dalam jabatan ;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung

Tentu yang dimaksud olehperaturan itu adalah tindak pidana dalam jabatan yang dilakukanPNS setelah terbit / berlakunya Peraturan perundangundangandimaksud, sebagaimana telah Penggugat singgung di atas, UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 baru diundangkan pada tanggal 15Januari 2014, jadi yang dimaksud adalah : Tindak pidana dalamjabatan yang dilakukan oleh PNS setelah tanggal 15 Januari 2014 ;Bahwa oleh karena secara terang dan jelas tindak pidana dalamjJabatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah

diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3(tiga) Menteri tanggal 13 September 2018, karenanya, sesualPetunjuk Pelaksanaan dari MENPANRB, Surat KeputusanBersama 3 (tiga) Menteri tersebut seharusnya tidak berlaku / tidakmengikat jika dihubungkan dengan hukuman pidana Penggugatyang dijadikan dasar diambilnya tindakan PTDH Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil olen Tergugat ;Bahwa dalildalil Penggugat tersebut bersesuaian pula denganhukum di Indonesia yang menganut azas nonretroaktifsebagaimana telah Penggugat singgung

SuratPemberitahuan Penanganan Hasil Penyidikan (SP2HP)1, terlampir);Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo merupakan rangkaianperbuatan yang tidak terlepas dari tindakan Penggugat melakukanskorsing terhadap Para Tergugat dan oleh karenanya merupakansuatu kesatuan yang tak terlepaskan, maka gugatan Penggugat aquo bertentangan dengan ketentuan UndangUndang RI No. 13Tahun 2003, Pasal 153 ayat (1) huruf g dan dengan demikianmerupakan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad)sebagaimana telah kami singgung

tidak berikhtiar baik (vide MA tanggal 27Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971).Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan Penggugat agarsupaya para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ( /illegalact) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, demikian juga petitum no. 3 yangmenyatakan jual beli tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan hukum patutdikabulkan pula.Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum seperti di singgung