Ditemukan 3404 data
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
XXII dan XXIll UU Minerba) danancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapatdengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul:terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selainusaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studikelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yangtidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapbkan Pasal158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan manadari sangsi
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
hal ini Para Tergugat juga telahdiperiksa/dimintai keteranganketerangan hingga akhirnya terbit SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yaitu : subyek hukum WajibPajaknya adalah Para Penggugat, dengan besarnya jumlah pokok pajakyang kurang dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesarRp846.511.718,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratussebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sekaligus menjatuhkansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajakkurang bayar dan sangsi
110 — 25
perseratus), terhitung sejak Bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan estimasisebagai berikut: Upah Upah ProsesDenda Total Upah50% (Rp) Diterima (Rp)Nama Terakhir selama 9(Rp) Bulan (Rp) SUWITO 4.141.546, 37.273.914, 18.636.957, 55.910.871, Terbilang : Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah.17.Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal darikejadian tanggal 1 Nopember 2017, yang mana Tergugat salah dalam menerapkan aturanhukum untuk memberikan sangsi
93 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo, maka para Tergugat Intitelah dapat dinyatakan tidak memenuhi Prestasi aliasWanprestasi, karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuaidengan ketentuan dimaksud ;Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point 6 di atasmaka jelas dan teranglah bahwa para Tergugat Inti telah melakukantindakan Wanprestasi terhadap ketentuan yang diatur dalam AktaPelepasan Hak Nomor. 145 a quo, karenanya para Tergugat Inti harusbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat,karena akibat dan sangsi
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka peraturan produksi tidak bisa dijadikandasar hukum dalam penegakan disiplin dan pemberian sangsi kepadapekerja/ouruh ;Maka atas dasar dan buktibukti tersebut di atas sudah sepatutnya dalil eksepsiTergugat dapat diterima sebagai dalil yang benar, oleh karenanya mohondengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranyaberkenan memutuskan :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
35 — 6
Dan dengan tanpaadanya surat izin dari atasan tersebut Penggugat telahmembuat surat pernyaataan yang isinya siap menanggungresiko atau sangsi :eee ee Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasildan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menuntut ceraidari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan
99 — 17
trihexypenidil dan obat Detromethorphan bisa menyebabkanketergantungan, bahaya atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkomsumsitersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal ;Bahwa terhadap penjual obat trihexypenidil dan obat Detromethorphan yang dilakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang16obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadap sipenjual dapatdikenakan sangsi
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasudah melanggar hukum dan mencemarkan namabaik TNI maka harus diberikan sangsi hukum pidanaserta harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi3 (Kinayah Wati Setyaningsih), Saksi4(Pingkan Ledhy Dhea Servia) dan SaksiSaksi telahdipanggil secara sah menurut Undangundang akan tetap!
146 — 89
Edi Rasidin, SH. dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:e Bahwa ahli adalah staf Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ;e Bahwa ahli menjelaskan saat pembelian BBM bersubsidi oleh SPBU kepadaPertamina maka pihak SPBU yang menjual BBM bersudsidi kepada yang tidakberhak menjadi tanggung jawab SPBU sehingga tidak ada kerugian keuangannegara karena yang dirugikan adalah pihak SPBU dan sangsi yang diberikan adalahberupa sangsi adminitrasi atau sangsi dari pihak
683 — 507
Pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi : tidakmemberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information)kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran, yaituTidak memberikan penjelasan tentang resiko tindakan seksio keempatkalinya; dan menjatuhnkan sangsi berupa Rekomendasi Pencabutan SuratTanda Registrasi (STR) selama 9 (Sembilan) bulan;Bahwa kemudian Konsil Kedokteran Indonesia dengan KeputusanNo.19/KKVKEP/VV2013 melaksanakan Keputusan MKDKI dalam PenegakanSanksi
Pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi: tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information)kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran, yaitu Tidakmemberikan penjelasan tentang resiko tindakan seksio keempat kalinya; danmenjatuhkan sangsi berupa Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)selama 9(sembilan) bulan;Bahwa kemudian Konsil Kedokteran Indonesia dengan KeputusanNo.19/KKVKEP/VV 2013 melaksanakan Keputusan MKDKI dalam Penegakan SanksiDisiplin
Dalam hal ini melakukan praktik persalinandengan water birth yang belum diakui oleh pendidikan kedokteran, kolegiumObstetri Ginekologi dan organisasi profesi dan menjatuhkan sangsi berupaRekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 1(satu) tahundan tidak diperbolehkan menolong persalinan dengan waterbirth sampaimetode waterbirth masuk kedalam kurikulum Pendidikan Kedokteran Indonesiadan diakui oleh kolegium Obstetri Ginekologi;Bahwa atas Keputusan MKDKI tersebut dilaksananakan dengan
Pembanding/Tergugat II : MARKUS LEHA HAMA PATI
Terbanding/Penggugat I : NELCE KAHI ANADJAWA
Terbanding/Penggugat II : KONGA WAI
Terbanding/Penggugat III : OBET TARAPANJANG
Terbanding/Penggugat IV : ARIS NDILU MEHANG PARATU
Terbanding/Penggugat V : SOLEMAN HINA RADJA
69 — 33
KarenaTergugat I, bersungguhsungguh ingin mengambil Penggugat sebagaiistri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku.Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG10.Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalahpelanggaran berat dalam hukum adat yang berlaku di masyrakat sumbaTimur dan harus dikenakan sangsi adat, yang dikenal dengan istilahPALOHU yaitu dalam bentuk Pembayaran/pemberian sejumlah hewanyaitu Sepuluh ekor kerbau dan 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda
30 — 18
Bahwa perbuatan seperti ini Sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
95 — 59
tahun;b penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun; danc penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan bahwa Penggugatdiberhentikan dari jabatan structural eselon IV/a (bukti P1) dan diangkat dalam jabatanfungsional Satpol PP, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena untuk Hukumandisiplin sedang hanya dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selain tidak tepatnya sangsi
93 — 40
saksi adalah juga sebagai Caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos,meski pun saksi tidak lolos, saksi tidak pernah mengerahkan massa untukmelakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar namun saksi hanya mengirimsurat ke DPD Il dan DPD serta di tembuskan ke pusat 5Bahwa setahu saksi yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksiCaleg adalah Keputusan DPP, JUKLAK JUKNIS dan AD ART Partai ;Bahwa setahu saksi kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebutdalam proses seleksi Caleg, tidak ada sangsi
391 — 41
Bahwa jika terbukti bahwa hasil kayu yang diangkut berasal darikawasan hutan dan atau hutan Negara yang tidak didukungdengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, maka perbuatantersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UU RI No.18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b setiap orang dilarang mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil
55 — 26
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara XXX yang menyatakansiap menerima sangsi hukum apabila perkara diputus olehPengadilan, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dari Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Cabang Pembantu Gemolong Nomor:17/PK/BPD/063/VII/2013, tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
I KETUT WENTEN
Tergugat:
I WAYAN METRA
158 — 90
Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditorberupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akandijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatasapabila antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan pinjammeminjam uang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepadaPenggugat total sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)ditambah bunga
63 — 14
SANTOSO kemudian mendatangi kantor Panwas denganmembawa buktibukti surat, dan oleh Panwas menyatakan bahwa pihak KPU sangsi akankeabsahan berkas dari calon wakil bupati Drs. Setyo Hartono, Turut Tergugat II ;e Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah memasuki tahapan pemungutan suara dimanasalah satu syarat dalam berkas calon wakil Bupati Drs. Setyo Hartono, Turut Tergugat IIuntuk mengikuti pilkada menurut tem suksesi Penggugat Intervensi I, HM. SANTOSOadalah palsu; e Bahwa saksi dan HM.
1.Ertatises
2.Egy Primatama
Tergugat:
1.Bupati Kuantan Singingi
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3.Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
4.Bendahara Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
346 — 259
Firzada Kurniawan tidak ada tekanan dan tidak ada sangsi dariatasan baik dari atasan langsung maupun dari Bapak Bupati;Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp. 122.900.000, (Seratus duapuluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) dari pinjaman pihakketiga Sdr. Ir. Firzada Kurniawan, uang tersebut saksi serahkan kepada Sadr.M.Saleh selaku Kabag.
117 — 83
pihak ketiga sehinggapenetapannya dianggap cacat hukum, dan jika dibandingkan dengan perkaratersebut dengan perkara 155/Pdt.G/2020/PA.Sel. sangat berbeda oleh sebabitu Penetapan pengadilan Agama Selong tentang eksekusi telah tepat danbenar berdasarkan hukum, bahwa pihak pelawan dalam perkara ini adalahpihak yang tidak benar atau piahak yang telah dihukum untuk mentaati isiputusan dan buku II MA tersebut bukan hukum Acara, hanya semacam bukupintar agar ada keseragaman, oleh karena itu, tidak ada sangsi