Ditemukan 3383 data
ANITA APRIANI, SH
Terdakwa:
BAHTRA SOLIN
80 — 22
Perangkat desa sudah tidak digajiselama empat bulan di tahun 2016 dan tidak digaji selama setahun ditahun 2017. banyak SPJ tersebut dibuat sembarangan sehingga saksitidak mau menandatanganinya.Atas keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan peuntut umum telah mengajukanahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janjisebagai berikut :1.Ahli GERMAN P. B SIANIPAR;Bahwa penggunaan keuangan desa sebagai berikuta.
93 — 42
;e Bahwa setiap kali Para Tergugat datang untuk membayar cicilan hargabahan bangunan bekas rumah, selalu memanfaatkan kesempatan di saatPenggugat I sendirian di rumah, tanpa diketahui penggugat II, penggugat IVdan penggugat VI serta penghuni rumah lainnya.e Bahwa Setelah mengetahui adanya kwitansi palsu yang diperlihatkan olehKepala Kerlurahan Mangulewa kepada para Penggugat, maka Penggugat Isempat ditegur dan bahkan dimarahi oleh Penggugat II,Penggugat IV danpenggugat VI agar jangan cap jempol sembarangan
95 — 56
No. 400 K/Pdt/1984 tanggal11 Juni 1985Karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalahhubungan hutangpiutang antara penggugat dengan anaktergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugatBahwa dengan demikian Para Penggugat telah sangat keliru karenadengan sembarangan telah menarik Tergugat Il ke dalamGugatannya, yang mana jelas bahwa Tergugat II bukan merupakanPihak dan tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian, sehinggaGugatan a quo harus ditolak karena salah pihak atau salah sasaran.Bahwa
18 — 2
dalam perkara ini;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon pada pokoknyaadalah bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan karenarumah tangganya dengan Termohon Sering terjadi pertengkaran danperselisihan disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada keluargadan lebih mementingkan karir dalam pekerjaannya, Termohon menuduhPemohon ada hubungan dengan wanita lain, Termohon kurang hormat kepadaPemohon seperti Pemohon mengingatkan kepada Termohon untuk tidakmenaruh senjata api sembarangan
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
Tergugat:
1.Ganda
2.PT. Surya Citra Multimedia
491 — 692
Sebagai salah satu bank dengan integritasdan pelayanan yang dipandang baik di Indonesia sudah sepatutnyaTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bertindak sembarangan,dengan menggugat tanpa upaya pemberitahnuan, dan menjadikanPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bukan pihak di dalamPerjanjian Kredit antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi danTergugat Il Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi justru dimasukkan sebagaiTergugat di dalam gugatannya untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
48 — 15
Jew ol Wola, oral aaa; 599JloJ initio Guu LigirglArtinya : Apabila seorang suami mentalaq isterinya dan telah jelas bagi hakimbahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebabyang masuk akal, dan dengan perbuatan si Suami itu isteri menderitasengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suamkepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dantingkatkesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selamatiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) di
Pembanding/Penggugat II : SUHARDI Diwakili Oleh : JERRY FERNANDEZ, S.H.,CLA.
Terbanding/Tergugat I : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
Terbanding/Tergugat II : Tuan YOS SUMITRO
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN
88 — 38
Justru adanya pembatalan yangdilakukan oleh Terbanding/Tergugat a quo sesungguhnya semakinmeneguhkan persangkaan bahwasanya Terbanding/Tergugat a quotelah terbiasa melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal iniBertindak Sebagai Hakim Sendiri (E/genrichting).Jika perbuatan penguasa in casu Terbanding a quo itu dibenarkan,maka telah nyatalah bahwasanya ternyata Pemerintah diberikan ruangkhusus untuk melakukan tindakantindakan yang sembarangan tanpamengindahkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang
70 — 19
permohonanalmarhum Kadar Slamet maupun Penggugat hingga sampai kiamat sudahtidak mungkin akan dikabulkan dan sudah tidak masuk akan untukdikabulkannya, silahkan Penggugat mendalilkan dalildalil dengan versimenurut Penggugat, tetapi fakta hukum secara yuridis tidak ada dasarhukum yang sah untuk dijadikan bukti oleh Penggugat hingga sampaisekarang ini untuk dijadikan acuan, makanya Penggugat perlu belajarUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tentang peralihanhak dan permohonan atas tanah, jangan sembarangan
HASANAL DT. JUMBO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Intervensi:
TAUFIK GEDUNG INTAN
286 — 324
melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baiksebagaimana di atur dalam pasal 10 Undang undang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah penyataanyang tidak secara nyata dan berdasarkan fakta hukum yang diuraikanpada posita gugatan penggugat hanya sebatas pengertian umummengenai asas tanpa dapat menjelaskan dan atau membuktikanprosedur apa yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Bengkuluyang bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan,hal ini membuktikan penggugat sembarangan
103 — 59
Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam hal ini tidaklah sembarangan dalam penerbitansertifikat a quo karena pihak Tergugat telah menjalankan fungsi administratif yang benar dan sesuai denganperaturan perundanganundangan yang berlaku berdasarkan permohonan konversi dari pemilik tanahsebelumnya MARTAI bin MARSALI yang tentunya dilengkapi dengan dokumen dokumen pendukung mulai dariPetok tanah asli, serta dokumen dokumen lain yang akan dibuktikan saat pembuktian nantinya ;IV.
76 — 23
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabuadalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan,bahkan sudah sering dingatkan oleh Komandan Satuan agarmenjauhi Narkoba, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusaksyaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapatmerubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yangseorang prajurit yang dalam melaksanakan tugas pokoknyasenatiasa dituntut setamina yang prima, maka sudah pasti akanmengganggu pelaksanaan tugasnya
128 — 117
dibuat di hadapan pejabat adalah suatu perbuatan yang dilakukan olehpejabat yang berwenang dimana isi dan bentuknya pada hakekatnya didasarioleh kemauan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan udangundang.Maka antara akta/surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang denganHalaman 52 dari 64, Putusan Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbnakte/surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu pada aktaOleh pejabat bentuk, format dan isinya telah ditentukan oleh UU, sehingga tidakdapat dibuat sembarangan
116 — 46
Di samping itu disaat ekonomi keluarga lagi sulit Termohon/Penggugat masihmemiliki hobby lain yakni dengan banyak memelihara KucingAnggora dan kucing kampung yang biaya kandangnya mahal danbiaya makannya tidak sembarangan, sehingga biaya untuk makankucing peliharaan kucing anggora dan kucing kampong tersebutmencapai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per 2 minggu sertaTermohon/Penggugat terlalu tinggi gaya hidup dan tidak bisamenahan keinginan Termohon/Penggugat.4.
212 — 54
Tidak kemudian bisa sembarangan.
MISWARDI, SH
Terdakwa:
Muhammad Ricci Hartop Nasution
102 — 37
itu (dalam hal ininarkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa)setelah ada izin sesuai Undangundang yang membolehkanuntuk itu.Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti sipelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud denganMenggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwaobat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atausetidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan
67 — 29
Para Penggugat secara sembarangan telah menempatkanTergugat Ill sebagai pihak tergugat. Sebab Tergugat Ill tidak pernahmenjadi pihak didalam perjanjian kerja / kontrak kerja tersebut ;2. Bahwa Para Penggugat membuat perjanjian kerja / kontrak kerja denganTergugat Il yang diwakili oleh Tergugat . Tidak ada satupun perjanjianyang lahir antara Para Penggugat dengan Tergugat Ill.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1)UUD 1945, adalah dikarenankan norma Pasal 197 ayat (1) huruf Il danpasal 197 ayat (2) mengandung multi tafsir, Pemohon menafsirkan Pasal197 ayat (1) haruf Il KUHAP adalah bersifat perintah (imperative) danbersifat memaksa (mandatory) yang harus dicantumkan pada semuaputusan pengadilan dari segala tingkatnya, baik tingkat Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, tidak dapat ditafsirkanmaupun dianalogikan secara membabi buta, sembarangan
50 — 29
Tabanan yang notabene adalah Satuan Kerja PemerintahDaerah yang salah satunya membidangi teknik perhitungankonstruksi bangunan bisa sembarangan dengan mengutus ahliyang tidak berkompeten untuk menilai fisik suatu/beberapabangunan, apalagi dalam kaitannya dengan Pro Justitia danproses penegakan hukum.Dalam persidangan memang keduanya tidak menunjukkansertifikat keahliannya tersebut, namun dengan adanya surat dariKepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tabanan Nomor:653/417/DPU.KabPerum/2014 tertanggal 03
DWI LINA NINDYAWATI
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
NANDA YUDHO PARIPURNO
118 — 447
tapi untuk pelantikan yang bisa dilantik adalahranking satu dan ranking dua bisa dilantik ketika nomor satu meninggal duniaHalaman 44 dari 75 Putusan Nomor: 73/G/2018/PTUN.SBYdan atau terlibat masalah hukum, yang menyampaikan adalah Kabag Hukum(Pak Sukadi) pada saat audensi tanggal 20 Februari 2018;Bahwa, bukti P15 sudah beredar dan sudah disosialisasikan, malah diinternet bisa diambil;Bahwa, waktu audensi ada Berita Acaranya tanggal 15 dan tanggal 23, intinyakita tidak mau memfonis sesuatu dengan sembarangan
57 — 35
Jika masih nusyuz;Cara kedua : tidak memberikan nafkah batin kepadanya;Cara Ketiga : jika masih tetap nusyuz ialah dengan memukulnya, namunmemukul di sini tidak boleh sembarangan, pukulan yang dilakukanhanyalah pukulan yang sifatnya ancaman belaka, dan tidak boleh melukai;Jika ketiga cara tersebut tidak bisa ditempuh, maka mubah (Boleh)hukumnya bagi Suami untuk mengajukan Cerai Talak;Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana pemohon uraikan diatas, makadengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan