Ditemukan 3332 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : harifi hariman hariani harison hakimin h.arifin harifian haririn harfin
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tahun 2009
1445 — 506
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  • Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H. mengeluarkan KMA Nomor 052/KMA/V/2009 yang ditujukan kepada paraKetua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dengan tembusan kepada paraWakil Ketua MARI, para Ketua Muda MARI, para Ketua Pengadilan TinggiAgama, para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kadilmitama,para Kepala Pengadilan Militer Tinggi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — M.H. ABDUL MUIS, DK
79 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • III/MPR/2000) maka Surat Mendagri tidak dapat diperankan untukmengatur hal yang seharusnya menjadi muatan materi Hukum Peraturan Pemerintah.Hal ini adalah sejalan dengan substansi Dessenting Opinion Ketua Majelis HakimAgung ; HARIFIN A.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 K/Pdt/2010
Tanggal 16 Januari 2012 — SALLY PADULI vs. PETRUS DEWI SATRIJO OETOMO
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat diterapbkan dalam suatu tuntutanpengosongan (ontruiming) karena undangundang tidak membedakankejadiankejadian atau kasuskasus yang mana ada kemungkinandilengkapi suatu riil eksekusi dan mana yang tidak ada kemungkinandilengkapi suatu riil eksekusi;pembayaran dwangsom harus mulai diperhitungkan mulai sejak tanggalhari terlampauinya 8 (delapan) hari setelah Penggugat diaanmaning danternyata para Penggugat tetap tidak bersedia untuk secara sukarela(vrijwillig) memenuhi kewajibannya tersebut, (Harifin
Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Sbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DWI ROMADONNA, SH
Terdakwa:
TONI KURNIAWAN BIN TOPIK
28 — 2
  • Harifin A.
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Tanah
Register : 04-03-2015 — Putus : 10-10-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 11/Pdt.Plw/2015/PN.Lmj
Tanggal 10 Oktober 2015 — * Perdata -TONY SURATMAN (Pelawan) VS - TONY HARTONO (Terlawan) - KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKLN) MALANG (Ikut Terlawan I) - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. (Ikut Terlawan II)
372 — 232
  • menguraikan dalildalilPelawan serta dalildalil bantahan Terlawan, bantahan Ikut Terlawan danbantahan Ikut Terlawan Il dihubungkan dengan buktibukti yang diajukandipersidangan;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW telahmengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakanbarangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatuperistiwa, untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lainharus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;Menimbang, bahwa Harifin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 18-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/PDT.SUS/2010
RONALD SANTOSO RAHARDJA C; PT. BEDROCK BRAND CONSULTAN
42 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PantieraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH, MH.NIP : 040.049.629hal. 33 dari 33 hal. Put. No.431 K/Pdt.Sus/2010:
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK /Pdt/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — WAHID (alm) dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu: Hanan, Iskandar, Effendi Wahid, Lilis, Laila, Tuty, Dra. Lanny Halim, Amir, Ahad, Alwi, Wahidin Wahid VS SARTINI, dkk.
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A.Tumpa, S.H., M.H., (Ketua Mahkamah Agung RI, Periode tahun 20092012)yang menyatakan:Putusan Hakim adalah merupakan akhir dari suatu proses perkara, apalagisuatu putusan peninjauan kembali yang tidak ada lagi upaya hukumnya,sehingga harus dibuat secara cermat dan hatihati, agar keadilan yangmerupakan roh dari hukum dapat tercapai. Suatu putusan yang mencederaiHalaman 31 dari 33 hal. Put.
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Register : 30-11-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Psr
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
DONI SETIAWAN
Tergugat:
H. ACHMAD BUDIYANTO
Turut Tergugat:
EKO ISMANTO, SH
90 — 18
  • Harifin A.Tumpa, S.H. M.H., 2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata,Dalam : Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah AgungRI, Jakarta, Halaman 64, dan Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H.,M.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit : PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pdt/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — HANAN vs PETER SOETJIPTO
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI, Periodetahun 20092012) yang menyatakan:Putusan Hakim adalah merupakan akhir dari suatu proses perkara, apalagisuatu putusan peninjauan kembali yang tidak ada lagi upaya hukumnya,sehingga harus dibuat secara cermat dan hatihati, agar keadilan yangmerupakan roh dari hukum dapat tercapai.
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 07-09-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 111/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 7 September 2016 —
80 — 27
  • Nomor.111/Pat.G/2016/PN.Sby18.12.20.21.22.23.Bahwa andaikatapun (misalkan saja) Tergugat tidak melaksanakan isi putusanyang menghukumnya untuk membayar sejumlah ganti rugi, maka prosedureksekusinya bukan dengan cara langsung menyerahkan benda tidakbergerak milik Tergugat kepada Penggugat berikut dengan suratsuratnyauntuk kemudian di lelang".Bahwa mengenai uang paksa (duangsom) posita maupun petitum gugatanPenggugat juga tidak jelas (periksa Butir 24 posita dan Butir 9 petitum gugatanPenggugat).Harifin
    (Harifin A.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 27-09-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Pbu
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
RATU, SE
Tergugat:
1.Paskalis Pide
2.Emanuel Ane
3.pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri kepala desa sungai hijau
4.Pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Kalimantan Tengah Cq Camat Pangkalan Banteng
86 — 17
  • Apabila seorang Advokat dalam memberikanjasa hukum saat beracara di Pengadilan tidak melampirkan Berita AcaraSumpah pada Surat Kuasanya, maka keabsahannya sebagai advokatpatut dipertanyakan;2.5 Bahwa Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2009 masih dijabatoleh Harifin A Tumpa pernah mengeluarkan surat bernomor113/KMA/IX/2009. Surat itu ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat KAI(Kongres Advokat Indonesia).
    Dalam surat itu Harifin mengatakan bahwa.Hakim memang tidak perlu meminta Berita Acara Sumpah setiapadvokat yang beracara di pengadilan, akan tetapi apabila ada yangmempersoalkan keabsahannya sebagai advokat, maka tentu hakimdapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh undangundang;2.6 Bahwa karena itu pula Advokat kondang Prof. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-07-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 K/PID/2014
Tanggal 7 Juli 2014 — SIVAKUMAR PARASURAMAN Alias SIVA Alias KUMAR
91 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 622 K/PID/2014kondisi tertutup terpal sehingga dapat mengganggu drainasepembuangan air selokan, lalu pihak management menghimbaukepada saksi Harifin Nababan dan saksi Roni untuk mengamankantisuetisue reject tersebut sSupaya jangan merusak danmengganggu selokan karena dapat mengganggu aktivitas pabrik" ;e Halaman 81 baris ke7 disebutkan "Menimbang bahwa MajelisHakim menilai bahwa dengan terjadinya kebakaran di lokasi BlokSP 4 PT.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-12-2019 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PN DEMAK Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Dmk
Tanggal 4 Mei 2020 — Perdata - DIAN FURKON SETYAWAN Lawan - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Demak dan - KPKNL Semarang - CHOIRUL UMAM Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Demak
174 — 32
  • Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.,dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychis kepadaterhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim.Bahwa Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalamhal terhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
EVIN MARWAN
Tergugat:
1.PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
2.TAUPIKQUR ROPIK
125 — 84
  • Harifin Tumpa, S.H., dalam bukunya memahami eksistensi uangbelakang (dwangsom) dan implementasi di Indonesia hal.50, menyatakan :Apabila hukuman pokok yang dijatunkan oleh hakin hanyapembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak dapatdijatuhkan. Hal ini diatur dalam rumusan ketentuan pasal 611 a Rvyang sama rumusan ketentuan dengan pasal 606 a Rv yangpernah berlaku di Indonesia.
    Harifin Tumpa, S.H., M.H19. Bukti T19 (Copy);Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) antara PT.Charoen Pokphand Jaya Farm dan PT. Berkat Karya IndonesiaNo.05/PB/CPJF/JBNG/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 201920. Bukti T20 .a (Asli);Bukti Pengeluaran Kas dari PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (in casuTergugat I) kepada PT. Berkat Karya Indonesia No 00004391 tanggal 11Agustus 2020.21.Bukti T20 .b (Asli);Transfer Dana No. Ref. 20081100388949 dari PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 791/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — PT. TRUBA JAYA ENGINEERING Lawan 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). 2. PT. ADHI KARYA ( Persero) Tbk.
390 — 247
  • Harifin A.Tumpa, SH.MH.., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H. Muchsin, SH.
    Harifin A.Tumpa, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba,SH.MS dan DR. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2011 — Upload : 10-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 PK/Pdt/2010
Tanggal 25 Mei 2011 — PT. DIAN ANGGARA PERSADA dk ; PT. SINAR GALUH PRATAMA
66 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, DJAFNI DJAMAL, S.H. dan MADE TARA, S.H., HakimHakimAgung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga olen Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd. ttd.DJAFNI DJAMAL, S.H. DR. HARIFIN A.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN PALU Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Pal
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
IKHWAL SAINUL, SH
Terdakwa:
1.BALGIS Binti SAID Alias BALGIS
2.MUH. RAHMAT Bin USMAN Alias RAHMAT
51 — 6
  • Harifin A.Tumpa, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 05-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/Pdt/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — AHAD WAHID VS SARTINI
55 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harifin A. Tumpa, SH., MH.,(Ketua Mahkamah Agung RI, Periode tahun 20092012) yang menyatakan:Putusan hakim adalah merupakan akhir dari suatu proses perkara, apalagi suatuputusan peninjauan kembali yang tidak ada lagi upaya hukumnya, sehingga harusdibuat secara cermat dan hatihati, agar keadilan yang merupakan roh dari hukum3031dapat tercapai.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
RAHMA T FIRDAUS Bin RUSTAM EFFENDY
24 — 7
  • Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar dan pembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotika merupakan orangyang menggunakan atau) menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaanketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, Ssedangkan korbanpenyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakannarkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan narkotika.
Pengadilan PN BANGLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-01-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANGLI Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Bli
Tanggal 7 Agustus 2017 — Perdata Gugatan : - Sang Ayu Ketut Sipir Melawan - Sang Putu Sudiarsa - Sang Putu Dirga - I Wayan Sudira
102 — 42
  • Harifin A. Tumpa,S.H.,M.H. dalam bukunyaMemahami Eksistensi Uang Paksa Dwangsom dan Implementasinya diIndonesia berpendapat hakim tidak selalu harus menjatuhkan hukumanDwangsom.