sertipikatmerupakan surat tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan dan dapat dikategorikan sebagai akta otentik yangmemiliki kKekuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna/volledigdan mengikat/binden);Dalam Putusan A quo Terdapat Beberapa Bentuk Kesalahan PenerapanHukum.Sebagaimana yang Pemohon PK singgung

Harta Peninggalan / Harta Waris, yaitu harta yang ditinggalkanoleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknyamaupun hakhaknya ;Menimbang, bahwa munculnya wasiat dalam perkara aquoadalah bukan karena wasiat tersebut termasuk pokok gugatanmelainkan karena adanya titik singgung status hukum antara wasiatdengan pokok perkara ( sengketa kewarisan ), sehingga keduanyaperlu diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan Para Terbanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, MajelisHakim

PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan diajukan yangdiajukan oleh Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.3 Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel)a Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum,akan tetapi dalam posita dan dan petitum gugatan juga menitik beratkan padatitik singgung mengenai permohonan ganti rugi atas hak kepemilikanPenggugat serta juga membahas mengenai perbuatan dari proseduralpenerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, maka Tergugat I mohon gugatan Penggugat harus ditolak atautidak dapat diterima.Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sebab:a Bahwa gugatan Penggugat menyatakan perbuatan melawan hukum tapi dalamposita dan petitum juga menitik beratkan pada titik singgung mengenaipermohonan ganti rugi atas Hak Kepemilikan Penggugat serta juga membahasmengenai perbuatan prosedural penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertifikat Hak Atas

Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafaktahukum yang telah Penggugat singgung pada bagian angkaromawi III diatas yaitu :e Pengrusakan atas Tanah Erhan Telah Dilakukan OlehPara Tergugat pada bulan Februari 2018 sebelum adaKonsultasi Publik atau Musyawarah dengan Penggugat.e Setelah melakukan Pengrusakan Tanah, Para Tergugatkemudian melakukan Konsultasi Publik atauMusyawarah dengan Penggugat pada Bulan 2019.Bahwa hal ini tentu sangat bertentangan denganketentuan Pasal 19 UU Pengadaan Tanah.e Seharusnya

atau Musyawarahdengan Penggugat, bukan sebaliknya merusak lebihdulu baru melakukan musyawarah.k) Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 UU PengadaanTanah : Instansi yang memerlukan tanah bersamapemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15melaksanakan : a. pemberitahuan rencana pembangunan;b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c.Konsultasi Publik rencana pembangunan.Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung

Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 UU PengadaanTanah : Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian olehPenilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi : a. tanah; b.ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d.tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atauf. kerugian lain yang dapat dinilai..Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung pada bagian angka romawi IIIdiatas yaitu:e Dalam rangka melengkapi permohonan

Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 UU PengadaanTanah : Instansi yang memerlukan tanah bersamapemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaanPengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15melaksanakan : a. pemberitahuan rencana pembangunan;b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan c.Konsultasi Publik rencana pembangunan.Bahwa yang terjadi berdasarkan faktafakta hukum yangtelah Penggugat singgung pada bagian angka romawi IIIdiatas yaitu :e Pengrusakan atas Tanah Erhan telah dilakukan

No.1520 K/Pdt/201 1.singgung oleh Penggugat dalam surat gugatannya dijadikan dasar olehMajelis untuk menolak eksepsi Tergugat dan Il dan membenarkangugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak memenuhisyarat formil gugatan.. Bahwa seharusnya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yangmemperoleh hak atas tanah dari Yosafat S.

yang harus dilindungi oleh hukum itu dan disatupihak ditentukan oleh faktor faktor yang ada kaitannyadengan orangnya sendiri dan dilain pihak oleh faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang bersangkutan.Bahwa dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yangharus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihatadanya hubungan hukum antara Penggugat disatu pihakdengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutandilain pihak (objek perkara).Bahwa dalam perkara ini titik singgung

tidak ada kepentingan yang dirugikan,maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest, noaction), oleh karenanya gugatan yang diajukan tidak49memenuhi unsur esensial yang diatur dalam Pasal 53ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telahdirubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004.Bahwa pokok gugatan Penggugat tidak jelas, karenafakta fakta yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas/kabur dan tidak mengambarkan adanya hubungan hukumatau titik singgung

Karenaletak tanahnya kabur/ tidak jelas/ tidak pasti olehkarenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkannyadan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat,haruslah jelas dengan tanah yang dimaksud dalam objekperkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 774, haltersebut dapat dilihat dari fakta fakta hukum dibawahini> Bahwa pada tahun 1982, Penggugat juga mengurusSurat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) kepadaPemerintah Kecamatan Siak Hulu Nomor24

Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.

Pada tingkat kasasiputusan Judex Facti dinyatakan onvoldoende gemotiveerd yangbertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.

FENNI KASTILLA,HIMAWAN SUSANTO.R, SH dan ANDRI MEILANSYAH, SH) danTERGUGAT Il INTERVENSI 2 (dalam hal ini PENGGUGAT in casu)memiliki titik singgung yaitu harta warisan dari (alm) M. IBNU HADJAR,namun pada persidangan baik pihak PENGGUGAT maupunTERGUGAT Il INTERVENSI 2 samasama tidak mengenal tidakmengenal satu sama lainnya (tidak memiliki hubungan kekeluargaan)sehingga titik berat persoalan diantara keduanya adalah siapasebenarnya ahli waris M.

Sebagaipatokan umum untuk mengatakan putusan Judex Facti onvoldoendegemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. (vide M.

sebagaimana yang didalilkan oleh TermohonKasasi/Penggugat:Bahwa Judex Facti dalam mengambil keputusan cenderung sepihak atauberat sebelah yang menguntungkan Termohon Kasasi/Penggugat yangterbukti dengan diabaikannya buktibukti Pemohon Kasasi/Tergugat danmengabaikan faktafakta persidangan termasuk mengabaikan keterangansaksi sebagaimana yang telah diuaraikan diatas;Bahwa apa yang terurai diatas merupakan putusan Judex Facti yangdikategorikan sebagai onvoldoende gemotiveerd yang pada umumnyaselalu bertitik singgung

Hal ini dapat dilinat dalam kasusonvoldoende gemotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian yakni Putusan MA RI Nomor: 2461 K/Pdt/1984 tertanggal 10121985 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi SemarangNomor 192/1965 tanggal 711975, Juncto Putusan Pengadilan NegeriKebumen Nomor 114/1959 tanggal 2281960, dimana Mahkamah Agungmenilai bahwa:putusan Judex Facti dinyatakan tidak saksama mempertimbangkansurat bukti yang diajukan Penggugat dengan yang diajukanTergugat ..., bertitik

/TUN/2010sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agungselaku Judex Juris untuk membatalkan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 56/B/2010/PT.TUNMDN tanggal03 Juni 2010.Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut : Bahwa Judex Facti telah salah melakukan penilaian/penerapan hukumpembuktian yang in casu terdapat titik singgung

Adanya dua antinomi norma hukum inidapat menimbulkan benturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadiliantara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikansengketa perbuatan melawan hukum yang didasarkan adanya sengketamengenai harta peninggalan/harta warisan ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan konflikhukum (titik singgung kKewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikajisecara lebin mendalam dengan menelaah dari apa yang sesungguhnya yangmenjadi pokok sengketanya

NURJANA BASRI ABUWAHID.Oleh karena itu akun atas nama NURINTAN TEKENG pernahmembalas komentar terdakwa tersebut dengan kalimat yangttartinya ampun sampai begitu kemudian terdakwa membalaskomentarnya dengan kaliat yang artinya NURINTAN jangan ikutcampur karna yang saya katakan ini kepada perempuan anjing(maksudnya kepada saksi NURJANA BASRI ABUWAHID);Pemilik akun facebook atas nama RESDI NANE jugamengomentari status milik terdawa dengan kata yang artinya sadispadahal yang pasangpasang status ini dia singgung

Titik singgung ini jikadihubungkan dengan kekuatan pembuktian, maka belum cukup alat buktiuntuk mengatakan bahwa penggugat rekonvensi adalah nusyuz, sehinggapenggugat rekonvensi tidak terhalang untuk menerima hakhaknya sebagaiakibat cerai talak;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan kewajiban tergugat rekonvensi terhadap penggugatrekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugatrekonvensi, sebagai tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa pokok gugatan

Bahwa seluruh eksepsi Terbanding III telah teroantahkan dengan pertimbanganMajelis Hakim, khususnya mengenai eksepsi kompetensi absolut dariTerbanding Ill, yaitu :Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluasyakni berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan adaatau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan olehPejabat Pemerintahan dimana kewenangan ini bertitik singgung dengankewenangan peradilan umum

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap perkara PutusanPengadilan Agama Klaten tanggal 14 Maret 2018No.0290/Padt.G/2018/PA.KIt, selanjutnya sebagaimana SEMA No.12 tahun2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agungsebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar Perdata XVIIITitik singgung kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yangisinya : Apabila terdapat perlawanan terhadap eksekusi putusan PengadilanAgama tentang kepemilikan obyek sengketa ( deden

SAMA denganPenggugat perkara 480/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst = SAMA denganPenggugat V perkara 10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Pihak Turut Tergugat Il yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmasalah gugatan No.10/Pdt/G/2013/PN.Bjm.Buktinya bahwa Turut Tergugat II tidak disinggung singgung dalam perkaratersebut.

darikonstruksi hukumnya, yang telah menerapkan dalildalil kepemilikanHalaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 519 K/TUN/2017hak keperdataan atas sertipikat hak milik atas tanahnya, untuk ituTergugat memohon agar gugatan yang diajukan Penggugat patutditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksadan memutus sengketa a quo, karena tidak sesuai dengan ketentuanhukum tata beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat yang menitikberatkandalam titik singgung

./2021/RESKRIM/SPKT PolrestabesSurabaya sebagaimana telah Kami singgung diatas;9. Bahwa, dalam perkara aqguo PENGGUGAT sama sekali tidak pernahmelakukan teguran/somasi kepada TERGUGAT terkait perobuatan TERGUGATyang diduga telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat II seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatanPenggugat diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat Ildengan ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan menyatakan

alasanalasan mengapa meminta perpanjangan waktusedemikian rupa melalui penegak hukum di Indonesia;Bahwa kita melihat keterkaitan antara pasal 34 dan pasal 35 UndangUndang Ekstradisi bahwa kecuali diperpanjang oleh pengadilan ataspermintaan Jaksa yang dimaksud di pasal 34 butir b itu harus dilihatjuga dalam rangka pola pikir yang ditentukan di pasal 35, yaitu bahwaperpanjangan itu juga atas permintaan Negara yang meminta karenakalau kita linat kembali kepada prinsip tentang jangka waktu yang tadisudah Ahli singgung

Jadi kalau kita melihat penjelasan umum UndangUndang ini sebetulnya tenggang waktu yang sudah ditentukan didalam pasalpasal tadi mulai pasal 25, 26, 27, itu jelas bahwasecepatnya Kepolisian dan Kejaksaan melimpahkan perkara itu kepengadilan untuk kemudian meminta penetapan pengadilan terhadapapakah ekstradisi tersebut dikabulkan atau tidak;Bahwa berkaitan dengan politik hukum yang Ahli singgung tadimemang UndangUndang ini lahir sebelum KUHAP ada, di dalampenjelasan umumnya memang tidak dapat dipaksakan

Jkt.Sel.Bahwa di dalam azas Lex spesialis derogat lex generalis tadi sudahAhli singgung bahwa ketika berkaitan dengan halhal yang sifatnyakhusus atau special maka apa yang diatur dalam UndangUndangpidana khusus itulah yang diterapkan sehingga dapat saja terjadipenyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam KUHAPmeskipun UndangUndang ekstradisi ini sendiri bisa dikatakanbersikap ambigo, sebab bersifat ambigo karena kemudian dikatakanmengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum AcaraPidana