Merujuk masalah perselisihan pendirian PUK di mana adapencatutan entitas, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagaikesalahan prosedur dan kesalahan substansi yang tidak sesuai dengankeputusan yang diinginkan tersebut, misalnya ada konflik kepentingan,apakah serikat pekerja yang mendaftarkan ada muatan kepentingan didalamnya atau ada tipuan dalam hal dokumen yang disampaikan, makasecara aturan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan substansimuata materi yang dapat dibatalkan; Bahwa pendapat

Ahli, kalau melihat kronologis perkara yangdisampaikan bisa masuk sebagai tipuan, karena dalam UndangUndangKetenagakerjaan khusus serikat pekerja, bahwa proses pendaftaran harussesuai dengan ketentuan undang undang serikat pekerja, misalnya nama,lambang dan dasar negara harus dibuat, memiliki anggaran dasar danHalaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.SRGanggaran rumah tangga.

melakukan verifikasi,yang apabila verifikasi tidak dilakukan dapat dikategorikan sebagai KTUNyang melanggar substansi karena materimateri yang tidak di crossceksecara prosedur maupun secara substansi; Bahwa pendapat Ahli, cacat substansi dalam ketentuan Pasal 64,Pasal 66, dan Pasal 71 UndangUndang No.30 Tahun 2014, adalah ketikakesalahan dan ketidaksesuaian materi yang dikehendaki dengan rumusanyang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, paksaanfisik atau psikis maupun dengan tipuan

MohammadFahrian Haqiqi dengan tujuan untuk membeli makanan dan kemudian inginmenjemput teman terdakwa hanya berupa tipuan atau akalakalan terdakwasaja;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuatdan dipertimbangkan dalam putusan ini ;Halaman 10 dari 18Putusan No.65/Pid.B/2019/PN MtwMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya

Sugandhi, SH. dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, yakni : Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan namasebenarnya; Martabat palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbedadari keadaan sebenarnya; Tipu muslihat yaitu Suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehinggaorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran halatau sesuatu yang ditipukan itu; Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimatkalimat bohong yangtersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan

hukum atau bendanya.Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Surat PerjanjianPembiayaan Kredit Multiguna Dengan Jaminan Nomor GLFIENT0110001509 (vide bukti P 2) tersebut telah ternyata bahwa memang benartelah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, hal manadengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka Tergugat dianggapmengakui dan membenarkan adanya perjanjian tersebut dan juga Tergugattelah mengakui dan membenarkan tentang penandatanganan perjanjiantersebut tidak ada pemaksaan, tipuan

atau izinyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin darikorban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkansemua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dariorang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yangdikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuanatau izin tersebut bukan karena tipuan

Bahwa pada poin 10 jawaban Tergugat, kesepakatan secara lisan telahdibuktikan oleh Penggugat dengan membantu dan membangun semangat hidupTergugat yang dirampok oleh mantan istri Tergugat namun dalam keseharianbahasa dan ucapan Tergugat hanya tipuan dan kebohongan, termasukmengenai surat tanah yang Tergugat katakan bahwa surat tanah tersebut milikTergugat, Penggugat telah bertemu dengan pemilik tanah tersebut, pemilik tanahHal. 8 dari 22 Hal.

. : Dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu baik dengan akal dan tipuan muslihatataupun rangkaian kebohongan menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang.Bahwa mengenai unsur ke1 Barang siapa Majelis Hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut UndangUndang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampubertanggung jawab yang tunduk kepada WHukum pidanaIndonesia dan setiap orang

dalam test Secaba dengan biaya Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebutdisadari merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telahmenguntungkan Terdakwa dan merugikan Saksi1 Sdri.Fatimah.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke2Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secaramelawan hukum telah terpenuhi.MenimbangMenimbang28Bahwa mengenai unsur ke3 Dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu baik dengan akal dan tipuan

yang terkait sehingga apabila telah mempertimbangkan semuakepentingan yang tersangkut menurut penalaran seharusnya tidak sampai padapengambilan keputusan maka perbuatan instansi yang bersangkutan dengankeputusannya sama saja dengan perbuatan sewenangwenangBahwa Tergugat/Termohon Kasasi dalam mengambil suatu keputusan yangbersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan sewenangwenang yang manaakibat tindakannya menimbulkan cacat yuridis terhadap keabsahan dari suratkeputusan a quo disebabkan adanya tipuan

Karena mengandung cacathukum berupa tipuan, yang diduga dilakukan oleh para TERGUGATtersebut di atas ;Bahwa dalam rangka menjamin upaya untuk kembalinya hakhakPENGGUGAT serta untuk menghindari terjadinya peralihan hak atas tanahdan bangunan rumah objek sengketa secara tidak sah makaPENGGUGAT mohon pada Yang Terhormat Bapak Ketua PengadilanNegeri Cilacap untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir bes/aag)terhadap sebidang tanah Hak Milik No.2635 / Thio Swie Chao, gambarsituasi No.294/1968, seluas

dokumen atau laporan kegiatanusaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengansengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 (lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta dendasekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah)dan paling banyak Rp. 200.000.000.000, (dua ratus milyarrupiah)Menurut Van Der Pot tindakan ini mengandung catat yuridis salahsatunya unsur tipuan

Sangat bijak apabila sayakatakan bahwa ini adalah tindakan TIPUAN (BEDROG) yangterulang kembali oleh PT. Bank DKI sehingga untuk memperolehkembali hakhak tersebut saya membuat laporan indikasi tindakpidana dengan nomor laporan TBL/4871/X/2016/PMJ/Ditreskrimumtertanggal 7 Oktober 2016 dan telah dilakukan gelar perkara sesuaidengan surat nomor B/10011/X/2016/DITRESKRIMUM tertanggal17 Oktober 2016;13. Terkait UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan :A.

Sumardillah Oriana Roosdilan,Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUNJKT.SH dengan jaminan SHM 2222 Jatipadang atas nama RadenRoro Handayani Budiningsih;Sehingga menurut Van Der Pot terpenuhi bahwa ketetapanterhadap cacat yuridis apabila terpenuhi salah satu : salah kira(DWALING), PAKSAAN (DWANG), TIPUAN (BEDROG) akibatnyabagi PT. Bank DKI tindakan setelah 16 Juni 2009 pukul 10.00 WIBBATAL MUTLAK.

ini telah memberi rekomendasi sebagai dosen tetap,pada seorang yang bukan dosen untuk mengikuti testing sebagaiCPNS Pemerintah Provinsi NTT, sebagai wujud nyata bantuanPemerintah pada Yayasan ; Orang tersebut berhasil diterima sebagai jatah dan sekarangmenjadi pegawai kantor Gubernur NTT ; Orang dimaksud adalah Ketua Yayasan Pendidikan SantuAloysius Kupang sendiri ; Yayasan pembohong begini apa tidak menular, karenapimpinan/aparatur Negara harus jadi panutan ; Kalau jadi pegawai berdasar suatu tipuan

Untuk ini akan Tergugat I dan MIItanggapi berikut:3.1 Mohon akta supaya pengadilan mencatat, telahdiakui MAKIN menempat tempat sekarang ini di klenteng PoAn Thian Pekalongan itu adalah dilakukan secara resmi,bukan melalui cara tipuan, paksaan atau bujuk rayu.3.2 Diakui pula bahwa lokasi yang sekarang dijadikan sebagaitempat ibadah umat agama Konghucu' itu) memang telahdisediakan oleh pengelola klenteng (in casu klenteng PoAn Thian Pekalongan);Bad Tentang dalih adaperjanjian pada tanggal 21Dsesember

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsudengan tipuan atau rangkaian kebohongan;c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyaatau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;Hal.28 dari 40 hal. Putusan No.2017/Pid.B/2014/PN.JKT.PST. 28Ad.1.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu ataumartabat palsu) dengan tipuan atau rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskanpiutang.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangandiperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Datu John Tan dan Michael Ding dari

LAINMenimbang bahwa terhadap unsur ini mengandung sifat alternatif yangberarti apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur tersebutdinyatakan telah terbukti secara hukum ;Menimbang bahwa sebelum majelis hakim masuk ke ranah pembuktianunsur maka terlebih dahulu akan di uraikan pengertianpengertian di bawah inisebagai landasan teori , yaitu:Bahwa dalam delik kesusilaan adanya kesengajaan atau opzet dari seorangpelaku harus ditujukan pada akibat yang dikehendakinya ;Bahwa tipu muslihat yaitu suatu tipuan

No. 2139 K/Pdt/2009tanggal 7 Januari 2003 sebelum jual beli dilakukan tanggal 14 Januari 2003dengan petunjuk saksi oleh Penggugat sendiri yang pada saat itu belum adakaitan dengan obyek sengketa, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal1870 KUHPdt dan Pasal 285 RBG terdapat adanya paksaan, tipuan atau salahkira (dwang, dwaling, bedrog) dalam penerbitan SHM No. 65 a quo sehinggamemiliki cacat hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti

antaraPemohon dan Termohon telah terdapat kesepakatan mengenai hakhak dan kewajibanatas harta gono gini antara Termohon dan Pemohon;Menimbang, oleh karena para pihak telah sepakat dan keberlakuan kesepakatantersebut digantungkan kepada adanya perceraian, sementara permohonan Pemohonuntuk diberi izin menceraikan Termohon telah dikabulkan sebagaimana diuraikan diatas, dan ternyata pula kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islamdan ketertiban umum serta tidak mengandung unsur paksaan dan tipuan

Dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukandengan memakai keadaan palsu dengan akal dan tipuan muslihat atauterdakwa dengan menggunakan katakata bohong, sehingga menyakinkan saksiYOGA sehingga mau meminjamkan Handphone milik saksi YOGA yangHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 851/Pid.B/2019/PN Pdgdilakukan dengan rangkaian katakata bohong dari terdakwa dan ADOLOF(DPO);Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilaiunsur ke 4, telah terpenuhi pula dari perbuatan terdakwa.5.

atau izinyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin darikorban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkansemua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dariorang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yangdikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuanatau izin tersebut bukan karena tipuan

Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP danPenjelasannya,yakni :e Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya.e Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaansebenarnya.e Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yangberpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yangditipukan itu.e Rangkaian kebohongan yaitu) susunan kalimatkalimat bohong yang tersusunsedemikian rupa, sehingga kebohongan

DALAM EKSEPSI:GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABURBahwa secara faktual dan formalita gugatan adalah tidak nyambung dan kabur,di mana baik dalam posita maupun petitum melakukan dua upaya hukum yangberbeda dengan subjek hukum berbeda dan permasalahan yang berbeda, yaitukepada Tergugat dilakukan upaya hukum PMH dengan ganti rugi sementarakepada Tergugat II dilakukan upaya pembatalan atas Pengikatan Jual Bell(PJB) sebidang tanah yang telah dialinkan menurut hukum adalah jelas tanpaada paksaan, tipuan