Bahwa di atas tanah perkara berdiri rumah semi permanen yangdibangun oleh keluarga para Pemohon Kasasi, oleh karena itu tidakmungkin terjadi penyerahan/levering obyek tanah terperkara dariKaukabussabah Selayan kepada Hasan Tawil Zebua;5.4.

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam hukum adat tentang jual belitanah dan dalam Pasal 1459 KUHPerdata yang menentukanbahwa hak milik atas barang yang dijual tidak beralin kepadapembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal612, 613, dan 616 KUHPerdata, dengan kata lain peralihan hakmilik atas benda/barang yang dijual setelah dilakukan levering;216.

sehingga tidak ada kaitan dan hubungannyadengan Pemohon Kasasi apalagi wanprestasi;Bahwa berkaitan dengan perjanjian No: 006/WBMWK/V/2006 tanggal27 Mei 2006, Termnohon Kasasi yang telah ingkat janji selaku pembelikayu bulat, sedangkan Pemohon Kasasi telah memenuhi prestasinyaselaku Penjual dengan pengiriman kayu bulat";Bahwa demikian juga Judex Facti telah salah menerapkan hukum denganmembenarkan begitu saja pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tarakan pada halaman (54) tentang penyerahan(levering

) berdasarkan Pasal 1459 BW, sebab pada kenyataannyaketentuan isi pasal tersebut tidak benar dan tidak lengkap disebutkan olehMajelis Hakim dalam tingkat pertama dan isi selengkapnya adalah HakMilik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si Pembeliselama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616KUHPerdata;Bahwa yang berkaitan dengan Perkara a quo adalah Pasal 612 BW sajayang pada pokoknya mengatur penyerahan (levering) kebendaan bergerakdilakukan dengan penyerahan yang

nyata atas kebendaan itu danPembanding telah melakukan penyerahan (levering) sesuai dengan buktiT1.5 yang tidak dibantah oleh Terbanding dan penyerahannya jugasesuai dengan kebiasaan dalam lalu lintas jual heli kayu sebagaimanayang diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalampertimbangan hukumnya pada halaman (54) dan (55) yang telah sesuaidengan Pasal 1339 KUHPerdata;Dalam Rekonvensi Judex Facti salah menerapkan hukum, sebab pembayaransebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah

.: 878/Padt.G/2015/PN.SBY.Akta Jual Beli, Nomor: 594.4.06/402.01/01/1995, Tanggal 17 April 1995,dan harga pembelian atas bidang tanah tersebut telah dibayar lunas olehPENGGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT I, serta tanah danbangunan sejak terjadi jual beli telah terjadi penyerahan (levering), dansaat ini dikuasai oleh PENGGUGAT, maka mohon agar Ketua/MajelisHakim menyatakan jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT atas sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yangterletak/dikenal dengan

Saniri Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru pada tanggal 21Agustus 1957 yang merupakan Perjanjian lanjut dari Perjanjiantanggal 07 Maret 1957 yang dilakukan dengan suatu perjanjian yangdisebut Perjanjian Penyerahan secara sukarela atau dengan cumacuma dengan pengecualian tanaman milik perorangan yang terdapatpada areal tanah yang diserahkan, artinya telah dilakukan suatupemindahan tangan atau penyerahan suatu barang atau hak atasbarang tersebut beralih menjadi hak penerima barang atau penerimahak (levering

PLN cabang Masohi, dan juga beberapa bangunan rumahpermanen perorangan (lokasi dusun Nama);Bahwa eksistensi rumahrumah ibadah, bangunan BUMN serta rumahrumah permanen milik penduduk didasarkan pada perbuatan hukumberupa jual beli ataupun penyerahan (levering) baik dilakukan olehTergugat dengan mereka yang berada dan menempati objek sengketayang akhirnya menimbulkan Hak kepemilikan individu ataupun badanhukum dan atau ada hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya yangsebagai pemilik objek sengketa

(levering) baik dilakukan oleh Tergugat dengan merekamereka yangberada dan menempati tanah sengketa yang akhirnya melahirkan HakKepemilikan Individu atau badan keagamaan atas bangunan rumahrumah ibadah dimaksud. Ataukah juga bisa jadi keberadaan merekadiatas tanah sengketa dimaksud karena adanya hubungan hukumdengan pihak ketiga lainnya yang sebagai pemilik obyek sengketa;2.

tersebut dalamPosita 5 diatas, adalah bertentangan dengan hak hukumnya Para Penggugatdan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya sebagai berikut:a) Sertifikat tanah dan bangunan rumah sengketa, pada saat dialinkankepemilikannya, oleh Tergugat , masih sebagai jaminan hutang;b) Sampai dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan kePengadilan Negeri Wonosobo ini, tanah berikut bangunan rumahsengketa, masih tetap ada dalam kekuasaan secara sah dan benar, olehPara Penggugat;c) Tidak ada Penyerahan (Levering

Menyatakan secara hukum, peralihan hak dalam Sertifikat tanah berikutbangunan rumah sengketa, dari Tergugat kepada Tergugat II, tidak diikutiterlebin dahulu dengan Perbuatan Melawan Hukum penyerahan tanahberikut bangunan rumah sengketa (Levering), dari Para Penggugat;10.Menyatakan secara hukum, perbuatan hukum Tergugat dan Tergugat Il,yang mengalihkan kepemilikan tanah berikut bangunan rumah sengketa,secara sepihak, adalah tidak berdasar alas hak yang sah dan benar,sehingga cacat hukum, dan batal

Bahwa walaupun jual beli atas tanah tersebut belum dilakukan melaluiakta otentik yang dibuat oleh PPAT, akan tetapi dalam hal ini telahdilakukan dengan itikad baik antara Pembeli dan Penjual yang dibuktikandengan terjadinya levering / penyerahan dokumen suratsuratkepemilikan tanah berupa Petok D oleh Penjual kepada Pembeli, danjuga penyerahan fisik tanah yang telah dikuasai selama kurang lebih 35Halaman 3 dari 13Putusan No.726/Pdt.G/2014/PN.Sby.tahun baik oleh ACHDJAB sampai meninggal dunia pada

(Seratus juta rupiah) berdasarkan kuitansidan Surat oO ditanda tangani oleh Pihak Penjual JHON FREDI MARINGKA,dengan PEN T selaku Pihak Pembeli serta saksisaksi yang di buat dan jugaditandata oleh Sangadi Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten BolaangMo Timur, Provinsi Sulawesi Utara, SEHINGGA sejak saat itu juga secarasudah terjadi levering, dan telah menjadi milik PENGGUGAT secara Sah;Q wa ternyata dari luas tanah tersebut 22.416 M?

Bahwa karena Ganti Rugi antara Penggugat dan Turut Tergugat tersebutdilangsungkan menurut syarat dan tata cara yang telah ditetapkan olehhukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan lagi dalamjual beli tersebut telah pula dilaksanakan penyerahan secara nyata/fisikHalaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PTMDN(fetelike levering) dan penyerahannya secara hukum (jurisdisch levering)sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, maka sangatberdasarkan hukum dan keadilan

Dengan demikian jual beli tanah sengketa tidakmemenuhi syaratsyarat sahnya jual beli menurut KUH Perdata atau hukumadat, bahkan terdapat kecurangan dan tidak adanya asas terang, riel dankontan, serta tidak terjadi levering atas tanah sengketa, maka perbuatan jualbeli tersebut tidak sah dan harus dibatalkan dengan segala akibathukumnya;Bahwa oleh karena perbuatan jual beli tanah sengketa tidak sah sehinggadibatalkan, karena Para Penggugat tidak pernah menghadap Tergugat Ill,maka Akta Jual Beli Nomor

Dengan demikian jual belitanah sengketa tidak memenuhi syaratsyarat sahnya jual beli menurut KUHPerdata atau hukum adat, karena tidak ada asas terang, rieel dan kontan,serta tidak terjadi levering atas tanah sengketa, maka sudah sewajarnya jualbeli tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan dengan segalaakibat hukumnya ;Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan Nomor 663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 :meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedurperundangan

kehilangan hak untuk melanjutkanjual beli tanah dan rumah sengketa, termasuk kehilangan hak untukmenuntut atau menggugat atas perjanjian bersyarat yang telah batal, dangugur serta tidak sah tersebut ;Dilain pihak, jual beli tanah dan rumah sengketa oleh segenap ahli warisalmarhum RUSDIJONO selaku penjual kepada SANTOSO GUNAWANselaku pembeli yang ditandai dengan pembayaran tunai/kontan sehargaRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) di hadapan Camat/PPAT serta saksi,dan seketika terjadi penyerahan (Feitelijk Levering

;Bahwa berdasarkan jual beli dalam hukum Indonesia, maka jual beliterjadi pada ssat proses levering atau penyerahan telah terjadi.

Hal ini juga terdapat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah AgungNomor 516 K/Pdt/1995 yang mengandung kaidah hukum bahwa jualbeli yang tidak diikuti dengan levering, maka berdasarkan pasal 1459KUHPerdata, hak milik atas tanah tersebut belum pernah berpindahkepada si pembeli, jadi masih ada pada pemilik lama. Dengandemikian, jelas sekali bahwa dalam jual beli, yang dipentingkan adalahproses /everingnya;6.

temurun dari kakekdan/ atau orang tua Tergugat Il.Bahwa dengan demikian proses Konversi tanahsengketa menjadi atas nama orang tua TurutTergugat ( Raden Nganten Soekasno aliasSarwosri ) tersebut adalah tidak sah danbertentangan dengan hukum, Karena telahmengkaver sebagian tanah hak kakek/ orang tuaTergugat II.Bahwa selanjutnya untuk menghilangkan perasaanmoril tidak enak ( pekewuh ) pada Tergugat dan Il, maka tanah tersebut dijual padaPenggugat dan tidak disertai dengan adanyapenyerahan physik ( levering

Tergugat yang tidak mau datang kepersidangan dan hanya ikut pada putusan hukumyang akan terjadi, selain itu) juga dapatdilihat dari tindakan Turut Tergugat yangpernah mengajukan tuntutan akan tetapi terusdicabut ( perkara No.51/Pdt.G/2004/PN.Ska.).Bahwa dengan berdasarkan pada uraian jawaban angka 3diatas, maka jelas kepemilikan obyek sengketa olehPenggugat yang didasarkan jual beli tersebut adalahdilandasi Etikat Tidak baik, Apalagi dalam prosesjual beli mana belum ada penyerahan physik tanah( Levering

dan Tergugat II oleh Ibu RadenNganten Soekono Alias Sarwo Sri (Orang tua TurutTergugat) dan selanjutnya diwariskan kepada TurutTergugat adalah tidak sah dan bertentangan hukum.Bahwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh TurutTergugat kepada Penggugat adalah dilandasi itikadtidak baik karena Turut Tergugat tidak mauhadirdipersidangan dan hanya ikut pada putusan hukum yangakan terjadi, serta peralihan hak tersebut dari TurutTergugat kepada Penggugat' tidak disertai denganpenyerahan physic (Levering

diajukan olehpara pihak ;Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan haknyadidasarkan jual beli tanggal 20 Mei 1993 dari almarhnumah Rosna, dimana surattersebut merupakan surat di bawah tangan, tetapi surat tersebut diketahui olehkerapatan Adat Nagari Ketaping dan Kepala Desa Ketaping Selatan dan saksisaksi lain, di pihak lain tergugat II dan Ill memperoleh hak didasarkan akta jualbeli No. 329/2015 tanggal 27 April 2015 dan Syofyan (tergugat I) dan selanjutnyatelah di tindak lanjuti dengan levering

(balik nama) dan di dalam sertifikat dansertifikat tersebut tertulis atas nama : Indra R dan Kartini (tergugat II dan III) ;Menimbang, bahwa di dalam perkara ini bukti Til dan TIII/2 tanggal 27April 2015 No. 329/2015 merupakan bukti oethentik yang dibuat di depanPejabat, apalagi telah dilanjutkan dengan levering (balik nama) sertifikat No. 1519pembukuan tanggal 23 Juli 2005 dari nama Syofyan (tergugat I) kepada Indra Rdan Kartini (tergugat Il dan Ill), mempunyai nilai sempuma, karenanyasepantasnyalah

1997 pasal 32 (2), atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat tidak dapatdituntut lagi apabila sertifikat tersebut telah diterbitkan 5 tahun, sedangkan buktisertifikat di dalam perkara ini No. 1519 tanggal 23 Juli 2005, telah bersilang lebihdari 5 tahun, malahan hampir 10 tahun hak dari tergugat II dan Ill lebihterlindung ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut olehtergugat Il dan Ill adalah sebagai pembeli yang beriktikat baik dan jual belltersebut telah ditindak lanjuti dengan levering

Putusan Nomor 2151 K/Pdt/2016tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Indramayu dalamputusannya pada halaman 14; untuk sahnya suatu jual beli harus dilanjutkandengan balik nama sebagai juridisch levering nya, berdasar pada hukumBurgelijk

Dan sertifikat HakMilik No.121 atas obyek sengketa termaksud diatas bukan atas namaMuhaimin. melainkan saat ini sudah beralin (Levering) menjadi atasnama (BALKIS KUSUMAWATI) Palawan 8. Pembagian Hak BersamaNo.531/Kec. Talun/2007. Tanggal 05 Juli 2007. Yang dibuat oleh HajiSAMSUL ECHWANI, SH. Selaku PPAT Kab.

Dan sertifikat HakMilik No.121 atas obyek sengketa termaksud diatas bukan atas namaMuhaimin. melainkan saat ini sudah beralih (Levering) menjadi atasnama (BALKIS KUSUMAWATI) Pelawan 8. Pembagian Hak BersamaNo.531/Kec. Talun/2007. Tanggal 05 Juli 2007. Yang dibuat oleh HajiSAMSUL ECHWANI, SH. Selaku PPAT Kab.

rumah hak milik;Barat : Tanah hak milik;Yang untuk selanjutnya disebut tanah dan rumah sengketa;Bahwa pembayarannya atas tanah dan rumah sengketa telah dibayar lunasoleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dengan kwitansi tanggal 30April 2010, yang di dalamnya tercantum sejumlah uang sebesarRp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian jualbeli tanah dan rumah sengketa berdasarkan kwitansi tersebut adalah sahmenurut hukum;Bahwa oleh karena penyerahan secara fakta (feitelijk levering

) telah terjadiantara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat selaku pembeli sahmenurut hukum atas tanah dan rumah sengketa, sambil menunggupenandatanganan akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang akanditunjuk untuk penyerahan secara hukum (juridische levering), maka untukmenyakinkan Penggugat dan sambil menunggu penandatanganan jual bellidihadapan Notaris/PPAT, Tergugat sebagai penjual atas tanah dan rumahsengketa tersebut, selain telah membuat dan menandatangani kwitansi jugamembuat Perjanjian

ZULPAN) dan Tergugat tersebut dilangsungkanmenurut syarat dan tata cara yang telah ditetapbkan oleh hukum danPeraturan PerundangUndangan yang berlaku, dan lagi dalam jual beli(Penyerahan Ganti Rugi Tanah) tersebut telah pula dilaksanakanpenyerahan secara nyata / fisik (fetelike levering) dan penyerahanyasecara hukum (jurisdisch levering) sebagaimana yang dimaksud padaangka 3 (tiga) di atas, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jikasuami Penggugat (cq. Alm.

dianggap sah;Bahwa apabila dalam suatu Akta termuat bahwa pembayaran telah dilakukan secara lunas akan tetapi faktanya terdapat pembayaran yang tidak terpenuhi maka haltersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang merugikan pihak ketigasehingga yang berlaku bagi pihak ketiga adalah segala hal yang tertuang dalam Akta tersebut;Bahwa ahli berpendapat Jual Beli itu meliputi dua hal yang pertama terjadinyaperalihan hak, jadi kepemilikan beralih, yang kedua terhadap bendabenda bergerakitu diperlukan levering

jadi harus ada penyerahan, sebelum diserahkan maka hak ituPutusan Nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.Mlg Halaman 32 dari 66 halamantetap menjadi tanggung jawab Penjual karena masih belum dilakukan levering, yangmana ketika terjadi levering maka seketika tanggung jawab menjadi tanggungjawabnya pihak Pembeli, sedangkan cara penyerahan atau levering untuk bangunanmudah dibuktikan, kalau hak atas tanah berikut bangunan levering nya itu adalahpengosongan, selama pengosongan itu belum diserahkan berarti harus

pihakTERGUGAT I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dibenarkansecara hukum dikarenakan seharusnya TURUT TERGUGAT meneliti sertamengkonfirmasi kepada pihak PARA PENGGUGAT apakah jual beli antara PARAPENGGUGAT yang diwakili oleh PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I tersebut telahdilaksanakan secara tuntas (lunas) dikarenakan obyek sengketa bukan atas namaTERGUGAT I melainkan atas nama KWEE INDRAYANI (istri PENGGUGAT I)terlebih dapat diketahui pula adanya fakta bahwa belum adanya levering

H.Sapto Eddy .MT ; Sertifikat Hak Milik Nomor 10044 a/n Sri .Sapto Eddy ; Sertifikat Hak Milik Nomor 3249 a/n Syarifah Hanum ; Sertifikat Hak Milik Nomor 8619 a/n Syarifah Hanum ;Bahwa jelas ke 3 (tiga) sertifikat yang dimaksud oleh Pembanding/ TergugatIll masuk dalam daftar yang turut diberikan kuasa jualnya oleh Tergugat kepada Tergugat IV ;Bahwa artinya terhadap ke 3 (tiga) Sertifikat yang dimaksud olehPembanding/ Tergugat III telah terjadi levering/ Penyerahan dari Tergugat kepada Tergugat IV

Isnaeni, SH., MS., Dalam bukunya berjudul"Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan", jelas Levering Sesungguhnyamengandung dua hal penting agar Levering sampai kepada tujuanfinalnya, yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihaklainnya. Dua unsur tersebut adalah penyerahan nyata ( feitelijke levering )dan penyerahan yuridis ( juridische levering ) ;Bahwa penyerahan nyata benda bergerak, penyerahan yuridis terjadi padasaat penyerahan dilakukan.

Dalam contoh perjanjian jualbeli dan perjanjianpinjam pakai ;Bahwa dengan demikian dari penjelasan di atas, jelas bahwa levering/Penyerahan terhadap ke 3 (tiga) sertifikat yang dimaksud oleh Pembanding/Tergugat Ill adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum walaupun tidakdidiperlinatkan oleh Terbanding/ Penggugat dalam proses pemeriksaanperkara aquo ;Bahwa syaratsyarat sebagaimana yang dimaksud di atas tela terpenuhidengan jelas dan tegas antara yang menyerahkan Tergugat kepadaTegugat IV, dan penyerahan

Surat asli dan sah berupa Pernyataan Pelepasan Adat HakAtas Tanah Adat tanggal 02 Juli 2014.Bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasanberkontrak yang memberikan norma dasar tata cara membuatperjanjian secara bebas selama dalam koridor tidak melanggarhukum, antara Terdakwa dan Saksi1 tidak ada perjanjian lisanmaupun tertulis mengenai waktu penyerahan (levering) barangtidak bergerak, berarti dalam hal ini kewajiban yang harusdilakukan oleh Terdakwa selaku penjual yakni menyerahkanbarangnya

balik nama tanah kepada Saksi sehingga Saksimembatalkan jualbeli tanah tersebut.Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwatidak dapat diterima dan harus ditolak.Keberatan Kelima memori banding Penasihat HukumTerdakwa bahwa dalam hukum perjanjian terdapat asaskebebasan berkontrak yang memberikan norma dasar tata caramembuat perjanjian secara bebas selama dalam koridor tidakmelanggar hukum, antara Terdakwa dan Saksi1 tidak adaperjanjian lisan maupun tertulis mengenai waktu penyerahan(levering