menerbitkan keputusan ;e Bahwa, menurut pendapat ahli, jika terjadi pelanggaran proses pendaftaran calonPresiden dan Wakil Presiden, kemudian diajukan laporannya ke Bawaslu makadilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke PTUN agar ada penyelesaiannya secarakonkret ;e Bahwa, menurut ahli, walaupun PTUN memiliki 3 (tiga) tingkatan prosespenyelesaian perkara, namun tetap saja masalah penyelesaian pelanggaran pemiludapat diselesaikan oleh PTUN ;e Bahwa, ahli tidak mengetahui secara jelas mengenai titik singgung

Konversi Kredit Menjadi Penyuertaan Modal Sementara.Bahwa sampai saat ini PARA PENGGUGAT masih beritikad baik agarmelaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telahdisepakati antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PARAPENGGUGAT tidak menutup diri kepada TERGUGUAT apabila TERGUGATHalaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 243/PDT/2021/PT BDGmembarikan kebijakan kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yangtelah PARA PENGGUGAT singgung pada poin. 9 tersebut diatas.11.

memberikan nafkah selama 6 bulan berturutturut kepada istri saya dan istri saya itu tidak tidak ridho dan istri sayamengadukan hal tersebut kepada pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya(suami) satu kepadanya (istri)"Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara tertulis sebagaiberikut :Bapak dan Ibu Hakim YthMemilik pada permasalahan ketidakjujuran, dapat kami jelaskan bahwauang pinjaman yang dipinjam dari Bank DKI sebesar Rp. 50 Juta sungguh sayabelum dapat terima, karena seperti yang sudah saya singgung

Bahwa, dalil dalil JAWABAN TERGUGAT, yang tidak disangkal olehPENGGUGAT, dianggap telah di akui kebenarannya dan merupakan buktiyang sempurna bagi : TERGUGATHal 3 dari 29 hal, Put No 2206/Pdt.G/2017/PA.SbySedangkan dalil dalil PENGGUGAT, yang tidak di singgung olehTERGUGAT, dianggap telah di bantah oleh TERGUGAT. Bahwa, GUGATAN PENGGUGAT, DALAM POSITA, Poin No. 1, dan No. 2,Halaman 2, adalah: BENAR, maka TERGUGAT: Tidak Perlu MenjawabPanjang Lebar, Gugatan tersebut..

Setelah itu juga Suami saya tidak memintamaaf ke saya, permintaan maaf baru terucap setelah berulang kalisaya singgung untuk meminta maaf. Akhirnya suami saya mintamaaf dua hari sebelum dijemput untuk pulang ke rumah orangtuanya.Tidak beberapa lama kemudian suami saya menginfokan bahwapapa mertua saya sakit stroke ringan akibat saya yangmemberitahukan masalah rumah tangga ke mertua saya.

Bahwa karena berdasarkan dailildalil dalam surat gugatanPelawan/Penggugat menitik beratkan dalam titik singgung hakkeperdataan atas kepemilikan dari tanah yang disalahgunakan olehpara pihak, untuk itu dalam pemeriksaannya merupakan domeinkewenangan Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah tepat SuratPemberitahuan Penetapan Dimissal Proses No. 24/G/2017/PTUNSRGHalaman 15 dari 22.

tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empatratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalamQanun APBA 2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitummana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yangdimaksud oleh penggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung

Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empat ratuslima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam Qanun APBA2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitum mana sangatlahtidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yang dimaksud olehpenggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk

Yahya Harahap selanjutnya pada halaman 343 mengatakan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategorikan pertimbangan putusantidak seksama, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidakdipertimbangkan secara menyelurunh dan konprehenshif, yangdipertimnbankan hanya sebagian saja.

;Bahwa selanjutnya pada halaman 344 disebutkan:Begitu juga putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pdt/1987, padatingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoende gemotiveerdyang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Dalam kasus ini, PT dianggap tidak memeriksa perkara secaramenyeluruh, karena tidak memberi pertimbangan hukum yangcukup...dst.;Bahwa berdasarkan pendapat M.

Sengketa Tata Usaha Negara tidak serta mertamenjadikan perkara a quo adalah Sengketa kepemilikan :Judex Facti tingkat pertama seharusnya cermat dalam menyikapi adanya perbedaanantara sengketa kepemilikan dan sengketa Tata Usaha Negara sehingga didalammemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo Majelis Hakim berprinsip/berdasarkan apa yang menjadi kewenangannya in casu sengketa tata usahanegaranya, tidak justru larut dalam dalam dalildalil dan pembuktian oleh parapihak;3 Sekalipun Terdapat Titik Singgung

Putusan Nomor 196 K/TUN/2014Bahwa pada prinsipnya sekalipun sering terjadi tidak singgung antara perkaraperdata dengan perkara Tata usaha Negara tidak serta merta menjadikan perkara aquo oplossing (melebur) dalam perkara perdata karena antara perkara perdata danPerkara Tata Usaha Negara sangat berbeda dan pada prinsipnya berjalan dalamkoridor/rel masingmasing;4.

Untuk itulan maka gugatan ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan ini bukan suatu gugatan tentang keahliwarisan danpembagian harta waris semata, tetapi berkaitan juga dengan sengketapemilikan (hak milik), yakni dengan Tergugat 20 sampai Tergugat 31;Apabila memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I yakniputusan Mahkamah Agung No. 11/K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979,maka gugatan ini merupakan titik singgung kewenangan absolut mengadilisuatu perkara antara Pengadilan Agama

penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/ kompetensi Peradilan TataUsaha Negara menjadi diperluas yakni berwenangmenerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahngunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan,kewenangan ini bertitik singgung

Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas yakniberwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dimanakewenangan ini bertitik singgung

Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif...;Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/201512.13.Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusan.

Mengenai Kompetensi Absolut, Menilik dan mencermati (oundamentumpetendi) posita gugatanPenggugat pada halaman 1, paragraph 1 angka 1, halaman 2, angka 2,halaman 3, 4, 5 dan halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9,halaman 10, halaman 11; secara substansial, materi permasalahannyalebih condong menitik beratkan pada titik singgung atas objek hakkeperdataan atau Kepemilikan hak atas tanah; Bahwa dalildalil tersebut dapat dilinat pada halaman 2, halaman 3 danhalaman 4 dst.

sebagaikepemilikan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, karena Buktikepemilikan tanah bukan wewenang Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara,sehingga majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dalam mengadili, memutuskan perkara a quo Nomor242/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 31 Oktober 2016, terbukti tidakberwenang atau telah melampaui kewenangannya Pasal 1 huruf (a)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung karenaternyata terjadi titik singgung

Karena nyatanyata gugatan tidak didasarkanpada alasanalasan yang layak, dan Penggugat telah mencampuradukan titik singgung wewenang Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, karena di dalam bukti girik atas 6 bidang tanah yangdiajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengandung Buktikepemilikan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/TUN/2003tangga 8 Oktober 2003; Demikian pula dengan BuktiBukti (P3 s/d P7)tanahnya sudah habis dan terletak di Babakan Gondang bukanBabakan Pakis, in casu objek

pidana penjara5 (lima) tahun dan vonis hakim 4 (empat) tahun penjara (VidePutusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 826/Pid.B/2012/PN.Mks), selain itu dalam perkara ini korban ERNAYANTI SARIPALEDUNG sesaat setelah kajadian pemukulan, masih dipertemukan dengan saksi MARTA MANGANDO sehubungan dengankasus pengerusakan tanaman MARTA MANGANDO oleh anggotaPolsek Tondon Nanggala bersama dengan saksi HABEL KALANIalias NEKALIMBUANG sebagai kepala Dusun setempat danpersoalan pemukulan sama sekali tidak di singgung

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HI adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat IIIadalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan ; Maka

perbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat II kemukakan diatas,Tergugat II sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperanmengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung

Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yangberkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum TataAdministrasi Negara yang berkaitan dengan tugas sertakewenangan dari Tergugat II seharusnya menjadi kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugatdiajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat II denganini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untukmemutus dengan Putusan Sela dengan MenyatakanHal

Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenanguntuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansiMenimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) edisi 2007Mahkamah Agung RI 2009, halaman 859 tentang Titik Singgung Wewenang Peradilanantara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri

PermohonanKeberatan dari Pemohon Keberatan seluruhnya tidak dapat dibenarkankarena telah melanggar ketentuan paal 178 ayat (2) HIR dan mengakibatkanputusan a quo telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan UndangUndang dan sudah seharusnya putusan tersebut menjadi batal;Bahwa Hakim/Judex Facti Pengadilan Negeri Bangil dalam memutusPerkara 29/Pdt.SusBPSK/2016/PN Bil, ini telah salah dalam menerapkanhukumnya atau melanggar hukum yang berlaku karena Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan tidak saksama dan bertitik singgung

Gugatan Pelawan obscuur libel karena Perlawanan Pelawan tidak adadasar hukumnya, Pelawan meminta untuk menunda eksekusi danmengalinkan eksekusi serta meminta eksekusi ditempat lain bukantanah obyek eksekusi dimana hal tersebut adalah merupakan tuntutandi luar logika hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung diatasbahwa menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata,tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari RetnowulanSutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata

Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.Hal. 20 dari 23 hal.Put.Nomor 1505 K/Pdt.SusPHI/2017Ayat 3:la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat,atau memberikan lebih dari pada yang digugat;Penjelasan:Melarang Hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang