Bahwa gugatan kabur karena antara posita dan petitum gugatan penggugatkontradiktif dan terkesan tidak nyambung satu sama lainnya, apa yangdiminta oleh penggugat dalam petitumnya, tidak ada yang dijelaskan didalamposita gugatan, seperti contoh petitum point 5, 6, dan 9 gugatan, didalamposita tidak dijelaskan secara gambling apalagi secara detail darimana angkaangka dimaksud, tidak pernah di singgung dalam posita, tetapi tahutahu/ujukujuk dimintakan di petitum.

Pada umumnya, suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukandalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif...;Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1647 K/Pdt/201512.13.Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidak menjelaskanmengenai alasan dan dasar putusan.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung pada bagian b) diatas,maka mengingat objek gugatan belum bersifat final atau masihmembutuhkan persetujuan pihak lain dan dalam hal ini maksud dantujuan persetujuan itu sendiri adalah untuk membuatperikatan/perjanjian dikemudian hari antara CV. Pangan Indo denganPPK maka seluruh keadaan yang melingkupinya sesungguhnya masukatau teroplosing dalam ruang lingkup keperdataan ;2.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi singgung pada bagianeksepsi diatas, yakni mengenai Dokumen Pengadaan adalah jugamemuat syarat syarat kelengkapan adminsitrasi dan teknis yang harusdipenuhi oleh peserta tender dan salah satunya persyaratan teknisdimaksud adalah setiap peserta tender diwajibkan melampirkansuratbukti kepemilikan atas kendaraan roda empat, dalam hal ini Penggugattidak melampirkan BPKB kendaraan roda empat sebagai buktikepemilikan Penggugat, syarat ini tidak dapat dipenuhi

penyalahgunaan wewenang yangdilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/ kompetensi Peradilan TataUsaha Negara menjadi diperluas yakni berwenangmenerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahngunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan,kewenangan ini bertitik singgung

Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, makakewenangan/ kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menjadi diperluas yakniberwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dimanakewenangan ini bertitik singgung

Pengadilan Negeri Kendari karena obyeksengketa milik para pelawan akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan NegeriKendariMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsiyang diajukan oleh Terlawan telah memasuki Materi Pokok Perkara, olehkarenanya memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokokperkara apakah memang benar obyek sengketa berada dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Andoolo ataukah dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kendari;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung

menerbitkan keputusan ;e Bahwa, menurut pendapat ahli, jika terjadi pelanggaran proses pendaftaran calonPresiden dan Wakil Presiden, kemudian diajukan laporannya ke Bawaslu makadilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke PTUN agar ada penyelesaiannya secarakonkret ;e Bahwa, menurut ahli, walaupun PTUN memiliki 3 (tiga) tingkatan prosespenyelesaian perkara, namun tetap saja masalah penyelesaian pelanggaran pemiludapat diselesaikan oleh PTUN ;e Bahwa, ahli tidak mengetahui secara jelas mengenai titik singgung

tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empatratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalamQanun APBA 2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitummana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yangdimaksud oleh penggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung

Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukumuntuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp 458.180.000 (empat ratuslima puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam Qanun APBA2017 dan APBA perubahan atau dalam APBA murni, petitum mana sangatlahtidak tegas, dalam APBA mana yang sesungguhnya yang dimaksud olehpenggugat ;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk

Yahya Harahap selanjutnya pada halaman 343 mengatakan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategorikan pertimbangan putusantidak seksama, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidakdipertimbangkan secara menyelurunh dan konprehenshif, yangdipertimnbankan hanya sebagian saja.

;Bahwa selanjutnya pada halaman 344 disebutkan:Begitu juga putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pdt/1987, padatingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoende gemotiveerdyang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Dalam kasus ini, PT dianggap tidak memeriksa perkara secaramenyeluruh, karena tidak memberi pertimbangan hukum yangcukup...dst.;Bahwa berdasarkan pendapat M.

pidana penjara5 (lima) tahun dan vonis hakim 4 (empat) tahun penjara (VidePutusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 826/Pid.B/2012/PN.Mks), selain itu dalam perkara ini korban ERNAYANTI SARIPALEDUNG sesaat setelah kajadian pemukulan, masih dipertemukan dengan saksi MARTA MANGANDO sehubungan dengankasus pengerusakan tanaman MARTA MANGANDO oleh anggotaPolsek Tondon Nanggala bersama dengan saksi HABEL KALANIalias NEKALIMBUANG sebagai kepala Dusun setempat danpersoalan pemukulan sama sekali tidak di singgung

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HI adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat IIIadalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan ; Maka

perbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat II kemukakan diatas,Tergugat II sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperanmengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst ; Sebagaimana telah Tergugat III singgung

Konversi Kredit Menjadi Penyuertaan Modal Sementara.Bahwa sampai saat ini PARA PENGGUGAT masih beritikad baik agarmelaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telahdisepakati antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PARAPENGGUGAT tidak menutup diri kepada TERGUGUAT apabila TERGUGATHalaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 243/PDT/2021/PT BDGmembarikan kebijakan kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana yangtelah PARA PENGGUGAT singgung pada poin. 9 tersebut diatas.11.

memberikan nafkah selama 6 bulan berturutturut kepada istri saya dan istri saya itu tidak tidak ridho dan istri sayamengadukan hal tersebut kepada pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya(suami) satu kepadanya (istri)"Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara tertulis sebagaiberikut :Bapak dan Ibu Hakim YthMemilik pada permasalahan ketidakjujuran, dapat kami jelaskan bahwauang pinjaman yang dipinjam dari Bank DKI sebesar Rp. 50 Juta sungguh sayabelum dapat terima, karena seperti yang sudah saya singgung

Adanya dua antinominorma hukum in dapat menimbulkan benturan atau konflikkewenangan/kompetensi mengadili antara Peradilan Umum dengan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum yangdidasarkan adanya sengketa mengenai harta peninggalan/harta warisan ;Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan konflikhukum (titik singgung kKewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikajisecara lebin mendalam dengan menelaah dari apa yang sesungguhnya yangmenjadi pokok sengketanya

Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yangberkaitan dengan titik singgung perbuatan hukum TataAdministrasi Negara yang berkaitan dengan tugas sertakewenangan dari Tergugat II seharusnya menjadi kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugatdiajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat II denganini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSerang yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untukmemutus dengan Putusan Sela dengan MenyatakanHal

Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenanguntuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansiMenimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) edisi 2007Mahkamah Agung RI 2009, halaman 859 tentang Titik Singgung Wewenang Peradilanantara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Negeri

Bahwa, dalil dalil JAWABAN TERGUGAT, yang tidak disangkal olehPENGGUGAT, dianggap telah di akui kebenarannya dan merupakan buktiyang sempurna bagi : TERGUGATHal 3 dari 29 hal, Put No 2206/Pdt.G/2017/PA.SbySedangkan dalil dalil PENGGUGAT, yang tidak di singgung olehTERGUGAT, dianggap telah di bantah oleh TERGUGAT. Bahwa, GUGATAN PENGGUGAT, DALAM POSITA, Poin No. 1, dan No. 2,Halaman 2, adalah: BENAR, maka TERGUGAT: Tidak Perlu MenjawabPanjang Lebar, Gugatan tersebut..

Bahwa karena berdasarkan dailildalil dalam surat gugatanPelawan/Penggugat menitik beratkan dalam titik singgung hakkeperdataan atas kepemilikan dari tanah yang disalahgunakan olehpara pihak, untuk itu dalam pemeriksaannya merupakan domeinkewenangan Badan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah tepat SuratPemberitahuan Penetapan Dimissal Proses No. 24/G/2017/PTUNSRGHalaman 15 dari 22.

Setelah itu juga Suami saya tidak memintamaaf ke saya, permintaan maaf baru terucap setelah berulang kalisaya singgung untuk meminta maaf. Akhirnya suami saya mintamaaf dua hari sebelum dijemput untuk pulang ke rumah orangtuanya.Tidak beberapa lama kemudian suami saya menginfokan bahwapapa mertua saya sakit stroke ringan akibat saya yangmemberitahukan masalah rumah tangga ke mertua saya.

bersabar danmempertahankan hubungannya dengan tergugat untuk merubahsikapnya, namun Tergugat tetap pada sikapnya :Tidak Benar,Alasannya :Yang seharusnya dikatakan cukup bersabar itu seharusnya saya, karenasaya ini kepala keluarga sebagai seorang lakilaki normal saya sudahcape dan lelah dengan kehidupan rumah tangga saya tap yang sayapikirkan itu anak anak saya dalam hal ini knususnya sekolah ke tiga anaksaya.Halaman 5 dari 27 Putusan No. 0016/Pdt.G/2017 /PA.MrkMaaf sebelumnya kalau) saya harus singgung

Untuk itulan maka gugatan ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan ini bukan suatu gugatan tentang keahliwarisan danpembagian harta waris semata, tetapi berkaitan juga dengan sengketapemilikan (hak milik), yakni dengan Tergugat 20 sampai Tergugat 31;Apabila memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I yakniputusan Mahkamah Agung No. 11/K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979,maka gugatan ini merupakan titik singgung kewenangan absolut mengadilisuatu perkara antara Pengadilan Agama