Bahwa demi agar dalam pelaksanaan putusan nanti tidak berlarutlarut dantidak merugikan pencari keadilan sepatutnya Para Tergugat d/r dihukumpula untuk membayar kepada Penggugat sd VI d/r Dwangsom (uangpaksa) masingmasing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuksetiap hari lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusanberkekuatan hukum tetap;MAKA : Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sudilah kiranya PengadilanNegeri Purwakarta c/g.

berupa suratsurat yangdiajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut,Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagaiberikut:1.Mengenai barang bukti huruf adan k.Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surattersebut diatas merupakan bukti adanya perintahdari Danrem101/Ant tentang penunjukan panitiaseleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD Gel Il Ta2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatbarang bukti tersebut dapat diterima sebagaibarang bukti dalam perkara ini.Mengenai barang bukti huruf c,

g, h, j, , x, dan y.Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surattersebut diatas merupakan Daftar nominatifpeserta seleksi penerimaan Tamtama PK TNI ADGel Il Ta 2018, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat barang bukti tersebut dapat diterimasebagai barang bukti dalam perkara ini.Mengenai barang bukti huruf d, e, f, dani.Hal. 69 dari 113 hal.

IGHARTANTO, SE.MMA(almarhum) untuk display toko dan sample produk ke alamat kediamnya di JalanKarmila 6 Blok F nomor 1, RT 012 RW 013, kelurahan Jatiwaringin, KecamatanPondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diuraikan sebagai berikut: Jems Barang Jumlah Kemasan BO07 (Mc Moor Precious) 750 Vbotol B191A (Mc Moor Precious) Goo 9botol botol Mars Bright (Mc Moor Precious) 750 grMoon Bright (Mc Moor Precious) 750 C/G Go botol 186.

penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000 (SeratusJuta Rupiah) oleh Nyoman Gama kepada Wayan Sukada.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tentang penyerahan uangsebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) oleh NyomanGama kepada Wayan Sukada.Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwaserta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang buktidalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.Bahwa mengenai barang bukti berupa suratsurat foto copy pada hurufb), c)

, g) 1), m) 0) adalah contoh surat dari BKD Provinsi Bali dalamkaitannya dengan proses penerimaan CPNS di Provinsi Bali, denganHal 59 dari 94 hal.

Bukti initidak ada aslinya sehingga karenanya dapat dijadikan bukti petunjuk apabilaada kaitannya dan di dukung dengan buktibukti lainnya;Bukti P45 berupa fotocopy Proposal/Kontrak Perjanjian Kerja yang telahdisepakati bersama Antara KONSORSIUM THK c/g PT.PERTIWI LESTARI(Pemberi Tugas) dengan IDR (Penerima Tugas) No. 287.12/IDR?DP.3?PrAL/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017. Fotocopy sesuai aslinya sehinggadapat mendukung pembuktian;Menimbang, bahwa tentang saksi 1.

Batam(d) Rp.588.000.000Marikultur Bea masuk sesuai SSPCP tanggal17/12/2008 (f) Overhead 10 % x 588.000.000 Rp.58.800.000 Harga setelah bea masuk dan overhead(g) Rp.646.800.000(d)+(e) + (f) (nh) Jumlah kerugian keuangan Negara (c) (g) Rp.244.109.091 Bahwa kerugian keuangan Negara Cq.

yang mengelola PT tersebut.Bahwa pasal 39 ayat (1) a,d UU KUP tentang PKP apa ketentuan pasalini merupakan pelanggaran atau kejahatan dalam UU KUP, menurut ahliadalah pelanggaran bukan kejahatan karena ada ketentuan lain yangsifatnya bukan harus tetapi dalam UU No.42 tahun 2009 tentang PPNbarang dan jasa dan pada penjualan barangmewah pasal 3a ayat (1)pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalampasal 4 tadi pengusaha yangmelakukan penyerahan sebagaimanadimaksud pasal tadi huruf c,

g, h kecuali pengusaha kecil yangbetasannya ditetapkan olen Kemenkeu wajib melaporkan usahanya untukditetapbkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor dan melaporkanPPN dan pajak penjualan barang mewah yang terhutang kamihubungkan dengan ayat (1) a pengusaha kecil sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tadi dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP jadibukan sebuah kewajiban.Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Belanja Pemilihnan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 19 ayat (4), (5), (6), PerayuranBupati Barito Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman PengelolaanBelanja dana cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah danTata Cara Pencairan dana serta Pertanggungjawabannya dalam Pasal 6 ayat(2) huruf d,e,f,g, Pasal 7 huruf b dan d, Permendagri Nomor 44 tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c,

g,h, dan Pasal 22 huruf b,sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi sebaliknya, dapatdijadikan dasar pemidanaan terhadap terdakwa, karena aturanaturan tersebutmerupakan hukum/aturan positif yang sedang berlaku di Indonesia sesuaidengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011.

Batam Rp.588.000.000Marikultur(e) Bea masuk sesuai SSPCP tanggal 17/12/2008(f) Overhead 10 % x 588.000.000 Rp.58.800.000(g) Harga setelan bea masuk dan overhead (d)+(e) + Rp.646.800.000(f)(h) Jumlah kerugian keuangan Negara (c) (g) Rp.244. 109.091 Bahwa kerugian keuangan Negara Cq.

Belanja Pemilihnan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 19 ayat (4), (5), (6), PerayuranBupati Barito Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman PengelolaanBelanja dana cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah danTata Cara Pencairan dana serta Pertanggungjawabannya dalam Pasal 6 ayat(2) huruf d,e,f,g, Pasal 7 huruf b dan d, Permendagri Nomor 44 tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c,

g,h, dan Pasal 22 huruf b,sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi sebaliknya, dapatdijadikan dasar pemidanaan terhadap terdakwa, karena aturanaturan tersebutmerupakan hukum/aturan positif yang sedang berlaku di Indonesia sesuaidengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011.

TABUNGANBAGIANA46 KM 1580 8.538.184 151.565 8.689.749SANIASIH47 WAYAN 2012 45.220.160 500.822 45.720.982RIASTINI48 TEMUKA 2011 35.425.000 9.419.638 44.844.638BAKERY49 KTASMINI 1405 7.731.305 6.907.747 14.638.95450 KM 1407 8.907.905 7.169.744 16.677.644ARIASIH51 NENGAH 1488 20.369.078 11.847.734 32.216.812SUASTINI52 DEWI 1412 400.144 5.232.508 5.632.652YANTI53 KM 1415 16.406.095 5.704.593 22.110.688SUARTINI54 KD 1416 1.678.850 4.366.913 6.045.763PRAMIYANTl55 = AYU 1525 3.632.129 3.397.862 7.029.991DINAWATI56 C

G 1578 2.471.861 4.688.202 7.160.063SRIWAHYUNI57 SUANDARI 1577 8.975.858 4.483.290 13.459.14858 MADE 1579 2.703.543 3.186.492 5.890.035RUSMADEWI09 = FERA 1708 1.874.237 9.440.157 7.316.39460 WAYAN 1706 3.842.525 3.494.983 7.337.508SUARTI61 WAYAN 1619 17.740.043 6.458.991 24.199.634MURIANA62 KD DWI 1617 9.787.504 5.603.261 15.390.765ANTINI Halaman 93 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK /2021/PN.Dps.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakantugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : menyusun dokumenpelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihandan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran danmenyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkatdaerah yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c,

g dan h UU Nomor 1Tahun 2004);Bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untukmenguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD (Pasal18 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004);Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran berwenang :a. menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih;b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakantugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : menyusun dokumenpelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihandan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran danmenyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkatdaerah yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c,

g dan h UU Nomor 1Tahun 2004);Bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untukmenguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, danmemerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD (Pasal18 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004);Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran berwenang :a. menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih;b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan

Perusahaan Daerah Air Minum dan menjadiKuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yangdipimpinnya;Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa berwenangmenyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujianatas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengawasi pelaksanaan anggarandan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerahyang dipimpinnya (Pasal6 ayat (2) huruf a, b,c,

g dan h UU Nomor 1 Tahun 2004);Menimbang, bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasasebagaimana tersebut di atas yaitu Pengadaan Barang dan Jasa berupaPenambahan Kapasitas Produksi PDAM Sanana yang sumber dananya dari APBDadalah berpedoman kepada Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan mengacu kepada Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 80 Tahun 2003 (selanjutnya disingkat Kepres Nomor 80 tahun2003) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuanPerubahannya

II dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening KasUmum Gampong dan Berita Acara Verifikasi tanggal 23 November 2017serta Daftar Tanda Terima Penyaluran Dana Gampong Tahap II 40%Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2017;10)Nomor 937 / 01 / DPMG / 2017, Perihal mohon persetujuan pencairandan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dari Rekening KasUmum Daerah (RKUD) oleh BPKK Pidie ke Rekening Kas UmumGampong (RKUG) masingmasing Gampong untuk seluruh Gampongdalam Kabupaten Pidie kepada Bupati Pidie c/

g Sekretaris Daerah Kab.Pidie tanggal 19 Desember 2017 dan Lampiran Surat Kepala DPMGKab.

Bahwa gugatan PENGGUGAT didukung oleh faktafakta dan buktibuktiyang SAH dan otentik maka PENGGUGAT mohon agar Bapak KetuaPengadilan Negeri Batam c/g. Ketua Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakanterlebin dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet,Banding maupun Kasasi ;28. Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon agarBapak Ketua Pengadilan Negeri Batam c.g.

Pidie Tahun Anggaran 2017;Nomor 937 / 45 / DPMG / 2017, Perihal mohon Persetujuanpencairan dan penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah(RKUD) oleh BPKK Pidie ke rekening Kas Umum Gampong (RKUG)masingmasing kepada Bupati Pidie c/g Sekda Kab.

Perobuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum,karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun2004 Pasal 6 ayat (2) c, g dan Pasal 64 ayat (1) juga bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4,Pasal 35, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (7), Pasal 49 ayat (1), (5),Pasal 50, Pasal 53, Pasal 57 ayat (1), sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Hal. 135 dari 170 hal. Put.

Perouatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum,karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun2004 Pasal 6 ayat (2) c, g dan Pasal 64 ayat (1) juga bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4,Pasal 35, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (7), Pasal 49 ayat (1), (5),Pasal 50, Pasal 53, Pasal 57 ayat (1), sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;Hal. 135 dari 170 hal. Put.

Kepahiang yang ditujukan kepada Bapak Sekretariat DaerahKabupaten Kepahiang c/g.