Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 03-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 47G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 12 Januari 2012 — M. WATHONI. MB VS Bupati Ogan Komering Ulu Timur
65 — 86
  • hukum diatas bahwa oleh karenaalasan ketidakhadiran Pengugat dapat diterima akal sehat dan sejak tanggal 3 Nopember2011 Penggugat sudah bekerja kembali maka tidak ada alasan hukum untuk tidakmenugaskan Penggugat kembali, apalagi menurut pengakuan Penggugat bahwa PengugatHalaman 59 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUNPLG60akan memasuki masa pensiun pada bulan Oktober 2012 dan sesuai dengan ketentuan Pasal26 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Taufiq Qurahman, S.Sos.,
Tergugat:
Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
209 — 82
  • (Sesuai denganaslinya);Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi bernamaCATUR TRIASTONO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalampersidangan sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan,yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan kepada
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 141/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
KHAIRUDDIN, SH
Tergugat:
Bupati Labuhanbatu Utara
74 — 38
  • pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXV1I/2018.frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 25/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
MIZNAH REYKE KANUSA, S.Pd., M.Ap.
Tergugat:
BUPATI BONE BOLANGO
196 — 118
  • (fokokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dljatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada hubungannya Dengan Jabatan .
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 01-07-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.
Tergugat:
BUPATI JAYAPURA
207 — 102
  • pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah KabupatenJayapura dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakanwewenang Bupati Jayapura sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objeksengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2007
Tanggal 23 Nopember 2009 —
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 01 Tahun2004 tentang Hak Uji Materiil ;Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, serta dasardasar hukum permohonan yang telah pula Pemohon paparkan, makaterhadap Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentang Persyaratan DanTata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan peraturan diatasnya dapat diajukan permohonankeberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung ;Bahwa pengajuan permohonan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • BuktiT6 :BuktiT7 :BuktiT8 :Bukti T9 :Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiSekretaris Jenderal Nomor : 1T/382/M/KP.06.02/2019 halSanggahan/Keberatan atas Keputusan Menteri Riset, Nomor:11466/M/KP/2019 tanggal 22 Maret 2019, (foto kopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 22-01-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
Terdakwa:
HARIYANTO bin UNTUNG alm
93 — 73
  • HeldaRianasari Subekti telah berkalikali dipanggil namun tidak datang dikarenakansudah tidak berada di tempat tinggalnya dan menurut informasi bahwa Ahlipindah ke jawa dan Ahli telah mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipilyang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidakberkeberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan;Menimbang, bahwa Pasal 162 Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana menegaskan bahwa apabila saksi yang telah memberikan keterangan ditingkat penyidikan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-10-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 240/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. HARI SUTJAHJO, ME;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
106 — 54
  • pasal tersebut,Halaman 13 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKT13.5.keputusannya tidak lain dan tidak lebih hanyalahalternatif diantara :(1) Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti,diberhentikan dengan hormat sebagai PegavaiNegeri Sipil;(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalamayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu)tahun, apabila ada kepentingan dinas yangmendesak;(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalamayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — JUARNI; melawan BUPATI KUTAI KARTANEGARA;
151 — 64
  • HasilPemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab700/314/LHPKH/X1V/2015 tanggal 22Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 MaretHalaman 41, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD2016 Nomor: itkab700/051/LHPKH/II/2016 yang menyimpulkan keperluanpersyaratan mengikuti tes CPNS Formasi Kategori Il (K 2) dan berdasarkanPasal 6 A Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2012 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer mejadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 24/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Ir. DADUK AGUSTYANTA
Tergugat:
BUPATI MAGETAN
522 — 917
  • Bukti T1 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi);2. Bukti T2 : Fotokop!
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
191 — 166
  • Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No:880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 84/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
NASDI YULIAR, S.Sos., M.M.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
108 — 113
  • nnoncncnnsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu) Nomor36/PID/2002/PT.BKL tanggal 07 Nopember 2002;Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilYANG
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum
Register : 29-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pbm
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RAKHMAD IRWAN, SH., MH.
Terdakwa:
JAMES BIN MDIN
70 — 32
  • Salahudin tidak dapatmemasukkan orang menjadi CPNS dan terdakwa juga mengetahui bahwarekrutmen atau pengangkatan orang menjadi CPNS tidak ada dipungutbiaya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahuibahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan agar saksi Hendraina mau menyerahkan sejumlah uangkepada terdakwa yaitu dengan cara menunjukkan dokumen dan formulirkuota untuk memasukan dan meluluskan menjadi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan dari Jakarta dan
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 10-11-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA.Spt
Tanggal 23 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 1
  • perkawinan termasuk hadhanah,tidak berlaku asas nebis in idem, sehingga Majelis Hakim berpendapatpermohonan Pemohon aquo dapat diterima yang selanjutnya akan diperiksadan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangansebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat, terhadapeksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
DIAN ERLINA WATI JOHANNIS, ST, M.Eng
Tergugat:
Direktur Politeknik Negeri Kupang
292 — 160
  • ;Bahwa halhal tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasandikeluarkannya objek sengketa sebab tidak ada tindakanPenggugat selama menjabat sebagai ketua jurusan teknik sipilyang menimbulkan kerugian atau terganggunya stabilitas danketentraman pelaksanaan tugas serta kinerja dan mutu pelayananproses belajar mengajar pada jurusan teknik sipil atauterhambatnya kelancaran pelayan public dan tidak terjaminnyakinerja dan kualitas pelayanan proses belajar mengajar padajurusan teknik sipil;Pada bagian mengingatBahwa
Pengadilan PA TEBING TINGGI Perdata Agama Perceraian
Register : 13-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 502/Pdt.G/2013/PA.TTD
Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon dan Termohon
26 — 2
  • pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapatdiindahkan, dengan alasan bahwa dalam peraturan PKB PPKS perihalurusan perceraian Perusahaan tidak terkait di dalamnya;Bahwa oleh karena atasan Pemohon tidak bersedia memberi izinkepada Pemohon, maka Majelis berusaha memberikan saran dan nasehatkepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya untuk menceraikanTermohon, bahkan Majelis telah menjelaskan tentang resiko perceraian bagiPegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 11 Oktober 2012 — Bonifacius T. Tiwa
132 — 43
  • Bahwa yang berhak menerima Tunjangan Umum adalah Pegawai Negeri Sipilyang tidak menerima Tunjangan Struktural dan fungsional, dengan kata lain hanyadiperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat struktural (tenagastruktural) ;6.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Drs.HAMIM SUTAWIJAYA
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
342 — 205
  • Bahwa apabila melihat kepada batas usia pensiun Penggugat KeputusanBupati Pandeglang Nomor 888/Kep.283Huk/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan setelah statusPenggugat mencapai batas usia pensiun, namun dalam proses usulpemberhentiannya tidak dapat diproses Pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan Hak Pensiun, dikarenakan tidak memenuhi syaratyang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2Tahun
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2559/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NOVRIKA, S.H., M.H
Terdakwa:
SITI ASIAH
36 — 4
  • Deli Serdang;Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas yang berpakaian sipilyang mengaku bertugas dari Kantor BNN Provinsi Sumatra Utara.Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNNP SU beserta dengan barangbukti;Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepedamotor bersama dengan adik ipar Terdakwa yang bernama Sri Hardiyanti;Bahwa adapun yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalahberupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna merah berisikan 7 (tujuh)bungkus plastik bening