Ditemukan 4987 data
DHINI ARYANTI, SH
Terdakwa:
Joni Herman
44 — 31
Putusan Nomor 146K/PM 1I02/AD/X/2018Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Aspol Polres Labuhan Batu Hp.081269111943.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namunbaru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI ADsetelah dilakukan penagkapan target masyarakat sipilyang bernama Sdr. Muhammad Guntur (Saksi3) danSdr.
1.RUSTAM S.Pd
2.JOHANSAH
Tergugat:
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
628 — 563
JKT.pertama Bupati Dompu yaitu bersurat kepada Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal permohonan penetapanformasi untuk Para Penggugat;Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:Tenaga honorer yang bekerja pada instansi
146 — 79
Keputusan ......Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian DanPengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada ProgramPascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan Tergugat ini : Memberhentikan dengan hormatPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannyasebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusanDiktum kedua keputusan Tergugat ini : Mengangkat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut
SOPIAN NAULI, S.Sos, M.AP
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
82 — 55
Bahwa jika benar dan layak Penggugat dikenakan pemberhentiandengan tidak hormat melalui Objek Sengketa maka sudahseharusnya Penggugat memperoleh hakhak kepegawaiansesuai dengan Pasal 266 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNo. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mana hakhak kepegawaian tersebut meliputi jaminanpensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, danjaminan kematian sesuai dengan Pasal 295 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri
Ny. Bahniar
Tergugat:
1.Kepala Wilayah Kecamatan Kembangan selaku PPAT
2.Kepala Kelurahan pada Kantor Kelurahan Joglo
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Adminsitrasi Jakarta Barat
4.Ny. Keben Pr. Bin Tontjil dan atau ahli warisnya ibu Nimah dan Sani
5.EKA DJAJA
6.PT Budi Mulya Nusantara
Turut Tergugat:
Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.Latief S.H
180 — 83
Nomor 3 Joglo Kembangan Jakarta Barat berikutrumahnya berasal dari PT BUDI MULYA NUSANTARATergugat VI pada tahun1983, dan pada saat itu Penggugat masih bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di luar daerah Jakarta, sehingga setelah selesai rumah danbangunan tersebut tidak pernah tinggal untuk mendiaminya.
61 — 36
Pegawai Negeri Sipil atau surat lainyang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan atau Pejabat lain yang berkepentingan;b) Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yangmenjadi kewenangan Presiden;c) Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK sertamenyampaikan kepada Presiden;d) Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengirimansurat dan keputusan BAPEK;e) Penyiapan sidangsidang BAPEK;f) Permintaan keterangan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
BOBBY SUTASA, SKM Bin ALIMIN HALIM
81 — 66
membuat rincian usulan penerima dana BantuanOperasional Kesehatan TA.2017, sebagai acuan bagi saksi FRANKI AGUSTIAN yangatas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dan saksi RUDI SYAWALUDIN melakukanpemotongan kepada setiap Puskesmas yang menerima pencairan dana BOK sebesar 6%(enam persen), sebagai dalih yang seolaholah pemotongan tersebut adalah sebuahpajak, tanpa ada dasar hukum adalah bertentangan dengan Pasal 4 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
menyatakan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenangl dan Pasal 4 angka9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan setiap PNS dilarang bertindak sewenangwewenang terhadapbawahannyallMenimbang, bahwa perbuatan terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN, dansaksi RUDI SYAWALUDIN tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu ;bertentangan dengan kewajiban terdakwa ROBBY SUTASA, saksi FANKI AGUSTIAN dansaksi RUDI SYAWALUDIN sebagaimana
175 — 87
tersebut ternyata gagal ;Bahwa latihan militer atau Asykari atau IDAD dipegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besarakhimya diketahui oleh petugas kepolisian, danketika terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2010sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersamasaksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang sedang dalamkeadaan sakit, mereka berdua akhimya tertangkap ;Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelatihan militer dibukit Jalin Jantho yang menggunakan jenis senjatatempur yang tidak lazim digunakan masyarakat sipilyang
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
NURFITA HASANAH binti UMAR ALAMSYAH
25 — 6
HUSEN binti HUSEN (alm)ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar plastik klip beningyang berisi serbuk kristal bening yang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buahamplop warna putih, 1 (Satu) buah amplop warna coklat ,1 (Satu) buahtas warna coklat, 1 (Satu) buah kantong warna hijau, 1 (Satu) buah tasgendongan bayi warna merah biru ,1 (Satu) unit handphone merk nokiawarna hitam dengan simcard 081264319104, 1 (satu) unit handphonemerk Realme warna hitam abuabu ada di saksikan oleh Terdakwa sipilyang
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat Lampung Nomor PD/118/A/UP/1981 tanggal 7 Mei 1981 secara bersamasamadengan Djoko Pramudyo Wijanarko, S.H., Junaidi Shobir, S.E., (oenuntutannyadilakukan secara terpisah) pada waktu antara bulan Maret tahun 2008 sampaidengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaktidak pada suatu waktu dalamtahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah DaerahKabupaten Tulang Bawang atau setidaktidaknya pada
Ahmad H. Batalipu
Tergugat:
BUPATI BUOL
172 — 60
Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.(Ssesuai fotokopi);: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik IndonesiaNo. : B.6824/KSP.01/1016/09/2018 Tanggal 07 September2018 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASNInkracht Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
393 — 550 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali ditetapkan paling lama 14hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima;Pasal 248 ayat (2):(4) Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidanapenjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai NegeriSipil apabila tersedia lowongan Jabatan;Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukanpemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
43 — 36
anak yang berusia dibawah 21 tahun, yakni anak ketigadan keempat yang bernama Syahratunnisa dan Hafizah;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkan anak sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat hanyamenyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada anakanaknya, dan berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
RASI LOLON, Dkk.
Tergugat:
1.MARGHRETA BURA alias INDOâ BODOâÂÂ
2.YOHANIS PARERUNG alias PAPA ALEX
3.RESIANA alias MAMA RESTU
4.KANTOR KELURAHAN TENGAN
5.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
124 — 83
almarhum So Gala telahmendirikan pondok dari bambu tersebut sebagai tempat penyimpanansepedanya sehabis pulang kerja dari Makale;Bahwa ayahanda almarhum So Gala yang juga orang tua Tergugat jugabernama AMBE GALA yang merupakan seorang petani bukan seorangaparatur sipil negara bukanlah subjek hukum yang meminjamobjeksengketakepadaalmarhum Ne Atto alias So Tando sepupu satu kalialmarhum Ne Lolon melainkananaknya yang bernamaSo Gala (kakakTergugat I) yang saat itu bekerja di Makale sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
1.SAJIMIN SH
2.MHD.FAJRIN, SH
Terdakwa:
1.ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN
2.MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT Alm
88 — 43
Benny;Bahwa Yang menurunkan barang di Muara Sabak Timur adalah sipilyang bekerja di Pol.Airut Lalu barang atau boxbox tersebut Terdakwadan Beny bawa dengan speedboat berangkat menuju Mendahara;Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang buktiberupa : 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. AchmadSaleh als Saleh bin Umar Ermulan dengan nomor rekening6195009663 An. Achmad Saleh.; 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n.
61 — 42
PegawaiHalaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 91/G/2013/PTUN.MksNegeri sip Pemenntah Kabupaten Bone dan bukti T2 berupa berta acara Nomor :4/VIVBKDD rapat baperjakat Pemenntah Kabupaten Bone bahwapemberhentiandan pengangkatan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan aquo telah melaluikajian dari Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (baperjakat)Kabupaten Bone;e Bahwa berdasarkan bukt' T2 pada pomt 2 berupa berta acara rapat BaperjakatPemerntah Kabupaten Bone tertanggal 26 juli 2013 bahwa Pegawai Negeri sipilyang
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
214 — 115
Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilYang akan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yangpokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi menyatakan ia bekerja di Bagian Umum KepegawaianDinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan; Bahwa jabatan saksi di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatansebagai Kasubag Umum Kepegawaian; Bahwa saksi mengenal dengan penggugat karena satu kantor; Bahwa saksi mengatakan jabatan Penggugat sebelum di PTDH diDinas PUPR provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai
H. MALIK MULIAWAN, SH
Tergugat:
BUPATI BARITO UTARA
234 — 111
No. 21/G/2019/PTUN.PLK6.10.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10:Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatanyang ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara kepadaKepala Dinas Budparpora Kabupaten Barito Utara Nomor862/223
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
172 — 304
) ;Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan PegawaiPemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 807/004/MPP2018 tanggal 18 Mei 2018 ( fotokopi sesualdengan asli ) ;Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPPK;Pasal 7(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkatsebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian danmemiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional;Bahwa dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, telah jelasbahwa Penggugat/Terbanding adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang terdaftar di BadanAdministrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sebagaimana yangdimaksud dalam