Ditemukan 5195 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hermien herdian hermion herijen herizon herlien hervien herdien herizen herziene herwien
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 07-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 396/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwandi Diwakili Oleh : Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : H Zaenal Abidin Sahari Alias Z Abidin Sahari
Terbanding/Tergugat II : Muhamad Noval Haikal alias Haikal
Terbanding/Turut Tergugat I : Sobirin
Terbanding/Turut Tergugat II : Dra. Yurina Surtanti
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Legok Gunung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nurkhamidah
91 — 50
  • Penggugat tetapdipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding,maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaPembanding semula Penggugat I, sedangkan untuk di tingkat bandingditentukan dalam amar putusan di bawah ini;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-07-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Bek
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
1.BONAVANTURA TYANDUS
2.H, ALMIZAR, B,Sc
Tergugat:
1.PT. Nindya Karya .Persero. Wilayah III Kalimantan
2.EDISON
135 — 33
  • Penggugat dan Tergugat telah setuju dan sepakat, bahwa kewenanganatau kekuasaan mengadili perkara dari Suatu pengadilan daerah adalahdomisili pilihan yang telah ditentukan dalam Perjanjian (distribution ofauthority), yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan.Eksistensi penyelesaian perselisinan (ketentuan domisili pilinan forum)yang terdapat di dalam Pasal 15 Perjanjian Pemborongan (Vide Bukti TI 1)dihubungkan dengan ketentuanketentuan Pasal 118 ayat 4 Herzien InlandschReglement (HIR), adalah sebagai berikut
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
128 — 63
  • DALAM REKONVENSIA.Bahwa berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)Pasal 132a Ayat (1) menyatakan:(1) Dalam tiaptiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutanbalik, kecuali:Lsbila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedangtuntutan balik itu mengenai dirinya sendin, atau sebaliknya;bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhakmemeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihanitu;dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.Halaman
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 113/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
1.PT Senapati
2.PT Insight Investments Management
Tergugat:
Ny. Masitoh
Turut Tergugat:
Tn. Haminanto Adi Nugraha
303 — 195
  • Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dilaksanakan Terlebih DahuluMengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti Surat autentikatau surat tulisan tangan (hanschrift) yang tidak dibantah kebenarantentang isi dan tanda tangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement, Pasal 191 ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten, Pasal 54 dan Pasal 57Reglement Op De Rechtsvordering, dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) danProvisionil
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Putus : 26-08-2014 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 294/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 Agustus 2014 — PT. KUSUMOMEGAH JAYASAKTI, Lawan 1. PT. HEWLETT PACKARD INDONESIA, 2. SUBIN JOSEPH, 3. HEWLETT PACKARD SOUTH EAST ASIA, 4. HEWLETT PACKARD COMPANY,
137 — 86
  • Hal ini secarategas dan jelas dinyatakan dalam paragraf 36 halaman 14 Gugatan yangTergugat kutip sebagai berikut:...diletakkan dalam keadaan sita jaminan (revindicatoir) sampai denganadanya putusan atas perkara a quo:78.Bahwa berdasarkan Pasal 226 (1) dan (2) Herzien Inlandsch Reglement(Stbl.1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl. 1941 No. 44)(HIR),menjelaskan bahwa pemohon dari sita revindikator adalah pemilik dari barangyang hendak diletakkan sita jaminan.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
76 — 22
  • Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal180 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 Ayat (1)Reglement Voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 54 dan Pasal 57 ReglementOp de Rechtsvordering (Rv), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) danProvisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil ;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 4 Mei 2016 — PT. RIRA INDONESIA Lawan: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Sidoarjo, dkk
90 — 22
  • Juncto Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnyadisingkat HIR) yang menentukan : "Akta otentik, yaitu suatu surat yangdibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untukmembuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak danahli waris masingmasing serta sekalian orang yang mendapat hak darinyatentang segala hal yang disebut di dalam urat itu dan tentang hal yangtercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebutterakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 393/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : Dokter Reynold Agustinus Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Pembanding/Penggugat II : Viar Nadi Putera Diwakili Oleh : ROBIN R SIAGIAN, SH.,LLM
Terbanding/Tergugat I : P.T. Sokka Tama Fiber
Terbanding/Tergugat II : Notaris Novita Bumbunan Siagian, S.Sos, S.H., MKn. Notaris di Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
148 — 70
  • oleh karena pihak Para Pembanding semulaPenggugat dan Penggugat II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilantingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap ParaPembanding semula Penggugat dan Penggugat II haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Herzien
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
82 — 16
  • pertimbangannya dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Penggugatsebagai pihak yang kalah dan di hukum untuk membayar biaya perkara yang akanditentukan di dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugatyakni bukti surat P37 sampai dengan bukti surat P43 tidak berkaitan denganpembuktian perkara a quo, maka terhadap bukti surat tersebut cukup beralasan untukdikesampingkan;Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, HIR (Herzien
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 502/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
82 — 43
  • ,tertanggal 5 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hakhakyang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement yang berbunyi :ika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upayapaksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yangdalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 209/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 15 Februari 2018 — 1. PHILIP PRIASMORO, sebagai Pembanding 2. ANDREAN MELON PRIASMORO 3. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Oka, SH 4. Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah Kabupaten Badung, I Gusti Ayu Rustini,SH sebagai Pembanding I; 5. SAIFUDIN 6. HERU SOETRISNO, Msc sebagai Pembanding 7. I PUTU CHANDRA, SH sebagai.Pembanding II; 8. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Pembanding III L a w a n : 1. ERRY MUHAMMAD SYOFRIADY, sebagai Terbanding dan 2. KANTOR KEMENTERIAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA sebagai Turut Terbanding I 3. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI sebagai Turut Terbanding II
111 — 57
  • Penerima Hibah,karena penerima hibah anak kandung tidak kena pajak;Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding / Penggugat tidakdapat membuktikan dialildalinya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya Judex Facti/ PengadilanTingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat yangtertuang dalam petitum Terbanding / Penggugat;Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Turut Tergugat Il dan Ill adalah sebagaiberikut:Bahva sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 264/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 19 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat III : LILI SALIM Alias LILY SALIM Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Pembanding/Penggugat I : ASNI Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Pembanding/Penggugat IV : VERAWATI Alias VERAWATY Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Pembanding/Penggugat II : TANDI SUHELI Diwakili Oleh : BANGUN VH PASARIBU SH
Terbanding/Tergugat III : PT. BERKAT JAYA EKA PERDANA
Terbanding/Tergugat I : H. USMAN DALIMUNTE
Terbanding/Tergugat II : ATENG alias MALIK
67 — 32
  • yang berkekuatan hukum tetap pada atahun 2002, artinya secaralogika hukum tanah milik Pelawan atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor:5227 diterbitkan diatas tanah Terlawan yang telah berkekuatan hukumtetap pada tahun 2002, oleh karena itu dalil Perlawanan Pelawan haruslahdikesampingkan ;Bahwa tentang dalil Para Pelawan pada halaman 19 memohon agarMajelis Hakim memutuskan perkara a quo sesuai Tuntutan Provisi adalahtidak berdasarkan hukum, sebab dalil Para Pelawan yang menganulirPasal 180 Ayat (1) Herzien
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 25-11-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
340 — 639 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Harus Dipertimbangkan Dan DiputusTerlebin Dahulu Sebelum Mempertimbangkan Pokok Perkara.1.Bahwa Tergugat Il mencadangkan hak Tergugat II untuk menyampaikanjawaban dalam pokok perkara maupun eksepsieksepsi lainnyamengingat eksepsi ini adalah keberatan terhadap Kompetensi AbsolutPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukanbersamaan dengan jawaban dan telah sesuai dengan Pasal 134, 136dan 125 ayat (2) Herzien Indlandsch Reglement (HIR).
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-07-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 282/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 1 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
77 — 50
  • Bahwa istilah Turut Tergugat (biasa disebut juga Turut Termohon) tidakdapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesiapeninggalan kolonial Belanda, yang tersebar di Herzien InlandschReglement (HIR)/Reglement voor de Buitengewesten (RBG) danReglement op de Rechtvordering (RV), yang sampai saat ini masihberlaku sebagai hukum positif.3.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 693/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : TAN SIAUW GIE
Pembanding/Tergugat VIII : POPY SOFIAH SOFYAN SH.
Terbanding/Penggugat I : YAYASAN KAWALUYAAN dalam hal ini di wakili oleh ALISAR dan VC SOFIAN LIMARTO
Terbanding/Penggugat II : Drs. JOHANES MARINUS LUNEL
Terbanding/Penggugat III : dr. ADJITIJO ARGOSELO AMIDJOJO
Terbanding/Penggugat IV : JEANNETTE INDRAWAHYANTI LAKSMONO, S.H.
Terbanding/Penggugat V : dr. JUDIANTI KODIJAT
Terbanding/Penggugat VI : SOESILO GADROEN
Terbanding/Penggugat VII : LANNY TUMEWU
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. LEONARDI SUMAWIDJITA
Terbanding/Turut Tergugat III : AGUS TOM KURNIAWAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ESTER TEDJA
Turut Terbanding/Tergugat II : CHANDRA SUHERMAN
Turut Terbanding/Tergugat III : JAMES NANGOI
Turut Terbanding/Tergugat IV : OEY OBOR WIRIA
Turut Terbanding/Tergugat V : FLORENCE NATALIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : TAN SIAW KIAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : LIAUW SIN JU JESIS
143 — 108
  • Bahwa apabila kita melihat amar tersebut (angka 9) apabila benar padahaltidak (quod non) seperti amar putusan u/tvoerbarr bij voorraad, sedangkanPutusan dengan amar uitvoerbarr bij voorraad haruslah ada ijin dari KetuaPengadilan Tinggi Jawa barat dan pelaksanaannya haruslah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 180 ayat (1)Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor deBuitengewesten (RGB), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op DeHalaman 9 dari 126
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 06-07-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
180 — 59
  • Bahwa oleh karena Tergugat VII (Voeging) mengajukan eksepsikompetensi absolut yang mana berdasarkan Pasal 136 Herzien InlandschReglement (HIR) eksepsi Kompetensi Absolut harus diperiksa dan diputusterlebih dahulu sebelum materi pokok perkara diperiksa, maka dengan iniTergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar memeriksadan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut Tergugat VIIdalam bentuk putusan sela.ll. Diskualifikasi in Person8.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
298 — 161
  • Oleh karenanya perluditegaskan perbedaan karakateristik Keputusan Rapat(Risalah/Notulen Rapat) dan Akta Notaris;13) Bahwa Risalah/Notulen Rapat dan Akta merupakan buktiSurat (het schriftelijk bewijs) dalam hukum acara perdataHal. 37 dari 269 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smgdiatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR(Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/Herzien InlandschReglement) selain Bukti Saksi (het bewijs van getuigen),Persangkaan (de vermoedens), Pengakuan (de bekentenis) danSumpah
    Bahwa Risalah/Notulen Rapat dan Akta merupakan bukti Surat(het schriftelijk bewijs) dalam hukum acara perdata diatur dalamPasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR (Reglemen Indonesia yangDiperbaharui/ Herzien Inlandsch Reglement) selain Bukti Saksi (hetbewijs van getuigen), Persangkaan (de vermoedens), Pengakuan (debekentenis) dan Sumpah (de eed);12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
210 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga penggunaaan indikasi(asumsi) tersebut membuktikan bahwa Termohon Keberatan dahuluKPPU tidak menerapkan hukum acara pembuktian sesuai denganperaturan perundangundangan;Bahwa hal ini dapat terlihat dari tuduhan Termohon Keberatan dahuluKPPU baik dalam LDP maupun dalam persidanganpersidangan MajelisKomisi, dimana hanya dilandasi dengan asumsi tanpa disertai denganbuktibukti yang lainnya;Bahwa menurut Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR),disebutkan: barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
119 — 20
  • Consortium (kekekurangan pihak) sehingga oleh karenanyaGugatanPenggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet OntvankelikeVerklaard ) ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang dikalahkan,maka sepatutnya menurut Hukum Penggugat tersebut dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;Memperhatikan segala sesuatu yang teradi; dipersidangan sebagaimanayang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;Mengingat, akan ketentuanketentuan dalam HERZIEN
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 13-09-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
DONY RAE, SE
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Persero TbkJakarta cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
2.Uki Hartono
3.Wariah
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN PUSAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PEKANBARU
210 — 131
  • Hal ini sesuai dengan Pasal180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat(1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 danPasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (HRv), dan SEMA NO.3Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbeer bij voorraad)dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang PermasalahanPutusan Serta Merta dan Provisionil.DALAM REKONVENSI1.