Ditemukan 5185 data
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
166 — 116
Bahwa saksi kenal dengan saksi Ainudin (als Pak DOKTOR)sebagai praktisi Nukum/berprofesi sebagai pengacara(namunsaya tidak mengetahui nama Kantor Hukumnya) sekaligussebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).Saksimengenal pak Doktor melalui SUBHAN (sekretarisPariwisata Propinsi NTB) yaitu pada tanggal 2 Mei 2019 sekitarpukul 22.00 dikantor Imigrasi Kelas TP Mataram, dimana saatitu saksi bersama, dengan Terdakwa, Geoffery William Bowerdan Manikam Katherasan, Komang, Subrata menunggu lamahingga
201 — 115
melanggarketentuan ketentuan di dalam Pasal 195 Ayat 2 dan Ayat 3 KompilasiHukum Islam.Bahwa Akta PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN WASIAT, nomor = 12 = tanggal 542002 sudah jelas dan terang dan tidak adaalasan dan dasar kalau Kuasa Hukum Para Tergugat mengatakan kalauAkta PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DENGAN WASIAT ,nomor = 12 = tanggal 542002 berupa AKTA JUAL BELI.Bahwa permasalahan ini dihubungkan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPengadilan Agama, maka para praktisi
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
SWITA GLORITE SUPIT, SP
446 — 155
Saksi BIRGITA VIANEY RUNTUWENE16.Saksi ALFONS STANI RUMENGAN17.Saksi VEIKE ALMA ANGELIQUE WAKKARY, SP.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkanseorang Ahli yang bernama IRVAN RAHARDJO, SE, MM, ANZIIF memberikanpendapatnya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkansemua BAP dan kemudian tanda tangan; Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa ahli merupakan praktisi perasuransian dengan
118 — 37
Bahwa dengan adanya pidana minimum khusustersebutdikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi duagolongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulispidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak bolehdisimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakankehendak pembentuk undangundang dan merupakan manifestasikehendak rakyat.
448 — 342
dan tidakada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ;Bahwa ahli sebagai Ketua Dewan Penilai MAPI (Masyarakat ProfesiPenilai Indonesia) disitu ada struktur dan ada Dewan Penilai jadi ahli inisebagai Dewan Penilai yang mempunyai kewenangan melakukanpengawasan terhadap profesi penilai untuk melakukan penilaian ;Bahwa salah satu kode etik di dalam menjalankan profesi penilai adalahharus independent, maka ada pedoman yang menjadi dasar ataupegangan bagi propesi penilai setiap praktisi
394 — 171
Kami yakin seyakinyakinnya tidak ada1159AHLI HUKUM atau praktisi hukum yang kepadanyadiserahkan berkas perkara ini akan berpendapat sama denganOditur. Pertanyaan kami adalah logiskah secara hukumtentang adanya perbedaan pendapat tersebut?
Kalau Oditur tidak meyakini halini Kami sarankan untuk menanyakan kepada BankIndonesia atau kepada praktisi perbankan agar dapatdiberikan penjelasan sejelasjelasnya.Bahwa pernyataan Oditur yang menyatakan Terdakwamerugikan PT.
149 — 28
Saksi Abli ir HERMAWANBUDIANTO,Dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa ahli bekerja sebagai praktisi dalam pekerjaan jasa konstruksi dan padasaat ini Ahli sebagai pengurus menjabat sebagai Sekretaris Umum DPDGAPEKAINDO Propinsi Lampung.eBahwa Ahli menerangkan yang bersangkutan ditunjuk dan ditugaskan oleh LPJKPropinsi Lampung untuk membatu) memberikan keterangan di sidangPengadilan Negeri Kota Agung dalam perkara atas nama Ir.
1.MARINA,
2.ROSNI
3.MUKHDI SYAFI'IE
4.ROSDIANA
5.ROSLENA
6.ROSYATI
7.MARYADI
8.SAMSURIZAL
9.MAHDANI
10.MAHRONI
11.MAHYANI
Tergugat:
1.JEFFRY HAKIM
2.LINAWATI HASAN, SH, M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari H. MAMAN SUHIRMAN MARTAMIHARDJA, SH
3.Linawati Hasan, SH.M.Kn
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG
2.ERWIN,SH.MH,M.Kn
Intervensi:
Agusta Salim
347 — 144
., Advokat dan Praktisi Hukum,yang berkantor di Graha Kasutri Lt.4, Jalan Petogogan II Nomor 35A,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020,selanjutnya disebut sebagai Tergugat lKonvensi/PenggugatRekonvensi/ Tergugat XII Intervensi;Halaman 2 dari 191 Putusan Perdata gugatan Nomor 6/Padt.G/2020/PN Tdn2. Linawati Hasan, S.H., M.Kn., Selaku Protokol Notaris dari H.
1.Dewi Agustin Adiputri, SH.MH
2.Ni Komang Sasmiti, SH., MH.
Terdakwa:
I Gede Surya Pratama Putra
234 — 178
Anggota asosiasi profesi akademisi dan praktisi hukum pidanaMasyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia;j Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum pada ProgramPascasarjana UKI Masa Layanan 20152018.k. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi ProvinsiDKI Jakarta Periode 20202024.Adapun kualifikasi profesional yang ahli miliki adalah:a.
1.HERU SAPUTRA, SH.,MH
2.KRISTANTO TRINOVIANDRI, SE.,SH.,MH
3.R BUDI HARYANTO, SH
4.EFAN APTUREDI, S.H.,M.H
5.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
6.ARWAN KAMIL JUANDHA, SH
7.MAINA MUSTIKA SARI, SH
Terdakwa:
Ir. H. M. MAHYUDIN bin alm. H. DJARKAWI
144 — 90
Terbanding I / Penggugat I) dan HERU SUSANTO Sebagai Termohon Kasasi II (semula : Terbanding II / Penggugat II), diberi tanda bukti T.2A;
- Foto kopi Sesuai Salinan Resmi PutusanPengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :33/PDT/2022/PT PLK tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti T.2B;
- Foto kopi Hasil download Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 207/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti T.2C;
- Foto Kopi dari Asli Surat Laporan Kompilasi Praktisi
38 — 12
252sehingga negara bisa dirugikan, 6. dalam hal memperbesar biayainstansi/oerusahaan baik karena pemborosan maupun fiktif sehingga adabiaya biaya yang tidak wajar yang berpotensi merugikan keuangan negara,dan 7. dalam hal penjualan Aset BUMN/BUMD dengan harga yang lebihmurah dari yang seharusnya yang juga berpotansi merugikan keuangannegara yang sangat besar; Bahwa mengenai siapa yang berwenang menghitung kerugian kKeuangannegara sampai saat ini masih menjadi perdebatan baik dari akademikmaupun praktisi
299 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
GPI tidakmemiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatih di bidang Bioremediasi,peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untukmelaksanakan kegiatan Bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerakdi bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan AktaPendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh NotarisR. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor :C7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.
210 — 129
Di dalam Bab 9 angka 2. 7, dan angka 8 Lampiran Peraturan Presiden RINomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebgaiimplementasi UndangUndang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 20052025 disebutkan, pemberdayaan berbagaiputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukumbagi para hakim termasuk para praktisi dalam menangani perkara sejenis yangdiharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaharuanMenimbang
165 — 58
saksi tandatangani terdapat katakata tidak menimbulkan halhal yang tidak diinginkan,maksud dan makna dari kata tersebut adalah : 2 para meter menggunakan ApreiselIndependen dan juga ada para meter NJOP yaitu merupakan para meter yang telahdikenal di masyarakat, dan saksi disini melihat bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan, jadi dari sejak awal saksi melihat terhadap 2 para meter ini kita bisamempertanggungjawabkan nantinya, jadi alasanalasan dari temanteman saksiyang membuatnya karena saksi sebagai praktisi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
510 — 345
Tim Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darihakim, mantan hakim, akademisi, praktisi, maupun aparat instansilingkungan hidup yang berkompeten dibidangnya.Bahwa Ahli Prof Bambang Hero Saharjo, MAgr. adalah sebagai staffpengajar pada pelatinan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yangditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dari akadimisi ; dengandemikian, sangat keliru dan tanpa dasar Tim Penasihat HukumTerdakwa mengkritisinya tanpa dapat menghadirkan ahli yangmenguntungkan terdakwa dari
1037 — 1097
Kami kutip bagian yang relevan sebagai berikut:Sebagian praktisi hukum berpendapat, bahwa alasan pembatalanputusan arbitrase, seperti tersebut dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun1999 adalah limitatif, berarti permohonan pembatalan hanyadimungkinkan berdasarkan alasan yang telah ditentukan. ... Pendapatdi atas sepengetahuan penulis juga dianut oleh Mahkamah Agung Rl. ...b. Prof. Mr. Dr.
322 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para ekonomi dan praktisi hukum persainganusaha menyatakan bahwa perjanjian penetapan harga memiliki akibatyang fatal terhadap konsumen dan menghambat persaingan denganmenaikan harga di atas harga kompetitif dan sering disebut sebagai"naked agreement to eliminate competition".
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
185 — 118
., dibawah sumpah memberikanpendapat pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada UPT Pengujian Material Konstruksidan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa ;Bahwa ahli sebagai ahli dibidang konstruksi bangunan pernah mengikutipelatihna tentang pengujian tanah , beton dan aspal di Bandung tahun 2006dan Pelatihnan Lanjutan tentang pengujian tanah, beton dan aspal diBandung tahun 2010 ;Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai praktisi Laboratorium pada UPTPengujian Material Konstruksi
161 — 64
SH.M.Kn memberikan keterangan sebagaiberikut :bahwa saksi adalah ahli di bidang Pertanahan yangberprofesi sebagai Dosen Program MagisterKenotariatan Fakultas Hukum UniversitasIndonesia sekaligus Praktisi Hukum, namun saksitidak punya Sertifikat sebagai ahli Pertanahan ;bahwa menurut aturan PP No. 10 Tahun 1961 ,Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikankepastian hukum dan hak seseorang;bahwa Pendaftaran tanah merupakan rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam halini kantor pertanahan
148 — 81
HARI SASANGKA, SH dan LILY ROSITA, SH dalam bukunyaKomentar KUHAP, Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi, Penerbit MandarMaju/2003/Bandung, Hal. 226 pada point 3 menyatakan, keterangan saksi didepan Penyidik bukan merupakan alat bukti.