Ditemukan 6377 data
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
171 — 73
Terminal Transit Tipe B Passo dan katanya (saksi Angganoto Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (saksi Angganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksudkepada Kami Panitia Pengadaan.Bahwa menurut saksi Proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
proses lelang penunjukan langsungKegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap Ill sesuai denganUndangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso Tahap Ill, Surat Keputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya SuratPerseujuan Proses penunjukan langsung Waelikota Ambon untuk kegiatanpembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
351 — 0
Keppres R No. 92/TK/Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016Tetap terlampir dalam berkas perkara;9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
201 — 32
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan diatas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
77 — 20
Ade Charge/Ahli DANI SUDARSONO, Ak di bawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;Bahwa Ahli adalah mantan PNS pada BPKP ;Bahwa BPKP sejak tahun 2001 tidak lagi mempunyai kKewenanganuntuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negaraberdasarkan Keppres Nomor 42 Tahun 2001.
96 — 46
karena inprosedural.Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahbadan yang memperoleh wewenang konstitusional maupun wewenang atribusisebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Badan PemeriksaKeuangan (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006) sehingga karenakewenangan yang diberikan tersebut BPK berwenang untuk melakukanperhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keppres
Y.ERNAWATI.N,SH
Terdakwa:
FERRY OKTAVIANO, SE
308 — 122
kekuatan hukummengikat;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yanghanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan normanormatidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar keppres
198 — 40
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
105 — 33
tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Walikota Padang mengetahui hargatanah tersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Walikota Padang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
ARIF WIBISONO, SH
Terdakwa:
WALUYO Als ADY WALUYO Bin KASTUBI
80 — 30
mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orangtidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkankarena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatukebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis)yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnya melanggar Keppres
135 — 44
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
116 — 19
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
79 — 22
SAFVER) pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;169Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;Bahwa Perihal Keppres
171 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
hakprioritas tentunya adalah mempunyai nilai ekonomis;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHakBarat, menyebutkan:Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat danmengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akandiberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahtanahtesebut diperlukan untuk proyekproyek pembangunan bagipenyelenggaraan umum;Sedangkan Pasal 3 Keppres
287 — 211
rancangan Kontrak Membuat usulan lelang kepada Ketua ULP, Surat Pengatara dariKepala Dinas, mengajukan usulan lelang ke ULP dengan melampirkanSurat Permohonan lelang dari PPK ke Ketua ULPNhSurat pengantar permohonan lelang dari Kepala Dinas ke UlpoO))) Rancangan Kontrak) Owner Estimate (OE)/HPS) Gambargambar yang akan dikerjakan)))Oo ooLDP dan LDKSyaratsyarat umum kontrakCO NSyaratsyarat khusus kontrak .Bahwa Terdakwa lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasapemerintah saat berlakunya Keppres
112 — 18
Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
116 — 77
pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugasS pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
59 — 31
diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undangundang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres
90 — 22
tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Wali kota Padang mengetahui harga tanahtersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Wali kotaPadang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
113 — 90
pelelangan mesin Genset 500 KVA yang terjadi di PT KAIadalah pelelangannya dilakukan secara terbatas, diperoleh harga yang lebih tinggijauh diatas harga pasar, dilakukan negoisasi harga berkalikali dibuat HPS ulang dandilakukannya turun volume (Quantum) ;Bahwa yang menjadi dasar dan harus dipedomani berkaitan dengan PengadaanBarang Dan Jasa Pemerintah Adalah Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003.Prinsipprinsip pengadaan yaitu Efisien, Efektif, Bersaing, Adil, Transparan danAkuntabel ;Bahwa benar Keppres
137 — 764
hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannyasematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatukepatutan, tanopa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yangdilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres