Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppra
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2015/ PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2015 — - ANTONIUS SURYA NATA, A.MD
51 — 20
  • Tigabinanga Kabupaten KaroTahun Anggaran 2013 adalah menyisip lobang jalan, serta memasang ratalapisan penetrasi lapen untuk memperbaiki kegiatan yang sebelumnya.e Sepengetahuan saksi pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Periodik JalanJurusan Kuta BangunSukajulu Sepanjang 3 KM x 3 M (12) Kec.Tigabinanga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2013 tunduk pada aturan := Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap KeppresNomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
96 — 27
  • Namun kenyataannya tim tidak menemukan koreksi harga Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Perpres 95 tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjelaskan:Yang dimaksud dalam keadaan khusus (huruf e) adalah:pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alatkesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untukpelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakatyang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yangbertanggung jawab di bidang kesehatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — HANDOKO LIE
336 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seharusnya perbuatan dimaksud yang sudah dinyatakanjuga bertentangan dengan Keppres 59 Tahun 1980 dan Surat MenteriKeuangan Nomor 5.1378/MK.011/1981 tanggal 30 November 1981 adalahmerupakan perbuatan melawan hukum pidana, sehingga perjanjian yangdilakukan dari PT. Inanta Timber & Trading Co. Ltd hingga PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI DARMAWANSYAH
373 — 235
  • menerima sebagian wewenang yang dimilikiPengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan kegiatankegiatan yangterkait dengan masalah keuangan yang ada di Bakamla, termasuk didalamnya juga masalah tugastugas penggunaan anggaran dan jugaterkait dengan masalah penetapan pemenang apabila pagu anggarandiatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);Bahwa sebagai Deputi Inhuker, saksi menjabat sejak tahun 2014,berdasarkan keputusan dari Presiden ketika saksi mengikuti pemilihantahap akhir kemudian keluar Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-02-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg
Tanggal 12 Juli 2023 — Penuntut Umum: 1.ABRAM NAMI PUTRA,S.H. 2.BERTHA WAHYUNINGSIH,S.H.,M.H. 3.RAHMI HAMIDAH,S.H.M.Kn 4.ERIKA HANDAYANI, S.H., M.H. 5.Rade Satya Parsaoran Terdakwa: M.A HARIS BUDIMAN
329 — 0
  • Keppres R No. 92/TK/Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016Tetap terlampir dalam berkas perkara;9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
931 — 612 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi (TKP)BUMN dan KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atasKeppres No. 122 Tahun 2001:Dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan tersebut di atas,Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan DepartemenDepartemen yangterkait melaksanakan amanat privatisasi ternadap BUMN, termasukdiantaranya PT. Indosat, Tbk. Privatisasi terhadap PT.
    Pasal 27(a) ini sudah jelas, dan oleh karenaitu, sesuai hukum yang berlaku, Termohon tidak bisa menafsirkan Pasal 27(a)di luar artinya yang sudah jelasnya.Putusan KPPU yang antara lain mewajibkan Telkomsel untuk mengurangitarifnya setidaktidaknya 15% jelasjelas bertentangan dengan hukum karenaamar yang demikian telah melampaui kKewenangan Termohon yang diberikanoleh UndangUndang Antimonopoli dan Keppres 75/1999.Termohon sudah jelasjelas tidak mempunyai kewenangan menilai danmenentukan tarif pada
    UndangUndangAntimonopoli maupun Keppres 75/1999 tidak memberikan kewenangantersebut kepada Termohon, melainkan berdasarkan hukum Indonesia,kewenangan tersebut diberikan kepada Dirjen Postel.Hal. 412 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/200994.95.Dalam hal ini, Para Pemohon merujuk kepada pendapat ahli Prof. Dr. PhillipusM.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 62/Pid.Sus - TPK / 2014/ PN.Bjm
Tanggal 23 April 2015 — Drs. MOHAMMAD HASANUDDIN Bin H. ABDUL AZIZ (Alm)
61 — 18
  • Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal 66menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari, sementaradalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnya barang khnusus yangmemerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20 (dua puluh) hari untukpembuatan HPS terhadap barangbarang yang akan diadakan.3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
91 — 41
  • Beragamperaturan perundangundangan, mulai dari UU yang dikeluarkan DPR denganPemerintah (eksekutif), PP, KEPPRES, KEPMEN dan ditambah dengan segalabentuk PD (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan Daerah Tingkat dan Il. Apa yangsudah diketahui oleh masyarakat maupun Hakim secara umum, tidak perlu dibuktikanlagi (otdir feiten). Kalau halangan itu sudah bisa diduga atau sepatutnya sudahdiperhitungkan oleh debitur, semua itu harus ditanggung oleh debitur (vide Pasal 1244dan Pasal 1245 KUHPerdata).
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
360 — 289
  • Keppres Nomor 32 Tahun 1979;Hal 66 dari 171, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.28. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XItersebut di atas, sudah jelas dan tegas, bahwa dasar pengajuanpermohonan hak atas tanah untuk 14 (empat belas) sertipikat adalah dariGirik Letter C. Nomor 715 atas nama Maryani/Tergugat XIV dan Girik LetterC. Nomor 716 atas nama H.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
181 — 185
  • Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (TerdakwaAngganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksud kepadaKami Panitia Pengadaan.Hal87 dari 325 hal Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN Amb Bahwa menurut saksi proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
    proses lelang penunjukan langsung KegiatanPembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Sesuai dengan Undangan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III, SuratKeputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya Surat Perseujuan Proses penunjukanlangsung Walikota Ambon untuk kegiatan pembangunan Terminal Transit Tipe B PassoTahap Ill Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
129 — 30
  • adanya penolakan dari warga sekitar dan teknisnyaadalah melakukan pengecekan dilapangan sehingga keluarlah adendum ;Bahwa pada waktu adendum dikeluarkan kontraktor sudah bekerja tetapi denganadanya penolakan dari warga sekitar lokasi maka proyek berhenti dan penolakantersebut dilakukan didalam rapat dan ada kesepakatan terhadap penolakantersebut;Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap biaya proyek peningkatanJalan Pondok Rangon tersebut adalah kontraktor dan dituangkan dalam RAB ;Bahwa didalam Keppres
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2010 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 35/Pid.B/2010/PN KLB
Tanggal 3 September 2010 — - JONI TULIMAU, SE, MSi
136 — 42
  • perpanjangan tangan dari Dinas KoperasiProvinsi dan Kementerian Koperasi;Bahwa personil Dinas Koperasi yang masuk ke dalam panitia pembangunan pasarperbatasan tugasnya tidak akan tercampur dengan tugasnya sebagai personil dari DinasKoperasi sebab ada pembatasan tugas, yaitu tugas sebagai panitia terbatas pada proyeksaja sedangkan tugas sebagai personil dari Dinas Koperasi merupakan tugas yangsifatnya abadi;Bahwa koperasi bukan plat merah tetapi plat kuning sehingga koperasi tidak bisamelaksanakan Keppres
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
189 — 279
  • Memberitahukan kepada Kemensos / Dit PKP bila ada dana rekeningbahwa berdasarkan KEPPRES No. 42 tahun 2002, DIREKTORATPENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN telah menyalurkan danabantuan sosial kepada 20 (dua puluh) KUBE yang ada di KotaPematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang penerimanya (KUBE)telah ditetapbkan sebelumnya oleh Dinas Sosial Kota Pematangsiantarkemudian disahkan dan ditetapkan kembali oleh KPA yakni DirjenPenanggulangan Kemiskinan, dan saksiyang bertindak selaku PPSPMdalam penyaluran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
129 — 26
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
580 — 510
  • Pemakaian fungsi tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunaninfrastrukturminyak, gas dan panas bumi menjadi tanggung jawab Pemohon Intervensi dan harusdilindungi oleh karena fungsi tanah tersebut berubah menjadi Objek Vital Nasionalsebagaimana Pasal 1 angka 1 KEPPRES No. 63 Tahun 2004 tentang PengamananObjek Vital Nasional adalah :Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yangmenyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumberpendapatan Negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Drs. SUHERWANTO
165 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hakprioritas tentunya adalah mempunyai nilai ekonomis;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHakBarat, menyebutkan:Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat danmengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akandiberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahtanahtesebut diperlukan untuk proyekproyek pembangunan bagipenyelenggaraan umum;Sedangkan Pasal 3 Keppres
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
199 — 304
  • Yang menjadidasar kewenangan tersebut adalah:1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria;2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;3) Keppres Nomor 26 tahun 1988 tentang Pembentukan BadanPertanahan Nasional (Pasal 16 Sub c);Halaman 27 dari 195 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN RtgPeraturan Menteri Negara Agraria/Ka.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
59 — 7
  • (seratus lima puluh juta45f Adanya kesaksian bahwa proses pelelangan telah diatur untuk memenangkanperusahaantertentu ;Bahwa perbuatan Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY adalahmelawan hukum karena Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dantentang Pengadaan barang dan Jasa, yaitu tidak melakukan pelelangan sebagaimana mestinyasesuai pasal 2 ayat (2), Bahwa tujuan diberlakukan KEPRES ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 324/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 September 2017 — PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS >< PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS)
293 — 187
  • Sikapdemikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yangberlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 No. 34 (Pasal Il ayat3). (Buku Aneka Hukum Arbitrase, Bandung: 1996, halaman 1516). Menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta para pihak untukmengajukan Jawaban Pokok Perkara, Replik, Duplik, Buktibukti danKesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela tentang Eksepsi Kompetensi Absoluttersebut. f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
134 — 764
  • hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannyasematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatukepatutan, tanopa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yangdilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres