Ditemukan 6377 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-07-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
166 — 50
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
WAHYUDIN YANTU alias KA YUDI
166 — 50
Tugas dan fungsi BPKP diaturdalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yangmenggantikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 besertaperubahannya;Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No.192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadapkasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara /daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberianketerangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembayarantersebut dilakukan bahkan bertentangan dengan Keppres Nomor 42Hal. 228 dari 279 hal Putusan No. 105 PK/PID.SUS/2016Tahun 2002 tentang Pedoman APBN serta UndangUndang Nomor 1tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara".Tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan lagi, mengingat PemohonPK/Terpidana sudah tidak menjabat lagi selaku PPK semenjak tanggal 20Oktober 2010, dengan demikian semua wewenang, tugas dan tanggungjawab menandatangani dokumen termasuk mengawasi pelaksanaankegiatan setelah tanggal
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/PID.SUS/2015 Tanggal 1 September 2016 — T. DARWIS DJAFAR, S.P. bin T.M. DJAFAR OEBIT, dkk
127 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bangun Cipta Sarana), Mahkamah Agung RI,menyatakan: Bahwa Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan rehabilitasi Jalan UsahaTani di daerah Air Telatang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten BengkuluUtara; Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak boleh mengerjakan pekerjaan tersebutkarena Keppres Nomor 18 Tahun 2000, pekerjaan tersebut merupakanpekerjaan utama yang tidak boleh disubkontrakkan; Bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidakmelaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SuratPerjanjian
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
97 — 51
97 — 51
NIT berupa Keppres ataupun Inpres, belum ada. Yang adahanya keputusan Menteri Perumahan Rakyat yang menindaklanjuti instruksiinstruksi lisan dari Presiden kepada Menteri Perumahan Rakyat dalam sidangsidang kabinet maupun dalam kunjungan kerja pada saat hari Pers Nasional diNTT.Bahwa ketentuan atau peraturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaanPenyediaan Rumah Untuk MBR Direktif Presiden di Prov.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
128 — 33
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
128 — 33
Dalam UU 2012 evidient alat buktipenguasaan tanah negara sudah diatur pasal 23 keppres alas hakpenguasaan tanah negara dibuktikan yakni sertifikat, sewa menyewatanah, surat keputusan menerima objek landreform dan suratpenunjukkan, itulah yang dibayar dan di ganti rugi.
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
78 — 22
78 — 22
(SAFVER) pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang tahun Anggaran 2010 ;Bahwa saksi adalah ketua tim leader para konsultan (coordinator) danmendapat laporan dari 21 konsultan dari seluruh Indonesia, juga turun kelapangan yaitu 2 kali dalam setahun ;Bahwa dalam laporan konsultan untuk Sumedang, untuk proyek SAFVERtidak ada penyimpangan, laporan dibuat tiap 3 bulan juga dalam bahasaInggris ;Bahwa pada pokoknya/Intinya, sesuai yang diketahui bahwa proyekSAFVER sudah baik ;Bahwa Perihal Keppres
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
83 — 35
83 — 35
standing)kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammelakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahandari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itudari masingmasing instansi pemerintah, bahkan
Register : 13-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 22 September 2016 — HERU PURNOMO, ST Bin H. BUARI ( Terdakwa)
162 — 40
162 — 40
Sesuai Keppres No.54 Tahun 2010.Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada ULP padatanggal 3 April 2014;e Bahwa yang berhak menguji HPS adalah haksepenuhnya dari PPK;e Bahwa dasar penyusunan RAB adalah Standar NasionalIndonesia (SND;e Bahwa tanggal 20 Maret 2014 RAB dan Spesifikasiteknis diserahkan kepada PPK; Bahwa pada tangal 03 April 2014 HPS diserahkankepada ULP BP Batam;e Bahwa pelaksanan pengadaan lelang, hingga penetapanpemenang berlangsung tanggal 23 April 2014 s/d 23Mei 2014, yang melakukan
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
271 — 188
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
271 — 188
Disamping itu digunakan pulaketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendampingpedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003.Sebelumnya Keppres Nomor 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppresperubahannya.e Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran. Bahwa Sedangkan pada saat setelah berlakunya paket UndangUndangBidang Keuangan Negara adalah : UndangUndang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007 Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
480 — 981 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 — 981 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diperkuat melalui ketentuan Pasal2 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988tentang Badan Pertanahan Nasional ("Keppres 26/1988") (vide BuktiT5) yang menyatakan sebagai berikut:"Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengeloladan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkanUndangUndang Pokok Agraria maupun peraturan perundangundangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaandan pemilikan tanah, pengurusan hakhak tanah, pengukuran danpendaftaran
Register : 26-07-2011 — Putus : 21-10-2010 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN WONOGIRI Nomor 70/PID.B/2010/PN.WNG Tanggal 21 Oktober 2010 — MARJUKI dkk
70 — 101
70 — 101
Menandatangani pakta integritassebelum pengadaan barang / jasadimulai.Bahwa tugas kami selaku Panitia Pengadaan Barang/JasaBibit Ubi Kayu Sambung Pada Dinas Pertanian KabupatenWonogiri Tahun 2008 telah = dilaksanakan sesuai tahapantersebut diatas dan sudah sesuai ketentuan yang berlakuyakni Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu76sebagai77berikuta. Pertamatama Panitia Pengadaan menyusun jadwalwaktu pasca kualifikasi.b.
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E
66 — 31
66 — 31
standing)kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammelakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di samping Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, dapat berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri atau dengan meminta bahandari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itudari masingmasing instansi pemerintah, bahkan
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidaktersedia atau tidak cukup tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 Pasal 54 Ayat (1) yang menyebutkan SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannyadalam APBD;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
Putusan No. 24 K/PID.SUS/2016yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersediaanggarannya dalam APBD;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak Tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, karenapekerjaan tersebut di tunjuk langsung sesuai dengan SPK
13 Ayat (1) poin b yangberbunyi:"Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukanpengeluaran untuk keperluan pemberian ucapan selamat, hadiah tandamata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa";e UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat(3) yang berbunyi:"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaranatas beban APBN, APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluarantersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";e Keppres
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
388 — 902 — Berkekuatan Hukum Tetap
388 — 902 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1 PK/Pid.Sus/2016dengan Keppres akan tetapi saksi tidak ingat nomornya denganluasan 30.000 Ha dan meliputi 5 (lima) kKecamatan ; Bahwa setelah PT. BJA ingin memulai kembali rencana BJA,saksi katakan aturannya sudah berubah. Kalau mau diurus harusmemulai lagi dan titik nol. Karena saksi tidak mengetahui apakahKeppres tersebut masih berlaku atau tidak, yang pasti undangundang dan peraturanperaturan lainnya sudah berubah.
Register : 19-02-2014 — Putus : 21-02-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/PID.TPK/2014/PT JAP Tanggal 21 Februari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Fatoni Hatam, SH., MH
Pembanding/Terdakwa : Kaslan
72 — 47
Pembanding/Terdakwa : Kaslan
72 — 47
Bendahara Umum Daerah tidak mencantumkan nomor rekeningbankataS nama pengrajin dalam SP2D dan BUD juga tidak menolak untukmenerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidakdilengkapi berupa surat pernyataan tanggungjawab penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran ;Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres Nomor 80 tahun
tersedia atau tidak cukup tersedia ;Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD ;e Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan' berupapengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkanpada Pasal 20 Keppres
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm)
SULAIMANSYAH
255 — 179
255 — 179
Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres No.80tahun 2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);b. Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negen di PusatPendidikan dan pelatihnan Badan Pengawas Keuangan daPembangunan (BPKP) tahun 2007;c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010;d.
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
194 — 101
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
194 — 101
pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan danpelaku tindak pidana korupsi, misainya tercantum dalam Keppres
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- DR. SANJOYO, MEc
178 — 66
178 — 66
,Ph.D;Bahwa pekerjaan saksi Kepala BKKBN Pusat;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan Susuk KB II Batang TigaTahunan Plus Inserter T.A 2015, karena terdakwa selaku PenggunaAnggaran (PA) dalam kegiatan tersebut;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala BKKBN Pusat dengan dasarpengangkatan adalah Keppres RI NO 56/M/2015 Tanggal 06 Mei 2015dan berlaku pada tanggal 26 Mei 2015 dalam
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
247 — 162
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
247 — 162
pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan danpelaku tindak pidana korupsi, misainya tercantum dalam Keppres
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
77 — 49
77 — 49
tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa Mahkamah konstitusi mengakui kewenangan BPKPdalam melakukan audit investigasi mengakui kewenangan BPKP dalammelakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKPuntuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres