Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
208 — 132
  • Setelah dicermati objek sengketa, menurut Hakim AnggotaIl secara limitatif sudah memenuhi kriteria kKonkrit, individual dan finalsebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009,sehingga dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat inimempunyai titik singgung antara kewenangan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 398/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO
Terdakwa:
AGUSTIAN SANJAYA alias AGUS
151 — 66
  • Daulah Islamiyah(ISIS) karena keingin tahuan Saksi tentang Daulah Islamiyah (ISIS)sebagaimana yang disampaikan oleh USTAD WILDAN EDI danUSTAD INDRA yang sering menyampaikan kajian tentang DAULAHISLAMIYAH (ISIS) dimana menggambarkan bahwa DaulahIslamiyah (ISIS) menegakkan syariat islam secara kaffah, selain itukarena Saksi sebelumnya sering mengikuti kajiankajian tauhidyang disampaikan oleh USTAD WILDAN dan USTAD INDRAbersamasama dengan ikhwanikhwan anshor daulah Bengkulusehingga Saksi sering di singgung
    oleh USTAD WILDAN bahwasudah sering mengikuti kajian tapi tidak baiatbalat, karena seringdi singgung tersebut sehingga akhirnya Saksi memutuskan ikutberbaiat dengan dipimpin oleh USTAD WILDAN EDI.Bahwa tidak ada konsuekuensi atau kewajiban yang harus Saksilakukan setelah Saksi berbaiat, dan Saksi tidak pernah mendengarHal 19 Putusan No. 398/Pid.Sus/2019/PN JktTimtentang kewajiban setelah berbaiat dari kajiankajian yangdisampaikan selama ini.Bahwa keterkaitan Saksi dengan AGUSTIAN SANJAYA di dalamJemaah
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 49/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Agustus 2017 — - JAWINNER SIBURIAN - PT. SWADAYA BHAKTI NEGARAMAS, DKK
88 — 28
  • PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA DI DALAMPERKARA INI BERTINDAK SEBAGAI WAKIL/KETUA KTMR, QUOD NON,MAKA TETAP SAJA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDINGUNTUKMEMINTA GANTI RUGI (EXCEPTIO GEMISAANHOEDANIGHEID);1.Sebagaimana tersurat di dalam Perjanjian Kesepakatan antara KTMRdan Tergugat tertanggal 26 November 2009 yang dikutip sendiri olehPenggugat, perjanjian antara KTMR dan Tergugat akan bermuara padaperjanjian yang akan dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat.Sebagaimana Tergugat sudah singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Senjata Api
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 258/Pid.B/2014/PN Bna
Tanggal 24 Nopember 2014 — Jaksa Penuntut: 1.ABDUL HADI SH 2.Faisal Moga, SH. Terdakwa: RASYIDIN Alias MARIO Bin ISMAIL
117 — 35
  • pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 22.30Wib, terdakwa dihubungi saksi Umar Alias Mimbe melalui Hand Phoneagar datang kerumah untuk mejumpai saksi dan sekira pukul 23.00Wib terdakwa tiba dirumah saksi di Gampong Aron Pirak Kec.MatangKuli Kab.Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor jenisYamaha Mio sporty warna merah, dan pada saat duduk dirumah saksi,saksi menanyakan kepada terdakwa ada bawa senjata, jawabterdakwatidak ada senjata sama saksi terdakwa ditanya lagi yangsering kau singgung
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-01-2012 — Upload : 27-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 113/Pid.B/2011/PN.BK
Tanggal 10 Januari 2012 — SUDI RAHAYU alias MUJI bin SUPARDIYONO
47 — 14
  • Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389) ;Menimbang, bahwa pada lazimnya ditinjau dari teori danpraktek bentuk dakwaan Subsidair diajukan, apabila peristiwatindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatancara melakukan tindak pidana tersebut, yakni dari faktaakibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukanterdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 17-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/MIL/2015
Tanggal 17 Juni 2015 — JOKO HARIYANTO
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mendasarkan pada fakta tersebut di atas, maka dapatditarik kKesimpulan bahwa pertimbangan Judex Facti dalam membebaskanTerdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, mendasarkan padapertimbangan bahwa Terdakwa yang dianggap tidak mengetahui pemilikgula yang sebenarnya, tanpa terlebih dahulu menggali dan mengkajisemua fakta yang ada, ini menunjukan bahwa Judex Facti dalam mengadiliperkara Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme proses persidangansecara benar.2) Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah saya singgung
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : NOVIANI PRASETYANINGSIH
Pembanding/Penggugat II : RUSIANTO SETYADI
Terbanding/Tergugat I : KURNIA HARYANTO
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS MARTIANIS, SH., PPAT
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
189 — 73
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik para Penggugat ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3570 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — IRAWADY VS PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING (PT NCT) DKK
215 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagairujukan;4.5.1.Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat singgung pada poin4.1 mengenai Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenangmemeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo serta bagian4.2 mengenai gugatan penggugat kabur (obscuur libel) di atas,bahwa dasar hukum yang dijadikan Penggugat untuk mengajukangugatan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLKGasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yangdibuat oleh dan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 50/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 21 Desember 2017 — RUSDI HANAFI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, LAWRENSIUS LAWER
101 — 44
  • Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengajukan gugatan in casuterobukti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentinganhukumnya (legal standing) terkait dengan penerbitan kedua sertipikat hakmilik obyek sengketa, maka terhadap eksepsi Tergugat maupun Tergugatll Intervensi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi danterhadap gugatan in casu dinyatakan tidak diterima (Niet on vankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PA MAGELANG Perdata Agama
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MAGELANG Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Mgl
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 28
  • Saat saya singgung itu, ia bilangsetidaknya ia selalu berusaha terus. Kalo ia bisa berkata menghargaiusahanya, lantas usahanya saya dalam berobat dan berusaha apakah tdk dihargai dan diakui. Sampai sampai saya minta dibuatkan satu hari khusus utkberhubungan supaya Sama sama ada persiapan supaya bisa hasilnya bagus,tapi istri saya pun menolaknya.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.DUM
Tanggal 12 Maret 2012 — PENGGUGAT : Kamaruszaman VS TERGUGAT : Erliana
45 — 12
  • Barat dan Tapanulisepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 63/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
200 — 123
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensi sengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 26-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 66/ PDT/ 2016/ PT BTN
Hj. ENTIN SUHARTINI, beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Lingk. Sempu Banten Girang Rt.02 Rw.017 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FREDDY YOANES PATTY & PARTNERS, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi; L A W A N 1.ADI SYAIFUDIN LATIF, beralamat Lingk. Hegar Alam Rt.002/022 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAVIP H. FAELANI & PARTNERS selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi; 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 05 Kelurahan Lontar Baru, Serang Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II; 3.BAHRUDDIN SALBA, S.Sos.,M.Si., Kepala Kelurahan Sumur Pecung, beralamat di Kelurahan Sumur Pecung Jalan Bhayangkara No. 17 Kota Serang, selanjutnya disebut Terbanding III/ Tergugat III;
74 — 69
  • serta TERGUGAT III secaratanggung renteng untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding/Tergugat I/ PenggugatRekonpensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI:A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:Tentang Kewenangan Mengadili,Bahwa materi pokok yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, secarasubstansial sangat menitikberatkan pada titik singgung
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Partai Politik
Register : 06-05-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2010/PTUN.BJM.
Tanggal 3 Agustus 2010 — . KOL. (PURN) Drs. H. MUSLIM TANWIR, H.; DKK; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
263 — 0
  • olehPengadilan (pasal 56 ayat 1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986);Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugattanggal 5 Mei 2010 yang telah diperbaiki tanggal 24Mei 2010 dan gugatan Penggugat II Intervensi tanggal17 Mei 2010, dalil dalil yang disampaikan Penggugatdan Penggugat II Intervensi adalah sudah cukup jelas;Adapun dalil dalil yang dirasa bersifat keperdataanatau. tanpa disebutnya peraturan perundang undanganyang dilanggar Tergugat, tidak menyebabkan gugatankabur, dan apabila ada titik singgung
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
CV BASIKOKE KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
162 — 104
  • mengakibatkankepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat itu tetap dilaksanakan apalagi setelah Majelis Hakim menilaidan diyakini bahwa Penggugat tidak mempunyai kepantingan untukmengajukan gugatan in casu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonanpenundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patutuntuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang tidak MajelisHakim singgung
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
73 — 0
  • UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupunimplisit bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kKewenangan mengadili danmenyelesaikan perkara a quo setelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalamhal ini Banding Administrasi telah ditempuh oleh Penggugat ;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian memiliki titik singgung
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-04-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SAMPANG Nomor 71/PID.B/2012/PN.Spg
Tanggal 12 Juli 2012 — Drs. SUWARNO, M.M.
58 — 32
  • Tri BudiWaluyo, MSi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penasehat hukum telah klirumenelaah akan persoalan tersebut, oleh karena membuat rancu akan peristiwahukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena yang menjadi titik singgung dariperkara Perdata dengan perkara Pidana terutama dalam hal hutang piutang adalahadanya suatu Maksud yang tercipta dari kehendak si pelaku tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, DKK VS YOSEP, DK
96 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia member keputusan meluluskan, sedangkantuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untukmembayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ialupa untuk menuntut agar supaya tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 650 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb vs Dr. SINTHYA DHEWI, dkk
224 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 27
  • Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktupenyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataanlainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan denganadanya gugatan di Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, Majelis berpendapatapabila sengketa waris ada titik singgung dengan sengketa milik, makamenjadi kewenangan Pengadilan Agama.
    Disisi lain, apabila sengketa milik tidakada titik singgung sama sekali dengan sengketa waris, maka bukankewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi berkaitan dengan gugatanPenggugat tidak jelas, Tergugat Ill, mendalilkan surat gugatan Penggugat,ternyata yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sengketawaris dan minta ditetapkan sebagai pewaris dari xxxx, tetapi disisi lain adagugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugatllls.d.