Ditemukan 1136 data
173 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
., berdasarkan informasi lisan yang masihberupa dugaan semata, pernah Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan singgung pada perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan sebagaimana ternyata pada halaman 18 Putusan Nomor391/Pdt.Plw./2010/PN Jkt.Pst., yaitu mengenai keterangan yangmenyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali telah pindah, namun padasaat ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan bukti re/aaspanggilan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa perluuntuk melakukan pencarian
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
171 — 115
Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
yulismawati
Tergugat:
1.DICKY ADITIYA PRATAMA BIN HERMANSYAH
2.PT Graha Auto Pratama Showroom Yamaha Ujung Tanjung
124 — 95
Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak adaperselisihan hukum karena faktanya tidak ada titik singgung atauhubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat IIsehingga tidak ada perselisihan/persengketaan hukum. Hal ini telahdipertegas di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal09 Juni 1973 Nomor:18 K/SIP/1971, yang menyatakan:syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak2.
392 — 294
Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang bemak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Imam Cahyono
Tergugat:
Kepala Desa Pilangrejo
69 — 29
Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentangPengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Bahwa perkara a quo ada titik singgung antara Pengadilan TUNdengan pengadilan Negeri, bahwa berdasarkan Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Edisi2007, Mahkamah Agung RI, bahwa PENGADILAN TUN TIDAKBERWENANG MENGADILI SENGKETA yang suatu obyek sengketanyamasih diuji di Pengadilan Negeri.
76 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear (konvergensi), misalnya seorang pengembangsuatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentukepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, halmana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraianmengenai terjadinya wanprestasi dan PMH sekaligus di dalam positagugatannya;Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama
Terbanding/Penggugat : Wiwin Teddy Vernando, MEWAKILI PT. ALAS PUTRA
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh
28 — 17
tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluhribu rupiah) dalam Qanun APBA 2017 dan APBA perubahan atau dalamAPBA murni, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA manayang sesungguhnya yang dimaksud oleh penggugat ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung
31 — 18
mendengar Termohon menangis di kamar dan kejadian nya di malamhari; Bahwa saat saksi menanyakan kepada Termohon, Termohonmenyampaikan Termohon di pukul, ditendang dan di jambak oleh Pemohon; Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon melakukan KDRT terhadapTermohon; Bahwa Termohon biasanya sholat berjamaah di musholah rumah bersamasaksi dan Pemohon;Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pso 32Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kami yangmenanggung kebutuhan seharhari bahkan pernah di singgung
53 — 22
Bahwa dalil Penggugat point 6 dan 11 yang pada pokoknya menyatakanPenggugat tidak diberi pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156ayat 1 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanadalah dalil yang cenderung mengaburkan dan mengarahkan faktahukum.Perlu kami tegaskan sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnyadi point 810 dalam eksepsi jawaban ini, jika memang Penggugat inginmenuntut haknya sebagai pekerja (i.c hak pesangon sebagaimana yangtelah diatur dalam pasal 156 UndangUndang
21 — 19
, dimana tuntutan demikian adalah menjadi haksepenuhnya dari Penggugat untuk menuntutnya, dan terlepas dari suatukeharusan bagi Penggugat untuk menguraikan sejauhmana nafkah lampautersebut digunakan untuk apa oleh Penggugat, oleh karenanya alasaneksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa dengan memerhatikan alasan eksepsi kedua dariTergugat dinilai tidak jelas maksud dan tujuannya mengenai akibat hukumdari kerugian yang dialami Penggugat, dimana titik singgung
Terbanding/Tergugat I : PT PANCA OVERSEAS FINANCE
Terbanding/Tergugat II : PT PAN INDONESIA BANK
Terbanding/Turut Tergugat : HENDRA KARYADI, S.H
172 — 106
memberikan fasilitaspembiayaan/ leasing kepada Penggugat, dimana Tergugat sebagaiLessor/Kreditur dan Penggugat sebagai Lessee/Debitur sedangkanberdasarkan berdasarkan Akta No. 75 tanggal 24 Juni 1994(Perjanjian Bank Garansi), Panin Bank (Sekarang Tergugat Il)memberikan fasilitas penerbitan bank garansi kepada Penggugat,dimana Tergugat II sebagai Pemberi Fasilitas/Kreditur dan Penggugatsebagai Penerima Fasilitas/Debitur;Bahwa kedudukan Tergugat Il sebagai Agen Jaminan PemberiFasilitas sebagaimana di singgung
OKTORIAMAN HAREFA
Tergugat:
KEPALA DESA NAMOHALU
127 — 66
ketentuan tersebut diatas dapatditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dan Kepala Daerah untukpemerintahan Kabupaten adalah Bupati sedangkan Camat merupakan bagiandari pemerintah Daerah yang berkewajiban bertanggung jawab kepadabupati/wali kota melalui sekretaris Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebutdiatas dapat disimpulkan adanya titik singgung
26 — 29
memang benar selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi ada memiliki Harta Usaha Bersama yang di peroleh dalamPerkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalampoin 2 huruf (a) sampai dengan Huruf (q), dan sebagian besar Harta UsahaBersama tersebut berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, namunsayangnya Penggugar Rekonvensi tidak jujur dalam menyebutkan harta hartalain yang notabene adalah harta Usaha Bersama, sebagaimana yang TergugatRekonvensi singgung
35 — 20
Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud posita danpetitum berbeda dalam eksepsi Tergugat adalah ada halhal yang dimintakandalam petitum padahal sebelumnya halhal itu tidak pernah di singgung dalamposita gugatan . Sehingga konsekwensinya dari adanya posita dan petitumyang berbeda adalah gugatan tidak dapat di terima.
66 — 6
satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
55 — 22
Tergugat Ill telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum;a.1.6.Bahwa dalam petitum point 6 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.767.184.000, (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapanpuluh empat ribu rupiah) dalam APBA 2017 dan APBA Perubahanatau dalam APBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegasdalam APBA mana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat; Halaman 23 dari hal 42 Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNASebagaimana telah Tergugat III singgung
Terbanding/Tergugat : Dedy Mulyadi,
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kota Administrasi Jakarta Selatan,
224 — 122
Hukumantara lain melanggar asas jual beli terang dan tunai, Isteri PenggugatKonpensi ikut menandatangani AJB, balik nama Sertifikat tanpaadanya kwitansi lunas, bahwa dalildalil Penggugat Konpensi sangatmengadaada dan terkesan dibuatbuat karena faktanya Tergugatsudah melunasi pembayaran dan justru dengan Isteri PenggugatKonpensi ikut menandatanagi AJB semakin menguatkan AJB telahdibuat sesuai ketentuan hukum dan yang paling penting adalahalasanalasan Penggugat Konpensi tersebut tidak ada korelasi dantitik Singgung
Ir. H. Achmad Husaini
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
LINDA HAKIM
291 — 273
Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolutPeradilan Agama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikansengketa hibah dan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemelukagama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenanganmengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan
286 — 105
biologisnyadengan menyetubuhi dengan korban dan oleh karenanya unsur kedua inipun telahterpenuhi dan terbukti ; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua ini telahterpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan sebagaimana dakwaan Kedua; Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan yang telah diajukan terdakwa,Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sebagai berikut:non Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi A de Charge Fikri sudah HakimAnggota singgung
muksir
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
90 — 63
atau dengan segera sesudahbeberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudiandiserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yangmelakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanyaditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana itu yang menunjukan bahwa ia adalahHalaman 22 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Pra.P/2019/PN.Bglpelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukantindak pidana itu.Kalau kita analisa pengertian pasal diatas, seperti yang sudahkami singgung