Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-08-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 62/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 15 September 2017 — Pembanding/Tergugat II : Cq Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : Wiwin Teddy Vernando, MEWAKILI PT. ALAS PUTRA
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DPRA
Turut Terbanding/Tergugat I : Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh
28 — 14
  • tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluhribu rupiah) dalam Qanun APBA 2017 dan APBA perubahan atau dalamAPBA murni, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA manayang sesungguhnya yang dimaksud oleh penggugat ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN MALANG
Register : 01-06-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN MALANG Nomor 86/PDT.G/2015/PN MLG
Tanggal 19 Januari 2016 —
51 — 22
  • Bahwa dalil Penggugat point 6 dan 11 yang pada pokoknya menyatakanPenggugat tidak diberi pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156ayat 1 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanadalah dalil yang cenderung mengaburkan dan mengarahkan faktahukum.Perlu kami tegaskan sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnyadi point 810 dalam eksepsi jawaban ini, jika memang Penggugat inginmenuntut haknya sebagai pekerja (i.c hak pesangon sebagaimana yangtelah diatur dalam pasal 156 UndangUndang
Pengadilan PA POSO Perdata Agama Perceraian
Register : 06-09-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PA POSO Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pso
Tanggal 13 Februari 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
30 — 16
  • mendengar Termohon menangis di kamar dan kejadian nya di malamhari; Bahwa saat saksi menanyakan kepada Termohon, Termohonmenyampaikan Termohon di pukul, ditendang dan di jambak oleh Pemohon; Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon melakukan KDRT terhadapTermohon; Bahwa Termohon biasanya sholat berjamaah di musholah rumah bersamasaksi dan Pemohon;Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pso 32Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kami yangmenanggung kebutuhan seharhari bahkan pernah di singgung
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Perceraian
Register : 21-07-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 17-05-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 393/Pdt.G/2017/PA.Blk
Tanggal 7 Desember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
20 — 18
  • , dimana tuntutan demikian adalah menjadi haksepenuhnya dari Penggugat untuk menuntutnya, dan terlepas dari suatukeharusan bagi Penggugat untuk menguraikan sejauhmana nafkah lampautersebut digunakan untuk apa oleh Penggugat, oleh karenanya alasaneksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa dengan memerhatikan alasan eksepsi kedua dariTergugat dinilai tidak jelas maksud dan tujuannya mengenai akibat hukumdari kerugian yang dialami Penggugat, dimana titik singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-11-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 205/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
OKTORIAMAN HAREFA
Tergugat:
KEPALA DESA NAMOHALU
122 — 65
  • ketentuan tersebut diatas dapatditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dan Kepala Daerah untukpemerintahan Kabupaten adalah Bupati sedangkan Camat merupakan bagiandari pemerintah Daerah yang berkewajiban bertanggung jawab kepadabupati/wali kota melalui sekretaris Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebutdiatas dapat disimpulkan adanya titik singgung
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 436/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 28 September 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. PERDANA PRANATA
Terbanding/Tergugat I : PT PANCA OVERSEAS FINANCE
Terbanding/Tergugat II : PT PAN INDONESIA BANK
Terbanding/Turut Tergugat : HENDRA KARYADI, S.H
170 — 104
  • memberikan fasilitaspembiayaan/ leasing kepada Penggugat, dimana Tergugat sebagaiLessor/Kreditur dan Penggugat sebagai Lessee/Debitur sedangkanberdasarkan berdasarkan Akta No. 75 tanggal 24 Juni 1994(Perjanjian Bank Garansi), Panin Bank (Sekarang Tergugat Il)memberikan fasilitas penerbitan bank garansi kepada Penggugat,dimana Tergugat II sebagai Pemberi Fasilitas/Kreditur dan Penggugatsebagai Penerima Fasilitas/Debitur;Bahwa kedudukan Tergugat Il sebagai Agen Jaminan PemberiFasilitas sebagaimana di singgung
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Gudel VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III :3. Kepala Desa Harapan Baru
56 — 6
  • satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1779 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — VREDDY VS 1. MANGSUR BIN GOMANG, DKK
154 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut:Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukumhak keperdataan dari kepemilikan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 24-10-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 62/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat:
DUTIARWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
344 — 204
  • Tergugat diwajibkan untuk mencabutobyek sengketa in l/itis dengan demikian terhadap gugatan Penggugatdikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalamsengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanyadihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangansaksi yang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 66/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
293 — 204
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikHalaman 15 dari 47 Putusan Perkara No. 66/G/2020/P TUN.SRGPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 87/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 5 April 2021 — Pembanding/Penggugat : R Purwa Pranoto Diwakili Oleh : ERWIN BURHANUDIN, SHI, MM, SHEL
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
57 — 32
  • banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang telah terpenuhi olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa Judex Facti telah keliru melinat formulasi gugatan Pembandingdahulu Penggugat, secara garis besar terdapat titik singgung
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 03-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 26
  • Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.PlpSALINANPenggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saatPenggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Penggugat singgung sebagaibukti adanya andilnya Penggugat dalam proses membangunya yang dulupernah Penggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugatdalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanyahalaman 19 point rekonpensi cuman Penggugat belum bisa membuktikanyapada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Nyoman Ngurah Mahayadnya
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
190 — 80
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-11-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Prg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
P. Ahmad bin Haruna
Tergugat:
1.Fahri bin Kadir
2.Hj. Miharni binti Kadir
Turut Tergugat:
Hj. P. Saenab binti Haruna
92 — 44
  • menjelaskan siapa yang menguasai obyek sengketa poin 5 huruf atersebut sebagaimana Penggugat telah menjelaskan obyek sengketa yanglain yaitu yang menguasai obyek 5 huruf b dan obyek poin huruf c tersebut; Bahwa meskipun Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa paraTergugat telah menjelaskan mengenai obyek sengketa poin huruf a tersebutdalam proses mediasi dalam perkara aquo, namun tetap juga obyeksengketa poin 5 huruf a tidak jelas dan kabur,oleh karena dalam laporanmediasi oleh mediator tidak di singgung
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl
Tanggal 6 Maret 2020 — Penggugat:
yulismawati
Tergugat:
1.DICKY ADITIYA PRATAMA BIN HERMANSYAH
2.PT Graha Auto Pratama Showroom Yamaha Ujung Tanjung
120 — 88
  • Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak adaperselisihan hukum karena faktanya tidak ada titik singgung atauhubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat IIsehingga tidak ada perselisihan/persengketaan hukum. Hal ini telahdipertegas di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal09 Juni 1973 Nomor:18 K/SIP/1971, yang menyatakan:syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 PK/Pdt/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) qq. TIM LIKUIDASI BANK IFI (dalam Likuidasi), VS RITA GOSAL DKK
169 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., berdasarkan informasi lisan yang masihberupa dugaan semata, pernah Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan singgung pada perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan sebagaimana ternyata pada halaman 18 Putusan Nomor391/Pdt.Plw./2010/PN Jkt.Pst., yaitu mengenai keterangan yangmenyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali telah pindah, namun padasaat ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan bukti re/aaspanggilan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa perluuntuk melakukan pencarian
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 67/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
166 — 112
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 19-09-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 124/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
Imam Cahyono
Tergugat:
Kepala Desa Pilangrejo
69 — 28
  • Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentangPengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Bahwa perkara a quo ada titik singgung antara Pengadilan TUNdengan pengadilan Negeri, bahwa berdasarkan Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Edisi2007, Mahkamah Agung RI, bahwa PENGADILAN TUN TIDAKBERWENANG MENGADILI SENGKETA yang suatu obyek sengketanyamasih diuji di Pengadilan Negeri.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
367 — 269
  • Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGa. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang bemak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 115/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 17 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
205 — 146
  • KMA/032/SK/ IV/2006 menurut Majelis tingkatbanding dalam surat gugatan Pembanding Il/Terbanding II semula Penggugattersebut terdapat titik singgung antara wewenang Pengadilan Tata Usaha Negaradengan wewenang Pengadilan Negeri oleh karenanya Majelis akanmempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan kepada ketentuan/normahukum dalam Undangundang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atasUndangundang No 5 tahun tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014