Ditemukan 1136 data
34 — 17
Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud posita danpetitum berbeda dalam eksepsi Tergugat adalah ada halhal yang dimintakandalam petitum padahal sebelumnya halhal itu tidak pernah di singgung dalamposita gugatan . Sehingga konsekwensinya dari adanya posita dan petitumyang berbeda adalah gugatan tidak dapat di terima.
69 — 8
satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
65 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dandi sisi lain menimbulkan pertanyaan bagi kami selaku kuasa hukum dariIshak Simanjuntak alias Ucok yaitu menyangkut cangkul yang dipergunakanmemukul korban yang tidak pernah di singgung cangkul tersebut sebenarnyamilik siapa? hal ini perlu kami Kemukakan untuk mengkaji dan menganalisaapakah perbuatan direncanakan spontanitas? sehingga menjadi dasarhukum dan Hakim dalam memutus perkara ini.Hal. 35 dari 40 hal. Put.
1.BAMBANG
2.ELIANA
3.ANDI LINTA
4.AYU
5.ALI
6.MUSTAMIN
7.ANDI ASMA
8.ANDI MARIAM
9.HASNAH
10.ARMAN
11.ARFAN
12.AISYAH
13.JAYANTI
14.SAIDA
15.DAHYANA
16.RAHMAWATI
17.KISMAN
18.ZULHIJAH
19.ARAFAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
Hj. ASRIA BINTI SAUDIN
110 — 42
Idrus, disampaikan bahwasudah ada kesimpulan pertemuan secara kekeluargaan diserahkankepada istrinya yang di belakang, jalannya saksi lupa; Bahwa saksi tidak menyampaikan rumah yang ditinggali itu, karenamereka tidak singgung; Bahwa warisan yang diberikan kepada H. Asria adalah tanah H.
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara putusan Peninjauan Kembali yang satu dengan putusanPeninjauan Kembali yang lain (yang satu lagi) terdapat salingpertentangan.Inilah syarat formil yang ditentukan angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun2009 bagi seseorang yang bermaksud hendak mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan PeninjauanKembali ;In casu, syarat formil tersebut telah terpenuhi dalam kasuspermohonan Peninjauan Kembali sekarang, sebagaimana yang telahPara Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, yaitu:3.2.1.
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Jumadil Awal Alias Adi Bin Muhadi
65 — 6
atau memiliki narkotika tersebut, tetapikepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut sematamata untuk digunakan.Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihatmaksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah yang bersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelas bahwa titik singgung
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
198 — 83
Bahwa Seperti yang telah Tergugat III singgung dalam Eksepsi diatas, di mana dalam gugatan Penggugat atas perkara a quo TIDAKTERDAPAT SATUPUN DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANGMENDESKRIPSIKAN SECARA RIIL PERBUATAN MELAWANHUKUM (PMH) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III,SEHINGGA MERUGIKAN PENGGUGAT.
NASIRUDDIN, SH.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Intervensi:
AHIM ZAHRI
205 — 118
Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut PeradilanAgama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibahdan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenanganmengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan
41 — 13
Pada Poin No. 6Pada poin ini di singgung lagi masalah biaya yang diberikan olehPemohon kepada saya (Termohon) yang dianggap saya tidak pernahmerasa cukup, sekali lagi saya jelaskan bahwa saya (Termohon)sedikitoun tidak pernah merasa tidak cukup sampaisampai saya(Termohon) dikatakan pergi meninggalkan rumah.
PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA diwakili oleh Dra. LIES SUKARIANAH dan ZAENURI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN, KECAMATAN TEGALSARI
260 — 122
tandatangan mengetahui fisik danYuridis tanah negara lokasi SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) untuk pengajuansertipikat (vide bukti P2,P2a,P2b) adalah tanah yang juga merupakan asetpemerintah Kota Surabaya berdasarkan bukti T2 bahwa tanah yang berada jl.Kupang Segunting III/12C dengan kode Kepemilikan Pemerintah Kab/Kota ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa telah secara jelas bahwa pokok permasalahan yangdipersengketakan adalah yang menitik beratkan pada titik singgung
54 — 12
;Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN LbpBahwa atas bantahan Para Tergugat tersebut, didalam pembuktiannya,Penggugat dk / Tergugat dr tidak pernah membuktikan bantahan ParaTergugat dk / Para Penggugat dr tersebut, karena saksisaksi yangdihadirkan Penggugatdk / Tergugat dr adalah saksi yang menemani saat diKantor Notaris Parningotan Simbolon, padahal Notaris ParningotanSimbolon tidak pernah Penggugatdk/ Tergugat dr singgung dalam gugatanmaupun dalam Repliknya, sehingga
105 — 33
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 sampaidengan halaman 3 point Il angka 1 sampai dengan angka 2 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat TataHalaman
325 — 228
Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 114/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
64 — 6
satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
Ir. H. Achmad Husaini
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
LINDA HAKIM
287 — 268
Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolutPeradilan Agama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikansengketa hibah dan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemelukagama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenanganmengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan
Terbanding/Tergugat : Dedy Mulyadi,
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kota Administrasi Jakarta Selatan,
218 — 119
Hukumantara lain melanggar asas jual beli terang dan tunai, Isteri PenggugatKonpensi ikut menandatangani AJB, balik nama Sertifikat tanpaadanya kwitansi lunas, bahwa dalildalil Penggugat Konpensi sangatmengadaada dan terkesan dibuatbuat karena faktanya Tergugatsudah melunasi pembayaran dan justru dengan Isteri PenggugatKonpensi ikut menandatanagi AJB semakin menguatkan AJB telahdibuat sesuai ketentuan hukum dan yang paling penting adalahalasanalasan Penggugat Konpensi tersebut tidak ada korelasi dantitik Singgung
42 — 22
Tergugat Ill telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum;a.1.6.Bahwa dalam petitum point 6 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.767.184.000, (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapanpuluh empat ribu rupiah) dalam APBA 2017 dan APBA Perubahanatau dalam APBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegasdalam APBA mana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat; Halaman 23 dari hal 42 Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNASebagaimana telah Tergugat III singgung
142 — 25
dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
PT BUANA CIPTA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh ASNIL
Tergugat:
PIMPINAN CABANG PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BENGKALIS
97 — 56
adalah perbuatan nyatamaupun tindakan faktual dinyatakan ditolak dan terhadapgugatan in casu dikabulkan untuk sebagian ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkansebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayarseluruh biaya perkara pada tingkat pertama berdasarkanketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor: 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangbesarnya sebagaimana dalam amar putusan in litis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat lainnyayang tidak di singgung
Pembanding/Penggugat : MASTHURA BINTI H. MUHAMMAD HUSEN
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia C Q CAMAT KECAMATAN SAMUDERA, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat V : ROSLINA BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat III : HAJJAH DARWATI BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : NUR ALIYAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VIII : GEUCHIK KEUDE GEUDONG, KEMUKIMAN LANGGAHAN, KECAMATAN SAMUDERA, KABUAPTEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH
Terbanding/Tergugat IV : AZIZAH BINTI ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat II : ISKANDAR BIN AB
34 — 24
Mengenai pernyataan penggugat/pemohon banding terhadap putusanpengadilan negeri Ihoksukon mengandung cacat dan bertentangan denganhukum, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Pertama, mengenai sertifikat yang kami peroleh tidak sah dan bertentangandengan undangundang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.Hal ini barangkali tidak perlu kami mengulangi lagi panjang lebar, karenapembuatan dan penerbitan sebuah sertifikat ada prosedurnya sebagaimanatelah kami singgung dan jelaskan di atas,