AMSAR YOENAGA, SHPANITERA PENGGANTId.t.oSAYED MAHFUD, SHSalinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPlt. PANITERAH.SAID SALEM.SH.MH

1955Umur : 57 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : JI.Sinar Mulya Lk.II No.24 Rt.003 Kel.KeteguhanKec.Telukbetung Barat Bandar LampungAgama : IslamPekerjaan : PNS/Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Pesawaran.Pendidikan : S1Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :123Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012;Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 06 Februari 2013.

TPK/2013/ PN.TK sejak tanggal. 06 Februari 2013 s/d tanggal O07 Maret2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2013Nomor.06/Pid.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei2013 ;Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tersebut tanggal 30 April 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 05Juni 2013 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding tanggal 24 Mei 2013,Nomor.13/Pen.Pid/TPK/2013/PT.TK sejak tanggal

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 26 Juni2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota ,dibantu oleh : ARIF MUNANDAR, SH.

(Hakim Ad Hoc Tipikor) Panitera PenggantiARIF MUNANDAR, SH

;Bahwa objek sengketa a quohanya bersifat rekomendasi dan informatif,yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindaklanjut dari pihak yang meminta untuk dilaksanakannya audit dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor; Bahwa sifat objek sengketa a quo (LHAI dan LHPKKN) yang hanya bersifatrekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlihat secara nyata dalam prosespenggunaannya (tindak lanjutnya) yaitusetelah diserahkannya objek sengketa aquo kepada penyidik,

KALIMANTAN BARAT TENTANG .....; Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah sangat keliru danmenyesatkan karena Penggugat telah menafsirkan ketentuan peraturanperund angundangan berdasarkan kepentingan Penggugat semata; Bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat bukan audit terhadap wajibbayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi audit tersebut dilakukanterhadap suatu kasus TIPIKOR

Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (PenuntutUmum) yang didukung oleh alatalat bukti yang kuat serta hakim memperolehkeyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut,walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor; Bahwa sesuai uraian di atas, audit yang dilakukan Tergugat adalah gunamelaksanakan perintah undangundang di bidang hukum pidana (UU Tipikor,Bahwa Tergugat harus mendapat perlndungan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat

(2) hurufe UU Tipikor yang menyatakan: hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : LD) cag weene rene nnn cence nnn nce ne nce nce nnn nnn nn nen ene nen neem ne nnenennnnnes2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; ; Serta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapanPenggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upayahukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP;Dengan demikian, tidak ada kaitannya antara penetapan Penggugat sebagaiTersangka dengan terbitnya objek sengketa a quo, sehingga objek sengketa a quotidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materilkarena objek sengketa a quo tidak mengakibatkan ditetapkannya Penggugat sebagaiTersangka dalam perkara Tipikor

asec enneeennneKebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Amalou, RT.013 > RW.007, Desa Modosinal,Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao ; Agama : Kristen ; Pekerjaan : Kepala Desa Modosinal, Kecamatan Rote Barat Laut,Kabupaten Rote Ndao ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 November2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2013 sampai dengan tanggal 13Desember 2013 ; 22 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn neeWakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24Februari 2014 ; e = Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;e Diperpanjang oleh Wakil

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14Mei 2014 ;e Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 ;e Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengantanggal 03 September 2014 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum LUIS BALUN, S.H dan WILLEMERENS M.KAUSE, SH berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 03/Pen.PH/Pid/ 2014/ PN.KPG tanggal 24 Februari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku WakilKetua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

M E N GA D I L I Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 juli 2017 Nomor : 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut .

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiBanjarmasin tanggal 6 Oktober 2017 , Nomor : 12/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksadan mengadili perkara ini; Il. Surat surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidangdansalinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 20 Juli 2017 Nomor : 11/Pid.Sus/Tipikor/ 2017/PN.Bjm.

/2017/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkanbahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017 , No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017 ; Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2017yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

NegeriBanjarmasin pada tanggal 30 Agustus 2017 yang telah diberitahukan dandiserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6September 2017 5 nnn nnn nnn n none een nnn enn nner nnne na nnnncnanne maneAkta permintaan Banding dari Penasehat Hukum tanggal 26 Juli 2017, No.15/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkanHalaman 15 dari 251 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT BJMbahwa

Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 20 Juli 2017 , No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017 ; VI.

Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum tertanggal 13September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 September 2017 yangtelah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 25 Oktober 2017 ; Vil.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2018dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIOPRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm.

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIO PRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 21 Mei 2018;IV.

Akta Pernyataan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09Mei 2018 dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHalaman 8 dari 63 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT BJMSATRIO PRAYITNO, S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat HukumTerdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., tanggal 2 Mei 2018, dan

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PLH. PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin H.M. JAILANI,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telahmenyerahkan memori banding tanggal 28 Mei 2018;VI.

tidak boleh disimpangi, karena Undangundang Tipikor tidak mengenal pidana percobaan yang hanya mengedepankankepentingan rasa bagi keadilan Terdakwa, tetapi mengesampingkan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Undangundang Tipikoroleh pembuat Undangundang sudah ditentukan adanya pidana minimum khususyang mengatur pidana yang harus dijatuhkan oleh pengadilan sudah sangat jelas,dan mudah dimengerti serta mengikat dan tidak perlu lagi ditafsirkan, sehinggapenjatuhan pidana

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Bjm,tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwatanggal 22 September 2021;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan AktaHalaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJMPenerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/

2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukanKontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuaidengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal

Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3197/Pid/Tipikor/IX/2021tanggal 19 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untukmempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa adaketerangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwatersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untukkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin padaHari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami ANDI ISNA RENISHWARICINRAPOLE, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, UNGGULAHMADI, SH., MH., Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing

AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A);e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang, sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang , sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Kemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKdan saksi FATHONY ANHAR, SH masuk kedalam ruangan danberkata kami dari Tipikor Polres Empat Lawang, ini surat tugas kamikemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKmemeriksa ruangan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu ) buahtas berwarna hitam merek ERUO POLO milik terdakwa yangditemukan di samping kursi;Bahwa, saksi ada membuka isi tas tersebut dan ditemukan amplopbesar yang diduga berisi uang dari penyerahan kepala desa yang barusaja meninggalkan

Kepala Desa se Kecamatan TalangPadang untuk memenuhi permintaan terdakwa;Bahwa, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan di Tas EUROPOLO milik Terdakwa;Bahwa, seingat Terdakwa, sekitar + 5 (lima) menit setelah SaksiMakhdani, Saksi Median dan Saksi Umar Hasim keluar dari Gedungkantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Saksi Kemas Junaidi danSaksi Fathony Anhar dari Polres Empat Lawang masuk keruang kerjaTerdakwa dan berkata kami dari Tipikor

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Tertanggal 02Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PTBNA.

Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umumdan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempelbasah);Halaman 25 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.21/G/2019/PTUN.BNABukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 42 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAbersamasama dengan dijatuhnkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P5);4.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor14/PID.Tipikor/2014/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P6);5.

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, MH masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ARRIYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28Desember 2019;Ss Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;5.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara (tahap 1), sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9April 2020;6. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara (tahap Il), sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9Mei 2020;Terdakwa LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN didampingi oleh PenasihatHukumnya, LA ODE MUH.

Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan yang telah didaftarkan dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 677/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

Selain itu kasus ini merupakan satu kesatuan denganperkara sebelumnya yaitu Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd yang telah diputus danmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tipikor, NotaPembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut perludikesampingkan atau harus ditolak menurut hukum;Ad. 5.

., masingmasingAdvokat berkantor di Perum Griya Singopuran No:Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 17 Januai 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi olehTim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokatberkantor di Jl.

Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal20 Januari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Para terdakwa tersebut ditahan oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal9 Juni 2013;Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampaidengan tanggal 19 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal20 Juli 2013 sampai dengan tanggak 18 Agustus 2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013

Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal15 April 2014 522PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg. tentangpenunjukan majelis Hakim;Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor102/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg. , tanggal 13 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H.Tanggal 20 Oktober 2000 No. 305/LBS/2000;Bahwa perbuatan TERGUGAT untuk memecah sertipikat aquo yanghabis jangka waktunya tahun 2009 dilakukan oleh Kardialis mantanKasubsi BPN Kabupaten Agam untuk menerbitan HGB No. 69 atasnama TERGUGAT Il yang melebihi jangka waktu dari sertipikat induk.Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 11/Tipikor

seluruh tahapan dalam pengurusan HGB No.69 telahdilalui sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yangberlaku saat itu;Bahwa selanjutnya tergugat IV yang mengeluarkan sertifikat HGB No. 69permohonan tanggal 8 Februari 2001 hinggal berakhir 8 Februari 2021yang dilakukan oleh Kardialis mantan Kasubsi BPN Kabupaten Agamdimana perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana yang telahmempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11 /Tipikor

Atas perbuatan Kardialis tersebut ia telah dijatuhihukum karena melakukan penyelewengan atas jabatannya dan telah diputus oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan PengadilanTinggi No. 11/Tipikor/2017/PT PDG (Bukti P8) dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa melihat ketentuan PP No. 40 Tahun 1996 tersebut Pasal 35 ayat 3nya disebutkan HGB hapus karena adanya putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:meni Bahwa Terdakwa NYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/V1/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada suatutempat

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1029Halaman 9 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Bahwa Keputusan tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat,karena Penggugat telah bekerja selama 25 ( dua puluh lima ) tahun lebih,baik sebagai perangkat Desa maupun sebagai PNS dan kemudiandiberhentikan tidak dengan hormat oleh tergugat atas dasar KeputusanBupati Buleleng Nomor : 887/707/HK/2016 tanggal 26 September 2016yang cacad hukum dan merugikan pihak Penggugat, karena padakutipan putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tanggal 19

Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejakTanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;6. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 November20016 s/d tanggal 20 Desember 2016;7.

,M.H., Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2017 olehHalaman 31 dari 32 Hal Put No. 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKetua Majelis tersebut dengan

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;6.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwadari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaktidaknya menyatakanTerdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan.Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015 Penuntut Umum tidakmengajukan Kontra Memori Banding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempelajari

Nomor: 1331 K/PID.SUS/2014Bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam halaman 88 yang antara lainmenyatakan:Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan data buktipengeluaran keuangan yang dibayar langsung oleh Terdakwa yang ditandatanganioleh Terdakwa dan Ketua Komite Akhmad Safi'i dengan perincian: TA 2009 (5Februari sampai dengan akhir tahun 2009) sebesar Rp82.980.420, TA 2010 (2Maret sampai dengan 18 Desember 2010

Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Panitera Pengganti,ttd.Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai HakimAnggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusanini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 21 Agustus 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd.Prof. Dr. H.M.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 55 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir. ENDANG SUARDI, MSi Bin USIN SASMITATempat lahir : Bandung.Umur/tgl.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan RutanSejak tang gal 0.0.0... ccc cece nee e eee ene eee eee ee ee etna scence eee eenaeeeeeeeaeeeaeeeeaeenaeeeaaesPeriksa penahanan terhadap terdakwa ..............eecceece cence ence tees eeneeeneeeeas !

Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan BUDHI BASARI PARDIANTO, SH., MH.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut,serta

Nomor :PUTUSAN33 / TIPIKOR / 2013 PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa :ll NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanILNamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan

,sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor. YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggalSEPTEMBER 2013 No.33/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatbanding ;ll. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 25 Juli2013 No. 11/Pid.Sus/2013/P. Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SHWakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta selaku Ketua Majelis, HYYUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.

Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.