Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO
MELAWAN
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
68 — 8
68 — 8
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalahmasalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan hartakekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata denganpersoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA
melawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
66 — 12
66 — 12
Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
127 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG
MELAWAN:
1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
2. ARIFIN WIJAYA
131 — 42
131 — 42
Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.
Register : 30-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 142-K/PM.II-08/AU/VIII/2018 Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Sudarman Depris Done
79 — 1
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Sudarman Depris Done
79 — 1
tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Ketiga Mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.Bahwa walaupun unsur ketiga Yang menimbulkan luka berat tidaktebukti secara sah dan meyakinkan bukan berati Terdakwa dibebaskandari dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, bila dilihatperbuatan Terdakwa dan temantemannya sebagaimana yang diuraikanoleh Oditur Militer dalam surat dakwaan merupakan suatu perbuatanyang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itumeliputi atau bertitik singgung
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012 Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
203 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada umumnya suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Putus : 17-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 17 Juli 2017 — AHMAD FUAD SIAGIAN VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
84 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelasdan saksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersuaian, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;g.
Register : 12-02-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
HUSNI TAMRIN, S.P.d
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
97 — 52
HUSNI TAMRIN, S.P.d
Tergugat:
BUPATI LOMBOK BARAT
97 — 52
Bahwa sebagaimana Penggugat singgung di atas, bahwa terhadap premispenggugat mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa, maka sudahsepatutnya untuk dinyatakan hukum untuk ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak apat diterima.
Register : 04-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 54/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Marihot Nababan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Jasa Tarigan
146 — 82
Marihot Nababan
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
Jasa Tarigan
146 — 82
mengenai kepemilikan/sengketa hak perdatasehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal inimenurut Majelis Hakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalambidang tata usaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan);Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakkepemilikan sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Register : 08-01-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0023/Pdt.G/2018/PA.Mbl Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 15
41 — 15
Hal inipenting mengingat persoalan nusyuz atau tidaknya seorang isteri berpengaruhterhadap berhak atau tidaknya dia mendapatkan nafkah dari suaminyasebagaimana yang telah Majelis singgung di atas;Menimbang, bahwa terkait nusyusz tidaknya pada kepergian PenggugatRekonvensi ke Batu) Sangkar yang pertama, majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukanPenggugat Rekonvensi yang bernama NAMA SAKSI 2 TERMOHONmenjelaskan bahwa saksi saat itu
Putus : 10-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 K/Pdt/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 — 1. Dr. ZENETTY TUMANGGOR, dkk. VS ISKANDAR ZULKARNAIN dan 1. HADI SUHARJA Alm, dkk.
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
(ic Tergugat ) dinyatakantidak dapat diterima, dengan dasar pertimbangan pada pokoknya sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa dari kenyataan/fakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat kini sedang terjadi singgung antara sengketaperdata/kepemilikan di satu pihak menyangkut tanah berikut S.H.M Nomor2964 atas nama Iskandar Zulkarnain dengan sengketa Tata Usaha Negaramenyangkut sertifikat objek sengketa di lain pihak;"Menimbang, bahwa karena sengketa a quo ternyata lebih cenderungkepada sengketa
Register : 27-03-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pdt.G/2014/PN Bna Tanggal 11 Nopember 2014 — DARKASYI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.JAYA BERSAMA DAN SONS MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
31 — 8
31 — 8
Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi(privat) dalam lapangan harta kekayaan.
Putus : 03-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN SUMBER Nomor 191/Pid.B/2014 Tanggal 3 Desember 2014 — H. SAMBUNG BIN JARI
96 — 18
96 — 18
Pais dan Mulyani ;Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah demo ataupun keributanmasalah solokan;Bahwa sewaktu pertemuan di kantor camat di singgung masalahuang Rp. 10 Juta dan waktu itu camat menanyakan tentang uang Rp.10 Juta kuwu (terdakwa) menjawab iya itu uang pribadi saya daritower untuk pembangunan drainase (solokan) ;uang Rp. 10 Juta tersebut benar dari konpensasi tower dan bukan dariTerdakwa;Bahwa selama berada diruang pak camat tersebut tidak ada ditadantangisuratsurat apapun, dan saksi
Register : 22-01-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 4/G/2018/PTUN.BDG Tanggal 21 Juni 2018 — Penggugat:
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
147 — 85
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
147 — 85
Dari semua fakta hukum tersebutMajelis Hakim berkesimpulan bahwa titik berat dan titik singgung persoalan dalamperkara ini adalah persoalan keperdataan yang harus diselesaikan terlebihMenimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, dapatdisimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah kepemilikanatas sebidang tanah, oleh karena itu harus ditetapkan terlebih dahulu ApakahPenggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah obyek sengketamelalui peradilan umum (perkaraPerdata
Register : 17-05-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bjb Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat :
- IR.H.SUGIAN NOOR,
Tergugat :
- ARDIANSYAH
- Turut Tergugat :
- Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat
143 — 83
143 — 83
menjabat pernah menandatangani pengajuan suratketerangan hak milik tanah yang sudah lengkap ditandatangani oleh Rtdan saksisaksi;Bahwa seingat saksi selama menjabat selaku Lurah Gambut banyakmenandatangani surat semacam itu;Bahwa dari sekian banyaknya tersebut, apakah ada yang atas nama Sdr.EFFENDI, saksi tidak ingat, apakah pernah atau tidak;Halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa pada saat saksi menjabat keadaan Banjarbaru saat saksi menjabatsudah ada pemukiman;Bahwa untuk titik singgung
HERLIWATI TEDJA tidak masuk batas singgung;Bahwa benar saksi sebelumnya menjadi Kasi Pemerintahan di KelurahanLandasan Ulin Barat;Bahwa pada pengajuan sporadik pada tanah tersebut saksi sebagai Lurah;Halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa ketika melakukan pengecekan ke lapangan Kasi Pemerintahan,Ketua Rt, Pemohon, Ketua Rw;Bahwa saksi ada sekali ikut bersama tim kelapangan;Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke lapangan saksi sangatyakin masuk Banjarbaru ;Bahwa saksi yang
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
89 — 23
89 — 23
(videMakalah SENGKETAKEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DAN HUKUMACARANYA Titik Singgung Kewenangan PTUN dan MK hal1416);Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup alasan dan dalil hukumnya bila Objek Gugatan ParaPenggugat bukan merupakan objek (Keputusan TUN) yang dapatdigugat dan oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat ;3 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KELIRUATAU KABUR (OBSCUUR)Bahwa Gugatan
Tentang Penetapan Calon Walikota dan WakilWalikota Palembang Terpilih Masa Bhakti 20132018 karena tidakmempunyai dasar hukum ;Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada fakta dan alatbukti yang disampaikan oleh para pihak ;Bahwa titik singgung antara Hukum Administrasi dengan Hukum Tata Negarasudah jelas, tetapi terhadap halhal tertentu hukum harus memberikan celahterhadap persoalan hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat ;Bahwa untuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bermasalah
Register : 13-05-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 18 / G / 2015 / PTUN.BJM Tanggal 17 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT MANGKALAPI HATIâ≢IF
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
BUPATI TANAH BUMBU
PT. BORNEO INDOBARA
170 — 76
170 — 76
Sehingga titik singgung antara kepentinganwarga masyarakat dan pemerintah dalam konteks administrasi senantiasabermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN. Sebagai negarahukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dapatdipersoalkan atau digugat apabila merugikan kepentingan seseorang ataubadan hukum perdata.
danproduk formal dari sebuah prosedur Administrasi Pemerintahan adalahHalaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BJM.10keputusan administrasi yang memuat mengenai ketentuan hak dan kewajibanyang diperoleh oleh individu atau anggota masyarakat lainnya dalam satuAdministrasi Pemerintahan.Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN).Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi pemerintah dengan masyarakat atauwarganya.Sehingga titik singgung
Putus : 18-10-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3015 K/Pdt/2015 Tanggal 18 Oktober 2016 — SYAHRUNSYAH, S.H., M.H VS NURMA ELFI binti NURDIN AHMAD
102 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvaldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian, Padakasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan jelas dansaksama bagian mana keterangan para saksi itu saling bersesuaian,maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut;g.
Register : 02-01-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 1/PDT.G/2013/PN.SPT Tanggal 20 Juni 2013 — TEGUH ANITYO Vs PT BANK DANAMON INDONESIA Cq BANK DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PS. MENTAYA SAMPIT; KPKNL Pangkalan Bun; MAHMUDI
141 — 18
141 — 18
tidakakan terjadi kepastian hukum karena setiap kali akandilakukan lelang setiap kali pula diajukan keberatan sehinggahal ini akan menghambat pelaksanaan lelang dan merugikanpemegang hak tanggungan, karena itu keberatan ini sangattidak beralasan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keberatan Penggugat pada posita poin 13dan posita poin 14 perihal jawaban Tergugat I (P.12) atasbukti P.8 yang Penggugat menyatakan keberatan ataspengosongan rumah dan masalah restrukturisasi, hal ini sudahMajelis singgung
Register : 24-01-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2014/PTUN-PLG Tanggal 12 Agustus 2014 — EDI YANTO. DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARA ENIM; PT. LARAS KARYA KAHURIPAN
69 — 37
69 — 37
dapat diajukan, karena putusanHal 129 dari 120 halaman, Putusan dalam perkara No.04/G/2014/PTUNPLGpidana yang inkracht menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hakkeperdataan. 22222222 ===Bahwa, menurut Ahli implikasinya terhadap penyerobotan Tanah dikaitkan denganUndangUndang No. 51 Tahun 1961, Larangan Penguasaan tanah milik orang laintanpa hak dan izin diatur dalam ketentuan Perundangundangan Pertanahan(UUPA J nnnnnn nnn nnn ene ene cence nee ceneennnensBahwa menurut Ahli, apabila adatitik singgung
Karakteristik Hukum Pidana dalam konteksUltimum Remedium diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidanadiletakkan sebagai sanksi akhir, dan apabila sanksi pidanalah yang menjadi pilihanutama, maka konteksnya premium remedium, terhadap titik singgung tersebuttersebut, Ahli berpendapat tergantung ketiga peradilan dapat digelar, maka yangpertama adalah premium remedium, tetapi Ultimamatum remedium dapatmempunyai putusan pidana, sedangkan yang datang belakangan adalah2 DR.