Bandung .pih mbanding/Penggugattidak juga membuat dan mengajukan mene ingnya, sehingga MajelisHakim Tingkat Banding tidak dapat menget ecara pasti apa sebenarnyayang menjadi alasan keberatan P g terhadap putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut, namundemikian karena memori banding bukanlahmerupakan syarat yang diwafigkan "untuk pengajuan permohonan banding,maka ketiadaan memori we ersebut tidaklah menjadikan halangan bagiBing untuk memeriksa kembali perkara yangMajelis Hakim a)bersangkutan x8 ruhan;Menim

PajakMasukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;Menim :bangbahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmenunjukkan buktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaranPajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak danmenerima Faktur Pajak sebagai bukti

tempat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama kurang lebih tahun setelah itu pindah di rumah orang tuaTergugat di Wakorumba, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak rukunlagi sampai sekarang, dan belum dikaruniai anak;e Bahwa sejak tahun 200 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempattinggal sampai sekarang yang disebabkan Penggugat dan Tergugat seringterjadi pertengkaran dan perselisihan;e Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugat Tergugat suka menim

memilih tempat tinggal di rumah orang tuaPenggugat selama kurang lebih tahun setelah itu pindah di rumah orang tuaTergugat di Wakorumba, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak rukunlagi sampai sekarang, dan belum dikaruniai anak;Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempattinggal sampai sekarang yang disebabkan Penggugat dan Tergugat seringterjadi pertengkaran dan perselisihan;Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugat Tergugat suka menim

menasehati Pemohondan Termohon agar kembali rukun nam un tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Temohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebutmenjadi sulit untuk bisa dicapai;Menim

percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukupTermohon menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalilbantahan yang dikemukakan Termohon dinyatakan tidak terbukti;Menim

Pasal 171 HIR Jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjangmengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendin, keterangansaksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagaialat bukti:Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohondan berdasarkan buktibukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akanmempertinbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam suratpermohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :Menim bang,

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

No.126/Pdt.G/2021/PA.MsbPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat/permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidangperkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon;Menim bang, bahwa Penggugat dan Tergugat telahmenempuh proses Mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag.M.H.

Gading Rejo korban YOKI Bin.SUS MIADI dinyatakan sudah meninggal dunia;Menimbang, bahwa terdakwa melalui Kuasa Hukum nya telahmengajukan Pledoi/ pembelaan yang pada pokoknya menerangkan jikaterdakwa sempat dijemput oleh saksi Edi di simpang pesawaran danselanjutnya pulang kerumah bersama dengan saksi Edi dan sesampainyadirumah saksi Edi sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang telahmelakukan penusukan tersebut, dijawab oleh terdakwa bukan terdakwa ;Menim bang, bahwa terdakwa juga telah menolak

Yose Rizal,M.Kes dipersidangan mengatakan jika melihat luka tusuk yang dialamikorbanYoki Bin Susmiadi dan ditunjukan barang bukti dipersidangan berupa pisaukuku macan dengan ukuran sekitar 30 cm saling bersesuaian, dengandemikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur Menghilangkan NyawaOrang Lain telah terpenuhidan telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menim bang, bahwa selanjutnya Maje lis hakim akanmempertimbangkan unsur dengan sengaja, dengan uraian bahwa sebagaiopzet als oogmerk (kesengajaan

Yose Rizal,M.Kes, dengan kesimpulan: Korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalamkeadaan meninggal dunia dan kelainankelainan tersebut (di dalam VER)diduga akibat benda tajam;Menim bang, bahwa selanjutnya Maje lis hakim akanmempertimbangkan unsur dengan sengaja, dengan uraian bahwa sebagaiopzet als oogmerk (kesengajaan dengan maksud) si pelaku haruslahmenghendaki lukanya orang, dan sebagai opzet als wetenschap(kesengajaan sebagai menyertai maksud) si pelaku mengetahui bahwaperbuatanya itu dapat menimbulkan

KECENG berhasil melarikan diri dan menjadi DPO Kepolisian dansaat ditangkap berhasil disita 1 (satu) buah alas dari bekas spanduk, 1 (satu) kartu rerniterdiri atas 54 (lima puluh empat) lembar kartu dan uang tunai sebesar Rp. 135.000,(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1)ke2 KUHP ;Menim bang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telahmengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap

Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepadakhalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaanuntuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatusyarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;Menim bang, bahwa dari fakta di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa SUMADTI binYAHMIN bersamasama dengan SETU bin DIMAN KENYO (dalam berkas perkara tersendiri),Sdr. BADRI, Sdr. MIN, Sdr. KAWIT, Sdr. AGUNG dan Sdr.

Sda.percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agarPengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugatdapat dikabulkan;Menim bang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi terbukti bahwadalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernamaAnak binti Moh.

Putusan No. 1552/Pdt.G/20 19/PA.Sda.rumah Pemohon di Desa T e be I, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjodan telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;Menim bang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon danTermohon sering terjadi perselisinan dan pertengkaran dan berdasarkanketerangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula banwa penyebab pertengkaranantara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :

menasehati Pemohondan Termohon agar kembali rukun nam un tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Temohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebutmenjadi sulit untuk bisa dicapai;Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

telah membuat Surat Perdamaian yang ditandatanganidi atas materai, yang isinya menyatakan bahwa kedua pihak berperkaramenyepakati perdamaian untuk membina kembali rumah tangga danmembesarkan kedua anak kandung mereka, maka dengan demikian dapatdinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidakada kepentinganlagi bagi Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk mengajukan guga rai di Menim

Pasal 143 ayat (1) dan (2) KompilasiHukum Islam, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lainsebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi,maka berdasarkan pasal125 ayat (1) HIR, perkara inidapat diperiksa dan diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek).Menim bang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugat ceraiberdasarkan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidakterpenuhinya nafkah wajib.Menim bang, bahwa

talak satu Tergugat kepada Penggugat;3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah hadir sedangkan Tergugattidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut,sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;Menim

Putusan No. 736/Pat.G/20 19/PA.Sda.Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta

Putusan No. 736/Pat.G/20 19/PA.Sda.salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

melakukan tindak pidana Karena kelalaianya menyebabkanorang meninggal dunia;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, makaTerdakwa harus dihukum dengan hukumam yang setimpal dengan perbuatannya dan terdakwaharuslah dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwaterhadap barang bukti berupa:e 1 (satu) Unit Mobil mini bus BA 1143 BB Dikembalikankepada pemiliknya yang berhak yaitu PT, BFIe 1 (satu) Unit Sepeda motor BA 2884 BMDikembalikan kepada saksi Vicri Aldi;Menim

PA.Sda.Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidakakan mengajukan bukti lagi:Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak terpis ahkan dari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaim ana tersebut di atas;Menim

kKekuatan yang sempurnadan mengikat:;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasadan sudah disumpah, serta memberkan keterangan mengenai fakta yangdilinat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yangharus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut mem enuhisyarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dandapat ditenma sebagai alat bukti;Menim

Sda..Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor

9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Nomor 01 Tahun 2016, makaselama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agarPemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersamaTermohon, akan tetapi upaya ters ebut tidak berhasil;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka 3/ pasal 49 huruf (a) danpenjelasannya angka (

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syarak mengenaipersoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara ParaPemohon telah memenuhi rukun dan syaratsyarat perkawinan, sehingga dalildalilpermohonan Para Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;Menim bang,

bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itudimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasakeadilan masyarakat;Menim bang, bahwa secara substansial (pada hakikatnya), Pasal5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan